Ditemukan 7629 data
1838 — 1653 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya pada sekitar jam 17:45 WIBbertempat di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, Chairun Nisamenerima uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)dari HAMBIT BINTIH.Sekitar jam 19.00 WIB, Majelis Panel yang diketuai oleh TerdakwaM.
293 — 150
Adhi119Karya Sudah ketemu dengan pihak GlobalDaya Manunggal;Bahwa PT Global Daya Manunggalmenjadi subKontraktor dari proyekHambalang;Bahwa Tim Asistensi dibentuk olehKemenpora dan bertugas melaksanakanpersiapan rencana P3SON Hambalang;Bahwa yang mengusulkan anggaranproyek Hambalang sebesar Rp. 2,5 triliunadalah Tim Asistensi yang diketuai PakDeddy Kusdinar dan anggotanya bu Lisa;Bahwa saksi mengaku tidak tahu kalauTim Asistensi sudah bekerjasama sejakawal dengan konsultan dan peserta lelang;Bahwa
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MERRISA AMELYA PUTRI H., SH
677 — 487
Bahwa DWINURUL AMELIA kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Divisi Anti FraudBank Sinarmas yang ditindaklanjuti dengan permriksaan terhadap TerdakwaMERISSA AMELYA PUTRI oleh Tim Investigasi yang diketuai oleh ADERAHMAT MULYADI.
439 — 454 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1964 K/Pid.Sus/2015untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi PembangunanDermaga Bongkar yang nilainya disesuaikan dengan HPS,dengan harga penawaran sebesar Rp8.107.068.000,00(delapan miliar seratus tujuh juta enam puluh delapan riburupiah) kepada Panitia Pelelangan Pekerjaan KonstruksiPembangunan BPKS yang diketuai oleh T. YUNALDI.
untuk mengajukan surat penawaranoleh NINDYA SEJATI JO;Terdakwa setelah menerima gambar Design dan HPS dari T.SYAIFUL ACHMAD, pada tanggal 15 Juni 2006 mengajukanSurat Penawaran Nomor 044/NSJO/Teknik/SPNWR/06/2006untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi PembangunanDermaga Bongkar yang nilainya disesuaikan dengan HPS,dengan harga penawaran sebesar Rp8.107.068.000,00(delapan miliar seratus tujuh juta enam puluh delapan riburupiah) kepada Panitia Pelelangan Pekerjaan KonstruksiPembangunan BPKS yang diketuai
297 — 396
sehingga menggangu jalannyaoperasional bank dengan baik.Bahwa Pada saat RUPS Terbatas dilakukan, saksi juga turut sertamenghadirinya namun terhadap adanya pembiacaraan tertentu kami tidakdiperkenankan hadir didalam ruangan.Bahwa Pada saat RUPS Terbatas dilakukan, ada pertanyaanpertanyaandari PSP tentang ketidak hadiran para bupati dan lainnya setelahdijelaskan oleh pihak direksi PSP bisa menerimanya.Bahwa Hasil RUPS Terbatas ada membentuk tim yang berkunjung keSurabaya.Bahwa Struktur tim tersebut diketuai
502 — 1521
untuk mengajukan surat penawaranoleh NINDYA SEJATI JO;Terdakwa setelah menerima gambar Design dan HPS dari T.SYAIFUL ACHMAD, pada tanggal 15 Juni 2006 mengajukanSurat Penawaran Nomor 044/NSJO/Teknik/SPNWR/06/2006untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi PembangunanDermaga Bongkar yang nilainya disesuaikan dengan HPS,dengan harga penawaran sebesar Rp8.107.068.000,00(delapan milyar seratus tujuh juta enam puluh delapan riburupiah) kepada Panitia Pelelangan Pekerjaan KonstruksiPembangunan BPKS yang diketuai
385 — 85
Kemudian Banggar DPRDbersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai olehsekda secara ex officio melakukan pembahasan dalam rapatrapatbadan anggaran. Banggar merupakan representasi dari fraksifraksi diDPRD Sumatera Utara yang jumlah anggotanya proporsional sesuaidengan besar kecilnya fraksi yang ada di DPRD provinsi SumateraUtara, tetapi secara ex officio yang menjadi pimpinan banggar ialahpimpinan dewan. Adapun sekwan ialah selaku sekretaris dan bukansebagai anggota.
