Ditemukan 2139 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-08-2017 — Putus : 15-09-2017 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 522/PID.SUS/2017/PT SBY Tanggal 15 September 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DAMANG ANUBOWO, SE, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JONATHAN HALIM TJANDRA BIN TJANDRA ASMARA ALM
21 — 7
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JONATHAN HALIM TJANDRA BIN TJANDRA ASMARA ALM
21 — 7
Bahwa Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menter!
pidana Narkotika; ataud. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatandan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.Halaman 34 dari 39 Putusan No.522/PID.SUS/2017/PT SBY(4) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi PecanduNarkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagaimasa menjalani hukuman.Bahwa Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menter
Register : 22-02-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PA TONDANO Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Tdo Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 3
13 — 3
., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTermohon dengan Pemohon dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Tondano, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter!
Register : 04-10-2011 — Putus : 01-11-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 193/Pid.Sus/2011/PN.Kgn Tanggal 1 Nopember 2011 — - NOOR IFANSYAH Als IFAN Bin M. NOOR
36 — 3
36 — 3
Selanjutnya terdakwa ditangkap dandiamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan;Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai ijin dariPihak yang berwenang dalam hal ini Menter i Kesehatanhalaman 5 dari 20 halamanPerkara Nomor :193/Pid.B 2011/PN. KgnRepublik Indonesia;Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalisistik dari Pusat Laboratorium Forensik BareskrimPolri Cabang Surabaya No.
Register : 16-07-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Plk Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 6
17 — 6
diakui oleh Tergugat sehingga membuatPenggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersamaTergugat;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan,namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materiilnyatidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, makaPenggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian.Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni P, yangtelah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter
Register : 01-08-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 24-09-2018
Putusan PA BANJARBARU Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Bjb Tanggal 24 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 9
11 — 9
No. 429/Pdt.G/2018/PA.BjbMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat mengajukan surat bukti, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomorwon nnn anne enna nnn nan tertanggal 26 November 2015 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menter!
Register : 22-11-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1380/Pid.Sus/2017/PN Bjm Tanggal 18 Desember 2017 — Penuntut Umum:
AGUNG WIJAYANTO, S.E.,S.H.
Terdakwa:
YOLANDA
26 — 7
AGUNG WIJAYANTO, S.E.,S.H.
Terdakwa:
YOLANDA
26 — 7
: Tanpa hak atau Melawan Hukum :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak ataumelawan hukum adalah tidak berhak tanpa seijin dari pejabat yang berwenangdalam hal ini adalah Menteri Kesehatan yang sebagaimana diatur dalam pasal8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjelaskanbahwa Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter
Register : 13-01-2017 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 09-09-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 70/Pdt.P/2017/PA.KAB.MLG Tanggal 13 Februari 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 4
11 — 4
Pejabat lain yang berwenang,sebagai wali Hakim atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminyadan akan dituangkan pada diktum tersendiri dalam penetapan ini, hal yangdemikian Majelis Hakim berpendapat bukanlah merupakan ultra petitumpartium (melebihi dari yang diminta), akan tetapi diktum ini semata untukmengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi Pemohon dalammenjalankan proses pernikahannya, serta sebagai bentuk implementasiketantuan Pasal 2 Ayat (2) dan (3), Pasal 4, dan Pasal 6 Peraturan Menter
Register : 10-01-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Smr Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum:
GILANG GEMILANG,SH.MH
Terdakwa:
CHOKI Bin BEDDU
27 — 8
GILANG GEMILANG,SH.MH
Terdakwa:
CHOKI Bin BEDDU
27 — 8
Industri farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagimanadimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin Knusus penyalur Narkotika dan Menter!
Register : 22-07-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 04-08-2020
Putusan PA DOMPU Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Dp Tanggal 3 Agustus 2020 — Pemohon melawan Termohon
16 — 6
16 — 6
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam;Halaman 13 dari 14 Halaman, PENETAPAN Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.DpMenimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPara Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 15-04-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 34/Pid.B/LH/2021/PN Bek Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ARDHI PRASETYO, S.H., M.H.
Terdakwa:
Teodurus Januar Kristi Luvi Anak Dari Lukas
83 — 25
ARDHI PRASETYO, S.H., M.H.
Terdakwa:
Teodurus Januar Kristi Luvi Anak Dari Lukas
83 — 25
serta kegiatanpascatambang sedangkan Penambangan adalah kegiatan memproduksimineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya; Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki ijinberupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Surat IzinHalaman 12 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/LH/2021/PN BekPenambangan Bantuan (SIPB); Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izinberupa IUP dari pemerintah pusat yaitu Menter
, IPR dari Menter, IUPKdari Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah, dan SIPB dariMenteri; Bahwa apabila kegiatan usaha pertambangan dilakukan yang bukanwilayah pertambangan rakyat maka dikategorikan melakukan kegiatanpertambangan tanpa izin; Bahwa Tahapan agar dapat melakukan usaha pertambangan yaitu IPRdiberikan setelah ditetapkannya wilayah pertambangan rakyat olehpemerintah pusat, untuk mendapatkan IPR pemohon harus mengajukanSurat permohonan, Komoditas tambang yang dimohon, Kartu TandaPenduduk
Putus : 23-03-2011 — Upload : 06-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1128 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 23 Maret 2011 — M.NAIMUDIN
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Keputusan bersama Menteri Kehutanan RepublikIndonesia, Menter i Pertanian Republik Indonesia danKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/KPTII/90Nomor.519/KPTS/BK/050/70/00 dan Nomor: 23 VII 1999tentang : Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan PemberianHak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian yangmenentukan"Penggunaan Kawasan Hutan untuk pengembangan' usahapertanian harus terlebih dahulu)= memperoleh ' pelepasanKawasan Hutan dari Menteri Kehutanan" ;6.
