Ditemukan 17805 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 13-12-2016 — Upload : 06-01-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 173/Pid.Sus/2016/PN.Slw
Tanggal 13 Desember 2016 — 1. ADI SETIAWAN Alias JABLUD Bin M. SUTORI (Alm) 2. MOHAMMAD SODIKIN Alias BLACK Bin MUHDORI
254
  • SUTORI(Alm) dan Terdakwa IIT MOHAMMAD SODIKIN Alias BLACK BinMUHDORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UndangUndang31234Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1ke1 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu;Menjatuhkan pidana atas diri
    dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli seorang PNS pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal sejakTahun 2005 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Kepala SeksiFarmasi;Bahwa keahlian saksi ahli di bidang Farmasi;Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai Kepala Seksi Farmasi pada KantorDinas Kesehatan Kabupaten Tegal adalah: melakukan pembinaan terhadapsarana pelayanan kefarmasian meliputi puskesmas, apotik, Toko Obat, PBF(Pedagang Besar Farmasi), PAK (Penyalur Alat
    Kesehatan); melakukanpembinaan terhadap sarana produksi kefarmasian meliputi pabrik obattradisional maupun produksi alat kesehatan rumah tangga; melakukanpengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di Dinas Kesehatan KabupatenTegal untuk memenuhi seluruh kebutuhan seluruh Puskesmas KabupatenTegal;Bahwa Hexymer 2 atau Tihexyhenidil adalah jenis obat keras dan termasukdalam jenis obat penenang yang dijual atau diedarkan pada apotek yang sudahmemiliki izin (SIA = Surat Izin Apotik);Bahwa obat Hexymer
    disadari akan ada akibatnya, jadi jikaseseorang melakukan suatu perbuatan maka orang itu mengetahui akan akibatnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan,mengeluarkan hasil;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah(menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain; membawaberkeliling;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat
    kesehatan adalah instrumen,aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untukmencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orangsakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur danmemperbaiki fungsi tubuh;Menimbang, bahwa yang Pasal 106 ayat undangundnag a quo mensyaratkanbahwa sediaan farmasi atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar;Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan
Putus : 23-05-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 155/PID.B/2012/PN.KRAKS.
Tanggal 23 Mei 2012 — ROSIDI al. DIGOBANG
214
  • Probolinggo atau setidaktidaknya di sekitar tempattempat tersebut yangtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 yaitu sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar berupa pil warna kuningjenis Desxtro dan pil warna putih jenis Trihexsiphenidyl, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai
    Probolinggo atau setidaktidaknya di sekitar tempattempat tersebut yangtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 ayat 2 yang berbunyi : setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan~ dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang
    berkhasiat obat dan ayat 3yang berbunyi : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayananfarmasi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah berupa pil warna kuning jenisDesxtro dan pil warna putih jenis Trihexsiphenidyl, perbuatan mana dilakukan terdakwadengan caracara sebagai berikut: e Bahwa sebelumnya terdakwa membeli pil warna kuning jenis Desxtro sebanyak 1satu box yang berisi 1000 butir dengan
Register : 03-03-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Gpr
Tanggal 28 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ICHWAN KABALMAY, SH
2.ZANUAR IRKHAM, S.H
Terdakwa:
DIDIK NURHADI Als GANDEN Bin SARIANI
224
  • Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1 Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah SubyekHukum yang telah melakukan tindak pidana, unsur orang peroranganorientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dankewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani.
    penjatuhanpidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawabdari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi dan adanyapengakuan Terdakwa DIDIK NURHADI alias GANDEN bin SARIANI ternyataidentitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun dalam suratdakwaan, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiaporang terpenuhi secara sah menurut hukum ;Ad. 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan / atau alat
    kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa kesengajaan atau dengan sengaja merupakansikap batin yang letaknya di dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat olehorang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebutdapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selaludengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanandari orang lain atau dengan kata lain
    No.36/2009 tentangKesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa sediaan farmasi termasuk obatobatan harusmemiliki jin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin edar adalah bentukpersetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemenmakanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat danHalaman 9 dari 12 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN GprMakanan Republik Indonesia agar produk tersebut
Register : 02-03-2017 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN Blb
Tanggal 8 Mei 2017 — Ujang Dian Bin Eman
293
  • terbukti memenuhi unsurunsur tindak pidana dalam Pasal yangdidakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Suubsideritas, dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebutdiatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dakwaan Primairsebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) UURI No.36 tahun 2009 tentangKesehatan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.2,Setiap orang.Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan /atau alat
    kesehatan;Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;A.d. 1.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan FarmasiA.d.3.dan / atau alat kesehatan;Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksimaupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh faktasebagai berikut :Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 20Desember 2016 sekira jam 13.00 Wib di Kp Sayang Desa CilulukKecamatan Cikancung Kabupaten Bandung;Bahwa hasil dari penangkapan tersebut ditemukan ditemukan 4(empat) bungkus obat dextro masingmasing berisi 1000
    Terdakwa;Bahwa pada bulan November 2016 Terdakwa telah memesan obatjenis Dextrometoophane sebanyak 2 bungkus dari saksi Ajen alias Jejenalias Leo bin Emen seharga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) per 100butir, dan telah menjualnya dengan harga Rp.250.000,(dua ratus limapuluh ribu rupiah) per 100 butir;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telah terurai didalam pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinanunsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanFarmasi dan / atau alat
    kesehatan telah dapat dibuktikan secara sahdan meyakinkan menurut hukum ;Yang tidak memilikiizin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1)Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksimaupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh faktasebagai berikut :Bahwa pada bulan November 2016 Terdakwa telah memesan obatjenis Dextrometoophane sebanyak 2 bungkus dari saksi Ajen alias Jejenalias Leo bin Emen seharga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) per 100butir, dan telah
Putus : 10-07-2014 — Upload : 23-07-2014
Putusan PN KEDIRI Nomor 163/Pid.Sus/2014/PN.Kdr
Tanggal 10 Juli 2014 — DERIS ARISANDI Bin SAMPURNO
303
  • farmasi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undangundang Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Setiap orang ;2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat
    kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atauHal 9 dari 15, Putusan No. 163/Pid.Sus./2014/PN.
    Tentang unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satuperbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi menuruthukum ;11Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjukkan sikapbatin dari pelaku
    serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidangfarmasi ;Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikandibidang kefarmasian sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa dalam menyimpan,memiliki dan menjual pil dobel L tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 98 ayat(2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelisberpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
    kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)telah terpenuhi menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UndangundangNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis
Putus : 17-01-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg
Tanggal 17 Januari 2017 — Ujang Masjidi als Uje Bin Fatkurohman
13321
  • Kertapati Palembang tepatnyadi rumah kontrakan atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106Ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yakni persediaan farmasidan atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula parasaksi
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sebagaimanadalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No.386 tahun 2009 tentangkesehatan yakni persediaan farmasi dan atau alat Kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1.Unsur Barang SiapaBahwa menurut hukum pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsurbarang siapa saja baik lakilaki ataupun perempuan yang sehat jasmanidan rohaninya dan dapat bertanggung jawab atas
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sebagaimanadalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatanyakni persediaan farmasi dan atau alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izinBahwa benar terdakwa Ujang Masjidi als Uje Bin Fatrohman pada hariRabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira jam 06.30 Wib bertempat diJalan Ki Merogan No.12 RI.18 Kel. Kemas Rindo Kec.
Register : 23-08-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN BATULICIN Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Bln.
Tanggal 1 Nopember 2017 — ABDILLAH Alias ABDI Bin SAHBUDDIN
6630
  • Menyatakan Terdakwa Abdillah Alias Abdi bin Sahbuddin telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana telah dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) melanggardakwaan Primair Pasal 197 UU NO 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimanadalam Dakwaan Penuntut Umum;2.
    memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 Ayat (1);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya keinsyafanatau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnyadimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadarkepastian maupun sadar kemungkinan;Halaman 9 dari 13Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PNBin..Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat
    kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatanmenentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonanyang diajukan secara tertulis kepada Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganberdasarkan keterangan
Register : 22-11-2011 — Putus : 04-01-2012 — Upload : 17-04-2012
Putusan PN KOTABARU Nomor 535/Pid.Sus/2011/PN.Ktb
Tanggal 4 Januari 2012 — NENENG ROSIMAH Binti ENCEP SUHERLAN
257
  • Pangeran Kacil Rt. 09Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru atau setidaktidaknyadi salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kotabaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksiAhmad Muzakir datang ke rumah terdakwa di Jl.
