• Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE46/PJ.5/1989 poin 3menyatakan dalam hal PKP mempunyai cabang yang berdasarkan UU PPN cabang tersebutharus dikukuhkan sebagai PKP maka pada hakekatnya pengukuhan PKP berlaku pula bagicabang cabang dan harus diterbitkan pengukuhan oleh KPP setempat, kecuali PKPmendapat ijin sentralisasi tempat pajak terutang.

  Sedangkan untuk tahun Pajak 2008Wajib Pajak belum pernah melaporkan SPT Masa PPN walaupun sudah dikukuhkan sebagaiPKP, sehingga tidak berhak menggunakan pedoman tersebut.bahwa Pemohon Banding dalam persidangan masih mempertanyakan mengenai pengukuhanPemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), karena Pemohon Banding belumpernah menerima pemberitahuan pengukuhan PKP, sehingga ada kemungkinan pengukuhansebagai PKP dilakukan secara jabatan oleh Terbanding pada saat pemeriksaan;bahwa Pasal 4 ayat

  bahwa apabila pengukuhan sebagai PKP dilakukan pada saat pemeriksaan, maka jikamenggunakan KMK 571, omzet Pemohon Banding, dikenakan PPh pada bulan berikutnyasetelah omzet Pemohon Banding melewati nilai Rp600.000.000,00, dengan tarif 10% dariomzet;bahwa jika sejak tahun 2000 Pemohon Banding telah dikukuhkan sebagai PKP, makaseharusnya sejak tahun 2001 Pemohon Banding sudah punya kewajiban melaporkan suratpemberitahuan masa PPN, namun Pemohon Banding tidak melaporkan, tetapi PemohonBanding tidak pernah

  Mei 2000.c Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (PSL Dalam Rangka Ekstensifikasi WajibPajak) Nomor LAP48/WPJ.09/KP. 1202/2000 tanggal 22 Mei 2000, kepada Wajib Pajakagar dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajakd Pengukuhan sebagai PKP dilakukan oleh KPP Sidoarjo dengan Surat Nomor KEP09415/WPJ.09/KP. 1203/2000 tanggal 16 Juni 2000.

  , diketahui bahwa Pemohon Banding dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak pada tanggal 16 Juni 2000, dimana pada saat itu batasan omzet untukPengusaha Kena Pajak adalah Rp240.000.000,00 per tahun;bahwa pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan oleh Terbandingkarena ratarata omzet Pemohon Banding sudah mencapai Rp.300.000.000,00 per tahun;bahwa karena pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan olehTerbanding sehingga formulir pendaftaran PKPnya tidak ditandatangani

• /Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP), pembetulan masapajak Maret 2006 ke2, Formulir 1195 A2, namaPKP: Asep Yusuf Hendra Permana, NPPKP:070861893425000, tanggal pengukuhan PKP: 08April 2005, tanggal 2 Mei 2007; 1(satu) lembar fotocopy Lampiran Pajak KeluaranIllDaftar Pajak Keluaran dan PPn BM kepadaPemungut PPN, pembetulan masa pajak Maret 2006ke2, Formulir 1195 A3, nama PKP: Asep YusufHendra Permana, NPPKP: 0708618934 25000,tanggal pengukuhan PKP: 08 April 2005, tanggal 2Mei

  2006, Formulir 1195 B1, nama PKP: AsepYusuf Hendra Permana, NPPKP: 070861893425000,tanggal pengukuhan PKP: 08 April 2005, ditandatanganioleh Asep Yusuf Hendra Permana, tanggal 16 Oktober2006; 1(satu) lembar fotocopy Lampiran Pajak MasukanllDaftar Pajak Masukan dan PPn BM yang MemperolehPembayaran Pendahuluan dari Bapeksta Keuangan,masa pajak September 2006, Formulir 1195 B2, namaPKP: Asep Yusuf Hendra Permana, NPPKP:070861893425000, tanggal pengukuhan PKP: 08 April2005, ditandatangani oleh Asep

  , tanggal pengukuhan PKP: 08 April2005, ditandatangani oleh Asep Yusuf Hendra Permana,tanggal April 2006; 1(satu) lembar fotocopy Lampiran Pajak Masukanlll HasilPerhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) yang TelahDikreditkan/Tidak Dipungut/Ditangguhkan/ Dibebaskan,pembetulan ke 1, Formulir 1195 B3*, nama PKP: AsepYusuf Hendra Permana, NPPKP: 070861893425000,tanggal pengukuhan PKP: 08 April 2005, ditandatanganioleh Asep Yusuf Hendra Permana, tanggal April 2006; 1(satu) lembar fotocopy Lampiran Pajak

  B2, nama PKP: Asep Yusuf Hendra Permana,NPPKP: 070861893425000, tanggal pengukuhan PKP:08 April 2005, tanggal 2 Mei 2007; fi 1(satu) lembar fotocopy Lampiran Pajak MasukanIIl HasilPerhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) yang TelahDikreditkan/Tidak Dipungut/Ditangguhkan/ Dibebaskan,pembetulan ke1, Formulir 1195 B3*, nama PKP: AsepYusuf Hendra Permana, NPPKP: 070861893425000,tanggal pengukuhan PKP: 08 April 2005, tanggal 2 Mei 2007;122. 1(satu) bendel dokumen terdiri atas:a. 2(dua) lembar fotocopy

  nama PKP: Asep Yusuf Hendra Permana, NPPKP:070861893425000, tanggal pengukuhan PKP: 08 April2005, tanggal 2 Mei 2007; 1(satu) lembar fotocopy Lampiran Pajak MasukanIll HasilPerhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) yang TelahDikreditkan/Tidak Dipungut/Ditangguhkan/ Dibebaskan,pembetulan ke2, Formulir 1195 B3*), nama PKP: AsepYusuf Hendra Permana, NPPKP: 070861893425000,tanggal pengukuhan PKP: 08 April 2005, tanggal 2 Mei2007; 1(satu) lembar fotocopy Lampiran Pajak MasukanlVDaftar Pajak Masukan yang

