ADITYA KIRANA MANDIRI vs-BUPATI KUTAI KARTANEGARA-PT. BARA SEJATI

KewarganegararnIndonesia, Jabatan Kepala Bagian HukumSekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;2. Budi Haryadi, SH. Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum SekretarisDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;3. YT Alrianto, SH. MH. KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Staf Bagian Bantuan HukumSekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;4. Alfince Yoel Lufung, SH. KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Staf Bagian Bantuan HukumSekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;5. M.

Syaukani HR, MM telahmendelegasikan kewenangannya kepada wakil Bupati Kutai Kartanegaraberdasarkan peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2007 tentangPendelegasian wewenang penandatanganan Naskah Dinas kepada Wakil Bupatitanggal 22 Mei 2007 ( Pertaturan Pendelegasian Wewenang);4.

Dalam perkara a quo, KP Eksploitasi Penggugat tertanggal 23 Agustus 2007tersebut ditandatangani oleh Bupati Kutai Kartanegara padahal merupakan faktahukum bahwa pada tanggal 23 Agustus 2007 tersebut Bupati Kutai KartanegaraIL.telah mendelegasikan kewenangannya kepada wakil bupati Kutai Kartanegara,berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 10 tahun 2007 tentangPendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas kepada Wakil Bupatitanggal 22 Mei 2007 (" Peraturan Pendelegasian Wewenang")

Syaukani IR, SE, MM ( bukti P1 );Menimbang, bahwa Bupati Kutai Kartanegara Prof. DR. H.

Syaukani HR, SE, MMdengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 22 Mei 2007Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas, telah mendelegasikankewenangannya kepada Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Bukti T7); Menimbang, bahwa dengan telah didelegasikannya kewenangan Bupati KutaiKartanegara kepada Wakil Bupati Kutai Kartanegara maka Bupati sebagai pemberi delegasisejak tanggal 22 Mei 2007 berdasarkan Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor 10 Tahun 2007 sudah tidak

ADJI DJUCHRAN PRANOTO DKK >< KEPALA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA CS

.;BUPATI KUTAI KARTANEGARA.;

Penggugat:
YOSIA DOYOS,SE
Tergugat:
Bupati Kutai Barat

.Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019, Bupati Kabupaten Kutai Baratbersurat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai BaratNomor : 862/058/BKPPDTU.P/I/2019, perihal permintaan SalinanKeputusan Tindak Pidana Korupsi ;8.8.Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, Surat Balasan KepalaKejaksaan Negeri Kutai Barat Nomor : B37/Q.4.19/Fuh.1/01/2019,perihal Permintaan Salinan Keputusan Tindak Pidana Korupsi.Pada surat tersebut disampaikan data Aparatur Sipil NegaraKabupaten Kutai Barat yang telah terbukti bersalan

Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten Kutai Barat oleh peraturan perundangundangan diber!

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;12.3.Banhwa Tergugat (Bupati Kutai Barat) sebagai Pejabat PembinaKepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat oleh peraturanperundangundangan diberi kewenangan memberhentikanPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

, Menteri PAN dan RB,dan Kepala BKN ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Kutai Barat,Nomor : 862/059/BKPPDTU.P/I/2019, tanggal 7 Januari2019, Perihal : Permintaan Salinan Keputusan TIPIKOR,ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten KutaiBarat ;Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kutai BaratNomor : B37/Q.4.19/Fuh.1/01/2019, tanggal 15 Januari2019, Perihal : Permintaan Salinan Keputusan TindakPidana Korupsi, ditujukan kepada Bupati Kutai Barat ;Fotokopi dari Print Out Surat Menteri PendayagunaanAparatur

Yosia Doyos,SE untuk menerima Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 800.05.860/K.974/2018, tanggal 31 Desember 2018 ;18.

.;BUPATI KUTAI KARTANEGARA.;CV. ANGGARAKSA ADISARANA.;

SUMBER KALTIM SEJAHTERA (SKS), beralamat di Jalan KH.1.Dewantara Nomor 17, RI 22 Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini diwakiliolehnASMURAN ABDULselaku Persero Pengurusdalamjabatannya selakuDirektur,kewarganegaraanIndonesia.Dalam hal inimemberikan kuasa kepada:JUNAIDI, SiH g escscneracsacansencnacananscenmnnansane2. R.

Putusan No. 102/B/2015/PT.TUN.JKT.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANBUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi,DAN:Tenggarong, Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur.Dalam hal ini diwakili oleh:. ROKMAN TORANG, S.H., M.H., NIP 19671102 199603 1 001,Jabatan Kabag Administrasi Hukum Setkab KutaiKartanegara;.

