KUTAI CHIP MILL;

2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1416/PJ/2016, tanggal 18 April 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KUTAI

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor67730/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 20 Januari 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP267.K/WPJ.14/2014 tanggal6 Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2011 Nomor 00154/207/11/725/13 tanggal 30 Juli 2013, atasnama PT Kutai

Kutai Chip Mill, NPWP 02.504.952.9721.000 (d/h02.504.952.9725.000), adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA; VS PT. SAWIT KALTIM LESTARI, ;

Kutai Kartanegara ;3. H. ALPIAN MASHUDI, S.H., Staf Bantuan Hukum padaBagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara ;4. M. ZUFRIANSYAH, S.H., Staf Bantuan Hukum pada BagianHukum Setkab. Kutai Kartanegara ;5. SURATNO, Staf Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetkab. Kutai Kartanegara ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2009 ;PT. SEDULANG RAYA, dalam hal ini diwakili oleh : Ir.PAULUS WARSONO BROTO, MM., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Direktur Utama PT.

suatu landmark decision, yakniputusan yang dapat menjadi acuan dalam kasus serupa, denganmembatalkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor540/131/2008 ;10.3 KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA = NO.540/131/2008 TELAH MENGABAIKAN ASAS KEPASTIAN(a)HUKUM.

lahan yangdinyatakan dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :503/13/2006 (vide Bukti P6 s.d.

Memerintahkan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara untuk mencabutKeputusan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/131/KPEr/DPEIV/IX/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN.2008.131 Er) tanggal 22 September 2008 atas nama PT. Sedulang Rayaterletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, PropinsiKalimantan Timur seluas 1.219 Hektar ;4.

Memerintahkan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara untuk mencabutKeputusan Tergugat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/131/KPEr/DPEIV/IX/2008 tentang Pemberian Kuasa PertambanganEksplorasi (KW KTN 2008 131 Er) tanggal 22 September 2008 atasnama PT. Sedulang Raya terletak di Kecamatan Muara Kaman,Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 1.219hektar ;4.

KUTAI CHIP MILL

./2014 tanggal 2 Juli2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT KUTAI CHIP MILL, tempat kedudukan di Teluk Waru, RT.OO9,Kariangau, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, alamatkorespondensi di Jalan Teluk Betung, Nomor 31, Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51738/PP/M.XI.B/16/2014 tanggal 2 April 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP058/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 24Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2008 Nomor 00094/207/08/721/11 tanggal 2 Februari 2011, atasnama: PT Kutai

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51738/PP/M.XIB/16/2014tanggal 2 April 2014 , Menyatakan mengabulkan sebagian banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP058/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor 00094/207/08/721/11 tanggal2 Februari 2011, atas nama: PT Kutai Chip Mill, NPWP 02.504.952.9721.000

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut. 51738/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 2 April 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP058/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal24 Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2008 Nomor 00094/207/08/721/11 tanggal 2 Februari2011, atas nama: PT Kutai Chip Mill, NPWP 02.504.952.9721.000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KUTAI CHIP MILL,

./2014,tanggal 04 Juli 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT KUTAI CHIP MILL, beralamat di Teluk Waru RT 009,Kariangau, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, dan beralamatkorespondensi di Jalan Teluk Betung Nomor 31, Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan

Pengadilan Pajak NomorPut.51743/PP/M.XI1.B/16/2014, tanggal 02 April 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP063/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 24Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2008 Nomor 00099/207/08/721/11 tanggal 2 Februari 2011, atasnama: PT Kutai

Kutai Chip Mill, NPWP 02.504.952.9721.000, alamatNPWP: Teluk Waru RT 009, Kariangau, Balikpapan Barat, KalimantanTimur menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas, adalah tidakbenar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KELOMPOK TANI KAMI KUTAI tersebut;

KELOMPOK TANI KAMI KUTAILawan1. STEFANUS NGAJI, Dk

Penggugat:
ALFIAN, S.Sos
Tergugat:
1.Bupati Kutai Kartanegara
2.Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara
3.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara

BUMI PUTRA INDONESIA VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA, DK

PT KUTAI TIMBER INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

FAIRCO AGRO MANDIRIMELAWANBUPATI KUTAI TIMUR

NORA RAMADANTL, S.H., M.H.Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri SipilDaerah Kabupaten Kutai Timur, Jabatan Plt. Kepala BagianHukum Setkab. Kutai Timur, berkantor di di SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Timur, Jalan Soekarno Hatta,Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, KabupatenKutai Timur ; 5. ARDIANSYAH, S.H.Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri SipilDaerah Kabupaten Kutai Timur, Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setkab.

