tidak dapatdiyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding.Dengan demikian, koreksi Terbanding atas nilai pabean tetap dipertahankan, dan menetapkannilai pabean atas impor barang berupa 47 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB menjadi sebesartotal CIF IDR432.040.747,52 sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP6119/KPU.01/2012tanggal 07 November 2012;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING

Pajak MajelisIX Harsinom Selasa, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapat atas pemeriksaan materisengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagai berikut:bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keputusan Terbanding, surat banding PemohonBanding, Surat Uraian Banding, Penjelasan Tertulis pengganti Surat Bantahan, penjelasanTerbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, dan buktibukti yang ada sertapengetahuan Hakim dalam peraturan perundangundangan yang terkait dalam sengketa ini,Hakim Dissenting

2013 tanggal 05 Juni 2013 sebesarRp2.203.346.000,00 (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)penetapan kembali oleh Direktur Jenderal atas hasil pelaksaan audit kepabeanan Laporan HasilAudit (LHA) Nomor: LHA20/WBC.07/2013 tanggal 03 Juni 2013 (PIB Nomor: 316718 tanggal31 Juli 2012 Lampiran I KKA Nomor 5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) UndangundangKepabeanan dengan alasan nilai pabean;bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim dissenting

hukum;bahwa tagihan Terbanding SPKTNP Nomor: SPKTNP20/WBC.07/2013 tanggal 05 Juni 2013yang merupakan tindaklanjut dari Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA20/WBC.07/2013tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp2.203.346.000,00 (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus empatpuluh enam ribu rupiah) telah dilunasi oleh Pemohon Banding dengan Bukti bayar SSPCPtanggal 20 Juni 2013 dan Bukti Setor Penerimaan Negara dengan tanggal yang sama yaitu 20Juni 2013;Mbardalsanlgan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dissenting

(videhalaman 18 putusan aquo) yaitu:e KURANG PIHAK sebagaimana Eksepsi dari para Terbanding/Tergugate TIDAK BERDASARKAN HUKUM.Bahwa apakah Dissenting Opinion hakim anggota MARSUDI, SH. danELIWARTI, SH. MH. tsb, di atas beralasan hukum dan obyektif berdasarkanfakta hukum dan buktibukti di persidangan? Bahwa setelah Pembanding/Penggugat mempelajari seluruh pertimbangan hukum dalam putusan perkaraaquo ternyata Dissenting Opinion hakim anggota MARSUDI, SH. danELIWARTI, SH.

MH. dalam Dissenting Opinionadalah Hadji Mohamad Harun bin Hadji Mohamad Zen sebagaimanadinyatakan dalam eksepsi para Terbanding/Tergugat (vide halaman 7putusan perkara aquo), hal ini dikarenakan Sertifikat Hak Milik No.1506/R tanggal 30 Desember 1980 yang dibuat oleh Terbanding I/Tergugat IItercantum atas nama yang bersangkutan.7 Bahwa telah terjadi KONTRADIKSI antara Dissenting Opinionmayoritas Hakim Anggota MARSUDI, SH. dan ELIWARTI, SH.

Artinya12Gugatan Pembanding/ Penggugat tidak cacat formil karena kurang pihakdan atau sudah lengkap.Bahwa dapat disimpulkan, kalau memang dalam Dissenting Opinion HakimAnggota MARSUDI, SH. dan ELTWARTI, SH.

Oleh karena itu Dissenting OpinionHakim Anggota MARSUDI, SH. dan ELTWARTI, SH.MH. harus ditolak atau dikesampingkan dan putusanpengadilan negeri Palembang dalam perkara aquoharus dibatalkan.b Ada gerangan apakah Hakim Anggota MARSUDI, SH. danELIWARTI, SH. dengan kompak dan sengaja memberikanpendapat hukum yang berbeda untuk dijadikan rujukandalam musyawarah memutuskan perkara aquo?

BINSAR GULTOM, SH, SE, MH berbeda pendapat (dissenting opinion)dengan pendapat dua hakim tersebut diatas. Salah satu.