• strong>

  Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi untuk seluruhnya;

  Dalam Pokok Sengketa;

  1. Mengabulkan GugatanPenggugat untuk seluruhnya ;

  2. Menyatakan Batal :

  • Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat No.522/720/PH-DisLHK/2018 Tentang Tidak Melakukan Aktifitas Didalam Kawasan Hutan tanggal 16 April 2018;
  • Surat Direktur Pengukuhan

  Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.149/KUH/IDP2KH/PLA.2/3/2018, Perihal Tanggapan Atas Permohonan Konfirmasi Batas Kawasan Hutan Dengan HGU PT.Sanggaragro Karyapersada tanggal 21 Maret 2018;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

• Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat No.522/720/PH-DisLHK/2018 Tentang Tidak Melakukan Aktifitas Didalam Kawasan Hutan tanggal 16 April 2018;
• Surat Direktur Pengukuhan

  
  2.DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN, KEMENTERIAN LHK. RI.
  Intervensi:
  PT. USAHA TANI LESTARI

  Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan) menentukan secara tegasadanya tahaptahap dalam proses pengukuhan suatu kawasanhutan, Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Aquo menentukan,pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut :a. penunjukan kawasan hutan, ;b. penataan batas kawasan hutan, ;c. pemetaan kawasan hutan, ;d. penetapan kawasan hutan, ...dSt ;12.3.

  Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan,Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : S.149/KUH/IDP2KH/PLA.2/3/2018, tanggal 21 Maret 2018Perihal Tanggapan Atas Permohonan Konfirmasi Batas Kawasan HutanDengan HGU PT.

  Bahwa atas terbitnya Surat Direktur Pengukuhan dan PenatagunaanKawasan Hutan menanggapi surat dimaksud pada tanggal 21 Maret2018 dengan Nomor : S.149/KUH/IDP2KH/PLA.2/3/2018 perihalTanggapan ataas Permohonan Konfirmasi Batas Kawasan Hutan denganHGU PT.

  Direktorat Jenderal Planologi danTata Lingkungan (Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan KawasanHutan) dengan perihal surat permohonan konfirmasi batas kawasan hutandengan HGU PT. Sanggaragro Karyaperdasa, yang mana surat denganperihal konfirmasi tersebut dijawab dengan data bahwa PT.

  Bahwa Surat Direktur Pengukuhan dan PenatagunaanKawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia tersebut adalah jawaban surat dari surat Penggugat yangmana Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan HutanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesiatersebut berdasarkan kepada Keputusan Menteri Kehutanan RI NomorSK.2842/MenhutVII/2014 tentang penetapan kawasan Hutan padaKelompok Hutan Gunung Tambora (RTK.53) seluas 134.247.59 (SeratusTiga Puluh Empat

• ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF-01/D-2672/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2672 An.RIKI yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AGUS WINARTO,M.Sc.MM. 4. 1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.024/SF-16/268/2/BARAT/KU.BPP-YA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus perwakilan pusat

  /KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2673, An.BAHRUMSYAH yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AGUS WINARTO,M.Sc.MM. 8. 1 (Satu) buah foto Copy SK (Surat keputusan) warna Putih ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF-01/D-2673/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2673, An.ISKANDAR yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda

  /KU.BPP-YA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keungan 268, An.INDAH LESTARI yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AGUS WINARTO,M.Sc.MM. 12. 1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.024/SF-17/268/2/BARAT/KU.BPP-YA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keungan 268, An.ERNIS, yang ditetapkan di Bekasi tanggal

  umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF-06/D-2671/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2671, An.AWET INSANI, yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AGUS WINARTO,M.Sc.MM. 15. 1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.024/SF-14/268/2/BARAT/KU.BPP-YA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus perwakilan

  /2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2672, An.BOBI AFRRI, yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AGUS WINARTO,M.Sc.MM. 19. 1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badan pengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF-06/D-2673/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan dan pengesahan pengurus cabang D-2673, An.NUR AFNI, yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda

  No.87/Pid.B/2017/PN Bkt16/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keuangan 268,An.ELFA NELI yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.HAAGUS WINARTO,M.Sc.MM.1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badanpengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.024/SF11/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keuangan 268,An.RAHMADONI yang

  .024/SF20/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/201 4,tentang pengukuhan danpengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keungan 268,An.INDAH LESTARI yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AAGUSWINARTO,M.Sc.MM.1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badanpengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.024/SF17/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan danpengesahan pengurus perwakilan pusat urusan keungan 268,An.ERNIS, yang ditetapkan di Bekasi

  No: KEP.024/SF08/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus' perwakilan pusat urusan keungan 268,An.Hj.YENNI ASMITA, yang ditetapkan di Bekasi tanggal 4 September2014 dan ditanda tangani oleh Prof.DR.Ir.H.AAGUS WINARTO,M.Sc.MM.1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badanpengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF01/D2671/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus cabang D2671, An.AYYATUL USNA, yangditetapkan

  YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF06/D2673/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus cabang D2673, An.NUR AFNI, yang ditetapkan diBekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani olehProf.DR.Ir.HAAGUS WINARTO,M.Sc.MM.1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badanpengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF20/D2673/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014, tentang pengukuhan danpengesahan pengurus cabang D2673, An.ROBI PUTRA, yang ditetapkandi

  /IX/2014,tentang pengukuhan danpengesahan pengurus cabang D2673, An.NUR AFNI, yang ditetapkan diBekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani olehProf.DR.Ir.HAAGUS WINARTO,M.Sc.MM.1 (Satu) buah SK (Surat keputusan) warna merah ketua umum badanpengurus pusat YAYASAN AMALILLAH dengan No: KEP.027/SF20/D2673/268/2/BARAT/KU.BPPYA/IX/2014,tentang pengukuhan danpengesahan pengurus cabang D2673, An.ROBI PUTRA, yangditetapkan di Bekasi tanggal 4 September 2014 dan ditanda tangani olehProf.DR.Ir.'

• K/Pdt/...Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding/Penggugat, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor45637/PP/M.V1/16/2013 Tanggal 18 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap,dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Tentang Pengukuhan Pengusaha Kena PajakBahwa perusahaan Pemohon Banding

  yang dilakukan KPPPratama Ketapang hanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yangsemula terdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP;Bahwa dengan demikian nilai DPP menurut SPT / Pemohon Banding padaSKPKB PPN seharusnya bukan Nol, tetapi adalah sebesar DPP yang benarbenar telahPemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2007;Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui dasar perhitungan yang digunakanoleh Terbanding sehingga

  Putusan Nomor 485/B/PK/PJK/2014melakukan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN sejak terdaftar sebagai Wayjib Pajak,oieh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa pengukuhan yang dilakukan KPPPratama Ketapang hanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yangsemula terdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak terdaftar sebagaiWajib Pajak dan Pemohon Banding berhak untuk mengkreditkan seluruh Pajak

  Putusan Nomor 485/B/PK/PJK/201410b Keberatan Kedua :Tentang Tidak Sahnya Pengukuhan Secara Jabatan Oleh Termohon PK Bahwa, pada halaman 20 alinea terakhir Putusan PP a quo,menyatakanTermohon PK telah melakukan Pengukuhan terhadap Pemohon PKsebagai Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan sejak 1 Mei 2006 ;Bahwa, tindakan Termohon PK a quo juga dinyatakan telah sesuai denganKeputusan Menteri Keuangan Nomor : 571/KMK.03/2003, tertanggal 29 Desember2003 ;Bahwa, ternyata sesuai Dokumen Laporan Pemeriksaan

  PPN Masa Pajak Oktober 2007, Nomor : 00031/207/07/703/10 tanggal 24Nopember 2010, sebab Surat Pengukuhan Secara Jabatan sebagai PKP atas diriPemohon PK merupakan Syarat Mutlak bagi terbitnya SKPKB PPN Masa PajakOktober 2007 ;Bahwa, dengan demikian Pendapat Majelis Hakim PP atas Koreksi TermohonPK terhadap Pajak Masukan Pemohon PK sebagaimana halaman 24 Putusan a quomenjadi tidak memiliki dasar hukum, karenanya harus dibatalkan ;Halaman 11 dari 14 halaman.

• K/Pdt/...perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:JUMLAH YANG DIAJUKAN BANDINGbahwa sesuai Keputusan Keberatan yang telah Pemohon Banding sebutkan di atas, makajumlah yang diajukan Banding adalah sebagai berikut:Menurut Keputusan Keberatan Rp231.065.037,00Menurut Pemohon Banding Rp S7.00Jumlah yang diajukan Banding Rp231.065.037,00ALASAN BANDINGBahwa adapun latar belakang dan alasan Banding adalah sebagai berikut:Tentang Pengukuhan

  ulang karena perpindahan status Pemohon Banding darisemula terdaftar di KPP Pontianak berubah menjadi terdaftar di KPP Pratama Ketapang;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penetapan yang dilakukan Terbanding saatpemeriksaan dan keberatan yang tidak mengakui kompensasi kelebihan PPN bulan laluyang telah Pemohon Banding laporkan sampai dengan saat pengukuhan kembali olehKPP Pratama Ketapang per 02 Juli 2009, adalah tidak tepat dan sangat merugikanPemohon Banding, karena selama ini atas seluruh

  yang dilakukan KPPPratama Ketapang hanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yangsemula terdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP;Bahwa dengan demikian nilai DPP menurut SPT / Pemohon Banding pada SKPKB PPNseharusnya bukan Nol, tetapi adalah sebesar DPP yang benarbenar telah PemohonBanding laporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2008;Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui dasar perhitungan yang digunakan olehTerbanding sehingga

  Putusan Nomor 524/B/PK/PJK/201412Hukum, karena diterbitkan tanpa adanya Surat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak kepada Pemohon PK Secara Jabatan sejak 1 Mei 2006 yang diterbitkanKantor Pelayanan Pajak Ketapang sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1ayat (5) Keputusan Dirjen Pajak/termohon PK Nomor : KEP161/PJ/2001tanggal 21 Pebruari 2001, karenanya Putusan a quo sudah selayaknya dibatalkan;Bahwa, dengan adanya Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2008 yangCacat Hukum a quo, justru telah membuat