Kutai Timur,berkantor di di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,Jalan Soekarno Hatta, Komplek Perkantoran Bukit PelangiSangatta, Kabupaten Kutai Timur ; 6. M. FATURRAHMAN, S.H.Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai NegeriSipil Daerah Kabupaten Kutai Timur, Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setkab.

Kutai Timur,berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, JalanSoekarno Hatta, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta,Kabupaten Kutai Timur, Berdasarkan surat kuasa khususNomor : 180/03/S.Kuasa/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 12/PEN/2012/PTUN.SMD tanggal 06 Juni 2012 tentang Penunjukkan MajelisHakim ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua

Kecamatan Kaliorang, Kaubun danSangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;2.

Fairco Agro Mandiri seluas+ 14.830 Ha yang terletak di Desa Cipta Graha, Bukit Makmur, Bumi Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur ;Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :543/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang izin lokasi untukkeperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT.

ARIYONO GUMAY VS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTNEGARA

., & Rekan beralamat di JalanAhmad Muksin Nomor 24, Kelurahan Timbau, KecamatanTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 1 Juni 2018;Pemohon Kasasi;LawanPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTNEGARA,beralamat di Jalan Wolter Monginsidi.

Kelurahan Timbau,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purnomo,S.H., dan kawan kawan, Para Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartnegara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya

M.Si
Tergugat:
1.Bupati Kutai Kartanegara
2.Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara
3.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara

Penggugat:
GUSRAN
Tergugat:
Bupati Kutai Barat

Bagian Bantuan Hukum dan KerjaSama Hukum Setda Kabupaten Kutai Barat ;3.Agustinus, S.H., pekerjaan Advokat dan KonsultanHukum, Tim Advokasi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat4.Burhan Ranreng, S.H., pekerjaan Advokat dan KonsultanHukum, Tim Advokasi Pemerintah Kabupaten Kutai BaratKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang memilihalamat pada Kantor Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, diJalan Sendawar Komplek Perkantoran Kabupaten KutaiBarat ;Selanjutnya disebut Sebagal ................0068 TERGUGAT

Apabilatenggang waktu pengajuan gugatan menjadi tidak jelas, tentumenyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel),dan oleh karenanya, menurut hukum sudah seharusnya gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;1.3.Bahwa perlu diketahui berdasarkan Surat Pengantar Berita Acaradari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, perihalPenyampaian Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentangPemberhentian PNS di Lingkungan Pemerintahan Kutai Barat yangdisampaikan dengan hormat untuk

dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara ;7.7.Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019, Bupati Kabupaten Kutai Baratbersurat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai BaratNomor : 862/058/BKPPDTU.P/I/2019, perihal permintaan SalinanKeputusan Tindak Pidana Korupsi ;7.8.Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, Surat Balasan KepalaKejaksaan Negeri Kutai Barat Nomor : B37/Q.4.19/Fuh.1/01/2019,perihal Permintaan Salinan Keputusan Tindak Pidana Korupsi.Pada surat tersebut disampaikan data Aparatur

Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, yang merupakan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan ;11.3.Bahwa Tergugat (Bupati Kutai Barat) sebagai Pejabat PembinaKepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat oleh peraturanperundangundangan diberi kewenangan memberhentikanPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

bBupati Kutai Barat tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkunganPemerintah Kabupaten Kutai Barat, tanggal 29 April 2019;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar BeritaHalaman 37 dari 43 HalamanPutusan Nomor : 23/G/2020/PTUN.SMDAcara, yang telah diterima oleh Gusran pada tanggal 5Mei 2019 ;18.

Pembanding/Penggugat : PAULUS
Terbanding/Tergugat : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ANA WULANDARI,S.E (Penggugat)Pemerintah RI, Cq Pemerintah Provinsi Kaltim Cq Pemerintah kabupaten Kutai Barat Cq Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat Cq Kuasa Pemegang Anggaran sub Dinas Perhubungan Darat Sungai Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat (Tergugat I)Pemerintah RI, Cq Pemerintah Provinsi Kaltim Cq Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Tergugat II)Pemerintah RI, Cq Pemerintah Provinsi Kaltim Cq Pemerintah kabupaten Kutai Barat Cq Dinas Perhubungan Dan Kom Info Kabupaten Kutai Barat

(Tergugat III)DPRD Kabupaten Kutai Barat (Tergugat IV)

Kabupaten Kutai Barat, beralamat di Jl.

