Ditemukan 4900 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : cacat caca carai camat cagar cacan cacah cacak cacam cacau
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-10-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 36/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 6 Oktober 2011 — ARROYAN (TERDAKWA 1) ; JEFFRY ARSAND, S.Sos (TERDAKWA 2) ; SUPERIYO HANDAYANI, SE (TERDAKWA 3)
125 — 22
  • JEFFRY ARSAND serta Terdakwa 3.SUPERIYO HANDAYANI, untuk memperoleh dan mendapatkan bantuanBLMP RR Susulan di Desa Jambu Kidul, telah dilakukan melaui prosedureyang tidak benar, atau menyimpang dari aturan yang sebenarnya, sehingga 901 proses pengajuannya mengandung adanya cacadcacad prosedural, yangmerupakan cacad yuridis, hal itu antara lain disebabkan karena :Bahwa Proposal untuk mendapat bantuan BLMP RR Susulan, berupa ProposalPembangunan Rumah dari 13 KSMP seDesa Jambu Kidul, maupun DokumenPencairan
    klarifikasi olehkonsultan didampingi PU Kabupaten, PJOK dan Tim BPKP kepada 902 masyarakat penerima bantuan, dari 168 rumah hanya 46 rumah yang berhakdan layak untuk mendapatkan BLMP RR Susulan, sedangkan yang lainnyaterdapat 122 rumah yang menurut pedoman teknis Bantuan RehabilitasiRekonstruksi Rumah Pasca Gempa Provinsi Jawa Tengah, tidak berhakmendapat bantuan, karena rumah hanya mengalami rusak ringan, yangkarenanya tidak berhak untuk memperoleh bantuan dana BLMP RRSusulan, dengan demikian terdapat cacad
    SUPERIYOHANDAYANI, dan anggota fasrum lainnya membuat dokumen yangisinya seolaholah KSMP itu dibentuk oleh dan atas rembug denganmasyarakat, dengan demikian terdapat cacad yuridis dalam pembentukanKSMP, atau subjek penerima bantuan program BLMP RR Susulan ;Bahwa pengurus bersama anggota KSMP juga tidak pernah membuatDokumen Pencairan Dana BLM KSM Perumahan Tahap I dan Tahap II,tetapi hanya tanda tangan saja dalam Blanko, Berita Acara PenetapanPenerima BLMP, Berita Acara Penetapan Kepengurusan KSMP
    kontrak kerja mereka, dan untukmenyelesaikan usulan itu mereka sudah tidak menerima gaji lagi, sehingga daridana bantuan kelima (5) orang nama fiktif itulah, yang akan digunakan sebagaihonor atau gaji mereka ; Bahwa dari Faktafakta antara lain sebagaimana diuraikan diatas, fakta manamemperlihatkan adanya ketidak sempurnaan dalam proses pengusulan permohonanbantuan BLMP RR Susulan dari Desa Jambu Kidul yang diusulkan oleh KepalaDesa Jambu Kidul WIYANTI, karena meskipun prosedur permohanannyamengandung Cacad
    Prosedural, Cacad Yuridis dan bersifat Fiktif serta Manipulatif,yang secara yuridis tidak dibenarkan, dan karenanya tidak dapat dijadikan dasaruntuk memperoleh dana bantuan BLMP RR Susulan tersebut, namun ternyatadana bantuan tetap cair, yang disebabkan adanya Dokumen Formal untukmemperoleh bantuan dana BLMP RR Susulan, yaitu Proposal PembangunanRumah, maupun Dokumen Pencairan Dana BLM KSM Perumahan Tahap I, dan I,dari 13 KSMP Desa Jambu Kidul, yang dibuat secara melanggar hukum olehFasrum yaitu
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 24/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
1.PURNAMAWATI BINTI H. A MASTURO
2.EDI PURWANTO, S.H BIN H.A. MASTURO
3.SELAMAT RIADI BIN H.A. MASTURO
4.SRI MULIAWATI BINTI H.A. MASTURO
5.Hj. SRI WAHYUN S.Pd BINTI H.A. MASTURO
6.NURHIDAYATI BINTI H.A. MASTURO
7.MARTI SUPRIHATINI AMK BINTI H.A. MASTURO
8.SITI ROHANA BINTI JUFRI
9.MASHANAFI ADHA BIN H.A. MASTURO
10.Edi Purwanto Bin H.A Masturo
11.Marti Suprihatini Binti H.A Masturo
12.Siti Rohana Binti Jufri bertinda untuk diri sendiri dan anak kandung di bawah umur bernama Mashanafi Adha Bin H.A Masturo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
PT PARINDO KARYA PRIMA dalam hal ini diwakili oleh SYAHRIL M
311 — 153
  • Nasional (PermenAgraria/Kepala BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yangdimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak ataupihakpihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10/7 Peraturan Meteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang TataCara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan,menyatakan: Cacad
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 8 Juni 2015 — - DR. H. MAHRIP, SE.MM.