    DinasKesehatan Kabupaten Kotabaru ;Bahwa ahli memperoleh keahlian pada bidang kefarmasian danperaturannya yang berlaku di Indonesia dari bangku kuliah untukmengambil gelar Sarjana Science Apoteker ;11Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional, dan kosmetika ;Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalahsegala sesuatu yang berhubungan dengan obatobatan, bahanobat, obat asli Indonesia (obat tradisional), bahan obat aasliIndonesia (bahan obat tradisional), alat
    kesehatan dan kosmetikameliputi produksi dan distribusi (termasuk perijinan sertapengawasannya) ;Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi adalah untukgolongan obat bebas dan obat bebas terbatas dapat dikeluarkanoleh toko obat yang mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh kantordinas kesehatan di wilayah masingmasing dan mempunyaipenanggung jawab seorang asisten apoteker, bagi yang tidakmemiliki ijin dan penanggung jawab seorang asisten apoteker,mereka tidak boleh mengeluarkan obat tersebut ;Bahwa
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar ; aaAd.1.
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar MlMenimbang, bahwa unsur yang kedua ini bersifat alternatif,sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsur saja, maka unsurkedua ini dianggap telah terbukti ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasiadalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika =;Menimbang, bahwa faktafakta hukum yang ada dalampersidangan, ternyata pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011
Register : 08-11-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN KANDANGAN Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN Kgn
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
SAEFULLAHNUR, SH
Terdakwa:
MULIYADI Bin Alm BAHRUN
266
  • 2018 sekitar jam 15.10 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Agustus 2018, atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masihtermasuk dalam tahun 2018, bertempat di Desa Samuda Kecamatan DahaSelatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya diteras rumah sdri Munti atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat
    kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1).
    kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalampasal 98 ayat (2) dan ayat (3).
    Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkann sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar adalahmengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang belum didaftarkanizin edarnya atau yang sudah dicabut/dibatalkan izin edarnya ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur keduayaitu dengan
Register : 16-06-2015 — Putus : 22-07-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 157/Pid.Sus/2015/PN Mrh
Tanggal 22 Juli 2015 — AGUS BUDIANTO Als ANCUS Bin (Alm) KURDI
2711
  • sebagai berikut:PRIMAIRw Bahwa terdakwa AGUS BUDIANTO Als ANCUS Bin (Alm) KURDI, padahari Kamis tanggal 30 April 2015sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Desa Antar Baru Pal 8, KecamatanMarabahan, Kabupaten Barito Kuala, atau setidaktidaknya di suatu tempat yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat
    kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 22.00 Wita,terdakwa bersama dengan saksi SUGIAN NOOR dengan mengendaraisepeda motor milik terdakwa berangkat menuju warung di sungai rasau,setelah sampai di warung tersebut terdakwa menerima telepon melaluiHandphone milik terdakwa dari Sdr.
    kesehatan yang tidak memiliki izin edar;16Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Ad. 1.
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar:Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah Terdakwamemang benarbenar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut danmengetahui atau menginsyafi tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Memproduksi menurutKamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : menghasilkan atau mengeluarkan hasilsedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan
    kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
Register : 13-11-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan PN BARABAI Nomor 117/Pid.Sus/2013/PN.Brb.
Tanggal 23 Juli 2013 — - RAHMATULLAH Als BOBOHO Bin YUSRAN
546
  • Hulu Sungai Tengah, atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :e Bahwa bermula mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa
    obat jenis CARNOPHEN atauZENITH tersebut sebanyak 7 (tujuh) keping adalah Rp. 154.000, (seratus limapuluh empat ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa jual lagi seharga Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) perbutirnya dan untuk obat jenis DEXTAB sebanyak 1(satu) box yang berisi 400 (empat ratus) butir dan rencananya akan terdakwa jualRp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah); e Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
    kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau. persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu obat jenis CARNOPHEN Atau ZENITH dan Obat JenisDEXTAB tersebut yang mengandung Dekstrometorphan Hbr sesuai kesimpulanhasil Laboratorium Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Banjarmasin,Nomor : PM.01.06.1001.05.13.0085.LP tanggal O08 Mei 2013 yangditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si NIP.19620527 198903 2 001dan untuk obat jenis CARNOPHEN Atau ZENITH tersebut yang mengandungParasetamol
    kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / ataupersyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan danmutu;Ad.1.
    kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obatjenis CARNOPHEN Atau ZENITH dan Obat Jenis DEXTAB tersebut yang mengandungDekstrometorphan Hbr sesuai kesimpulan hasil Laboratorium Balai Pemeriksaan Obat danMakanan di Banjarmasin, Nomor : PM.01.06.1001.05.13.0085.LP tanggal 08 Mei 2013 yangditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si NIP.19620527 198903 2 001 dan untuk obatjenis CARNOPHEN Atau ZENITH tersebut yang mengandung Parasetamol
Register : 12-11-2014 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 11-04-2015
Putusan PN CILACAP Nomor 351/Pid.Sus/2014/PN Clp
Tanggal 27 Januari 2015 — Febri Pratama Setiaji Bin Mujiono
325
  • diingat dalam bulan Agustus sampai dengan tanggal 07September 2014 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus sampaidengan bulan September tahun 2014 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2014, bertempat di JI Raya Pahonjean Desa Mulyadadi Kec Majenang Kab Cilacap atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum dimana PengadilanNegeri Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
    kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), Terdakwamelakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus terdakwamenemui seseorang di Pasar Pramuka Jakarta kemudian terjadi kesepakatanterdakwa membeli 1 (satu) kaleng plastik obat DEXTROMETHORPHANsebanyak 1.000 butir dengan harga Rp.
    2014 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus sampaiHalaman 5 dari 25 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2014/PN.Clp.dengan bulan September tahun 2014 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2014, bertempat di JI Raya Pahonjean Desa Mulyadadi Kec Majenang Kab Cilacap atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum dimana PengadilanNegeri Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
    kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), Terdakwamelakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut; Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustusterdakwa menemui seseorang di Pasar Pramuka Jakarta kemudian terjadi kesepakatanterdakwa membeli (satu) kaleng plastik obat DEXTROMETHORPHAN sebanyak1.000 butir dengan harga Rp.
    kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa bardasarkan ketentuan Pasal angka 4 UU RI No.36 tahun2009 tentang Kesehatan; Yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan menentukan bahwa; Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijinMenimbang, bahwa berdasarkan
Putus : 26-07-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN Tlg
Tanggal 26 Juli 2017 — ANDRIAWAN Alias KANCIL Bin NASERAN
2710
  • Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitusediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar, perobuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar sekitarpukul 20.00 wib, terdakwa telah membeli pil dobel LL kepada Mas BROalamat Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagungsebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dengan harga Rp.120.000, (seratusdua puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa
    Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki iin edar sebagaimanadimaksud dalam pasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:A.d.1.