., NIP 19700717 200003 1 005, JabatanKasubag Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara;SURATNO, S.H., NIP 19650408 200801 1 003, Jabatan Staf BantuanHukum Setkab Kutai Kartanegara;EDY IRIANTO, S.H. Advokat/Pengacara;Kesemuanya memilih domisili hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara, beralamat di Jalan Wolter MonginsidiNomor 01 Tenggarong. Berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 180.259/HKBankum/X/2014,tanggal 3 Oktober 2014.

Maret2015dan telah diberitahukankepada Tergugat/TerbandingdanTergugat Il Intervensi /Terbanding padatanggal 31 Maret2015 sesuai dengan surat pengantar tanggal 31 Maret 2015yang pada pokoknya berisi : e Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama telahkeliru, karena tidak mempertimbangkan buktibukti danSeals joes eee ee eeee Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyampaikan adanyatahapan perizinan yang sudah berlangsung dibuktikan denganadanya Nomor SIG 2008748 dari Dinas Pertambangan danEnergi Kutai

Kartanegara yang merupakan bawahan dariTergugat/Terbanding dan adapula surat dari DinasPertambangan dan Energi Kutai Kartanegara Nomor 540/777/MBPBAT/IV/2011 tertanggal 20 April 2011 perihal permohonanpendaftaran/registrasi atas nama CV Sumber Kaltim SejahteraHim.

Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/130/KP-Er/DPE-IV/IX/2008 Tanggal 19 September 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 130 Er) atas nama PT Swara Kaltim Abadi yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Seluas 2. 980 Ha (Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Hektar);------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/130/KP-Er/DPE-IV/IX/2008 Tanggal 19 September 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 130 Er) atas nama PT Swara Kaltim Abadi yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Seluas 2. 980 Ha (Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Hektar);------------------------------------------------------------------4.

PTUN.SMD tanggal 10 Maret 2010 Tentang Perintah Kepada Tergugat Untuk Menunda Tindak Lanjut Pelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/130/KP-Er/DPE-IV/IX/2008 Tanggal 19 September 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2008 130 Er) atas nama PT Swara Kaltim Abadi yang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Seluas 2. 980 Ha (Dua Ribu Sembilan Ratus

SAWIT KALTIM LESTARI; - BUPATI KUTAI KARTANEGARA; PT. SWARA KALTIM ABADI

Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Balikpapan-Handil II RT.X Kelurahan Kuala Samboja Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan panjang ukuran 125 meter dan lebar 155 meter, dengan batas-batasnya sebelah Timur : H. Tamin, sebelah Selatan : Polsubsektor Kuala Samboja (eks. Polsek Kuala Samboja), sebelah Barat : Jalan Raya Balikpapan Handil II dan sebelah Utara : Abd hamid/Mastan/Galuh; -----------------3.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Raya Balikpapan-Handil II RT.X Kelurahan Kuala Samboja Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan panjang ukuran 100 meter dan lebar 100 meter, dengan batas-batasnya sebelah Timur : H. Tamin, sebelah Selatan : Polsubsektor Kuala Samboja (eks.

KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq.KEPOLISIAN SEKTOR KUALA SAMBOJA KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA- KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pembanding/Tergugat I : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PPK Diwakili Oleh : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PPK
Pembanding/Tergugat II : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM Diwakili Oleh : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PPK
Terbanding/Penggugat : PT. TRISARANA ARYASADA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Cq. DinasPekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Cq. Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan danJembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D KecamatanLoa Kulu Nomor : 1989/621.9/DBMSDA/X/2015 tanggal 10 Oktober2016 Atas nama Kasim Salman, S.T., alamat di Jalan WolterMongonsidi No. 01 Tenggarong Kalimantan Timur. Dan,PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Cq. DinasPekerjaan Umum Kab.

) prihal tagihannilai kontrak hasil pekerjaan PENGGUGAT, kepada Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi kepadaKepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Kutai Kartanegara menanggap!

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Cq. DinasPekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara Cq. Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan danHal. 30 dari 35 Hal. Put. Akta Perdamaian Nomor 19/PDT/2019/PT SMRJembatan dari Desa Jonggon C ke Desa Jonggon D KecamatanLoa Kulu Nomor : 1989/621.9/DBMSDA/X/2015 tanggal 10 Oktober2016 Atas nama Kasim Salman, S.T., alamat di Jalan WolterMongonsidi No. 01 Tenggarong Kalimantan Timur. Dan,PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Cq.