116 — 49
  • ,MM yang diajukanke persidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak cacad jiwanyaatau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan orang yang berusia dibawah 16 tahun, tidak berada di bawah pengaruh daya paksa, tidak karenamelakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketikaitu dan Terdakwa tidak karena melakukan tindak pidana karena ketentuanperaturan perundangundangan;Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapatberkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 06-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 1-K/PM.I-02/AD/I/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — - Terdakwa-I Suhemi, Koptu NRP 31950342140474 - Terdakwa-II Indriya Lesmana, Pratu NRP 31140042071195,
387 — 131
  • yangmemenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalamhal ini termasuk pula anggota angkatan perang(anggota Tentara Nasional Indonesia).Bahwa untuk dapat menjatunkan hukuman (pidana)kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslahmampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu.Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyekhukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklahdiliputi oleh keadaankeadaan sebagaimana diaturdalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-11-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
Hj. JUBAIDAH, S.Pd, M.Si
141 — 70
  • M.Si yang diajukanke persidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak cacad jiwanyaatau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan orang yang berusia di bawah16 tahun dan tidak berada di bawah pengaruh daya paksa;Menimbang, bahwa selama proses. persidangan TerdakwaHj.JUBAIDAH, S.Pd.
Pengadilan PN MALILI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-08-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MALILI Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mll
Tanggal 2 Agustus 2018 — IBRAHIM dkk lawan antara PTPN XIV dk
147 — 67
  • jelasbahwa dasar hukum atau alas hak Tergugat membuka Lahan PerkebunanKelapa Sawit yaitu SK Bupati KDH TK Il Luwu No. 552 Tahun 1994 tanggal26 Oktober 1994, lebih dahulu terbit dan secara hukum dipandang sah.Sedangkan SK Pencadangan ilokasi s Transmigrasi No. 348/IRekomendasi/XI/BAP/94 tanggal 29 Desember 1994 yang terbit dua bulankemudian terhadap lokasi yang sudah sudah ada peruntukkannya berdasarkanSK Bupati KDH TK Il Luwu tersebut, maka secara hukum SK PencadanganLokasi Transmigrasi dianggap cacad
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Pertanahan
Register : 08-12-2014 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 04-09-2016
Putusan PTUN KENDARI Nomor 33/G/2015/PTUN.KDI
Tanggal 31 Mei 2016 — 1. Widodo, Dkk. (Para P), 2. Koniman, Dkk. (Para P Intv) Vs 1. Bupati Konawe Selatan (T), 2. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (T II Intv 1), 3. Adnan, Dkk. (Para T II Intv 2), 3. Achmad Malaka (T II Intv 3)
147 — 104
  • mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II KendariNomor : 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang ditandatanganioleh Andri Djufri,SH. yang kemudian dijadikan dasar saudara Ilham untuk mengakui sebagai tanahnya, hal tersebut adalah cacat yuridis;Dan akibat dari point 5, 6, 7, 8, 9 & 10 tersebut di atas, maka perlu adanyapengawasan agar tercipta justifikasi hukum yang jelas karena bila tidak suatu saatSurat Keputusan Tergugata quo nanti dapat dijadikan alas hak tanah perseoranganyang cacad
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 27-03-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 17/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
SUBHAN ISMAIL
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Intervensi:
PT. DINAMIKA GRAHA SARANA DIWAKILI OLEH Drs. DJUNAIDI NUR
152 — 76
  • Pangkalan LampamKabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 21 Maret2017 adalah berdasarkan alasan dan pertimbangan yang cukup dan telahdilakukan secara cermat, Ssesuai dengan ketentuan perundangundang yangberlaku Bahwa dari fakta dan bukti yang telah diuraikan di muka, dapat disimpulkanbahwa surat keputusan Tergugat/Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir secara prosedure /formal dan secara materiel / substansial tidak mengandung cacad
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
148 — 282
  • Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor :1984/1992 tanggal 16061992 adalah tidak diakui, cacad hukum dantidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa Legalitas Penggugat maupun Ignatius Trinura Indarto yangmendalilkan dirinya Direktur Utama mewakili Badan Hukum PT. Belunkutsepanjang mengenai Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/ Belongkutatas nama PT.
    Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor :1984/1992 tanggal 16061992 adalah cacad hukum, melakukanpelanggaran hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka jelasterbukti Ignatius Trinura Indarto adalah subjek hukum yang tidakmempunyai kekuatan hukum dan atau tidak mempunyai wewenang yangsah (Legal Standing/error in persona standi injudicio) dan tidak dapatberkualitas sebagai Penggugat mewakili Badan Hukum PT.
    Belunkuttanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992tanggal 16061992, maka sudah sepantasnya untuk MenyatakanSertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belongkut atas nama PT.Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor :1984/1992 tanggal 16061992 adalah cacad hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum;Berdasarkan seluruh dalildalil, alasanalasan/dasardasar hukum faktafakta hukum dan uraianuraian tersebut di atas, maka mohon kepadaHalaman 523 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-03-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 160 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 23 Maret 2016 — Drs. AGOES SOERANTO (TERDAKWA)
86 — 30
  • Copy proposal Pembangunan Balai Pertemuan Serbaguna Korps Cacad Veteran Republik Indonesa (KCVRI) Jendral Sudirman Purwokerto berikut disposisi tertulis bantu.8. Copy Legalisir Nota Dinas Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah Nomor : 102/Kesos PB/K/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 sebanyak 60 proposal senilai Rp. 267.000.000,-.9.
    689/Kesos&PB/K/X/2011 Perihal Pengajuan Kembali Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.150. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 04 November 2011 nomor: BS 682/Kesos&PB/K/XI/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011 Kepada Panitia Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Serbaguna Korps Cacad
    Pid.SusTPK/2015/PN.Smg150.151.152.153.154.Pengajuan Kembali Konsep Surat Keputusan Gubernur JawaTengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial SetdaProvinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda ProvinsiJawa Tengah tanggal 04 November 2011 nomor: BS682/Kesos&PB/K/XV/2011 Perihal Pengajuan Konsep SuratKeputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011 Kepada Panitia Pembangunan Gedung BalaiPertemuan Serbaguna Korps Cacad
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-08-2008 — Upload : 21-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445PK/PDT/2007
Tanggal 19 Agustus 2008 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY ; MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, dkk. ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ; THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, dkk.
506 — 995 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 445 PK/Pdt/2007"Kreditur", maka Bank America National Trust Company (Tergugat ) bersamadengan Tergugat Il sampai dengan Tergugat V telah melakukan perbuatanmelanggar hukum dengan membuat perjanjian yang cacad hukum yaituPerjanjian /ndenture tanggal 29 Juni 1994 (Vide Bukti P2, Bukti P3 dan BuktiP4) dan Collateral Agency Agreement tanggal 29 Juni 1994 (Bukti P14), yangmana di dalamnya dikondisikan seolaholah Tergugat sampai dengan TergugatV adalah kreditur;Perbuatan melanggar hukum dan penyelundupan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009
Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
355 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nilai benda yang menjudi objek Jaminan Fidusia.DENGAN DEMIKIAN TERBUKTI SECARA JELAS BAHWAAKTA FIDUSIA DAN SERTIFIKAT FIDUSIA TERSEBUT DIATAS ADALAH MELANGGAR UNDANGUNDANG NOMOR42 TAHUN 1999, DAN KONSEKUENSINYA ADALAH AKTAFIDUSIA TERSEBUT CACAD HUKUM.4.9.5.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-04-2013 — Putus : 19-08-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 9/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 19 Agustus 2013 — - NUNUNG NURHAYATI
62 — 76
  • .* Terdakwa adalah orangpribadi (orang perorangan) yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa tersebut diatas,dan terdakwa tidak cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit (pasal 44KUHPidana), terdakwa bukan orang yang berusia di bawah 16 tahun (pasal 45KUHPidana), tidak berada di bawah pengaruh daya paksa (pasal 47 KUHPidana), terdakwa (pasal 49 KUHPidana), dan terdakwa tidak karena melakukan tindak pidanakarenaketentuan peraturan perundangundangan (pasal 50 KUHPidana); Menimbang
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 18-09-2013 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 19 /Pdt.G/2013/PN-TB
Tanggal 29 Oktober 2014 — Perdata : Penggugat : 1.Drs.H. HAMONANGAN SIAHAAN Tergugat : 1. PT.INTI PALM SUMATERA 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Qq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Qq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Qq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA. 4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Qq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Qq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA Qq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN 5.PT. KRISTAL KENCANA ABADI 6. YUSNAH KOSIM, SH