    Unsur "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)" Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalahmengetahui dan menghendaki, dimana orang yang dengan sengaja melakukansuatu perbuatan pastilah orang tersebut tahu dan menghendaki terjadinyaperbuatan tersebut;Menimbang, bahwa mengenai sub unsur memproduksi ataumengedarkan tersebut bersifat alternatif/pilinan, begitu pula dengan
    menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan arti kata mengedarkanmenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari katameng:edarkan yang mempunyai arti membawa (menyampaikan) sesuatu dariorang yang satu kepada yang lain, mengeluarkan untuk dipakai, sesuatu yangdiedarkan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasisebagaimana ketentuan pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat
    kesehatan adalahsebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau impanyang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN Tlg.menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkankesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaikifungsi tubuh;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terjadidipersidangan
Putus : 08-09-2015 — Upload : 17-10-2015
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 189/Pid.Sus/2015/PN Pms
Tanggal 8 September 2015 — RYAN OSMAR
3412
  • memiliki izin edar , dipidana penjara paling lama1115 (lima belas 0 tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,(satu milyard lima ratus juta rupiah )Bahwa yang dimaksud dengan sengaja memproduksi adalah melakukankegiatan atau proses menghasilkan , menyiapkan , mengolah , membuat ,mengemas dan atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alatkesehatan sedangkan yang dimaksud dengan sengaja mengedarkanadalah melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat
    kesehatan , baik dalam rangkaperdangangan , bukan perdangangan atau pemindahtanganan ;Menimbang, bahwa barangbarang bukti mana telah disita secara sah sesuaiketentuan undangundang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan danditerima sebagai barang bukti ;Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dariterdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :Terdakwa RYAN OSMAR :bahwa pada hari selasa tanggal 17 Maret 2015 , petugas dari BalaiBesar POM Medan melakukan
    DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAANFARMASI DAN ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ,SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 106 AYAT (1);UNSUR KE 1, SETIAP ORANG :Menimbang, bahwa setiao orang dalam pasal ini menunjukkan tentangsubyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud,yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampubertanggungjawab di muka hukum;Menimbang, bahwa dengan dihadirkannya terdakwa di persidangan yangidentitas selengkapnya
    terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya,serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum,maka dengan demikian unsur ke1 telah terbukti ;UNSUR KE 2, DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI DAN ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKIIZIN EDAR , SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 106 AYAT (1) : Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satuelemen dari unsur termaksud telah terbukti, maka elemen unsur
    kesehatan yang tidak memiliki izinedar , sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) tidak terbukti dilakukanoleh terdakwa maka unsur ini tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi,maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primairtersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;21Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim
Register : 08-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Sim
Tanggal 29 Nopember 2018 — Hotbin Pasaribu
7620
  • terdakwa HOTBIN PASARIBU ,Pada hari Kamis tanggal 22Maret 2018 sekira pukul 13:00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu laindalam tahun 2018 bertempat di Apotek Sarvita di jalan Gereja No.76Pematang Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSimalungun, yang berwenang memeriksa dan mengadili yang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan dan alat
    kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edare ,perobuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 13:00Wib, saksi Difa Ananda,A,Md dan saksi Rosi Andarayani (Keduanya PetugasHalaman 2 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN SimBalai Besar POM Medan) bersama dengan saksi Friska Risdawati MasrianiGirsang (Petugas Kelurahan Pematang Bandar) melakukan pemeriksaan diApotek Sarvita di jalan Gereja No.76 Pematang Bandar
    No. 35 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksudHalaman 12 dari 22 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Simdengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produkbiologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidikisistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapandiagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatankesehatan dan kontrasepsi untuk manusia .Bahwa untuk standar yang digunakan sesuai PeraturanPemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan SediaanFarmasi dan Alat
    Sedangkan fungsi apotek sebagai institusibisnis, apotek bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dan hal ini dapatdimaklumi mengingat investasi yang ditanam pada apotek danoperasionalnya juga tidak sedikit.Jadi apotek adalah suatu jenis bisnis yangkomoditasnya (barang yang diperdagangkan) terdiri dari perbekalan farmasi(obat dan bahan obat) dan perbekalan kesehatan (alat kesehatan).
    kesehatan).