111 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, menurut hemat kami MajelisHakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah salah dan/atau tidakmenerapkan hukum sebagaimana mestinya terutama karena dalamberkas perkara berbeda yang diajukan secara terpisah (splitzing) yaituuntuk berkas perkara atas nama Terdakwa HELMAN SALEH, S.Sos Dkk,Majelis Hakim yang samasama diketuai oleh HARUNO PATRIADI, SH.MH. telah mempertimbangkan alat bukti surat berupa Laporan HasilPerhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKPPerwakilan Prop.
164 — 24
nanti dialinkankepada peserta yang lain, karena nama Pak wahyu sudah masuk kedalam proposal yang diajukan ke Pemerintah Provinsi sehingga Pakwahyu harus tetap menandatangani Pembukaan rekening dan slippenarikan di Bank, karena penjelasan tersebut, saksi kemudian baru maumenandatangani permohonan pembuatan rekening termasuk bukurekening dan slip penarikan, sejak itu saudara ABAH OBOS tidak pernahkembali datang ke tempat saksi.e Bahwa untuk lokasi atau alamat kantor dari KoperasiPadjadjaran yang diketuai
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
570 — 239
Terdakwa dan pihak dari PT.PEPCADK membahas WP & B dan AFE denganTim dari SKK Migas yang diketuai oleh saksi CHANDRA NEGARA yangbeberapa kali difasilitasi oleh saksi ANDY RIKIE LAM berupa pembiayananperjalanan ke Singapura bersama saksi ARI TRIANSA dan saksi DICKYIRAWAN, maupun pemberian sejumlah uang.
628 — 215
tanggal 6 Maret 2012Badan Legislasi Daerah (Banlegda) DPRD Propinsi Riau menerbitkanrekomendasi yang pada prinsipnya hanya memberi persetujuan untukmelanjutkan pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010,kemudian Terdakwa selaku Gubernur Riau pada tanggal 7 Maret 2012menyampaikan usulan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 di depanRapat Paripurna dan dalam Rapat Paripurna tersebut disetujui puladibentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda tentangPerubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 yang diketuai
1923 — 2232 — Berkekuatan Hukum Tetap
banding pada pemeriksaanPengadilan Tinggi, alasan atau keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaantingkat kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa sesuai Keputusan Presiden RI No. 70/P Tahun 2009 tanggal15 September 2009 Terdakwa Anas Urbaningrum diangkat sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) masa jabatan tahun2009 2014, terhitung sejak 1 Oktober 2009 sampai dengan 21 Agustus 2009;Bahwa jabatan Terdakwa sebelumnya adalah Anggota Komisi PemilinanUmum (KPU) yang diketuai
1.SUPARDI, SH.
2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH
4.MUHAMMAD DASIM BILO, SH
5.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
MUFTI SIRUANG, S.Ag
232 — 108
Dibentuk tim persiapan, Yang diKetuai oleh Bupati / Walikota, SatkerPerangkat Daerah Terkait, Instansi yang memerlukan tanah dan Instansiterkait. Dibentuk Tim Kajian jika terdapat masalah, yang beranggotakanSekretaris Daerah, BPN, Bapedda, Kanwil Hukum dan HAM, Akademisi. Dibentuk Sekretariat.4.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
116 — 51
tanggal 6Maret 2012 Badan Legislasi Daerah (Banlegda) DPRD Propinsi Riaumenerbitkan rekomendasi yang pada oprinsipnya hanya memberipersetujuan untukmelanjutkan pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010,kemudian Terdakwa selaku Gubernur Riau pada tanggal 7 Maret 2012menyampaikan usulan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 di depanRapat Paripurna dan dalam Rapat Paripurna tersebut disetujui puladibentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda tentangPerubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 yang diketuai
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
1005 — 3274
SuratNomor S211/MK.02/2012 tertanggal 01 November 2012.Bahwa setelah melalui tahapantahapan pembahasan di DPRRI,pada tanggal 16 November 2012 DPRRI mengesahkan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 yang didalamnya termasukanggaran Lanjutan pelaksanaan KTP Elektronik sebesarRp.1.045.000.000.000,00 (satu trilyun empat puluh lima miliar rupiah).Bahwa karena adanya praktekpraktek melawan hukum di atas,Konsorsium PNRI yang diketuai