Kutai Kartanegara dalam hal ini di wakili olehMuhammad Yamin,S.T.

.;KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUTAI TIMUR.;

Merpati, RT. 18,Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara,Kabupatern Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalamhal ini diwakili oleh kuasanya 1.HENDRICH JUK ABETH,S.H., M.Hum; 2. RUSDIONO, S.H., Masingmasing WargaNegara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang tergabung padaKantor Advokat HENDRICH JUK ABETH, S.H., M.Hum.and PARTNERS, beralamat di Jl.

No. 49/B/2014/PT.TUN.JKTKETUADEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATENKUTAI TIMUR, berkedudukan di JalanPusatPemerintahan, Kabupaten Kutai Timur; Dalam hal iniini memberi kuasa kepada: 1.BERNANDEMANALU, SH; 2. PRIMA YULIAN RIULGULTOM,SH.,3. NURSAIDA SIREGAR, SH; KetiganyaKewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Bernande Manalu, SHdan Rekan, yang beralamat di Jalan Dr.

SUMBER BARA ABADI, ; BUPATI KUTAI KARTANEGARA, P.T. DERMAGA ENERGI, dkk.

BUPATI KUTA KARTANEGARA, berkedudukandi Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur ;2. P.T. DERMAGA ENERGI, dalam hal ini diwakilioleh : ROMO NITYUDO WACHUJO, selakuDirektur Utama P.T. Dermaga Energi ;3. P.T. TANUR JAYA, dalam hal ini diwakili oleh :ROMO NITYUDO WACHJO, selaku DirekturUtama P.T. Tanur Jaya ;4. P.T. ORKIDA MAKMUR, dalam hal ini diwakilioleh : ROMO NITYUDO WACHUJO, selakuDirektur Utama P.T.

Sumber Bara Abadi telah mengajukanpermohonan dan kemudian mendapat Surat Keterangan izinPenyelidikan (SKIP) atas areal pertambangan batu bara di KecamatanTabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timurdengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat No.540/62/SKIP/DPEIV/V2006 (KW.KTN 2005 062 SKIP) tanggal 2 Juni 2005dengan areal seluas 5.000 hektar yang berlaku selama 2 (dua) bulanyakni sampai tanggal 2 Agustus 2005, dengan titiktitik koordinat : Garis Bujur (BT) Garis Lintang

Syaujabie H.R.) dibuatdisposisi kepada Kadis Tambang, yang menyatakan cek status KP ini,cek syarat dan sesuai kebijakan, dan selanjutnya permohonanPenggugat tersebut diserahkan kepada Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut sesuaidengan ketentuan hukum ;bahwa Penggugat kemudian menunggu hasil prosespeningkatan Kuasa Pertambangan dimaksud, dan DinasPertambangan menyatakan permohonan Penggugat tersebut akanHal.4 dari 25 hal. Put.

Orkida Makmur yang arealnya meliputi areal Penggugat ;bahwa apabila mencermati system komputerisasi/teknologicek SIG (System Informasi Geologi) yang diterapbkan pada KantorDinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara,dimana setiap areal pertambangan yang telah dimohon seseorang/badan hukum (apalagi telah terbit Surat Keputusan) akan terdata(diplot) dipeta pertambangan (geologi) Kutai Kartanegara dantersimpan dalam data base, maka hampirhampir bisa terjaditumpang tindih, kecuali apabila

Orkida Makmur ;Yang dikeluarkan oleh Tergugat Bupati Kutai Kartanegara ;3. Mewajibkan Tergugat agar :Hal.12 dari 25 hal. Put. No.417 K/TUN/2009 Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 540/38/KPEr/DPEIV/IV/2006 tanggal 12 April 2006 tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 038 Er) atas namaP.T. Dermaga Energi ; Keputusan Tata Usaha Negara No.540/39/KPEr/DPEIV/IV/2006 tanggal 12 April 2006 tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 039 Er) atas namaP.T.

Mengadili

Dalam eksepsi

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 800.05.860/K.971/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HANSEN, S.H., M.Si, NIP. 19720317 200604 1 010

;

Penggugat:
HANSEN, SH, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Barat

Bahwa PENGGUGAT adalah Calon Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan nama lengkap Hansen,SH. NIP: 550 030 221 terhitung pada tanggal 1 April 2006 BagianPembangunan Setkab. Kutai Barat Nomor: SK. 813.3/174/BKDI/2007Tanggal 16 Januari 2007.2.