Register : 15-05-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN.Pli
Tanggal 7 Juni 2017 — Adita Rifan Septianda Bin H Rifa’i
3821
  • RIFAI pada hari Rabutanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 23.20 Wita atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Desa Durian Bungkuk Rt. 06 KecamatanBatu Ampar Kabupaten Tanah Laut atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa
    Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimaksudproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah,membuat,mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alatkesehatan sedangkan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaianHalaman 13
    Pili.kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan ;Menimbang, bahwa didalam UndangUndang Nomor 36 tahun 2009tentang kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud alat kesehatanadalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandungobat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan danmeringankan penyakit
Register : 19-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 255/Pid.B/2019/PN Smr
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
CHENDI WULANSARI, SH.MH
Terdakwa:
Iin Diana Safitri Binti Norpuadi
22431
  • Menyatakan Terdakwa lin Diana Safitri Binti Norpuadi terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasidan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), Jika antara perbuatan,meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut sebagaimana didakwakan oleh penuntut umummelanggar Pasal 197 Ayat (1) UU RI No
    Setiap Orang;2.Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1), Jika antara perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, Bahwa dengan selesainya pemeriksaan dipersidangantidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa memenuhikriteriakriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP;Menimbang, Bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelasterdakwa lin Diana Safitri Binti Norpuadi adalah subyek hukum yang yang dapatdipertanggungjawabkanDengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah mbnuruthukum;Ad.2.Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasidan/ atau alat
    kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), Jika antara perbuatan, meskipunmasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut;Menimbang, Bahwa Berdasarkan dari alat bukti keterangan saksisaksipetunjuk di persidangan serta keterangan terdakwa sendiri maka fakta yangterungkap di persidangan :Menimbang, Bahwa Berawalnya terdakwa mengenal Obat Tanpa IzinEdar berupa suntikan
    Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatasselanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawah oleh Petugas Balai BesarPom Samarinda Kaltim untuk di proses lebih lanjut;Dengan demikian unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasidan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), Jika antara perbuatan,meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan
Register : 09-06-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 368/Pid.Sus/2016/PN Gpr
Tanggal 28 Juli 2016 — SUGIANTORO alias GOJEK bin MULYONO
4710
  • Menyatakan Sugiantoro als Gojek bin Mulyono terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidakmemiliki keahlian dan kewenangan menyimpan atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36tahun 2009 tentang kesehatan seperti dalam surat dakwaan pertamakami ;2.
    2009 tentang kesehatan;ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa SUGIANTORO als GOJEK bin MULYONO Padahari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaktidaknyamasih dalam bulan Maret di tahun 2016 di Dusun Ngadiloyo Desa NgadiluwihKecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atau setidaktidaknya masuk dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Kab Kediri yang berwenang memeriksa danmemutus perkara, Dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenanganmenyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
    kesehatan Yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Berawal terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari Sdr.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:ad.1.
    Tentang unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud dengansengaja adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksuduntuk melakukan tindakan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dariperbuatannya tersebut ;Menimbang, bahwa kesengajaan
Register : 10-10-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN JOMBANG Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Jbg
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
BAMBANG EKA JAYA, SH.
Terdakwa:
JAINUL ABIDIN Bin JANJI
242
  • sampaidengan 8 Nopember 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa;Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum yangdibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, padapokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa JAINUL ABIDIN Bin JANJI bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat
    kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Pasal 98ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 UURIHalaman 1 dari 13 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN JbgNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang didakwakan kepada terdakwadalam dakwaan tunggal;2.
    10/2018, tanggal28 September 2018 sebagai berikut :Bahwa terdakwa JAINUL ABIDIN Bin JANJI pada hari Selasa tanggal 31 Juli2018 sekira Jam 21.25 Wib, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2018, bertempat di depan Kantor Desa Gambiran di Jalan Yos Sudarso DesaGambiran Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJombang, terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat
    kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perobuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira Jam 21.50 Wib,saksi Uslifatul Alias Ifa mulai kenal dengan terdakwa melalui facebook,kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira Jam 16.45 Wib,Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Jbgterdakwa
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur Dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatanyang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu, di persidangan terungkap fakta bahwa benar pada hariSelasa, tanggal 31 Juli 2018, sekira pukul
Register : 26-05-2016 — Putus : 21-07-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN NGANJUK Nomor NOMOR : 149/Pid.Sus/2016/PN.Njk
Tanggal 21 Juli 2016 — HANGGA FRADA PRAKASA Bin HERRY WIDAYAT
4311
  • Penuntut Umum didakwaberdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa HANGGA FRADA PRAKASA Bin HERRY WIDAYAT (Alm.) pada hariSabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaktidaknya pada bulan Marettahun 2016 di lapangan Kelurahan Cangkringan Kecamatan/Kabupaten Nganjuk atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjukyang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat
    kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" yang dilakukan terdakwa dengan serangkaianperbuatan sebagai berikut :Berawal awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 Terdakwa menerima SMS dariSdr.
    kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
    ANDIKA tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang danTerdakwa bukan seorang ahli Apoteker;e Bahwa terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam jenis perkara yang sama;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwaterdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar danpersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke2 Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
    kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidanadalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telahterpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak