Sadan;Bahwa wali nikah Pemohon Il adalah bernama Dul Gofar (paman Pemohonll) yang mendapat delegasi dari ayah kandung Pemohon Il bernamaSartomo, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,tempat tinggal di Desa Pulau Layang;Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon danPemohon Il telah memenuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh walitersebut dan gobul dilakukan langsung oleh Pemohon ;Bahwa sesaat setelah

sumpahnya yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Pemohon Il adalah suamiisteri;Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Pemohon Il;Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkanPemohon Il berstatus perawan;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il melaksanakan pernikahan padatanggal 11 Januari 1999 di Desa Pulau Layang Kecamatan PampanganKabupaten Ogan Komering lir;Bahwa sebagai wali nikah ialah wali nasab bernama Dul Gofar (pamanPemohon Ill) yang mendapat delegasi

Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2017/PA.KAGBahwa hubungan antara Pemohon dengan Pemohon Il adalah suamiisteri;Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon menikah dengan Pemohon Ildilakukan secara hukum islam;Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkanPemohon Il berstatus perawan;Bahwa saksi lupa saat para Pemohon menikah di mana dan kapanpelaksanaannya, namun keduanya dilakukan secara hukum Islam;Bahwa sebagai wali nikah ialah wali nasab bernama Dul Gofar (pamanPemohon ll) yang mendapat delegasi

dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal7 Ayat (2) dan (8) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka HakimTunggal akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dengannyaPara Pemohon memiliki kedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mengajukanperkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohonmajelis menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon Il denganwali nikah yaitu paman Pemohon Il Pemohon Il bernama Dul Gofar (pamanPemohon Il) yang mendapat delegasi

Penetapan Nomor 0164/Pdt.P/2017/PA.KAGll secara Hukum Islam, pada tanggal 11 Januari 1999, di Desa Pulau LayangKecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering llir, dengan wali nikahadalah paman Pemohon Il Pemohon Il bernama Dul Gofar (pbaman Pemohon Ill)yang mendapat delegasi dari ayah kandung Pemohon Il bernama Sartomo,dengan dua orang saksi yaitu Anwar dan Sadan, dengan mahar berupa uangRp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), Pemohon mengucapkan ijab qabul saatmelaksanakan akad nikah, dan sesaat setelah

Bahwa Pelimpahan kewenangan tersebut di atas merupakanpelimpahan kewenangan secara delegasi, dimana delegasi adalahpenyerahan wewenang untuk membuat besl/uit oleh pejabatpemerintahan kepada pihak lain.

Kata penyerahan berarti adaperpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (de/egans)kepada yang menerima delegasi (de/egataris), sehingga apabila dilihatdari pertanggung jawabannya, Delegasi dliringi dengan penyerahantanggungjawab sehingga penerima delegasi akan bertanggung jawabpenuh atas kewenangan delegasi yang diterimanya, Ketika penyerahandelegasi dilakukan maka aparat penerima delegasi tersebut berwenangmenciptakan suatu produk hukum;.

Bahwa pelimpahan kewenangan tersebut di atas merupakan pelimpahankewenangan secara delegasi, dimana delegasi adalah penyerahanwewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan kepadapihak lain.

Kata penyerahan berarti ada perpindahan tanggung jawabdari yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi(delegataris), sehingga apabila dilihat dari pertanggung jawabannya,delegasi diiringi dengan penyerahan tanggungjawab sehingga penerimadelegasi akan bertanggung jawab penuh atas kewenangan delegasi yangditerimanya, Ketika penyerahan delegasi dilakukan maka aparatpenerima delegasi tersebut berwenang menciptakan suatu produkhukum;g.

Mengenai hal ini sejalan dengan keterangan mengenai sifat daripelimpahan kewenangan secara delegasi yang disampaikan oleh AhliGde Panca Astawa dalam persidangan terdahulu sebagai berikut:Mandat lebih bersifat penugasan sementara delegasi merupakanpelimpahan kewenangan. ..h.

Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, telahdiberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugatmelalui kuasanya pada tanggal 8 Oktober 2020, melalui Pengadilan NegeriMedan (delegasi) sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan danPernyataan Banding Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Prp, yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telahmengajukan memori banding tertanggal

1 Oktober 2020, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 8 Oktober2020, selanjutnya memori banding Pembanding semula Penggugattersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui Pengadilan NegeriMedan (delegasi) pada tanggal 15 Oktober 2020, sebagaimana ternyatadari Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Prpyang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukanPembanding semula Penggugat

tersebut, Terbanding semula Tergugatmelalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PasirPengaraian pada tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya kontra memoribanding Terbanding semula Tergugat tersebut oleh Pengadilan Negeri PasirPengaraian dimohonkan bantuan untuk diberitahukan dan diserahkankepada Pembanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri RokanHilir (delegasi), sebagaiman ternyata dari surat Pengadilan

Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 September2020, melalui Pengadilan Negeri Rokan Hilir (delegasi) sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara(Inzage) Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Prp, yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut;2.

Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2020,melalui Pengadilan Negeri Medan (delegasi) sebagaimana ternyata dariRelaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor63/Pdt.G/2019/PN Prp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Medan tersebut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembandingsemula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan

.1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Dewan Papua (Niuw GuineaRaad) 1961, perihal recruitmen delegasi.1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Partai Nasional (PARNA)Papua 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota05 orang) perihal recruitmen delegasi.1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) keapada Tokoh Komite

Nasional Papua(KNP) 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota05 orang) perihal recruitmen delegasi.1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Aliansi Mahasiswa Papua(AMP) perihal recruitmen delegasi.6 (enam) lembar surat lampiran penegasan Deklrasi Bangsa Papua diNegeri Papua Barat.6 (enam) lembar surat lampiran dalam Bahas Inggris (coherent EnclosureDeclaration of the Nation of Papua in the Country of West Papua).

.58 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Dewan Papua (Niuw GuineaRaad) 1961, perihal recruitmen delegasi.59 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Partai Nasional (PARNA)Papua 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota05 orang) perihal recruitmen delegasi.60 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) keapada

Tokoh Komite Nasional Papua(KNP) 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota05 orang) perihal recruitmen delegasi.61 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Aliansi Mahasiswa Papua(AMP) perihal recruitmen delegasi.62 6 (enam) lembar surat lampiran penegasan Deklrasi Bangsa Papua diNegeri Papua Barat.63 6 (enam) lembar surat lampiran dalam Bahas Inggris (coherent EnclosureDeclaration of the Nation of Papua in the Country

Bahwa penyelesaian ganti rugi atas tanaman milik peroranganyang terdapat pada areal tanah 600 Ha yang diserahkan oleh pemilikpemilik tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengahyang difasilitasi oleh TIM yang disebut DELEGASI.

Tim atau Delegasi inibertugas menyelesaikan ganti rugi tanaman perorangan denganPemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, melalui tim atau delegasipemerintah daerah menyerahkan uang ganti rugi tanaman peroranganatau hakhak keperdataan perorangan yang disaksikan oleh pemerintahnegeri Amahai untuk selanjutnya diselesaikan olen mereka sendiri tanpaCampur tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.Pembentukan atau delegasi inisiatif dari pemilik tanaman perorangan.Dengan demikian jika gugatan

S.IP selaku Bupati Maluku Tengah kepadaTim/Delegasi ke 2:1) Elissa Wattimena, Pensiunan ABRI bertempat tinggal di DesaAmahai, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;2) Drs. Zefnat Sahalessy, PNS, bertempat tinggal di Desa Amahai,Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;3) Ny.

Bahwapenyelesaian ganti rugi atas tanaman milik perorangan yang terdapat padaareal tanah 600 Ha yang diserahkan oleh pemilikpemilik tanah kepadaPemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang difasilitasi oleh TIM yangHalaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Mshdisebut DELEGASI. Tim atau Delegasi ini bertugas menyelesaikan ganti rugitanaman perorangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah,melalui tim atau delegasi pemerintah daerah menyerahkan uang ganti rug!

tanaman perorangan atau hakhak keperdataan perorangan yang disaksikanoleh pemerintah negeri Amahai untuk selanjutnya diselesaikan oleh merekasendiri tanpa campur tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.Pembentukan atau delegasi inisiatif dari pemilik tanaman perorangan.