Bahwa PENGGUGAT selama didalam tahanan kepolisian KutalBarat, Kejaksaan Kutai Barat dan menjalani hukuman tidak adapemberhentian sementara dari Jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipildilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah jelasmelanggar Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun201710.

Bahwa PENGGUGAT keberatan dasar hukum yaitu: PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiNo. 26 Tahun 2016, PERDA Kabupaten Kutai Barat No. 07 Tahun2017, PERDA Kabupaten Kutai Barat No. 7 Tahun 2016 dan PERDAKabupaten Kutai Barat No. 18 Tahun 2017. Oleh Pejabat TUNSebagai dasar terbitnya Surat Keputusan objek sengketa a quo olehTERGUGAT. Karena status hukum PENGGUGAT telah berkekuatanhukum tetap/incraht.

Dalam surat tersebut menyampaikan Daftar PNS YangTerlibat Tipikor Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat,diantaranya termasuk PNS atas nama HANSEN,SH, M.Si(Penggugat) ;5.5. Bahwa pada tanggal 11 September 2018, Sekretaris DaerahKabupaten Kutai Barat bersurat kepada Kepala Kejaksaan NegeriKabupaten Kutai Barat Nomor : 800/4639/BKPPDTU.P/XII/2018,perihal permintaan Salinan Putusan Tipikor ;5.6.

Bahwa dari uraian dan ketentuan hukum di atas,Tergugat (Bupati Kutai Barat) sebagai Pejabat PembinaKepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat oleh peraturanperundangundangan diberi kewenangan memberhentikanPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

,M.Si, NIP.196412231998031002;

Penggugat:
PAKHRUDDIN, SE, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara

Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan Obyek Sengketa tertera jelas = yakniTERGUGAT selaku Bupati Kutai Kartanegara;ili.

Kartanegara selaku Pejabat Yang Berwenangdilingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk melakukan :a.

,M.Si;Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor : 823.4 /III.27250/TUUA/BKD2013 tanggal 13 Agustus 2013;Foto kopi sesuai dengan aslinya Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor 18 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja UnitLayanan Pengadaan Barang/JasaFoto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor 83 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Unit Layanan PengadaanBarang/Jasa;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor

PerihalPermohonan Surat Keterangan Bukan Pelaku Utama Tindak PidanaKorupsi yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tenggarong;Foto kopi sesuai dengan Legalisir Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Oktober2018;Foto kopi sesuai dengan Legalisir Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Nopember2018;Foto kopi sesuai dengan Legalisir Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan

Desember2018;Foto kopi sesuai dengan Legalisir Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Januari2019;Foto kopi sesuai dengan Legalisir Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Februari2019;Foto kopi sesuai dengan Legalisir Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Maret2019;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, Tergugatmelalui kuasa hukumnya telah mengajukan

Pembanding/Tergugat : Bupati Kutai Barat
Terbanding/Penggugat : HANSEN, SH, M.Si

PUTUSANNOMOR 66/B/2020/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117,Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaraFeO) FeBUPATI KUTAI BARAT, berkedudukan di Jalan Sendawar KomplekPerkantoran Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam perkara ini

Adrianus Joni, S.H., M.H., jabatan KepalaBagian Hukum Kabupaten Kutai Barat;2. Bastiar, S.H., M.Si., jabatan Kepala Sub. BagianBantuan Hukum dan Kerja Sama HukumKabupaten Kutai Barat3.Burhan Ranreng, S.H., pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum Tim Advokasi;Semuanya adalah warga negara Indonesia, beralamatdi JI.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :800.05.860/K.971/2018 tanggal 31 #Desember 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atasnama Hansen, S.H.,M.Si. NIP.197203172006041010;3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Kutai Barat Nomor :800.05.860/K.971/2018 tanggal 31 Desember2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya denganJabatan atas nama Hansen,SH.,M.Si.NIP.197203172006041010;4.Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk merehabilitasihakhak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sepertikeadaan semula; 2227222222 222 5.

(Penggugat/Terbanding) terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama, dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 4 (empat) bulan, dan Penggugat/Terbanding telah menjalani masa hukuman terse but sebagaimana dalil gugatan butir VI. 9;Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding adalah PNS pada DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kutai Barat (PPTK Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kutai Barat T A. 2013), yang terbuktimelakukan

Pembanding/Tergugat : BUPATI KUTAI TIMUR
Terbanding/Penggugat : SAYID MUHDAPI SIRJA

SWARA KALTIM ABADI, BUPATI KUTAI KARTANEGARA, ; PT. SAWIT KALTIM LESTARI,

Mirza Rizaldi, SH., jabatan Staf BagianBantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara ;4. Suratno, SH., jabatan Staf BagianBantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara ;5. M. Zufriansyah, SH., jabatan Staf BagianBantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara ;6.

