VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, yang diwakili olen AH BramantyaPutra, dan Stephanus Demo W,, jabatan Direktur Utama danDirektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa BambangSuprianto, kKewarganegaraan Indonesia, dan kawan, KuasaHukum pada Pengadilan Pajak, beralamat di JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor4344/POA/KTD/FIN/12/2018, tanggal 13 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor

BramantyaPutra, jabatan Direktur Utama PT Kitadin dan StephanusDemo W, jabatan Direktur PT Kitadin;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa BambangSuprianto, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa hukum,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 4339/POA/KTD/FIN/12/2018, tanggal 13Desember 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan

Bank Rabobank International Indonesia, berkedudukan di Jakarta,sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangandan bermeterai cukup tertanggal 03 Mei 2010 Nomor : POA/LGL/2010045/DH/np dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroanterbatas PT. Bank Rabobank International Indonesia berkedudukan diJakarta selanjutnya disebut Bank dengan Elwani Jonathan, Wiraswasta,bertempat tinggal di Cirebon, Jl.

Bank Rabobank International Indonesia, berkedudukan di Jakarta,sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangandan bermeterai cukup tertanggal 03 Mei 2010 Nomor : POA/LGL/2010045/DH/np dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroanterbatas PT. Bank Rabobank International Indonesia berkedudukan diJakarta selanjutnya disebut Bank dengan Elwani Jonathan, Wiraswasta,bertempat tinggal di Cirebon, JI.

Bank Rabobank International Indonesia, berkedudukan di Jakarta,sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangandan bermeterai cukup tertanggal 03 Mei 2010 Nomor : POA/LGL/2010045/DH/np dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroanterbatas PT. Bank Rabobank International Indonesia berkedudukan deJakarta selanjutnya disebut Bank dengan Elwani Jonathan, Wiraswasta,bertempat tinggal di Cirebon, JI.

Bank Rabobank International Indonesia, berkedudukan di Jakarta,sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangandan bermeterai cukup tertanggal 03 Mei 2010 Nomor : POA/LGL/2010045/DH/np dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroanterbatas PT. Bank Rabobank International Indonesia berkedudukan diJakarta selanjutnya disebut Bank dengan Elwani Jonathan, Wiraswasta,bertempat tinggal di Cirebon, Jl.

BankRabobank International Indonesia, berkedudukan di Jakarta, sebagaimanaternyata dalam Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan dan bermeteraicukup tertanggal 03 Mei 2010 Nomor : POA/LGL/2010045/DH/np dengandemikian bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. BankRabobank International Indonesia berkedudukan de Jakarta selanjutnyadisebut Bank dengan Elwani Jonathan, Wiraswasta, bertempat tinggal diCirebon, JI.

DasarDasarHalaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 1415/B/PK/PJK/2017pelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA) danDokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;2.

Pembentukan PT Badak NGL danPT Arun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973. Secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan denganmekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untuk operasi (Non Profit);B.

Pembentukan PT Arun NGL Co. dan PT BadakNGL Co. lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik PengolahanGas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973;PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatat penjualanLNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukandengan mekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untukoperasi (Non Profit);Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah

DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertaminabahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang dimana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751

Pembentukan PT Badak NGL dan PTArun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalamPrinciple of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.

Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016NGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada

Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (POA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkan diwilayah kerja masingmasing KKKS terkait, mencakuppembagian tugas dari masingmasing pihak.Agreement

Putusan Nomor 1035/B/PK/PJK/2016hukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.

DasarDasarpelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA) danDokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;2.

Pembentukan PT Badak NGL danPT Arun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973. Secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan denganmekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untuk operasi (Non Profit);B.

Pembentukan PT Arun NGL Co. dan PT BadakNGL Co. lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik PengolahanHalaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 1032 B/PK/PJK/2016Gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatat penjualanLNGnamun secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan denganmekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untuk operasi(Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina

Pajak mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganputusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa Maret2011 sebesar Rp54.794.536.525.,.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)Principle of Agreement (PoA

Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal20 April 1973 yaitu perjanjian Pokok antara Pertaminadan Kontraktor PSC yang mengatur pelaksanaanmonetisasi gas bumi yang dihasilkan di Badak Field.Kontraktor PSC mengembangkan lapangan danmemproduksi gas, Pertamina membangun kilangLNG melalui its own financing arrangement, danmelakukan negosiasi dan menjalankan kontrak terkaitdengan penjualan LNG. Pertamina dan Kontraktorsecara bersamasama akan membentuk businessentity.b.