28September 2015 Kuasa Penggugat/ Pembanding telah menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Mrjtanggal 15 September 2015, pernyataan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan oleh Hardi Niko Pasmana Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Muaro kepada Tergugat I/Terbanding, Kuasa Tergugat II/Terbanding,Tergugat IIl/Terbanding dan kepada Tergugat V/Terbanding masingmasingpada tanggal 1 Oktober 2015, sementara untuk Kuasa Tergugat IV/Terbanding diberitahukan melalui/delegasi

tanggal 19 Oktober 2015 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Muaro pada tanggal 19 Oktober 2015 dan salinannyatelah diberitahukan/diserahkan oleh Hardi Niko Pasmana Jurusita PenggantiHalaman 3 dari 6 putusan Nomor 163/PDT/20145PT PDGPengadilan Negeri Muaro kepada Tergugat I/Terbanding, Kuasa Tergugat II/Terbanding, Tergugat Ill/Terbanding dan kepada Tergugat V/Terbandingmasingmasing pada tanggal 20 Oktober 2015, sementara untuk KuasaTergugat IV/Terbanding diberitahukan/diserahkan melalui delegasi

tertanggal 9 Nopember 2015yang ditandatangani oleh ASRIL Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriPadang;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari pihak KuasaPenggugat/ Pembanding tersebut, pihak Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding dan pihak Tergugat III/Terbanding, telah menyerahkan Kontramemori banding tertanggal 27 Oktober 2015 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Muaro pada tanggal 30 Oktober 2015 dan salinannyatelah diserahkan kepada pihak Kuasa Penggugat/Pembanding melalui/delegasi

berkas perkara (inzage) tertanggal 8 Oktober 2015 yang dibuatoleh Juru Sita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muaro telahmemberi kesempatan kepada pihak Kuasa Pengugat/Pembanding untukmempelajari berkas perkara (inzage) dan untuk Tergugat I/Terbanding,Kuasa Tergugat Il/Terbanding, Tergugat Ill/Terbanding dan Tergugat V/Terbanding masingmasing melalui relaas pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muaro tertanggal 1 Oktober 2015,kepada Tergugat IV/Terbanding melalui /delegasi

PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IBJalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : ( 0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 20 / Pid.CR / 2019 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara

GELORA KIE RAHA TLP/Fax (0921)31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@ pnternate. go.idEmail delegasi : delegasi@ pnternate. 90.idTERNATE 977726 CatatanPutusan yangdibuatolehnHakimPengadilanNegeriDalamDaftarCatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 9/ Pid CR / 2017 / PN TteCatatandaripersidanganterbukaPengadilanNegeri Ternate yangmemeriksadanmengadiliperkaratindakpidanaringandenganacarapemeriksaancepat,dalamperkara :Nama : ABDUL HASAN SEKNUN Alias HASAN.TTL : TUAL, 6AGUSTUS1963

TasikMalaya, No. 19, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai : TURUTTERGUGAT I.PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH CAMAT KECAMATAN CIPUTAT,selanjutnya disebut sebagai : TXRUT TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat dan berkas perkara Perdata yangbersangkutan;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, padatanggal 19 Juni 2019 Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat,Turut Tergugat dan Turut Tergugat II tidak hadir , dimana Relaas delegasi dariJakarta Pusat belum

juga Kuasa Penggugatmemberikan perbaikan alamat dalam gugatannya.Hakim memerintahkanPanggilan untuk Tergugat memakai media koran karena alamat Tergugat sudahtidak diketahui lagi, dan Kuasa Penggugat untuk hadir pada tanggal 17 Juli2019;Hal 1 Penetapan Nomor 482/Pdt.G/2019/PN.TngMenimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Juli 2019 Penggugathadir kuasanya tersebut, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa Tergugatdipanggil memakai media koran, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II tidakhadir dimana Relaas delegasi

memberitahukan kepadaJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang supaya Tergugat dipanggilmelalui media koran, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuk hadir padatanggal 14 Agustus 2019;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Agustus 2019Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat hadir kuasanya dan menyerahkanSurat Kuasa Khusus dan Berita Acara Pengambilan Sumpah tetapi belumselesai pendaftaran Surat Kuasanya di bagian PTSP, Turut Tergugat dan TurutTergugat Il tidak hadir dimana Relaas delegasi

Putusan Nomor 578 K/TUN/2015.10.11.12.13.dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagianwewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat danmenyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembinakepegawaian daerah yang diatur lebin lanjut dengan PeraturanPemerintah:Bahwa, bila mencermati bunyi norma kedua pasal tersebut di atas, makasangat jelas bahwa kewenangan yang diberikan kepada Tergugat/Termohon kasasi adalah kewenangan Delegasi;Bahwa, yang dimaksud kewenangan delegasi secara

Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, /ntrudoction to the Indonesian Administrative Law penerbitGajah Madah University Press, cetakan kesembilan, Yogyakarta, 2005 hal130131, Suparto Wijoyo dalam bukunya Karakteristik Hukum AcaraPeradilan penerbit Airlangga University Press, Surabaya, hal. 175176,teoriteori tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa tanggung jJawab dantanggung gugatnya ada pada penerima delegasi, hal ini juga ditegaskandalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

AdministrasiPemerintahan Pasal 1 angka 23;Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang lebin rendah dengan tanggung jawab dan tanggunggugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi:Bahwa, bila kewenangan delegasi tanggung jawab dan tanggung gugatnyaada pada penerima delegasi, berbeda dengan kewenangan yang diberikansecara mandat dari Pejabat yang lebih tinggi kepada Pejabat yang lebihrendah yang

sudah barang tentu tanggung jawab dan tanggung gugatnyatetap ada pada pemberi mandat, bagaimana untuk mengetahuikewenangan yang diberikan secara mandat, maka harus dilihat dari adatidaknya surat atau persetujuan yang diberikan oleh Pejabat yang lebihtinggi kepada Pejabat yang lebin rendah sebagai penerima delegasi;Bahwa, terkait dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor Kw.15.1/2/Kp.07.6/3218/2014, tanggal 11 Agustus 2014, tentangPemberhentian dengan hormat Sdr.

Jawa Timur, dalam halini Tergugat adalah kewenangan delegasi, sehingga tanggung jawab dantanggung gugatnya sepenuhnya ada pada Tergugat/Termohon kasasiKewenangan delegasi yang ada pada Tergugat/Termohon kasasi terlihatpada format surat keputusan (objek sengketa) yang tidak ditemukanadanya surat persetujuan dari pihak Menteri Agama yang dicantumkandalam konsideran Menimbang dan Memperhatikan, Hakim dalam hal initerjebak pada penggunaan Atas nama, sehingga putusannya mengarahpada kewenangan mandat;

empat) lembar Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat,perihal pemberitahuan Kongres Papua Ill tahun 2011 dan Partisipasiseluruh Rakyat Papua.16) 1 (satu) lembar Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Baratnomor : 43 / TKRNRPB / X / 2011, perihal Pemberitahuan KongresRakyat Papua III kepada seluruh orang Papua yang ditujukan kepadaRRI Jayapura.17) 3 (tiga) lembar Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Baratnomor : 20 ss / TKRNRPB / IX / 2011, perihal pemberitahuanrecruitmen delegasi

Rakyat Papua.40) 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua STFT Jayapura perihal mohonijin penggunaan fasilitas lapangan sepak bola STFT untuk KongresRakyat Papua Ill, lampiran panduan kegiatan Kongres Ill Rakyat PapuaBarat.41) 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Gerakan Perempuan Papua,lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 100 orang)perihal Recruitmen Delegasi

pandangan politik.1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua F PEPERA, lampiran formulirpeserta Kongres Rakyat Papua III (quota 50 orang) perihal recruitmendelegasi.1 (satu) amplop berwarna coklat yang berisi 1 (Satu) buah undangandari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB)kepada Ketua Solidaritas dan Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP),lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua Ill (quota 50 orang)perihal recruitmen delegasi

.58) 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Dewan Papua (Niuw GuineaRaad) 1961, perihal recruitmen delegasi.59) 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Partai Nasional (PARNA)Papua 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua Ill (quota05 orang) perihal recruitmen delegasi.60) 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) keapada

Tokoh Komite Nasional Papua(KNP) 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua Ill (quota05 orang) perihal recruitmen delegasi.61) 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional RakyatPapua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Aliansi Mahasiswa Papua(AMP) perihal recruitmen delegasi.62) 6 (enam) lembar surat lampiran penegasan Deklrasi Bangsa Papua diNegeri Papua Barat.63) 6 (enam) lembar surat lampiran dalam Bahas Inggris (coherentEnclosure Declaration of the Nation of Papua in the

Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Wile $ ww.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.id / mail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 28 / Pid.CR/ 2018 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara :Nama lengkap : Guntur Saiful alias Guntur ;Tempat

, Tim atau delegasi ini bertugas menyelesaikan gantrugi tanaman perorangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten MalukuTengah, melalu atau Tim delegasi pemerintah daerah menyerahkan uangganti rugi tanaman perorangan atau hak hak keperdataan peroranganyang disaksikan oleh Pemerintah Negeri Amahai untuk selanjutnya diselesaikan oleh mereka sendiri tanoa campur tangan Pemerintah DaerahKabupaten Maluku Tengah, pembentukan tim atau delegasi inisiatif daripemilik tanaman perorangan.