Sendawar Komplek Perkantoran Kab.kutai Baratuntuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIT;Pemerintah RI, Cq Pemerintah Provinsi Kaltim Cq Pemerintah kabupaten KutaiBarat Cq Dinas Perhubungan Dan Kom Info Kabupaten Kutai Barat,beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Melak, Kab.Kutai Barat untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT HI;DPRD Kabupaten Kutai Barat, beralamat di Jl.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai BaratAlamat : Jl. Sendawar I Kompleks Perkantoran Kabupaten KutaiBarat Telp. 0545 41093 Sendawar2 Nama : RUDY WP. MANALU, S.H. ;NIP : 19750517 200112 1 006Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Penegakan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Kutai BaratAlamat : Jl. Sendawar I Kompleks Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp.0545 41093 Sendawar3. Nama : A.

;Jabatan : Advokat dan Konsultan Hukum Tim Advokasi SentawarKabupaten Kutai BaratAlamat = :JI.

(lima ratus tujuh juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah)yang akan diterima Penggugat , akan dipertimbangkan sebagai berikut ;Bahwa karena sumberdana pembayaran ini berasal dari Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah (APBD) Kutai Barat, maka dibutuhkan pula peran serta dariTergugat IV (DPRD Kutai Barat) sebagai institusi yang berperan penting dalammengatur dan menyetujui anggaran daerah bersama dengan Bupati Kutai Barat (TergugatII) maka Majelis hakim berpendapat agar

LEMBAGA ADAT DAYAK BESAR BENTIAN vs BUPATI KUTAI BARAT

Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur 75578,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2014.Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:BUPATI KUTAI BARAT, berkedudukan di Komplek Perkantoran PemerintahKabupaten Kutai Barat SendawarBarong Tongkok, dalam hal ini memberikankuasa kepada :1 BURHAN RANRENG, SH. kewarganegaraan Indonesia, Pengacara danKonsultan Hukum Tim Advokasi Sentawar Kabupaten Kutai Barat,beralamat di JI.

Sendawar 1 Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat,2 ICHLAS HASAN, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, Pengacara danKonsultan Hukum Tim Advokasi Sentawar Kabupaten Kutai Barat,beralamat di Jalan A.

Tergugat telah memutuskan halhal sebagai berikut :PERTAMA :Menyatakan Keputusan yang dikeluarkan Tergugat Nomor : 146.3/ K.837/2013Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi AntaraKecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barattanggal 27 Juni 2013 ;KEDUA :Membatalkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.837/2013 TentangPenetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara KecamatanDamai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat

Sedangkan Kecamatan Bentian Besar pada dasarnya termasuk dalamwilayah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan UndangUndang Nomor 47 Tahun1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabuapten Malinau, KabupatenKutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2000 (LNRI Tahun 2000 Nomor 74,TLNRI Nomor 3962 .

Kabupaten Kutai Timur bandingkanPasal 6 berbunyi Kabupaten Kutai Timur berasal dari sebagian wilayah KabupatenKutai yang terdiri atas wilayah : a.

Pembanding/Tergugat : Bupati Kutai Kartanegara
Terbanding/Penggugat : SUGIARTO

Kutai Kartanegara
2.Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara
3.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara
4.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara
5.Kepala Desa Sungai Meriam Kabupaten Kutai Kartanegara

-Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525/003/A.ptn, tertanggal 29 Mei 2009 Tentang Pencabutan Perpanjangan Ijin Lokasi dengan Nomor SK 127/DPN.K/IL-127/XI-2008 tanggal 17 Nopember 2008 Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Kaman Kepada PT.

Gerbang Meranti Agrobisnis;-Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525.29/011/A.Ptn, tertanggal 07 Agustus 2009, Seluas + 15.800 Hektar, Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit dan Fasilitas Penunjang lainnya di Desa Menamang Kanan dan Menamang Kiri Kecamatan Muara Kaman Kepada PT.