Nopember 2014, yang selanjutnya disebutsebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di, Kabupaten Kudus, yang selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;n0n nnn nnn nnn nnn ncnTelah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi dalamDEISIGAN GAN jssss 2mm enne senses see in eee esenmnnnieee nnnTelah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan diDEPrSIGANGQAaN~~ yo eSLl oll unto poa

Kadri Oening Rt.15 No. 44/62 Samarinda, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 0326/POA/TCM/LGL/2/2013,tertanggal 18 Februari 2012, dan Surat KuasaKhusus, tertanggal 21 Februari 2013 ; Pengadilan TIng@g!

Marzuki selaku Kepala Puskesmas le AlangKecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar yang lama telahmelakukan mekanisme untuk dapat melakukan pengamprahan terhadappencairan dana BOK pada Puskesmas le Alang Kecamatan Kuta Cot GlieHalaman 6 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PNJTHKabupaten Aceh Besar dengan membuat berbagai kegiatan Plan Of Action(POA) / Perencanaan Kegiatan sehingga atas dasar adanya kegiatankegiatan tersebut selajutnya diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten AcehBesar guna dapat melakukan

pencairan dana BOK pada Puskesmas leAlang Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, sehingga atasdasar hal tersebut Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besarmelakukan pentransferan dana BOK untuk periode bulan Januari 2012 s/dMei 2012 ke rekening Puskesmas le Alang Kecamatan Kuta Cot GlieKabupaten Aceh Besar dengan nomor 391301014046539 sebesar Rp.17.083.000, (tujuh belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengankegiatan Plan Of Action (POA) / Perencanaan Kegiatan yang telahdilaksanakan

Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PNJTHBahwa buku rekening tersebut bukan hilang, tetapi ada pada saksiyang saat itu menjabat sebagai Kepala Puskesmas le Alang;Bahwa karena mekanisme pencairan serta pertanggung jawaban danaBOK tersebut masih taggung jawab saksi sebagai kepala Puskesmaslama dan masih ada beberapa kegiatan yang belum saksi lakukansaat saksi menjabat sebagai kepala Puskesmas le Alang, namunpencairan dana BOK tersebut harus sesuai dengan laporan pertangungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan POA

(Plant Of Action) di lapangan,sedangkan secara Administrasi dengan laporan pertangung jawabanhasil pelaksanaan kegiatan POA (Plant Of Action) di lapangan saksiyang membuatnya sehingga dana BOK tersebut tidak dapat di cairkanserta tidak dapat di gunakan oleh terdakwa dr.

yaitu pemalsuan buku hilang; Bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebutdiperuntukkan sebagai biaya transportasi petugas di lapangan; Bahwa pada tahun 2012 saksi ditunjuk sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) berdasarkan surat keputusan Bupati Kabupaten AcehBesar; Bahwa sistem/mekanisme penerimaan serta penggunaan dana BantuanOperasional Kesehatan (BOK) tahun 2012 dilakukan dengan carasebagai berikut:Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PNJTH Kepala Puskesmas menyampaikan POA

DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertaminabahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang di mana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751

Pembentukan PT Badak NGL dan PTArun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalamPrinciple of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.

Pembentukan PT ArunNGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah

Putusan Nomor 1037/B/PK/PJK/2016MasukanPPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaSeptember 2011 sebesar Rp33.537.831.109,00.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (PoA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandiwilayah

Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field. Kontraktor PSCmengembangkan lapangan dan memproduksigas, Pertamina membangun kilang LNG melaluiits own financing arrangement, dan melakukannegosiasi dan menjalankan kontrak terkaitdengan penjualan LNG. Pertamina danKontraktor secara bersamasama akanmembentuk business entity.b.

DasarDasar pelaksanaan LNG Project ini merujuk kepadaPrinciple of Agreement (PoA) dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepadaPertamina.. Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.

Pembentukan PT Badak NGL danPT Arun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gasHalaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 1033 B/PK/PJK/2016(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973. Secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan denganmekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untuk operasi (Non Profit)B.

Pembentukan PT Arun NGLCo. dan PT BadakNGLCo. lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik PengolahanGas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973.PT Arun NGLCo. dan PT Badak NGLCo. tidak mencatat penjualanLNGnamun secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan denganHalaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 1033 B/PK/PJK/2016mekanisme cash cal!

Pajak mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganputusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa Mei2011 sebesar Rp12.896.835.099..Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali) Principle of Agreement (PoA

Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal 20April 1973 yaitu perjanjian Pokok antara Pertaminadan Kontraktor PSC yang mengatur pelaksanaanmonetisasi gas bumi yang dihasilkan di Badak Field.Kontraktor PSC mengembangkan lapangan danmemproduksi gas, Pertamina membangun kilang LNGmelalui its own financing arrangement, dan melakukannegosiasi dan menjalankan kontrak terkait denganpenjualan LNG. Pertamina dan Kontraktor secarabersamasama akan membentuk business entity.b.