No. 117K/TUN/2011Sabintulung dan Muarakaman Ulu, Kecamatan MuaraKaman Kabupaten Kutai Kartanegara, KalimantanTimur (Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.503/06/2005) (Bukti P7) ;Bahwa Penggugat adalah pemegang ljinPembukaan Lahan (Land Clearing) untuk melakukankegiatan pembukaan lahan perkebunan sejak tahun2006 sampai dengan tahun 2008 berdasarkana.

KartanegaraNo. 503/13/2006 (vide Bukti P8),Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.503/45/2007 (vide Bukti P9), danKeputusan Bupati Kutai Kartanegara No.503/65/2008 (vide Bukti P10) mengenaipembukaan lahan merupakan perwujudanlangkah langkah keteraturan, keserasian,dan keseimbangan dalam pengurusan ijinperkebunan kelapa sawit yang dilakukanoleh Penggugat ;Bahwa akan tetapi kemudian Tergugat telahmerusak keteraturan, keserasian dankeseimbangan tersebut dengan menerbitkanKeputusan Bupati Kutai Kartanegara

Asas Tertiob Penyelenggaraan Negara;3.0...Dengan demikian, selain bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik, Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNo. 540/130/2008 juga bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlakudan oleh karena itu sudah selayaknya jikaKeputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/130/2008 dibatalkan ;Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/130/2008 Telah Mengabaikan AsasProporsionalitas(a)Bahwa pengertian Asas Proporsionalitasadalah sebagaimana yang dinyatakan

Hal ini terkait denganbencana banjir yang terjadi akhir akhir ini diKabupaten Kutai Kartanegara, yang ditengaraidiakibatkan oleh kegiatan pertambangan yangberlebihan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

INVESTAMA RESOURCES VS- BUPATI KUTAI TIMUR-PT. BATUBARA NUSANTARA KALTIM

M.Si., Pekerjaan Kepala Bagian HukumSekretariat Kabupaten Kutai Timur ;4. NORA RAMADANI, SH.MH., Pekerjaan Staf Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ; 5. ARDIANSYAH, SH., Pekerjaan Staf Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ; 6.

Timur No. 13 Tahun 2004 tentang Izin UsahaPertambangan Umum Daerah (Perda Kutai Timur No. 13/2004).1.1.

RidlatamaGroup, Nomor : 700/29/ITWILKAB/III/2010, Tanggal 18 Maret2010, dari INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN KUTAIBukti P17Bukti P18TIMUR ; foto copy dari foto copy PERATURAN DAERAH KUTAI TIMURNOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANGWILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2001 DariBagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur 2004 ;foto copy sesuai asli Potensi Ekonomi Daerah Kabupaten KutaiTimur, dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sanggahannya,

Kutai Timur, tanggal 27 April 2010 ; foto copy sesuai asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Kehutanan Kab.

Pegawai Negeri Sipil (Staf Dinas PertambanganKabupaten Kutai Timur)52Tempat tinggal : Jalan.

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : BUPATI KUTAI KARTANEGARA tersebut tidak dapat diterima ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : PT. BARA SEJATI tersebut ;

BUPATI KUTAI KARTANEGARA; PT. BARA SEJATI VS PT. ADITYA KIRANA MANDIRI

SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara;2. Budi Haryadi, SH.MH. kewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala Sub Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara ;3. Suratno, SH., kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;4. Alfince Yoel Lufung, SH., kewarganegaraanIndonesia, Jabatan Staf Bagian Bantuan HukumSekretariat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara ;5. M.

No. 365 K/TUN/2010dimaksud dalam Surat Kepatusan Bupati Kutai Nomor : 180.188/HK251/2001 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Izin UsahaPertambangan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Kutai, tanggal 26 April2001, oleh karena sejak dari awal yaitu dimulai SKIP berlanjut ke KPPenyelidik Umum selanjutnya ke KP Eksplorasi PT.

Aditya KiranaMandiri) ;Bahwa perbuatan Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) yang telahmengeluarkan objek sengketa tersebut telah merugikan Penggugat (PT.

