KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR cq KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA cq KEPOLISIAN SEKTOR KUALA SAMBOJA KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA VS M. MAKHRONI, dk.

, S.Ik., S.H., Kepala KepolisianResor Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberi kuasa kepadaKombes Pol.

Sutrisno, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat,berkantor di Jalan Delima Dalam Blok C RT.53 Nomor 15, KotaSamarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2015;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;DanKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq KANTOR PERTANAHANKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di JalanA.

Menghukum Tergugat dan siapapun daninstitusi manapun yangmemperoleh hak atas tanah milik Penggugat yang terletak dahulu di RT.IVKelurahan Samboja Kuala, Kecamatan Samboja, sekarang menjadi RT.XKuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegarasebagian dari tanah milik Penggugat dengan panjang 155 m lebar 125 mluas seluruhnya 19.375 m?

Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yangterletak di Jalan Raya BalikpapanHandil Il RT.X, Kelurahan KualaSamboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara denganpanjang ukuran 125 (seratus dua puluh lima) meter dan lebar 155 (seratuslima puluh lima) meter, dengan batasbatasnya sebelah Timur: H. Tamin,sebelan Selatan: Polsubsektor Kuala Samboja (eks.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPOLISIANREPUBLIK INDONESIA cq KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTANTIMUR cq KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KUTAI KERTANEGARAcq KEPOLISIAN SEKTOR KUALA SAMBOJA, KECAMATAN SAMBOJA,KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA tersebut:2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);Halaman 18 dari 19 hal. Put.

KUTAI ENERGI Diwakili Oleh : PT. KUTAI ENERGI
Terbanding/Tergugat II : HAMID AWALUDDIN

BUPATI KUTAI TIMUR;2. PT. NUSANTARA WAHAU COAL;

M.Si ;Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian HukumSekretariat Kabupaten Kutai Timur ; 4 NORA RAMADANT, S.H., MH ;Hal 3 dari 20 hal. Put.

No. 110 /B / 2011 / PT.TUN.JKTpermohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor: 540.1/K.444/HK/V/2010 tertanggal 4 Mei 2010 tentang pencabutanKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/119/HK/III/2009 tentangIzin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.

NusantaraWahau Coal (incasu Tergugat II Intervensi) seluas 14.890 Ha yang terletak diKecamatan Busang, Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur yangditerbitkan pada tanggal 17 Juli 2008 (vide bukti T Il. Intv2) sertaberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1/K.148/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) EksplorasiTahap I kepada PT.

Timur yang ditujukan kepada Sekretaris DaerahKabupaten Kutai Timur perihal Telaahan Staf Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan(IUP) PT.

Pencabutan KeputusanBupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/119/HK/III/2009, tentang Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.

HASTOMULYO ADIPRIMA
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM Cq. PPK
2.PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PERKERJAAN UMUM

ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si; ALFIAN ASWAD; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR.

Pembanding/Penggugat : SUNARTO
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. Bupati Kutai Kartanegara
Terbanding/Tergugat II : DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Terbanding/Tergugat III : PUSKESMAS SUNGAI MERIAM KECAMATAN ANGGANA
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Terbanding/Tergugat V : KANTOR KECAMATAN ANGGANA
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR DESA SUNGAI MARIAM KEC. ANGGANA

Loa lpuh, Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3Agustus 2020.MELAWAN:1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARAcq BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukandi Jin. Wolter Monginsidi, Kel. Timbau, Kec.Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara; sebagaiTERBANDING I semula TERGUGAT IKONVENSI/TURUT TERGUGAT REKONVENSI,yang dalam perkara ini telah memberikan kuasakepada: PURNOMO, SH. MH; HARMAN, SH.

M.Kn;ALFINCE YOEL LUFUNG, SH.MH; semuanyaberkedudukan hukum (domosili) di KantorPemerintah Kutai Kartanegara Jalan WolterMonginsidi No. 1 Tenggarong, berdasarkan SuratHalaman 1 dari 67 Putusan Nomor 151/PDT/2020/PT SMRKuasa Khusus Nomor B754/HK/BANKUM/065.16/01/2020, tertanggal 28 Januari 2020..2. DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,Berkedududkan di JI.

Cut Nyak Dien No. 33 Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara; sebagaiTERBANDING ll semula TERGUGAT IlKONVENSI/TURUT TERGUGAT II REKONVENSI;yang dalam perkara ini telanhmemberikan kuasakepada: Purnomo, SH. Harman, SH. M.Kn. Suratno, SH. Budi Heryudhi, SH. M.Kn dan Alfince Yoel Lufung, SH. MH.Berkedudukan hukum (domisili) di Kantor PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara JI.

