Ditemukan 5039 data
NURAINY LUBIS, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN RANGKUTI bin AHMAD NISA I RANGKUTI
263 — 71
Perk : PDS 01/PEKANBARU/12/2018 tanggal tanggal O6 Februari 2019 pada akhirtuntutannya pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan NegeriPekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaiberikut:1.Membebaskan Terdakwa ZULKARNAIN RANGKUTI bin AHMAD NISAIRANGKUTI dari dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 39 ayat (1) hurufd UU RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimanatelan beberapa
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
NENGAH ALIT, M.Pd
160 — 95
Perk : PDS 02 /N.1.16/Ft.1/08/2021, tanggal 4Agustus 2021 yaitu :DAKWAANPRIMAIR : Bahwa terdakwa NENGAH ALIT, M.Pd sebagai Kepala Dinas Pariwisata danKebudayaan Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Keputusan Bupati JembranaNomor: 821.2/248/BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang PengukuhanPejabat Pimpinan Tertinggi Pratama Eselon Il.b di Lingkungan PemerintahKabupaten Jembrana, yang juga selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SuratKeputusan Bupati Jembrana Nomor : 1/BPKAD/2018, tertanggal 2
177 — 179
Perkara : PDS 01 /Cireb/Ft.1/02/2015, yang berisikan halhal sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa terdakwa DRS.H.ALI HADIYANTO, M.Si selaku Kepala Biro AdministrasiUmum, Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK) yang diangkat berdasarkan KeputusanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/38/7169/2011 Tanggal 3 Mei 2011 danselaku Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM) yang diangkat berdasarkan KeputusanRektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor : In.14/R/KU.00.1/3488/2013 tanggal 28 Januari2012, baik secara bersamasama
72 — 11
. : PDS 03/Ft.1/TAKNG/04/2016 tertanggal 28 April 2016 adalah benar yangdimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Eddy Sofianda Putra BinZainaluddin, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;Ad. 2. Unsur Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa saksi Ir. Nasiruddin SK., MM selaku Kepala DinasPertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah dan saksi Ir.
122 — 40
Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PN.KPGtanggal 16 Agustus 2016 tentang Hari Sidang perkara ini; Suratsurat lain dalam berkas perkara;Telah mendengar: keterangan saksisaksi, keterangan ahli, keteranganterdakwa dan memeriksa alatalat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut UmumKejaksaan Negeri Maumere Nomor Register Perkara PDS
90 — 61
/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 27 Maret2014 tentang Hari Sidang perkara ini;e Telah membaca Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampiran dansuratsurat lain dalam berkas perkara ini;e Telah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwadan memeriksa alatalat bukti surat/dokumen yang diajukan dalam perkara ini;Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut UmumKejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor Register Perkara: PDS.....
97 — 13
. : PDS 04/Ft.1/TAKNG/10/2015 tertanggal 4 April 2016 adalah benar yang dimaksuddengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Ir. Isdawarni Bin Ismail Ishak,dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;Ad. 2.
115 — 41
PDS : 07/JPRA/FT.1/05/2014 tertanggal 11Mei 2014, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa SUDJARWO Bin (Alm) SARDJU yang saat itu sebagaistaf administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya MineralKabupaten Jepara, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatandengan Saksi EDY SUTOYO, ST, MT dan saksi SHANDY NUGROHO ( 2 (dua)terdakwa dalamberkas tersendiri/splitsing) pada tahun anggaran 2009 dan tahunanggaran 2010 atau setidaktidaknya
64 — 9
. : PDS 01 / SUBAN/ IV / 2015 tanggal15 April 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1. Menyatakan terdakwa ANTON RISYANTORO bersalah melakukan tindakpidana " KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo.
87 — 40
PDS 05 / R.
90 — 44
Menyatakan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDS 02/CIANJUR/02/2018, tanggal 05 Maret 2018 dinayatakan SyahMenurut Hukum ;. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan PemeriksaanPerkara Nomor : 32 /Pid.SusTPK/2018PN.Bdg , atas Nama TerdakwaDR.H.DADAN AKHMAD MUHARAM, AMD.MM Bin H. DEDENDJAKARIA tersebut diatas ;4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir .Halaman 54 dari 205 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2018/PN.
95 — 29
Perkara: PDS: PDS05/PKRTO/ Ft.1/ 09 /2015 tertanggal 25 September 2015, sehingga dalam hal initidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa dalampersidangan perkara ini ;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap identitasterdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dr. Istanto, M. Kes.
71 — 15
PDS.10JPARA /Ft.1/12/2013;3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang, tanggal 17 Desember 2013, Nomor: 165/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, tentang penetapan hari persidanganperkara atas nama Terdakwa EDY SUTOYO, ST.MT;4. Surat Dakwaan atas perkara Terdakwa EDY SUTOYO, ST.MT. Reg.Perk.PDS.10JPARA /Ft.1/12/2013;5.
126 — 27
PDS.05/YOGYA/FT.01/11/2017, tanggal 17 November2016 yang dibacakan di depan persidangan tanggal 24 November 2016,Putusan No.17/Pid.SusTPK/2016/PN.Yyk Hal. 200dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Reg. Perkara No.
70 — 28
. : PDS 01/Sus/Kor/10/2012, yang pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimenjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa H. ASEP YUYUN, ST., MM. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
YESAYA GULO ALS AMA DEFI
117 — 106
Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli,tertanggal 02 April 2019, NOMOR : B 547/ N.2.21/Ft.1/04/2019;Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Nomor :25/Pid.SusTPK/2019/PN.Mdn. tertanggal 22 April 2019,tentang Penetapan Hari Sidang Pertama persidangan perkara ini;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan oleh Penuntut Umumdengan Surat Dakwaan tanggal : 5 April 2019, No.Register Perkara : PDS
211 — 124
Rabutanggal 31 Juli 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolakPembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutannyasemula;Menimbang, bahwa terhadap replik atau tanggapan Penuntut Umumtersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang disampaikan secaralisan pada persidangan hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap padapembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke depanpersidangan telah didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk PDS
139 — 31
disembuhkan dan masih berstatus rawatjalan (kronologis tindak pengobatan penyakit jantung koroneratas nama terdakwa tersebut kami lampirkan dalam pledoi inisebagai Lampiran 8/Bukti T.8)Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas PledooiPenasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa iatetap pada tuntutannya demikian juga Penasihat Hukum terdakwamenyatakan tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umumtelah mengajukan Terdakwa kedepan persidangan dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA: Pds
159 — 169
Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDS O1/TOBEL/Ft.1/01/2013 tanggal 29 Januari 2013 telahmemenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diaturdalam pasal 143 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentangKUHAP untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa,mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsiatas nama Terdakwa dr.NIXON B KROONS,Sp.B, ;3.
49 — 11
Perkara : PDS 06/RPRAP/N.2.16/12/2015 tertanggal 08Desember 2015 sebagai berikut :PRIMAIR: Bahwa terdakwa drh. Ahmad Rusdi Lubis selaku ketua panitia lelang pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Labuhan Batu tahun 2011berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan KabupatenLabuhan Batu Nomor : 900/361/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011, bersamasama denganSaksi Ir.