  SecaraJabatan yang dilakukan Termohon PK terhadap Pemohon PK sebagai PKP sejak1 Mei 2006 adalah bertentangan dengan Pasal ayat (5) Keputusan Dirjen Pajak/termohon PK Nomor: KEP161/PJ/2001 tanggal 21 Pebruari 2001 atau dengankata lain Tidak Sah atau setidaknya mengandung Cacat Hukum ;Bahwa, dengan Tidak Sah atau Cacat Hukumnya Pengukuhan Pemohon PKSecara Jabatan selaku PKP sejak 1 Mei 2006 oleh Termohon PK, maka secaramutatismutandis menyebabkan Tidak Sah atau Cacat Hukum pula PenerbitanSKPKB PPN

• ./2000 pasal2 ayat 4 menyatakan bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajaksebelum melakukan penyerahan BKP atau JKP bagi yang memenuhi ketentuansebagai PKP.Berdasaskan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE46/P).5/1989 poin 3menyatakan dalam hal PKP mempunyai cabang yang berdasarkan UU PPN cabangtersebut harus dikukuhkan sebagai PKP maka pada hakekatnya pengukuhan PKPberlaku pula bagi cabang cabang dan harus

  diterbitkan pengukuhan oleh KPPsetempat, kecuali PKP mendapat ijin sentralisasi tempat pajak terutang.Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor : 45/PMk/2008, Pengusaha Kena Pajakdapat menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan dengan syarat PKPtersebut wajib memberitahukan kepada kepala KPP tempat PKP tersebutdikukuhkan dengan cara membubuhkan catatan pada SPT Masa PPN bahwa yangbersangkutan menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian

  Sedangkan untuk tahun Pajak 2008 Wajib Pajak belumpernah melaporkan SPT Masa PPN walaupun sudah dikukuhkan sebagai PKP,sehingga tidak berhak menggunakan pedoman tersebut.bahwa Pemohon Banding dalam persidangan masih mempertanyakan mengenaipengukuhan Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), karenaPemohon Banding belum pernah menerima pemberitahuan pengukuhan PKP,sehingga ada kemungkinan pengukuhan sebagai PKP dilakukan secara jabatan olehTerbanding pada saat pemeriksaan;bahwa Pasal 4 ayat

  Letjen Suprapto, Waru Sidoarjodengan NPWP : 06.459.718.0603.001 terdaftar di KPP Sidoarjo tanggal 16 Juni2000.Kronologi pengukuhan sebagai PKP :KPP Sidoarjo menyampaikan Surat Himbauan kepada Calon Wajib Pajak denganSurat Nomor S24/W PJ.09/KP.1207/2000 tanggal 24 Januari 2000.Karena Calon Wajib Pajak tidak merespon Surat Himbauan dimaksud, KPP Sidoarjomenerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN48/WPUJ.09/KP/1202/2000tanggal 19 Mei 2000.Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (PSL Dalam Rangka

  Pertambahan Nilai di Pusat, maka cabang perusahaan dikukuhan sebagaiPKP terlebih dahulu;bahwa dalam melakukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukansecara jabatan oleh Terbanding, dan Terbanding tidak menggunakan KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29Desember 2003 tetapi menggunakan peraturan yang berlaku pada tahun 2000;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas surat Terbanding Nomor: S5488/PJ.07/2012 tanggal 13 Juli 2012 antara lain menyatakan

• MARIDIAN BAKARA ;Putusan Nomor :122/ Pdt/2017/PT.MDN. halaman 4 dari 44 halaman10.11.12.13.Selanjutnya dengan segala upaya akhirnya Penggugat memperolehcopy Surat Pengukuhan ( Penyerahan ) Tanah yang dibuat padatanggal 4 April 1994 dari salah seorang keluarga Tergugat II ;Bahwa isi Surat Pengukuhan ( Penyerahan ) Tanah tertanggal 4 April1994 adalah bahwa Keturunan ERNIS BAKARA Gelar OMPUJULASMA yang terdiri dari : 1. Dr. JULASMA BAKARA ( Tergugat ) , 2.Drsampai denganJAFAR BAKARA dan 3.

  MARIDIAN BAKARA ,dengan ditanda tangani saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Hutajulutelah menyerahkan tanah Sigaranggarang dengan ukuran 150 X 300m2 kepada Tahan Silaban ( suami Tergugat II) ;Bahwa didalam Surat Pengukuhan ( Penyerahan ) Tanah tertanggal 4April 1994 juga disebutkan bahwa ERNIS BAKARA telah menyuruhTAHAN SILABAN ( suami Tergugat II ) mengusahai tanah tersebutsejak tahun 1964 ;Perlu dijelaskan bahwa ada rekayasa di dalam Surat Pengukuhan (Penyerahan ) Tanah tertanggal 4 April 1994

  pada Surat Pengukuhan ( Penyerahan ) tanah tanggal 4April 1994 sebagai berikut : Dikukuhkan Kepala Desa Hutajulu /Pengetua ( Pengetua tidak boleh dicantumkan ) dan pihak hulahulaLumbangaol belum menanda tangani Surat Pengukuhan ( Penyerahan) Tanah dimaksud sehingga Surat Pengukuhan ( Penyerahan ) Tanahtersebut belum sah secara hukum ;Bahwa setelah Penggugat mendengar penjelasan dari Tergugat II danjuga setelah memperoleh Copy Surat Pengukuhan ( Penyerahan )Tanah tanggal 4 April 1994, selanjutnya

  Herman Bakara)dengan Tanah Silaban selaku Menantu, dikarenakan Tahan Silabanadalah suami dari Tergugat Il dk dan mertua dari Tergugat Ill dk,halmana dalam surat Surat Penyerahan (Pengukuhan) Tanah tanggal 4April 1994 menguraikan bahwasanya Ernis Bakara menyerahkan tanahperkopian dikenal dengan SigaranggarangJalan Raya DoloksanggulSidikalang dengan lebar 150 meter dan panjangnya 300 meter;Bahwa pembuatan Surat Penyerahan (Pengukuhan) Tanah tanggal 4April 1994 dimaksud diperbuat agar tidak ada gangguan