SuratNomor S211/MK.02/2012 tertanggal 01 November 2012.Bahwa setelah melalui tahapantahapan pembahasan di DPRRI,pada tanggal 16 November 2012 DPRRI mengesahkan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013yang didalamnya termasukanggaran Lanjutan pelaksanaan KTP Elektronik sebesarRp.1.045.000.000.000,00 (satu trilyun empat puluh lima miliar rupiah).Bahwa karena adanya praktekpraktek melawan hukum di atas,Konsorsium PNRI yang diketuai
2684 — 4549 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 537 K/Pid.Sus/2014m Untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Driving Simulator Uji KlinikPengemudi R2 dan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R4TA 2011, Terdakwa selaku Kepala Korlantas Polri dan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) membentuk Panitia Pengadaan Driving Simulator Uji KlinikPengemudi R2 dan Panitia Pengadaan Driving Simulator Uji KlinikPengemudi R4 TA 2011 yang diketuai oleh TEDDY RUSMAWAN dengananggota antara lain NI NYOMAN SUARTINI ; Setelah Terdakwa membentuk Panitia Pengadaan
No. 537 K/Pid.Sus/2014Pengemudi R4 TA 2011 yang diketuai oleh TEDDY RUSMAWAN dengananggota antara lain NI NYOMAN SUARTINI ;Setelah Terdakwa membentuk Panitia Pengadaan Driving Simulator UjiKlinik Pengemudi R2 dan Panitia Pengadaan Driving Simulator Uji KlinikPengemudi R4 TA 2011 di Korlantas Polri, maka untuk mewujudkan niatTerdakwa supaya BUDI SUSANTO yang melaksanakan pekerjaanPengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R2 dan PengadaanDriving Simulator Uji Klinik Pengemudi R4 TA 2011, sekitar
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
271 — 88
Jkt.PstBahwa peserta rapat rutin di pemasaran kantor pusat diketuai olehKadiv pemasaran kantor pusat dan senior manager yang adadibawahnya termasuk regional yang ada, yang dibahas adalah prioritasproyek dan shortlist, tidak dibahas terkait hasil pendekatan prospek danshortlist;Bahwa dalam pengalaman saksi terkait rapat di pemasaran, tidak adadibahas terkait beban, beban tersebut dibahas di level GeneralManager, saksi tidak ikut dan tidak mengetahui;Bahwa untuk beban dalam mendapatkan prioritas proyek
161 — 48
YAYASAN KLENTENG DEWI KWAN IM VIHARA AVALOKITESVARA beralamat di Gang Pekong Perbaungan yang diketuai oleh Taijuddin Als. Matte Hok, sebagai :............TERGUGAT- VIII.9.
175 — 71
PT Askrindobertindak sebagai penjamin atas kredit yang diajukan oleh PT Tranka dan PTVitron International;Bahwa keputusan untuk membeli PN dan MTN dari nasabah PT Askrindoadalah keputusan perusahaan dan diketahui oleh Komisaris;Bahwa untuk menyelamatkan PT Tranka, PT Askrindo membentuk komitepenyelamatan yang diketuai oleh Terdakwa Rene Setyawan;Bahwa dalam program penyelamatan tidak boleh ada penempatan dana lagi diperusahaanperusahaan yang gagal bayar;Bahwa PT Askrindo harus menyelamatkan nasabah
458 — 2300
., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi PNS di Propinsi Sumatera Selatan;Bahwa tugas saksi sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat pada SekdaPropinsi Sumatera Selatan bertugas sebagai pengkoordinasian kegiatankegiatan dan membantu sekda didalam bidang Kesejateraan Rakyat ;Bahwa saksi sebagai tupoksi kegiatan tersebut masuk didalam tim TAPD,sebagai salah satu tim TAPD;Bahwa pada saat itu TAPD diketuai oleh Sekda, Pak Yusril Efendi;Bahwa struktur TAPD terdiri
dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa menyangkut dana hibah, saksi sebagai LSM;Bahwa LSM saksi bernama Sorot Sosial Kontrol Sosidasi bergerak di bidangekonomi yang beralamatkan di Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1352 yangberdiri sejak tahun 2005 di Palembang dan pada tahun yang sama langsungdidaftarkan di Kesbangpol;Bahwa struktur organisasi dari LSM Sorot sesuai dengan UU No. 17 yaitu adaKetua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota;Bahwa LSM Sorot Sosial Kontrol Sosidasi diketuai