Bara Sejati tersebut ;Bahwa oleh karena Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) dalammengeluarkan objek sengketa tidak mengindahkan dan tidak berdasarkanketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Nomor180.188/HK251/2001 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian IzinUsaha Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Kutai tanggal 26 April2001, dengan demikian terbukti Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) dalammengeluarkan objek sengketa tersebut telah melanggar Asasasas UmumPemerintahan yang

Dari sisi/unsur"pejabat daerah" maka jelas bahwa Bupati Kutai Kartanegaramerupakan Pejabat Daerah, kemudian dari sisi/unsur "jangkauanHal. 21 dari 34 hal. Put. No. 365 K/TUN/2010keputusannya berlaku diwilayah daerah yang bersangkutan" maka jelasbahwa jangkauan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara hanya berlakudiwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak akan mungkin keputusanBupati Kutai Kartanegara berlaku (juga) di wilayah Kabupaten Timuratau Kabupaten Barat ;1.2.

INVESTMINE NUSA PERSADA;BUPATI KUTAI TIMUR;PT. NUSANTARA WAHAU COAL;

Sudirman Kav.4446, Jakarta 10210, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2011, selanjutnyadisebut sebagai .......... ce eee eee eens PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWAN:BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 KawasanPerkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten KutaiTimur, Propinsi Kalimanan Timur; dalam hal inimemberi kuasa kepada : 1 HAMZAH DAHLAN, S.H., pekerjaan advokat/pengacara dengan Nomor :A.02.11927, beralamat kantor di Jalan Jend.

M.Si., jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Kabupaten Kutai Timur ; 4 NORA RAMADANI, S.H.

., Staf Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ; 5 ARDIANSYAH,S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ; 6 SYAMSUL ALAM, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia alamatKantor Bupati/Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiTimur, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, KawasanPerkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten KutaiTimur, Provinsi

Bupati Kutai Timur (TERBANDING) telah melakukan kesalahan dalammenerbitkan SK Bupati No. 540.1, karena:SK Bupati Nomor : 540.1 yang membatalkan Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 188.4.45/117/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksploitasi kepada PT Investmine Nusa Persada seluas 10.000 HA yang terletakdi Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (IUP Eksploitasi) bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuanPasal 119 UndangUndang Nomor 4 Tahun

Investmine Nusa Persada (Penggugat) sebagaimanadimaksud dalam Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/117/HK/ If/2009,tanggal 27 Maret 2009 (Vide bukti P4), yang merupakan kelanjutan atau peningkatandari Yin Usaha Pertambangan (IUP) penyelidikan umum dan ekplorasi karena terbuktiwilayahnya sebagian masuk dalam kawasan hutan, dan terbukti pula PT. InvestmineNusa Persada (Penggugat) belum mendapatkan (mempunyai) Ijin Pinjam Pakai KawasanHim. 9 dari 12 him. Put.

SYLVADUTA CORPORATION vs-BUPATI KUTAI KARTANEGARA-PT. TUNAS PRIMA SEJAHTERA

MELAWAN:BUPATI KUTAI KARTANEGARA, Berkedudukan di Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Arief Anwar, S.H., M.Si, Warga Negara Indonesia, pekerjaanKepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara ;2. Hj. Asnani, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaanKepala Sub. Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara ;3.

., Warga Negara Indonesia, pekerjaanStaf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatKabupaten Kutai Kartanegara ; 4. Suratno, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan StafBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatKabupaten Kutai Kartanegara ; wtH. Anang Sismadi, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokad/Pengacara ;Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180.359/HKBankum/XII/2011 tertanggal 7 Desember 2011, serta telah memberikan kuasa kepada :1.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T., NIP. 19720920 199903 1 005;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T., NIP. 19720920 199903 1 005 dan Mewajibkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Penggugat:
CORNELIUS BERNARD ROBERT
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara

Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang merupakan ObjekSengketa ini dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara berupa:Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P.,M.T.

Bahwa sebelumnya Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, denganuraian sebagai berikut:a.

Bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan sebagai Kepala SeksiInventarisasi dan Pelaporan (Eselon IV.a) pada Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor 821.2/III.102/A.SK/I/BKPPD/2017tertanggal 4 Januari 2017.10. Bahwa Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2017 Penggugat diberikankenaikan gaji berkala dalam Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk.

Kartanegara selaku Pejabat Pembina Kepegawaiandan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selakuPejabat Yang Berwenang dilingkungan Kabupaten KutalKartanegara, untuk melakukan : a.

Kartanegara serta SekretarisDaerah Kabupaten selaku Pejabat yang Berwenang dilingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kutai Kartanegara,bahwa : 2.1.