Hamparan Sentosa;-Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525/003/A.ptn, tertanggal 29 Mei 2009 Tentang Pencabutan Perpanjangan Ijin Lokasi dengan Nomor SK 127/DPN.K/IL-127/XI-2008 tanggal 17 Nopember 2008 Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Kaman Kepada PT.

- PT.GERBANG MERANTI AGROBISNIS; - BUPATI KUTAI KARTANEGARA; PT. HAMPARAN SENTOSA.

TENTANG KEGIATAN PENGGUGATBahwa sebagai pemegang ijin lokasi sebagaimana dimaksuddalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor29/DPN.K/IL 29/V 2007, tertanggal 15 Mei 2007 dan SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor i SK127/DPN.K/IL 127/XI 2008 Tanggal 17 November 2008,11Penggugat telah melakukan kegiatan sebagaimana maksud dariijin tersebut;Bahwa bukti = riil dari adanya kegiatan Penggugat adalahadanya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor SK127/DPN.K/IL 127/XI 2008 Tanggal

Hamparan Sentosa;SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/56/SK DISBUNKUKAR/X/2009, tertanggal 30 Oktober 2009, tentang IjinPembukaan Lahan / Land Clearing PT. Hamparan Sentosa;danSK Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai KartanegaraNomor : 503/1340/KPTS Disbun Kukar/XI/2009, tertanggal12 Nopember 2009, tentang Ijin Penggunaan Alat BeratKepada PT.

PertanahanKabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong,Nomor 037/KD.MKN/MK/ITI/2009 PerihalPenyampaian Kronologis Pencabutan Ijin LokasiPerkebunan Sawit PT. GERBANG MERANTIAGRIBISNIS, Tanggal 31 Maret 2009 .( Foto copysesuai dengan aslinya );Be:6. Bukti7. Bukti8. Bukti9. Bukti10. BuktiT6:T7:T8:T9:T 10Foto Copy Telaahan Staf Ditujukan Kepada BapakBupati Kutai Kartanegara Dari Dinas PerkebunanKabupaten Kutai Kartanegara PerihalPerkembangan Kegiatan Pembangunan PerkebunanKelapa Sawit PT.

(Foto Copy);Foto Copy Surat dari Kecamatan Muara KamanDesa Menamang Kiri Yang ditujukan Kepada bapakBupati Kutai Kartanegara Cq. Dinas Perkebunan56Kabupaten Kutai Kartanegara Jl. Muso bin Salimdi Tenggarong Nomor 140/07/KD MKR/VI/2009Perihal mohon Pencabutan terhadap Ijin UsahaBudidaya Perkebunan dan Ijin Pembukaan Lahanatas nama PT. GERBANG MERANTI AGRIBISNIS,tanggal 19 Juni 2009. ( Foto Copy );18.

Hamparan Sentosa (bukti T.II. 2); Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/56/SKDISBUN KUKAR/X/2009, luas 15.800 Ha, tanggal 30 Oktober2009 Tentang Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing PT.Hamparan Sentosa (bukti T.II. 3)3 eee eee eeeSurat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai KartanegaraNomor : 503/1340/KPTS Disbun Kukar/XI/2009 tanggal 12Nopember 2009 Tentang Penggunaan Ijin Alat Berat KepadaPT.

BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA VS JODOHAR PURBA, Amd. Kep.,

PUTUSANNomor 3275 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,dalam hal ini memberi kuasa kepada Purnomo, S.H., dankawankawan, Para Penerima Kuasa Khusus, beralamat diKantor Bupati, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1,Tenggarong, berdasarkan Surat

Rizal Ramber, SH., dan kawankawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Ahmad MuksinNomor 24, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasakhusus tanggal 29 April 2019;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 17 dari 6 Hal. Put.

Nomor 3275 K/Pdt/2019Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2019,Mahkamah Agung berpendapat putusan Judex Facti/Pengadilan TinggiSamarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Termohon Kasasi masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Unit Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara/Pemohon Kasasi, sehinggaperbuatan Pemohon Kasasi menolak memberikan hakhak keuanganTermohon Kasasi sebagai PNS sejak Oktober 2014 adalah tanpa alasan sahkarena itu merupakan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUPATIKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, tersebut:2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Syamsul Maarif, S.H., LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H.

Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ.KEPOLISIAN RESOR KUTAI KARTANEGARA CQ. PENYIDIK POLRES KUTAI KARTANEGARA