  Herman Bakara, sehinggaharuslah juga berhak atas tanah perkara, akan tetapi ParaPembanding / Para Penggugat tidak ada turut menandatanganisurat Pernyataan (Pengukuhan) tanah tersebut, dan demikian jugadengan ahli waris lainnya tidak juga turut menyetujui danmenandatangani Surat Pernyataan (Pengukuhan) tanggal 4 April1994, sehingga dengan demikian Surat Pernyataan (Pengukuhan)tanggal 4 April 1994 dapat dipastikan adalah cacad hukum dantidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam perkara aquo ;Bahwa

• mengajukan Banding atas Surat KeputusanKeberatan Nomor: KEP504/WPJ.13/2011 tanggal 14 September 2011 tersebut sebagaiberikut:JUMLAH YANG DIAJUKAN BANDINGBahwa sesuai Keputusan Keberatan yang telah Pemohon Banding sebutkan diatas, maka jumlah yang diajukan Banding adalah sebagai berikut:Menurut Keputusan Keberatan Rp223.766.239,00Menurut Pemohon Banding Rp 0.00Jumlah yang diajukan Banding Rp223.766.239,00ALASAN BANDINGBahwa adapun latar belakang dan alasan Banding adalah sebagai berikut:Tentang Pengukuhan

  sampaisekarang (SPT diterima Kantor Penyuluhan Pajak Ketapang);Bahwa sepengetahuan Pemohon Banding, terhadap Wajib Pajak yang pindahalamat/pindah KPP maka oleh KPP baru akan dibuatkan Surat Keterangan Terdaftaryang baru karena NPWP yang berubah dan akan dikukuhkan kembali sebagaiPengusaha Kena Pajak sesuai dengan NPWP baru tersebut;Bahwa dengan demikian menurut keyakinan Pemohon Banding bahwapengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh KPP Pratama Ketapang pada tanggal02 Juli 2009, hanya merupakan pengukuhan

  ulang karena perpindahan status PemohonBanding dari semula terdaftar di KPP Pontianak berubah menjadi terdaftar di KPPPratama Ketapang;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penetapan yang dilakukan Terbandingsaat pemeriksaan dan keberatan yang tidak mengakui kompensasi kelebihan PPN bulanlalu yang telah Pemohon Banding laporkan sampai dengan saat pengukuhan kembalioleh KPP Pratama Ketapang per 02 Juli 2009, adalah tidak tepat dan sangat merugikanPemohon Banding, karena selama ini atas seluruh pelaporan

  yang dilakukan KPPPratama Ketapang hanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yangsemula terdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP;Bahwa dengan demikian nilai DPP menurut SPT/Pemohon Banding padaSKPKB PPN seharusnya bukan Nol, tetapi adalah sebesar DPP yang benarbenar telahPemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak November 2007;6Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui dasar perhitungan yang digunakanoleh Terbanding sehingga

  SecaraJabatan yang dilakukan Termohon PK terhadap Pemohon PK sebagai PKPsejak 1 Mei 2006 adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) KeputusanDirjen Pajak/termohon PK Nomor : KEP161/PJ/2001 tanggal 21 Pebruari2001 atau dengan kata lain Tidak Sah atau setidaknya mengandung CacatHukum ;Bahwa, dengan Tidak Sah atau Cacat Hukumnya Pengukuhan Pemohon PKSecara Jabatan selaku PKP sejak 1 Mei 2006 oleh Termohon PK, makasecara mutatismutandis menyebabkan Tidak Sahatau Cacat Hukum pulaPenerbitan SKPKB PPN

• Dan kemudian dengan dasar perubahandata tersebut, maka Tergugat menerbitkan Surat Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) yang baru karena jabatan yaitu No. : S230PKP/WPJ.31/KP.0703/2019 tanggal 17 Mei 2019 (obyek sengketa),padahal menurut pasal 28 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor : 20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan PemberianNPWP, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta PerubahanData dan Pemindahan Wajib Pajak

  Surat Pengukuhan PKP no.: S55PKP/WPJ.31/KP.0703/2018tanggal 25 Mei 2018 diterbitkan atas dasar karena adanyapermohonan inisiatif Penggugat sendiri, sedangkan obyek sengketa(Surat Pengukuhan PKP nomor : S230PKP/WPJ.31/KP.0703/2019tanggal 17 Mei 2019) diterbitkan sepihak oleh Tergugat karena jabatan;b. Penerbitan kedua surat pengukuhan PKP tersebut, dikeluarkanpada waktu dan dengan nomor yang berbeda.

  Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha KenaPajak, yang mengatur:Pencabutan pengukuhan PKP dapat dilakukan oleh Kepala KPPberdasarkan permohonan pencabutan pengukuhan PKP atausecara jabatan;c.

  Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak;Pasal 22 ayat (2)Permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronikdengan mengisi Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha KenaPajak pada Aplikasi eRegistration yang tersedia pada lamanDirektorat Jenderal Pajak di www. pajak.go.id;Pasal 23 ayat (1)Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak dapat mengajukanpermohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secaraelektronik sebagaimana dimaksud

  S959KT/WPJ.31/KP.0703/2019tanggal 17 Mei 2019 (Sesuai dengan asli);: Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S230PKP/WPJ.31/KP.0703/2019 tanggal 17 Mei 2019 (sesualdengan asli);: Surat Permintaan Untuk Mencabut Surat Pengukuhan PKP Tanggal17 Mei 2019 Nomor : 45/SANAK/SS/V/2019 tanggal 29 Mei 2019(Sesuai dengan asli);: Surat Tanda Terima Surat Permintaan Untuk Mencabut SuratPengukuhan PKP tanggal 29 Mei 2019 (sesuai dengan fotokopi);: Surat Permintaan Untuk Mencabut Surat Pengukuhan PKP TanggalHalaman

• hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:JUMLAH YANG DIAJUKAN BANDINGBahwa sesuai Keputusan Keberatan yang telah Pemohon Bandingsebutkan di atas, maka jumlah yang diajukan Banding adalah sebagai berikut:Menurut Keputusan Keberatan Rp221.965.307,00Menurut Pemohon Banding Rp 0.00Jumlah yang diajukan Banding Rp221.965.307,00ALASAN BANDINGBahwa adapun latar belakang dan alasan Banding adalah sebagai berikut:Tentang Pengukuhan

  ;Bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengajukan pendaftaran NPWPsekaligus pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak ke KPP Pontianakmelalui Kantor Penyuluhan Pajak Ketapang, dan atas permohonan tersebutPemohon Banding memperoleh Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tertanggal 10Februari 2006 dengan NPWP nomor: 02.260.709.7701.000;Bahwa sesuai dengan domisili Pemohon Banding, sejak terdaftar sebagaiWajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pontianak, maka seluruhpelaporan kewajiban perpajakan termasuk SPT

  Masa PPN telah PemohonBanding laporkan melalui Kantor Penyuluhan Pajak di Ketapang yang letaknyalebin dekat dengan kantor Pemohon Banding;Bahwa dengan telah dibukanya KPP Pratama Ketapang, maka sesuaidengan domisili perusahaan, Pemohon Banding dipindahkan secara jabatanoleh KPP Pratama Ketapang dari yang semula terdaftar di KPP Pontianak,untuk itu Pemohon Banding memperoleh NPWP baru dengan nomor02.260.709.7703.000 dan Pemohon Banding diminta pihak KPP untukmengajukan pengukuhan sebagai pengusaha

  Keberatan Kedua :Tentang Tidak Sahnya Pengukuhan Secara Jabatan Oleh TermohonPK ;Bahwa, pada halaman 20 alinea terakhir Putusan PP a quo, menyatakanTermohon PK telah melakukan Pengukuhan terhadap Pemohon PKsebagai Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan sejak 1 Mei 2006 ;Bahwa, tindakan Termohon PK a aquo juga dinyatakan telah sesuaidengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 571/KMK.03/2003,tertanggal 29 Desember 2003 ;Bahwa, ternyata sesuai Dokumen Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor :LAP080/WP.13/KP,0305

  ,karena belum PKP sebelum 2 Juli 2009, jelasjelas keliru dan tidakberdasar hukum, karenanya harus dibatalkan ;Bahwa, ternyata terbukti secara Sah dan Meyakinkan, Pengukuhan SecaraJabatan yang dilakukan Termohon PK terhadap Pemohon PK sebagaiPKP sejak 1 Mei 2006 adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat 5Keputusan Dirjen Pajak/termohon PK Nomor : KEP161/PJ/2001 tanggal21 Pebruari 2001 atau dengan kata lain Tidak Sah atau setidaknyamengandung Cacat Hukum ;Bahwa, dengan Tidak Sah atau Cacat Hukumnya Pengukuhan

• Alwin Tjie; yang pada intinya tidak terdapat berkas berupa Surat dari Sdr, Alwin Tjie tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

  Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP 161/PJ.2001 tanggal 21 Februari 2001tentang : Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan .Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran danPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak, yang antara lain mengatur

  sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagisebagai Pengusaha Kena Pajak ;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak paling

  sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

  Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001;e bahwa karena surat aquo bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagaiPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001tanggal 21 Februari 2001, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memproses lebih lanjut;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan tidak ada dasar hukum bagi Tergugatuntuk menjawab surat Penggugat tersebut dalam jangka waktu 12

• Alwin Tjie tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

  Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP 161/PJ.2001 tanggal 21 Februari 2001tentang : Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan .Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran danPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak, yang antara lain mengatur

  sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagisebagai Pengusaha Kena Pajak ;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak paling

  sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

  Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001;e bahwa karena surat aquo bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagaiPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001tanggal 21 Februari 2001, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memproses lebih lanjut;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan tidak ada dasar hukum bagi Tergugatuntuk menjawab surat Penggugat tersebut dalam jangka waktu 12

• Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put53985/PP/M.IXB/19/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Pendapat Majelis: Gugatan: 2013: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Surat Tergugat Nomor: S11833/WPJ.11/KP.12/2013 tanggal 27September 2013 perihal Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atasnama Penggugat, sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat PencabutanSurat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor: PEM02712/WPJ

  Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor:PEM02712/WPJ.11/KP.1203/2012 tanggal 20 Desember 2012, karena Penggugat tidakmemenuhi persyaratan Subjektif dan Objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuaidenganPER05/PJ/2012 tanggal 3 Februari 2012,Penggugat dengan surat tanpa Nomor tanggal 25 Januari 2013 mengajukan PermohonanPembatalan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,diterbitkan surat Nomor: S11833/WPJ.11/KP.12/2013 tanggal 27 September 2013tentang Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha

  Pajak belum memperoleh data dan/atauinformasi yang berkaitan dengan dipenuhinya kewajiban Subjektif dan Objektif:e Penggugat mengajukan gugatan dengan Surat Nomor: 01/Gugatan PKP/X/GM/2013tanggal 20 Oktober 2013 ke Pengadilan Pajak;bahwa sebagai bahan pertimbangan, Majelis melakukan pemeriksaan terhadapketentuan yang berlaku terkait pencabutan pengukuhan Pengusaha KenaPajak sebagai berikut :e Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah

  terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun2009 Pasal 2 ayat (8) menyatakan :"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan WajibPajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha KenaPajak".e Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 73/PMK.03/2012 pada Pasal 8menyatakan :Ayat (1):"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajakdapat melakukan Pencabutan Pengukuhan PKP";Ayat (2) huruf b"Pencabutan Pengukuhan PKP. sebagaimana dimaksud pada ayat

  Pajak,2) Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan berdasarkan Verifikasi,3) Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Verifikasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Pengusaha KenaPajak yang memenwuhi kriteria tertentu,4) Verifikasi yang dilakukan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang memenuhikriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untukmengetahui apakah Wajib Pajak benarbenar tidak memenuhi persyaratansubjektif

• (2) diterima.(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatukeputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan SuratPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelahjangka waktu tersebut berakhir..

  Kekeliruan dalam penerbitan SKPKB PPN karena Pemohon PeninjauanKembali (semula PENGGUGAT) telah mengajukan PermohonanPencabutan Pengukuhan PKP sejak tahun 2004 sehingga atas SKPKBtersebut menjadi cacat secara hukum.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkantanggal 11 Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado(LAMPIRAN 1) melalui pos tercatat (LAMPIRAN 2).

  ./2001 tentang Jangka WaktuPendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftarandan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhandan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berbunyisebagai berikut :(2) Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidakmelebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil,maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonanpencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak palinglambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun

  Bahwa maksud surat sebagaimana dilampirkan pada Lampiran 1merupakan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT) supaya Termohon Peninjauan Kembali (semulaTERGUGAT) melakukan pencabutan Pengukuhan PKP..

  atau pencabutan pengukuhan Pengusaha KenaPajak;d.

• 2 (dua) bulan sejakpermohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatukeputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan SuratPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelahjangka waktu tersebut berakhir..

  ./2001 tentang Jangka WaktuPendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftarandan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhandan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berbunyisebagai berikut :(2) Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidakmelebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil,maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonanpencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak palinglambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun

  buku yangbersangkutan.(3) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harusmemberikan keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejakpermohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatukeputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan SuratPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusHalaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor

  Bahwa maksud surat sebagaimana dilampirkan pada Lampiran 1merupakan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT) supaya Termohon Peninjauan Kembali (semulaTERGUGAT) melakukan pencabutan Pengukuhan PKP..

  Bahwa PMK No. 199/PMK.03/2007 khususnya pada Pasal 30 ayat(2) berbunyi sebagai berikut :Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dilakukandengan kriteria antara lain sebagai berikut:a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha KenaPajak;d.

• Putusan Nomor 274 K/TUN/2015.30.Bahwa kemudian diketahui tibatiba Tergugat justru melakukanPengesahan dan Pengukuhan terhadap hasil MUNAS PTMSI padatanggal 35 Februari 2014 (Cacat Hukum) yang dilaksanakan olehCarteker PB PTMSI yang dibentuk melalui Surat Keputusan Nomor 90Tahun 2013, tertanggal 30 Oktober 2013 (Cacat Hukum) tersebut,dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia PengurusBesar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014,tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan PersonaliaPengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI)Masa Bakti 2014 2018;3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus BesarPersatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Masa Bakti 2014 2018;4.

  Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat KeputusanKONI Pusat Nomor 29A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus BesarPersatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti20142018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali, yang dikeluarkan olehKONI Pusat (Tergugat);2.

  Putusan Nomor 274 K/TUN/2015.2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar PersatuanTenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) masa bakti 20142018, denganKetua Umum Marzuki Ali;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Pusat Nomor 29A Tahun2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan PersonaliaPengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI)masa bakti 20142018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali;4.

• .: bahwa koreksi Terbanding atas pajak masukan sebesar Rp3.184.200,00 karenaFaktur Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (9) UU PPNakibat adanya penulisan NPWP maupun alamat PKP Pembeli yang tidaksesuai dengan saat Pengukuhan PKP sehingga tidak dapat diperhitungkansebagai kredit pajak yang sah;bahwa sengketa pajak masukan sebesar Rp3.184.200,00 terdiri dari duaFaktur Pajak yaitu :1. Faktur Pajak Nomor 010.005.1000005547 tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp2.203.200,00,2.

  Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM06844/WPJ.11/KP.0403/2005CSeNnaMtanggal 22 September 2005 yang diterbitkan oleh KPP Surabaya Gubeng,Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM312CO/WPJ.11/KP.1203/2008tanggal 11 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Surabaya Mulyorejo,Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM427/WPJ.11/KP.1203/2010 yang diterbitkan olehKPP Pratama Surabaya Mulyorejo dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak NomorPEM428/WPJ.11/KP.1203/2010 yang diterbitkan oleh

  XYZ kepada PEMOHON denganalamat Jalan Kedinding Lor Gang Kemuning II/21, KedindingKenjeran,Surabaya.bahwa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM06844/WPJ.11/KP.0403/2005 tanggal 22 September 2005 yang diterbitkan oleh KPPGubeng, NPWP dan alamat Pemohon Banding (Pemohon) adalah denganalamat Jalan Kedinding Lor Gang Kemuning 2/21 Tanah Kali Kedinding,Surabaya.bahwa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM312CO/WPJ.11/KP.1203/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh KPPPratama