(dahulu);Bahwa jelas seperti apa yang terurai pada Jawaban poin 4 diatasbahwa perolehan atas lahan obyek sengketa adalah berasal dari hasilPembebasan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai (dahulu)sekarang Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat itu Pembebasannyabersamaan dengan Lokasi Kantor Camat dan Lokasi Kantor Koramilpada tahun 1972.

Bahwa Puskesmas Sungai Meriam Kecamatan Angganamerupakan asset daerah yang tercatat pada daftar asset DinasKesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.Bahwa dengan merujuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36tahun 2013 tentang Penyelenggaranan Administrasi PenguasaanTanah atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara di BAB Ketentuan Umum angka 29 dan Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2)dijelaskan :Angka 29 : batal demi Hukum adalah Keputusan SKPToleh Pejabat Pemerintah yang tidak memilikikekuatan Hukum

SURYA HARAPAN BARU, diwakili oleh HENDRY WIDJAJA
Terbanding/Tergugat I : Bupati Kutai Kartanegara
Terbanding/Tergugat II : KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi,Timbau, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, PropinsiKalimantan Timur, memberi kuasa khusus kepada :Hal 1 dari 10 hal Put No.330/B/2019/PT.TUN.JKT1. PURNOMO, S.H.;2. HARMAN, S.H.,M.Kn.;3. SURATNO, S.H.;4. BUDI HERYUDHI, S.H.,M.Kn;5. ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H.,M.H.;Dalam hal ini seluruhnya berkedudukan hukum (domisili) di kantorPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara JI.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU (DPMPTSP) d/h BADAN PELAYANAN PERIZINANTERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan diKomplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung B Lantai 1Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur, memberi kuasa khusus kepada :1. PURNOMO, S.H.;2. HARMAN, S.H.,M.Kn.;3. SURATNO, S.H.;4. BUDI HERYUDHI, S.H.,M.Kn.;5. ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H.

,M.H;Dalam hal ini seluruhnya berkedudukan hukum (domisili) di kantorPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara JI. Wolter Monginsidi No.01 Tenggarong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor1430/387/IV/BID/II.1/DPMPTSP, tertanggal 19 April 2019,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Telah membaca:Hal 2 dari 10 hal Put No.330/B/2019/PT.TUN.JKT1.

Tritunggal Sentra Buana, dengan lokasidi Desa Saliki dan Kutai Lama Kecamatan Muara Badak dan Anggana KabupatenKutai Kartanegara Propinsi Kalimanatan Timur seluas + 1.020 ha (vide bukti P1)Obyek sengketa tersebut menurut Penggugat/Pembanding tumpang tindihdengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/113/Kp.Er/DPEIV/IX/2006tanggal 13 September 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi(KW.KTN 2006 113 Er) terletak di Kecamatan Anggana, Kabupaten KutaiKartanegara, Propinsi Kalimantan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA;2. PT. BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA;

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan WolterMongonsidi Nomor : 1, Tenggarong, Kabupaten KutaiKartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Arief Anwar, S.H., M.Si.,Jabatan Kepala Bagian Hukum SekretariatKabupaten Kutai Kartanegara ; 2. Hj. ASnani, S.H., M.H..,Jabatan Kepala Sub. Bagian Bantuan HukumSetkab. Kutai Kartanegara ; 3. Deddy Wahyudi, S.H.,Jabatan Staf Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetkab. Kutai Kartanegara ; 4. A. Faisal Nuralam, S.H.

Kutai Kartanegara ; 5. Suratno, S.H.,Jabatan Staf Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetkab. Kutai Kartanegara ; 6. Arjunawan, S.H., Advokat / Pengacara ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor : 1Tengarong, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180.178/HKBankum/VII/2011, tanggal 30Juni 2011, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /TERBANDINGS =

Penggugat:
EDI SANTOSO
Tergugat:
HENDRY IRAWAN
Turut Tergugat:
1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara

Penggugat:
PT Alfa Energi Investama, Tbk
Tergugat:
PT Kutai Refinery Nusantara

BUPATI KUTAI TIMUR., 2. PT. NUSANTARA WAHAU COAL;

BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 01,Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur,Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 Hamzah Dahlan, SH.,pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum,beralamat kantor di JalanJenderal Sudirman,Komplek BandarBalikpapan, Blok G No. 7,Halaman dari 18 halaman. Putusan Nomor 137 PK/TUN/2012II.Balikpapan, ProvinsiKalimantan Timur;2 Nora Ramadani, SH., MH.

,pekerjaan Pegawai NegeriSipil Daerah KabupatenKutai Timur, jabatan Plt.Kepala Bagian HukumSekretariat DaerahKabupaten Kutai Timur ;Kesemuanya menggunakan alamat di Kantor Bupati/Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Timur, Jalan Soekarno Hatta No. 01, Kawasan PerkantoranBukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/05/S.Kuasa/HK/IX/ 2012 Tanggal24 September 2012;PT.