Akan tetapi Hakim Ketua Majelis pada Tingkat Pertama telah memberidissenting opinion yang berpendapat bahwa eksepsi tentang kadaluwarsapengajuan gugatan tersebut beralasan dan dapat diterima sehingga menurutHakim dissenting tersebut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari perkara ini maka pendapatHakim dissenting opinion yang berpendapat bahwa gugatan Penggugat telahdiajukan Penggugat/Terbanding setelah melebihi tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari

Dengan demikian Majelis HakimTinggi berpendapat bahwa alasan pertimbangan Hakim dissenting tersebut telahtepat dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam putusan bandingMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatasmaka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan telah diajukan setelahmelebihi tenggang waktu yang ditentukan UndangUndang, dengan demikianeksepsi Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembandingmengenai hal itu telah dikabulkan sehingga gugatan

Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk menolakpermohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan Nilai Pabean atas jenis barangimpor Oriflame Pure Colour Lipstick Desert Rose 2.5 GMS, tersebut menjadi sebesar toteCIF EUR9,590.40 sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP1291/WBC.06/2012 tangs19 Desember 2012;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, satu orang Hakim Pengadilan PaMajelis IX Harsinom Selasa, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapat

apemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagai berikut:bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keputusan Terbanding, Surat BandPemohon Banding, Surat Uraian Banding, Penjelasan Tertulis pengganti Surat Bantahpenjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, dan buktibukti yzada serta pengetahuan Hakim dalam peraturan perundangundangan yang terkait dalsengketa ini, Hakim Dissenting berpendapat sebagai berikut:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan

tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp2.203.346.000,00 (dua mildua ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) penetapan kembali oDirektur Jenderal atas hasil pelaksaan audit kepabeanan Laporan Hasil Audit (LENomor: LHA20/WBC.07/2013 tanggal 03 Juni 2013 (PIB Nomor: 175963 tanggalOktober 2012 (Lampiran IT KKA Nomor 5 nomor Urut 444) sebagaimana dimak:dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UndangundangKepabeanan dengan ala:nilai pabean;bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim dissenting

bahwa tagihan Terbanding SPKTNP Nomor: SPKTNP20/WBC.07/2013 tanggal 05 J2013 yang merupakan tindaklanjut dari Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHAWBC.07/2013 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp2.203.346.000,00 (dua milyar dua ramenimbangMengingatMemutuskantiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) telah dilunasi oleh Pemohon Banddengan Bukti bayar SSPCP tanggal 20 Juni 2013 dan Bukti Setor Penerimaan Negdengan tanggal yang sama yaitu 20 Juni 2013;berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dissenting

opinion merupakan hak dari Merry Purba danmengenai alasan dissenting opinion Merry Purba, dalam hati saksi itusuatu hal yang tidak lazim namun tidak saksi ungkapkan karena takutmenyingguung perasaan Merry Purba; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang melatarbelakangsehingga Merry Purba mengambil keputusan dissenting opinion terkaitmasalah perdata; dalam dissenting opinionnya Merry Purba tidakmempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum, saksi tidakmengetahui apakah pertimbangan Merry Purba

saat Winda Amboru Gultom akan melakukan pengetikan ataskonsep/draft dissenting opinion saksi yaitu setelah pledooi tersebut adadan dibacakan oleh Penasihat Hukum; Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 3 sore ketikakonsep dissenting opinion tersebut sudah siap untuk diprint, saksimendampingi asisten saksi untuk mengeprint konsep dissenting opiniontersebut di ruang panitera, setelah konsep selesai diprint, lalu konseptersebut saksi masukan ke dalam lemari saksi mengingat pada hariSabtu tanggal

Walaupun saksi berbeda pendapat(dissenting opinion) kedua majelis tersebut harus memberitahukanperihal strafmacth itu kepada saksi dan juga mengenai status barangbukti; Bahwa seharusnya pada tanggal 27 Agustus 2018 adamusyawarah Majelis lagi, dan dalam musyawarah tersebut saksiberencana akan membawa konsep dissenting opinion yang telah saksiprint untuk ditunjukan kepada majelis hakim yang lain, tetapi kenyataanpada tanggal tersebut tidak ada lagi musyawarah.