97 — 28
  • Dengandemikian, Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 No. 51/HGU/PBNRV/2010 atas nama Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yangHalaman 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PNTBditerbitkan Tergugat ll cacad menurut hukum, dan oleh karena ituberalasan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadapObjek Perkara;34.Bahwa berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 21Desa Sei Paham dan Perbangunan penerbitan tertanggal 24 November2010
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 2/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - JUANDI SETIAWAN
153 — 558
  • ;Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas ternyata terdakwa JUANDISETIAWAN bukanlah orang yang onbevoegd (inhabil, niet bevoegd, niet gerechtigd)tiada hak, tak berhak, tak wenang dan bukan pula orang yang onbekwaam, tak pandai,tak cakap, tak ulung, tak mampu, tiada hak mutlak (of: sama sekali) (akan);Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas terdakwa adalahorang pribadi (orang perorangan) yang identitasnya sama dengan identitas terdakwatersebut di atas, dan terdakwa tidak cacad
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Umum Penghinaan
Register : 25-03-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN BAUBAU Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Bau
Tanggal 16 September 2015 — - ARYO DWI PUTRANTO
112 — 34
  • ., yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secaralengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, suratdakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yangberada dalam keadaan sehat, tidak cacad mental sehingga dapat menjawab denganbaik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan,sehingga dapat dan mampu dipertangungjawabkan secara hukum; Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur ~~ BarangSiapa telah terpenuhi
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

221 — 58
  • Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat UkurNomor : 1984/1992 tanggal 16061992 adalah tidak diakui, cacad hukum dantidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa Legalitas Penggugat maupun Ignatius Trinura Indarto yang mendalilkandirinya Direktur Utama mewakili Badan Hukum PT.
    Belunkut sepanjangmengenai Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/ Belongkut atas nama PT.Belunkut tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal16061992 adalah cacad hukum, melakukan pelanggaran hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum, maka jelas terbukti Ignatius Trinura Indartoadalah subjek hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidakmempunyai wewenang yang sah (Legal Standing/error in persona standiinjudicio) dan tidak dapat berkualitas sebagai Penggugat mewakili BadanHalamanPutusan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
142 — 92
  • Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 478 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 478 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 478 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 478 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 478 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsPenggugat penerbitan SHM No.10174 tersebut didasarkan atas perbuatanmelawan hukum (Onrechtmatige Overheids Daad), tidak sesuai dengan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance), cacad
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
458 — 2300
  • Badan Pimpinan Daerah Korps Cacad Veteran RI Sumsel JIn.Rajawali No.22 Kel.9 llir Kec. llir No.01/UM/KCV.RI/XI/2013 LPJTimur Il Palembang Tgl.3 Nopember 2013 Fotocopy5: Gerakan PramukaKwartir Daerah Sumsel JIn. Aerobik No.1294 POM IX Kampus Palembang No.188/05ATgl.4 Juli 2013No.308/05ATgl.10 Oktober 20136.
    Badan Pimpinan Daerah Korps Cacad Veteran RI Sumsel JIn.Rajawali No.22 Kel.9 llir Kec. llir No.01/UM/KCV.RI/XI/2013 LPJTimur Il Palembang Tgl.3 Nopember 2013 Fotocopy5. Gerakan PramukaKwartir Daerah Sumsel JIn. Aerobik No.1294 POM IX Kampus Palembang No.188/05ATgl.4 Juli 2013No.308/05ATgl.10 Oktober 20136. Palang Merah Indonesia Prop.Sumsel JIn.Kartini No.8 Palembang No.118/Keu/PMI.SS/XI1/2013Tgl.1 Nopember 20137.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
198 — 68
  • formil yang dimuatdalam UndangUndang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepadaNegara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;wonnnnnnn= Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :wonnennnn= Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnyabahwa pengesahan RKTRKT yang dilakukan terdakwa mendasari pada IUPHHKHT yang mengandung cacad