kawasan hutan ;em Mengatur dan menetapkan hubunganhubungan hukumantara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatanperbuatan hukum mengenai kehutanan ;Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor.28 Tahun1985 tentangPerlindungan Hutan jo Pasal 3 dan 4 Undang Undang Nomor.5Tahun 1967, yang menentukan : Penggunaan Kawasan Hutanyang menyimpang dari ketentuan ayat (1) untukpengembangan budi daya pertanian harus mendapatpersetujuan menteri ;Surat Keputusan bersama Menteri Kehutanan RepublikIndonesia, Menter
Register : 14-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PA DOMPU Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Dp Tanggal 28 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
9 — 4
9 — 4
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 18-08-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PA DOMPU Nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Dp Tanggal 26 Agustus 2020 — Pemohon melawan Termohon
10 — 4
10 — 4
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 23-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 1578/Pdt.P/2020/PN Sby Tanggal 12 Nopember 2020 — Pemohon:
Hajjah Anna Endang Tisnawati
54 — 18
Hajjah Anna Endang Tisnawati
54 — 18
mengakibatkanPenerima Wasiat tidak dapat melakukan Peralihan Hak atas tanah dan bangunanrumah yang telah diberikan oleh Pewasiat melalui Akta Wasiat Nomor 07 tanggal27 Nopember 2014, karena salah satu syarat peralihan hak tersebutmembutuhkanAkta PPAT mengenai Hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiatatas nama Pemberi Hibah Wasiat sebagai Pelaksanaan dari Wasiat yangdikuasakan pelaksanaanya kepada Pelaksana Wasiat, sebagaimana ditegaskandalam ketentuan Pasal 112 Ayat 1 huruf a poin 3 huruf b Peraturan Menter
Register : 11-06-2008 — Putus : 29-01-2009 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 75/G/2008/PTUN-JKT Tanggal 29 Januari 2009 — PT. Vivasatya Lestari;1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat,2.Royani Bin Mas'ud
105 — 50
105 — 50
Bar.melakukan pemeriksaan setempat pada lokasi tanahtanah milik PENGGUGAT yang menunjukkan bahwaternyata di atas tanahtanah itu, yaitu tanahtanahyang telah diberikan oleh Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hak Pakaiatas nama PENGGUGAT seluas 17.625 m2 (tujuh belasribu) enam ratus dua puluh lima meter persegi) sesuaidengan Surat Keputusan Menter i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HP/BPN/94 tertanggal 15 Februari 1994 tentangPemberian Hak Pakai atas nama PT.
Register : 15-03-2017 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 21-03-2019
Putusan PA NEGARA BANJARMASIN Nomor 0077/Pdt.P/2017/PA.Negr Tanggal 27 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
20 — 2
20 — 2
Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter!
Register : 13-09-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 443/Pdt.G/2019/PA.Plk Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 5
23 — 5
tetap pada perilakunya sehingga membuatPenggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersamaTergugat;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan,namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materiilnyatidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, makaPenggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian.Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni P, yangtelah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter
Putus : 12-02-2014 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN BUNTOK Nomor 120/ Pid.SUS/ 2013/ PN.Btk Tanggal 12 Februari 2014 — - HADRIANSYAH BIN SURIANSYAH
66 — 11
66 — 11
terdakwa ;Bahwa saat ini ahli bekerja pada Balai Pengawas Obat dan Makanan(BPOM) Palangkaraya;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor: 02396/A/SK/VIII/86 tanggal 7 Agustus 1986 tentang Tanda KhususObat Keras Daftar G, golongan obat keras daftar G memiliki tanda khususpada kemasannya, yaitu terdapat lingkaran bulat berwarna merah dengangaris tepi berwarna hitam dengan huruf K pada bagian tengah danmencantumkan tulisan HARUS DENGAN RESEP DOKTER;Bahwa berdasarkan Keputusan Menter
Register : 13-08-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PA DOMPU Nomor 198/Pdt.P/2020/PA.Dp Tanggal 27 Agustus 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 5
13 — 5
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 12-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.Plk Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 3
18 — 3
., hal. 9 dari 17 halamanPenggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersamaTergugat;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan,namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materiilnyatidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, makaPenggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian.Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni P, yangtelah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!