, setelah itu saksi turun kebawah; Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018, setelah selesalmelakukan pengeprinant konsep Dissenting Opinion (hasil print telahdisimpan) dan selesai apel sore saksi langsung pulang ke rumah.

Bahwa yang saksi ingat inti dari dissenting opinion Merry Purbaialan menyangkut alasan keperdataan yang berlanjut hingga tingkatMahkamah Agung; Bahwa saksi tidak pernah memberitakun dissenting opinion MerryPurba tersebut kepada Helpandi maupun kepada orang lain; Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi barang buktinomor 112 berupa mobil Toyota Rush yang merupakan mobil milik MerryPurba;Halaman 98 dari 178 Putusan Nomor 102/Pid.SusTPK/2018/PN. Jkt.

memenuhiketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak juncto Pasal 95 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, maka banding PemohonBanding tidak dapat diterima;bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhan ketentuan formal lainnyadan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING

Banding bahwakeputusan yang diajukan Banding itu melawan hukum, oleh karena Terbanding yang harus membuktikanbahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP39/BC.8/2013 tanggal 19 Juli 2013 telah dikirim ataudiberikan kepada Pemohon Banding;bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Terbanding bukti pengiriman surat yang dikirimmelalui Pos, tetapi sampai dengan berakhirnya persidangan yaitu sidang ke7 dalam pemeriksaan AcaraCepat, Terbanding tidak dapat membuktikan bukti kirim Pos, menurut Hakim Dissenting

merupakan bagian tidakterpisah dari stempel pos;bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:KEP39/BC.8/2013 tanggal 19 Juli 2013 telah dikirim pada hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010, oleh karenanya Hakim Dissentingberpendapat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP39/BC.8/2013 tanggal 19 Juli2013 batal demi hukum;Mbahwhdngrdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Dissenting

memenuhiketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak juncto Pasal 95 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, maka banding PemohonBanding tidak dapat diterima;bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhan ketentuan formal lainnyadan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING

Banding bahwakeputusan yang diajukan Banding itu melawan hukum, oleh karena Terbanding yang harus membuktikanbahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP38/BC.8/2013 tanggal 19 Juli 2013 telah dikirim ataudiberikan kepada Pemohon Banding;bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Terbanding bukti pengiriman surat yang dikirimmelalui Pos, tetapi sampai dengan berakhirnya persidangan yaitu sidang ke7 dalam pemeriksaan AcaraCepat, Terbanding tidak dapat membuktikan bukti kirim Pos, menurut Hakim Dissenting

merupakan bagian tidakterpisah dari stempel pos;bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:KEP38/BC.8/2013 tanggal 19 Juli 2013 telah dikirim pada hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010, oleh karenanya Hakim Dissentingberpendapat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP38/BC.8/2013 tanggal 19 Juli2013 batal demi hukum;Mbahwhdngydasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Dissenting

Ketentuan tersebut diatas selanjutnya lebih dikenal denganistilah dissenting opinion, yaitu pendapat yang dibuat oleh satu atau lebihanggota majelis Hakim yang tidak setuju (disagree) dengan keputusan yangdiambil oleh mayoritas anggota Majelis Hakim. Dengan berlakunyaprinsipdissent, maka setiap anggota Majelis seharusnya mampu menjelaskan danmengambil peranan aktif, dengan mengajukan keberatan atau argumentasinyaterhadap setiap keputusan.

No. 1863 K/Pdt/2010Namun, keberatan atau argumentasi yang diajukan itu akan dapatmembantu masyarakat membaca, menganalisis dan mengkritik putusan yangtelah dibuat ;Bahwa, setelahn kami membaca secara seksamapertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo, telah ternyata bahwa kami tidakmenemukan satupun tentang dissenting opinion dalam putusan tersebut,padahal kami memandang, bahwa tidak mungkin ketiga Majelis Hakim yangmemeriksa

dan mengadili perkara a quo mempunyai sudut pandang (perspektif)yang 100 % sama (identik) atas satu pandangan Hakim terhadap yang lainnya,kalau demikian adanya berarti kualitas dan pengetahuan hukum Majelis Hakimpada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara a quo sangatlahrendah atau minim ;Di NegaraNegara dengan system anglo saxon, pendapat para juri yangbersifat dissenting menjadi bagian yang dapat dimintakan publikasinya sehinggamasyarakat dapat memberikan pandangan dan kritiknya secara