  Surabaya Mulyorejo, karena sejak tanggal pengukuhan tersebutPemohon Banding berada dibawah KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 Pemohon Banding mengajukan permohonanPerubahan Data dan atas permohonan tersebut Terbanding (KPP PratamaSurabaya Mulyorejo) menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar NomorPEM427/WPJ.11/KP.1203/2010 yang menyatakan bahwa Pemohon Bandingtelah melakukan perubahan data dengan alamat Jalan Kedinding Tengah Jaya1/19, Tanah Kali KedindingSurabaya.bahwa berdasarkan

  Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM06844/WPJ.11/KP.0403/2005 tanggal 22 September 2005 yang diterbitkan oleh KPPSurabaya Gubeng, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak NomorPEM312CO/WPJ.11/KP.1203/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yangditerbitkan oleh KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, Surat KeteranganTerdaftar Nomor PEM427/WPJ.11/KP.1203/2010 yang diterbitkan oleh KPPPratama Surabaya Mulyorejo dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena PajakNomor PEM428/WPJ.11/KP.1203/2010 yang diterbitkan oleh KPP PratamaSurabaya

• PenerapanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret2008,bahwa Pemohon Banding dikukuhkan sebagai PKP oleh Terbanding pada saat Pemeriksaan,bahwa Pengukuhan Pemohon Banding sebagai PKP. tidak sesuai dengan Pasal 4 KeputusanMenteri Keuangan Nomor: 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003,bahwa seharusnya Pengukuhan Pemohon Banding sebagai PKP. dilakukan pada awal bulanI)2)3)4)berikutnya setelah bulan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri KeuanganNomor

  Apabila batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir 3dilampaui, maka saat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajakadalah awal bulan berikutnya,5.

  Dalam hal pengukuhan Pengusaha Kecil secara jabatan, maka saatpengukuhan tetap mengacu pada ketentuan butir 4 di atas.e Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE46/PJ.5/1989 tanggal 9 Juli 1989tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada angka 3 menyatakan antara lain :Dalam hal PKP mempunyai cabang, yang berdasarkan UndangundangPPN 1984 cabang tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP, maka padahakekatnya pengukuhan PKP berlaku pula bagi cabangcabang dan harusry)2)diterbitkan pengukuhan oleh KPP

  Pengusaha Kena Pajak pada angka 3menyatakan antara lain :Dalam hal PKP mempunyai cabang, yang berdasarkan Undangundang PPN1984 cabang tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP, maka pada hakekatnyapengukuhan PKP berlaku pula bagi cabangcabang dan harus diterbitkanpengukuhan oleh KPP setempat, kecuali PKP mendapat ijin sentralisasitempat pajak terutang,Oleh karena itu tanggal berlakunya pengukuhan yang diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Domisili berlaku juga sebagai tanggal pengukuhan untukcabangcabangnya

  kecuali PKP mempunyai cabang baru yang didirikansetelah tanggal berlakunya pengukuhan.bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pada hakekatnyapengukuhan PKP yang mempunyai cabang berlaku pula bagi cabangcabangkecuali PKP mendapat ijin sentralisasi tempat pajak terutang, artinya tanggalberlakunya pengukuhan bagi PKP yang mempunyai cabangcabang berlakujuga sebagai tanggal pengukuhan untuk cabangcabangnya.bahwa peredaran usaha Sdr.

• Pemohon Banding sebagai PKP tidak sesuai dengan Pasal 4Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003;bahwa seharusnya Pengukuhan Pemohon Banding sebagai PKP dilakukan padaawal bulan berikutnya setelah bulan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2)Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003;bahwa berdasarkan Rincian Perhitungan Jumlah Omzet Per Masa yang diserahkanoleh Pemohon Banding, diketahui bahwa Jumlah Omzet lebih dariRp.600.000.000,00

  Apabila batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir 3 dilampaui,maka saat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah awal bulanberikutnya.5.

  Dalam hal pengukuhan Pengusaha Kecil secara jabatan, maka saat pengukuhantetap mengacu pada ketentuan butir 4 di atas.Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE46/PJ.5/1989 tanggal 9 Juli 1989tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada angka 3 menyatakan antara lain :Dalam hal PKP mempunyai cabang, yang berdasarkan Undangundang PPN1984 cabang tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP, maka pada hakekatnyapengukuhan PKP berlaku pula bagi cabangcabang dan harus diterbitkanpengukuhan oleh KPP setempat

  , kecuali PKP mendapat ijin sentralisasi tempatpajak terutang.Oleh karena itu tanggal berlakunya pengukuhan yang diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Domisili berlaku juga sebagai tanggal pengukuhan untuk cabangcabangnya kecuali PKP mempunyai cabang baru yang didirikan setelah tanggalberlakunya pengukuhan.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK/2008 pada Pasal 2 menyatakansebagai berikut :Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat menggunakanPedoman Penghitungan Pengkreditan

  Pengusaha Kena Pajak pada angka 3 menyatakan antaralain :Dalam hal PKP mempunyai cabang, yang berdasarkan Undangundang PPN1984 cabang tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP, maka pada hakekatnyapengukuhan PKP berlaku pula bagi cabangcabang dan harus diterbitkanpengukuhan oleh KPP setempat, kecuali PKP mendapat ijin sentralisasi tempatpajak terutang.Oleh karena itu tanggal berlakunya pengukuhan yang diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Domisili berlaku juga sebagai tanggal pengukuhan untuk cabangcabangnya