Sisa Uang atas tanah 600 Ha dalam Kota Masohi, tanggal 8September 1999 tim ini pada intinya adalah memproses penyelesaianpembayaran atas tanaman perorangan yang terdapat pada Areal TanahKota Masohi 600 Ha, = sekaligus menerima uang pembayaran untukselanijuinya meneyelasikannya dengan pemilikpemilik tanah. thi berartkepentingan pemilikpemilik tanah sudah diserahkan kepada tim/delegasi;Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 16/PDT/2014/PT.AMB9.10.Bahwa Dalil Penggugat Posita 10, Penggugat boleh berdalil

kalau tidaktahu menahu dan tidak memberikan kuasa kepada siapapun termasuktim/delegasi untuk bertindak atas namanya apakah Penggugat adalah AhiWaris Tunggal ???

kalau bukan Ahii Waris Tunggal maka Tergugat danTergugat Il berpendapat kalau Objek Sengketa menjadi Hak Bukan AhiiWaris Tunggal sehingga (Objek Sengketa) yang Penggugat Dalikansebagai milik, masih ada ahii waris lain yang menurut Tergugat danTergugat Il telah menyerahkan dan sekaligus menerima uang pembayaranganti rugi atas tanaman perorangan dari tim atau delegasi yang dibentukoleh pemilikpemilik tanah dalam areal 600 Ha kota Masohi.

Bahwaseharusnya penggugat menyalahkan tim/delegasi bukannyamenyalahkan Tergugat dan tergugat Il.

Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara;EX AEQUO ET BONOMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitutanggal 21 Maret 2019, Penggugat hadir, untuk Tergugat 1 dan Tergugat Il,walaupun telah dipanggil sesuai dengan Relas Panggilan yang dijalankan olehBasril Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru atas perintah Ketua PengadilanNegeri Pekanbaru yang ditunjuk olen Panitera Pengadilan Negeri tersebut, gunauntuk memenuhi permintaaan bantuan secara delegasi dari Pengadilan

yaitutanggal 20 Juni 2019, Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat II hadir;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitutanggal 01 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat, Il, tidak Hadir sedangkanTergugat Hadir;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan relaas Panggilan Sidang sdr.Linda Theresia,SH Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan atas perintah KetuaPengadilan Negeri Pelalawan yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeritersebut, guna untuk memenuhi permintaaan bantuan secara delegasi

Kabupaten Siak yangdiselenggarakan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, ternyata Penggugattidak hadir sebagaimana relas tersebut tidak bertemu yang bersangkutan karenapindah alamat kantormaka relas tersebut disampaikan melalui kantor lurahsetempat;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan relaas Panggilan SidangJurusita Pengadilan Negeri Pelalawan atas perintah Ketua Pengadilan NegeriPelalawan yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut, guna untukmemenuhi permintaaan bantuan secara delegasi

YONGKI, S.H.PANITERA PENGGANTI,ARIS SUGIANTO, SHPerincian biaya :Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,ATK / Biaya Proses :Rp. 50.000,Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Kph Biaya Panggilan Penggugat (1xRp. 80.000,) :Rp. 80.000, Biaya pengiriman Panggilan Delegasi (1xRp.82.000,) :Rp. 82.000, Biaya pengiriman Panggilan Delegasi (1xRp.90.500,) :Rp. 90.500, Materai > Rp. 6.000, Redaksi : Rp. 5.000,Jumlah > Rp. 343.500,Terbilang Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah;Halaman 3 dari 3

PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IBJalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : ( 0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuatolehHakim Pengadilan Negeri Dalam DaftarCatatan Perkara (Pasal 209 ayat (2)KUHAP)Nomor / Pid.CR/2019/PN.TteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :Nama

.018, Rw.005, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi,Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut TURUTTERBANDING semula TURUT TERLAWAN ;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yangberkaitan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan mengutip halhal yang tercantum dalamsurat perlawanan Pembanding semula Pelawan tertanggal 15 Juli2013, sebagai berikut :1.Bahwa dasar Perlawanan ini diajukan di PengadilanNegeri Jakarta Pusat hal mana didasarkan adanyapermintaan delegasi

Bar., yang dimohon eksekusi danmeminta delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusatadalah antara Terlawan melawan Turut Terlawan ;7.