Mengenai Objek SengketaBahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 540.1/K.444/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang pencabutanKeputusan Bupati Kutai Timur, Nomor : 188.4.45/119/ HK/II/2009, tentang IzinUsaha Pertambangan (IUP) eksploitasi kepada PT. Ridlatama Trade Powerindo,seluas 5.386 HA yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur;II. Mengenai Dasar Dan Alasan Gugatan1.

Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;Bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan UndangUndang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehingga terbitlah SuratKeputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/119/ HK/2009 tanggal 27 Maret10.Il,12.2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Ha yang terletak di KecamatanBusang, Kabupaten Kutai Timur;Bahwa oleh sebab itu bukti seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugatakan dibuktikan

Dimana tindakanTermohon PK I/dahulu Tergugat tersebut juga bertentangan dengan SuratKapolres Kutai Timur No.

Pemohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Termohon:
Hj. NORHANI

29222 nn nnn n nn nnn nnn nnn nen en n=KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Jenderal AhmadYani Nomor 22, Kelurahan Melayu, KecamatanTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur, dengan ini memberi kuasa kepada:1. RESDY ANGGI YUNIARTI, S.E;2. DEDY SETYO IRAWAN, S.TR.;3.

DIAUMA DENGGANNI YUGIA, S.H;Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahankabupaten Kutai Kartanegara, Jalan Ahmad Yani Nomor:22, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 127/Sku64.02.MP.02.02/II/2020,tertanggal 24 FebruariaSelanjutnya disebut sebagai PEMOHON;MELAWANHalaman 1 Putusan Nomor : 9/G/KI/2020/PTUN.SMDHj.

NORHANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, beralamat RT.005, Desa Kampung Lama,Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikankuasa kepada : HERMON YARI KADAMA, S.H.

,Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum,Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan GerbangDayaku, RT.08/02, Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan,Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2020;Selanjutnya disebut sebagal TERMOHON;Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor : 9/PENMH/2020/PTUN.SMD tanggal 30 Maret2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa

Bukan kah Kepala BadanPertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai PemohonKeberatan adalah suatu jabatan Badan Publik, yang harusmenjunjung prinsif keterbukaan, transparansi, serta prosedurkerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayananmasyarakat. Bahwa sehubungan dengan informasi yang menjadisengketa ini adalah merupakan informasi mengenaidokumen/warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan no. 02 tahun2006 An. PT. PLKK dimana secara tidak langsung PT.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 2. PT. TRI AGATONA;

., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Gunung Belah Nomor6, RT.XXXV, Loa Ipuh Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, danberkantor Cabang di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman,Kabupaten Kutai Kartanegara, Jabatan Direktur PT. Tri Agatona, dalam halini memberi kuasa kepada : Dr. SF.

KTN 2007.135 Er)tertanggal 13 September 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasiyang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, PropinsiKalimantan Timur seluas 1.585 Ha (seribu lima ratus delapan puluh lima hektar) atasnama PT. Tri Agatona ("Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/135/2007");2.

Umum Daerah(Perda Kutai Nomor : 2/2001)".

Contoh paling konkret adalahketika Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 503/06/2005 (vide bukti P5), yang kemudian ditindaklanjutidengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/13/2006 (videbukti P 6), Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/45/2007(vide bukti P 7), dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :503/65/2008 = (vide bukti P8), mengenai pembukaan lahan merupakanperwujudan langkahlangkah keteraturan, keserasian, dan keseimbangandalam pengurusan

di TenggarongKadisbun Kabupaten Kutai Kartanegara di TenggarongKadistamben Kabupaten Kutai Kartanegara di TenggarongKa Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara di TenggarongKa Kantor Badan Pertanahan Kab.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA;II. CV. DWI KARYA PRATAMA;

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jin. Woltermonginsidi Nomor01 Tenggarong, Kalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:1.NamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIP: ARIEF ANWAR, SH., M.Sl.222220=: 197207272000031008. 2220+: Kepala Bagian Hukum Sekretariat KabupatenKutai Kartanegara.: HJ: ASNANI, SH:MHpsssssseeenecenssrencenncennnesne* 11959101 01988092004.

Pemohon:
1.IBAT
2.ISPIANUR
Termohon:
BUPATI KUTAI TIMUR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cqKEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR cqKEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA cq KEPOLISIAN SEKTOR KUALASAMBOJA KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA VS M. MAKHRONI DK

Pemohon:
RUDY SISWANDIE Alias RUDI KUTAI Bin SARIFUDDIN
Termohon:
Polresta Samarinda

Namalengkap~ : RUDY SISWANDIEAlias RUDI KUTAI BinSARIFUDDIN2. Tempat lahir : Samarinda3: Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 3 April1975A. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempattinggal : Jalan AW. Syahranie VillaTamara Blok Andalusia KK2/8A Samarinda7. Agama : Islam8.