Menetapkan nama iS yang tercatatdalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 331/101/1X/1994tanggal 23 September 1994 sebenarnya adalah Poa. I4. Menetapkan biaya perkara menuruthukum; 5.

Kadri Oening Rt.15 No. 44/62 Samarinda, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 0326/POA/TCM/LGL/2/2013,tertanggal 18 Februari 2012, dan Surat KuasaKhusus, tertanggal 21 Februari 2013 ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat surat yangberhubungan dengan perkara ini :TENTANG DUDUK PERKARANYAMemperhatikan dan mengutip halhal yang tercantum dalamturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal04 Desember 2013 Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.KUBAR, yang amarselengkapnya

suratsurat bukti berupa:opi Kutipan Akta Kelahiran No. 87/KICSBTM/2000 atas nama YulianiBernadus selanjutnya diberi tanda................cccc cee eeeeeee eee eeeeeeeeeeee eee Pnopi Kartu Keluarga No. 2171070312090052 atas nama Siti Tunimah,Selanjutnya GiDeri tANdA................ccecccecccceecceeceeeeeeeceeeceeeceeeeeeeeeeeeeeseesaeeeesaes P3;opi Pasport A 3587920 atas nama Yuliani, selanjutnya diberiTANGA... occ ccc cc cece eee eee ee ee ee eee eee cee eee eee eee seeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeee ceed POA

Satu lembar Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : poa tanggal 17 Juli 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Kabupaten Blora, dan telahdinasegelen3. Satu lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengahbermaterai cukup atau dinasegelen diberi kode ( bukti4. Satu lembar foto copy kartu. keluarga Pemohon, Nomorpo tanggal 19 April 2011 yang dikeluarkan olehPejabat yang berwenang tetapi tidak bermaterai5.

Menetapkan memberi Izin kepada Pemohon POa untuk mengucapkan Ikrar talak satu yang ke satu Roj'lterhadap Termchon3.

Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960,diwakili oleh Purwoko Ary Wibowo, jabatan Kepala Kantor;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: RindaGultom, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan padaKantor Purwantono, Suherman, Surja Consult, beralamatkantor di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor004/Kontra PK/PoA/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;

Rasuna Said, Jakarta Selatan 12960,diwakili oleh Purwoko Ary Wibowo, jabatan Kepala Kantor;Selanjutnya diwakili oleh kuasanya: Rinda Gultom,kewarganegaraan' Indonesia, Konsultan pada KantorPurwantono, Suherman, Surja Consult, beralamat kantor diJakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor005/Kontra PK/PoA/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa

Penyidik Pegawal Negerl Sipiliyas fom 5bTako 7AH1et Fors KCPUTUSAN POA CADILANAy. 44.00eeTanda tanganPanteraT a, aPOLARSANAAN HUKLALAN =a mA ;PIRHATIAN = 6 Brag tlapa yang dengan melinwan hull. Ddgkewiddghadap temdah dipanggil menu Uricberdaiatkan ketentuan pail 716 eUe RALPH Oo! Tersangha mau Oe ee WAU > AwePUTIFE > Paprypasdelars RUNING =. Bag Multum betta fiote alpenPEMERINTAH KOTA MALANGSATUAN POLISI PAMONG PRAJA J).

Lahir ii fefeea gy. ae ee a Jeni Kelamin oP geet PE sis case a eesti on cn ge EE eerressetctacnsemernape runiananapiantennsesedl Agama mE ee #, Peherjaan pte fe,, Alama 2 e. fet St, Toe POA ceacts ciate or inh pee NS att oi piece sh eSJENS PELANGGARAN DARANG BURTE;PELAXU USAMA i PLRORANGAN Tidak ads pencegahan banner covid 19 Sf Tidak menggunakan masker sting orang yaree melungcar protohal kasehalanTidak ada tempat cucl tanganfhand Tidak mercul tangan PASAL YANG DILANGCAR :panitiver Paial49 ayat

P2;Fotocopi Pasport RI Nomor : T 866575 tanggal 1 September 2009, atasnama MASIH BINTI KASWARI, selanjutnya diberi tanda ...................P3 Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0336/056/VI/2014, selanjutnya diberiTAN 00. cece cece cece ec ee eee cee ee eee eee scenes eee eee tee eeeeeeteeeeesesene seer ee POA?Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 2171101605180003, tanggal 24 Mei 2018,atas nama Kepala Keluarga MASIH, selanjutnya disebut...........