Bahwa berdasarkan permintaan delegasi dari PengadilanNegeri Jakarta Barat tersebut Pengadilan Negeri JakartaPusat telah menerbitkan Penetapan No.010/ 2009 Del/PN.Jkt.Pst Jo. 08/2009 Eks. Jo.

,tanggal 20 April 2009 tentang permintaan bantuan(Delegasi) kepada Pengadilan Negeri Jakarta PusatJo.Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.010/2009 Del/PN.Jkt.Pst Jo. No.08/2009 Eks Jo. No. 322/Pdt.G/2008/PN.Jkt Bar., tanggal 30 April 2009 dan BeritaAcara Sita Eksekusi No. 010/2009 Del/PN.Jkt.Pst Jo.No.08/2009 Eks Jo. No. 322/PDT.G/ 2008/PN.Jkt Bar.

No. 322/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Bar., tanggal 11Januari 2013 tentang Permintaan Bantuan (Delegasi)dilaksanakan Sita Eksekusi ;Menyatakan tidak sah setidaktidaknya menyatakan batalPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 010/2009Del/PN.Jkt.Pst Jo. No. 08/2009 Eks Jo. No. 322/Pdt.G/2008/PN.Jkt Bar., tanggal 20 April 2009 dan BeritaAcara Sita Eksekusi No. 010/2009 Del/PN.Jkt.Pst Jo. No.08/2009 Eks Jo.

masingmasing mendapatkan Rp. 1.820.000, (satujuta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk mengikuti kegiatan selama 7(tujuh) hari seluruhnya berjumlah Rp. 120.120.000, (seratus dua puluh jutaseratus dua puluh ribu rupiah) dan semua delegasi tidak pernah menerimanyadan nama dalam kwitansi berbeda dengan anggota delegasi dan uang honortersebut tidak pernah dibayarkan dan pertanggung jawabannya hanya rekayasaoleh Bendahara Pembantu sehingga pemberian uang sidang kepada kepadadelegasi Provinsi fiktif

Al Azhar membuat kwitansi tanda terimadari delegasi Provinsi untuk akomodasi hotel,transportasi ;2 Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor :0221/C5.1/KU/2009 tanggal 19 Mei 2009 untukPembayaran Honor Juri ditandatangani oleh TerdakwaDr. Joko Sutrisno selaku Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran/Barang dan Drs. Suharso selaku BendaharaPengeluaran Selanjutnya SPP tersebut diajukan kepadaHal. 17 dari 59 hal. Put.

AL AZHAR membuat kwitansi tandaterima dari delegasi Provinsi untuk akomodasi hotel,transportasi dan honor/uang sidang ;Bahwa dalam pertanggung jawaban dari uang swakelola yang sudah dicairkan lebihkurang sejumlah Rp. 4.786.970.000, (empat milyar tujuh ratus delapan puluh enamjuta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah dibuat pertanggung jawaban yangtidak benar antara lain sebagai berikut :a.

tiket perjalanandinas delegasi provinsi sebesar Rp. 150.450.000, (seratus lima puluhjuta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah fiktif ;b Bahwa pertanggungjawaban pemberian uang sidang kepada 66(enam puluh enam) pimpinan delegasi masingmasing mendapatkanRp. 1.820.000, (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untukmengikuti kegiatan selama 7 (tujuh) hari seluruhnya berjumlah Rp.120.120.000, (seratus dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah)dan semua delegasi tidak pernah menerimanya

dan nama dalamkwitansi berbeda dengan anggota delegasi dan uang honor tersebuttidak pernah dibayarkan dan pertanggung jawabannya hanyarekayasa oleh Bendahara Pembantu sehingga pemberian uang sidangkepada kepada delegasi Provinsi fiktif ;c Bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola untukpemberian uang transport sebesar Rp. 73.000.000, (tujuh puluh tigajuta rupiah) dan honor sebesar Rp. 900.000.000, (sembilan ratus jutarupiah) kepada 150 (seratus lima puluh) orang juri dan honor juridiberikan

PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IBJalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : ( 0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 36 / Pid.CR / 2019 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara

PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IBJalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : ( 0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 15/ Pid.CR/2019/PN Tte.Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang mengadiliperkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :Nama lengkap