RUDI KUTAI Bin SARIFUDDIN,selanjutnya diberi tanda P1;2. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Kota SamarindaNo. SprinKap/ 32/ Il/ 2019 tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya diberitanda P2;3. Fotokopi Surat Kepolisian Resor Kota Samarinda No. B/31.a/II/2019tanggal 12 Februari 2019 Perihal Pemberitahuan Penahanan TersangkaRUDY SISWANDIE Als. RUDI KUTAI Bin Sarifuddin, selanjutnya diberitanda P3;4.

RUDI KUTAI Bin SARIFUDDIN,selanjutnya diberi tanda P6;7. Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda No.368/Pid.B/2019/PN Smr tanggal 11 April 2019, selanjutnya diberi tanda P7;Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Smr8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 6472030304750003 atas namaRudy Siswandie, selanjutnya diberi tanda P8;9.

Fotokopi Permintaan perpanjangan Penahanan Tsk RUDYSISWANDIE Als RUDI KUTAI Bin SARIFUDDIN Nomor : B/31.b/IV/2019,tanggal 10 April 2019, dengan lampiran Penetapan PerpanjanganPenahanan Nomor : 368/Pid.B/2019/PN.Smr, tanggal 11 April 2019 danPemberitahuan Perpanjangan Penahanan Tersangka RUDY SISWANDIEAls RUDI KUTAI Bin SARIFUDDIN, selanjutnya diberi tanda T15;16.

B/31/III/2019tanggal 4 Maret 2019 perihal Pemberitahuan Perpanjangan PenahananTersangka Rudy Siswandie Als Rudi Kutai Bin Sarifuddin maka telah dilakukanpenyampaian pemberitahuan perpanjangan penahanan pada tanggal 4 Maret2019 kepada keluarga Pemohon yaitu Siti Halimatu Sadiah.

Pemohon:
SUBAGYO
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ.KEPOLISIAN RESOR KUTAI KARTANEGARA

Penggugat:
PDT.Dr.SAMUEL KUSUMA,MTh
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

PENGGUGAT ;.MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN' KUTAI TIMUR,berkedudukan di JI. Diknas, Tlk.

Lingga, Sangatta Utara,Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683 ;Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :1.Hdusen, S.H., Jabatan Kepala Seksi PenataanPertanahan pada kantor Pertanahan Kabupaten KutaTimur.2.Subagya, S.Si., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian danPenanganan sengketa pada Pertanahan pada kantorPertanahan Kabupaten Kutai Timur.3.Indah Sri Budiati, S.H., Jabatan Penata Pertanahanpada kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia memilin alamatpada

Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur beralamatdi Jalan Diknas Kawasan Perkantoran Bukit PelangiSangatta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/K.K/64.08/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 ;Selanjutnya disebut sebagai ...............

M E N G A D I L I,

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur yaitu Tidak Melaksanakan Penyerahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7125/Kel.

Penggugat:
GEREJA BETHANY INDONESIA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN' KUTAI TIMUR,berkedudukan di Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, JalanDiknas, Kelurahan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 12/K.K/64.08.XI, tanggal 14 September 2021, telah memberikankuasa kepada ;1.Subagya, S.SI., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian danPenanganan Sengketa ;2.Husen, S.H., Jabatan Kepala Seksi PenataanPertanahan dan Pemberdayaan ;3.Indah Sri Budiati, S.H., Jabatan Penata PertanahanPertama

Apt Pranoto RT 35 No 99A Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur ;b.Menetapkan bahwa Gereja tersebut di atas berada di bawahpembinaan Majelis Pekerja Sinode Gereja Bethany Indonesiadengan Gambala Jemaat Pat. Ir.

Kutai Timur agartidak diserahkan kepada siapapun juga kecuali kepada KetuaSinode (Pdt. Samuel Kusuma) atau Gereja Bethany Balikpapan ;7.Bahwa Surat tersebut pada poin 8 telah disampaikan oleh Penggugatkepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timursebagai mewakili Gereja Bethany Indonesia dikarenakan bahwasejak tanggal, 7 Juli 2020, Pdt. Ir.

Timur dalam melaksanakantugasnya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apabila adapermohonan peralihnan hak dan/atau pendaftaran hak yang terdaftar,Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur telan menjalankannyasesuai dengan prosedur dengan syaratsyarat yang sesuai denganketentuan peraturan yang berlaku sehingga permohonan tersebut bisadikabulkan ;3.Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dalam penerbitanobjek perkara, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 7125/Sangatta Utaraseluas 1.738 M

Gereja BethanyIndonesia yang berupa Sertipikat Hak Atas Tanah yang masihberada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur agar tidakdiserahkan kepada siapapun juga kecuali kepada : Ketua Sinode(Pdt.