bebas sebagaibagian masukan yang informatif bagi lembaga peradilan itu sendiri ;Pendekatan progresif membenarkan adanya dissenting opinion karenahal itu dianggap sebagai bagian dari pendidikan hukum terhadap masyarakat.Masyarakat akan memiliki wacana dari freedom of opinion untuk melakukanpenilaian terhadap putusan Hakim itu.

(Mantan Sekjen MA/Ketua Muda Bidang (Hukum) Agama HakimAgung/Ketua Umum IKAHI periode 20012004 dalam Musyawarah Nasional(MUNAS) XIll IKAHI, Maret 2001 di Bandung, menerangkan, bahwa "Sebagaibagian dari pengawasan terhadap HakimHakim, keinginan masyarakat agardissenting opinion diterapbkan dalam putusan Hakim adalah juga merupakankehendak para Hakim, karena dengan dissenting opinion itu. perbedaanpendapat dari para Hakim akan terlihat.

dengan melakukan pemeriksaansendiri terhadap faktanya untuk mengadili sengketanya;Il TERDAPAT FAKTA HUKUM TERHADAP POKOK PERKARATELAHDIPERTIMBANGKAN OLEH JUDEX FACTI;Bahwa mengenai faktafakta hukum yang telah dipertimbangkanterhadap pokok perkara tersebut terdapat pada:1 Di dalam Putusan Nomor 02/G/2010/PTUN.PLK, tanggal 4 Agustus 2010namun tidak dijadikan dasar memutus perkaranya (vide hal 4243putusan a quo terlampir);2 Di dalam Putusan Nomor 233/B/2010/PT.TUN.JKT, tanggal 2Februari 2011 dalam dissenting

mungkin Hakim menyatakan gugatan terhadap pokokperkaranya ditolak, sementara itu terhadap pokok perkara atauobjek sengketanya belum dipertimbangkan (diuji sah dan tidaknya)sementara Hakim hanya mempertimbangkan tentang kepentingan,anehnya hal itu dipakai dasar untuk mengadili (memutus) terhadappokok perkaranya;KejanggalanKejanggalan Pertimbangan Hukum Dan Diktum PutusanMemperkuat Fakta Atas Kekeliruan Judex Facti Tingkat Pertama DiDalam Menerapkan Hukum;Faktafakta tersebut diperkuat dengan adanya dissenting

opinionHakim Anggota dalam putusan tersebut;Dalam hal ini Penggugat/Pembanding menyetujui/membenarkan pendapathukum dalam dissenting opinion tersebut;Bahwa dalam dissenting opinion Hakim Anggota 11 menyatakan:a Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonanpeningkatan izin Kuasa Pertambangan eksplorasi keeksploitasi kepada Tergugat sebelum kuasa pertambanganPenggugat berakhir, yaitu berakhir pada tanggal 8 Agustus2008 dengan masa perpanjangan (satu) tahun (vide buktiP4 = T3), masingmasing surat

Putusan Nomor 216 K/TUN/2011Bahwa sebagaimanapendapat = dissenting opinion tersebut,tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan diterimaatau ditolaknya permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan eksplorasi keeksploitasi padahal ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 75 Tahun 2001 mensyaratkan paling lama dua tahun Tergugat harussudah menerbitkan Surat Keputusan tersebut, dan sementara itu Tergugattidak melakukannya tetapi justru menerbitkan objek sengketa (in casu SuratKeputusan

Perkara Nomor 361 K/TUN/2010;Di Samping itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebutmembuktikan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan SuratKeputusan objek sengketa di atas lahan pertambangan yang sama atas namaPenggugat (in casu Lokasi Pertambangan MuaraTeweh), bukan~ disebabkan Penggugat tidak srnelakukanpenyelesaian hak ulayat, melainkan karena pada tanggal 3 Januari2009 Tergugat secara diamdiam telah menerbitkan SKobjek sengketa;Bahwa terlebih lagi berdasarkan pendapat Hakim Anggota IIdalam dissenting

MajelisMengingatberkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Terbanding, sehingga nilai pabeanatas impor barang Fireworks (19 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) denganPIB Nomor: 205533 tanggal 23 Mei 2012 ditetapkan sebesar CIF USD 117,334.89;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UndangundangNomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundangundangan lainnyayang berkaitan dengan perkara ini;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING

, satu orang Hakim PengadilanPajak Majelis IX Harsinom Kamis, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapat ataspemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagaiberikut:bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keputusan Terbanding, suratbanding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, penjelasanTerbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, dan buktibukti yang adaserta pengetahuan Hakim dalam peraturan perundangundangan yang terkait dalamsengketa ini, Hakim Dissenting

dengan nilai transaksi atau PIB exNotul atau SPTNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 dan Terbanding tidak dapatmembuktikan dengan dasar hukum aturan yang dilanggar olen Pemohon Bandingyang mengakibatkan nilai pabean digugurkan atau tidak diterima sebagai nilaitransaksi sebagai mana diatur dalam Pasal 15 Undangundang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 17 Tahun 2006, oleh karenanya Hakim dissenting

SPTNP Nomor: SPTNP Nomor: SPTNP009650/NOTUL/MenimbangMengingatMemutuskanKPUTP/BD.02/2012 tanggal 28 Mei 2012, dengan Tagihan sebesar Rp53.403.000,00, batal demi hukum;: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena Terbanding tidak dapatmembuktikan data pendukung (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur)berupa PIB pembanding dan Terbanding tidak mempertimbangkan dasar hukumaturan yang digunakan untuk menggugurkan atau tidak diterimanya nilai pabeansebagai nilai transaksi, Hakim dissenting

Yang turut memeriksa dan mengadiliperkara ini telah melakukan Dissenting opinion yang berbeda pendapatdengan apa yang menjadi keputusan dua orang Majelis hakim yang lainnya;Menimbang, bahwa dua orang Majelis Hakim yang lain yang memutusperkara ini telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :1.

yaitumengkomulasikan gugatan waris dengan permohonan pengangkatananak yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda, yaitu gugatanwaris adalah perkara kontensius yang upaya hukumnya banding,sedangkan penetapan pengangkatan anak adalah perkara volunteryang upaya hukumnya adalah kasasi;Bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makagugatan Pembanding mengandung cacat formil sehingga gugatannyadinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa salah seorang anggota Majelis Hakim yangmelakukan dissenting

pertimbanganMajelis Hakim tingkat pertama yang mempermasalahkan bahwa anak angkatharus berdasarkan penetapan Pengadilan, dan tidak boleh ada komulasigugatan antara penetapan anak angkat dengan gugat waris, serta tidakjelasnya Pembanding terhadap apa yang dimohonkan untuk dirinya dalammengajukan perkara ini adalah merupakan pembahasan pokok perkara yangtidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa demikian juga, pertimbangan anggota Majelis HakimPengadilan Tingkat pertama yang melakukan dissenting

dasar dalam putusanyadan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini :Menimbang, bahwa dengan hal yang demikian itu, maka pertimbanganpertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikandasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Sendiri, sehingga dengandemikian Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 04 Juli 2013 Nomor :08/Pdt.G/2012/PN.TB dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding danoleh karenanya haruslah dikuatkan ;TENTANG DISSENTING

OPINION : 202020 22022 Menimbang, bahwa Hakim Anggota I, dalam putusan perkara aquo telahmengajukan dissenting opinion yang menurut pendapatnya gugatanPengugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Eksepsiplurium litis consortium/gugatan Penggugat kurang pihak haruslah dikabulkandengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa dalam perkara aquo Tergugat telah mendalikan bahwa pihak ketigadarimana alas hak Tergugat Suyono diterima harus ditarik sebagai pihak dalamperkara

telah dialihkan haknyamelalui ganti rugi dari Sofyan kepada Suyono pada tanggal 4 Desember2007 (Tergugat) ; Fakta tersebut menunjukkan adanya kemungkinan unsur Bedrog, atauDwaling karena tidaklah mungkin tanah sengketa dapat diganti rugikan kepadaorang lain dari Sofyan kepada Suyono sementara haknya masih melekat padapemilik pertama ( M.Yahya Manurung ) bandingkan bukti TI dengan bukti TI danMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpendapat Hakim Anggota I yang dituangkan dalam dissenting

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dankarenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima);*Menimbang, bahwa setelan mempelajari dengan seksama PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 92/G/2017/PTUN.JKT, tanggal25 Oktober 2017, beserta seluruh berkas perkarayang)dimohonkan banding,memori banding dan kontra memori banding,.Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan putusan tersebut, danberpendapat bahwa pendapat yangwberbeda (dissenting

Menimbang, bahwa atas fakta hasil audit tersebut Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dengan dissenting opinion Hakim Anggota II dalamPutusan Nomor 92/G/2017/PTUN.JKT. Dalam hal ini menurut pendapat MajelisHim. 8 dari 11 him. Put.

Atas dasar itu terhadap pendapat/pertimbanganhukum dissenting opinion diambil alih euntuk* dijadikan dasar pertimbanganmemutus perkaranya di tingkat banding.

Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk menolakpermohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean atas barang imporCopper Wire 1 PEW (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China,sebesar CIF USD196,196.84 sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP507/KPU.01/2013 tanggal 21 Januari 2013;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, satu orang Hakim PengadilanPajak Majelis IX A, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapat atas

transaksi sebagai mana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 dan Pasal7 ayat (1) PMK Nomor: 160/PMK.04/2010 (persyaratan gugur atau tidak diterimanya nilaitransaksi),bahwa sampai dengan berakhirnya persidangan Terbanding tidak menyerahkan PIBpembanding barang serupa yang dijadikan dasar penetapan Terbanding sebagai bukti adanyabukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk menetapkan nilai pabean, sehinggaHakim dissenting

tidak dapat memeriksa apakah PIB pembanding tersebut benar PIB yangditetapbkan dengan nilai transaksi (bukan dari PIB ex Koreksi kurang bayar atau SPTNP)sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 11 PMK Nomor: 160/PMK.04/2010 (syaratpenetapan dengan nilai transaksi barang serupa);bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim dissenting berpendapat KeputusanTerbanding Nomor: KEP507/KPU.01/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penetapan atasKeberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP022791/NOTUL/KPUTP

/BD.02/2012 tanggal 22November 2012, dengan Tagihan sebesar Rp2.212.243.000,00 (dua millar dua ratus dua belasJuta SAE ee ea Tae area Breabat < ae Sa ding tidak mempertimbangkandasar hukum aturan yang digunakan untuk menggugurkan atau tidak diterimanya nilaipabean sebagai nilai transaksi dan tidak dapat membuktikan data pendukung yangdigunakan sebagai dasar penetapan (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur)berupa PIB pembanding, oleh karenanya Hakim dissenting berkesimpulan mengabulkanseluruhnya

Opinion berpendapatTerdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja menghilangkan nyawaorang lain sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agungnomor 1/Yur/Pid/2018; Menimbang, bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang memukul leherTerdakwa menggunakan batang kayu dikarenakan korban sedangberjongkok dan leher kepala adalah bagian tubuh yang pertama kali dilihatTerdakwa dari posisi atas, Hakim Dissenting Opinion tidak sependapatdikarenakan dalam keadaan berdiri, duduk, jongkok bahkan dalam keadaantidur

Opinion berpendapat bahwa jelas Terdakwasecara sadar menyerang kepala korban dengan sadis; Menimbang, bahwa Terdakwa yang memilih kayu sebagai alat yangdigunakan untuk memukul leher dan kepala korban, bukan memilih parangataupun cungkil kelapa, Hakim Dissenting Opinion tidak mengetahul apayang menjadi dasar pemikiran Terdakwa saat itu namun demikian, mauTerdakwa memilih parang ataupun cungkil kelapa atau bahkan sebuahbatu, hal itu tidak mengubah kenyataan kalau Terdakwa menggunakansebuah alat untuk

memukul bagian tubuh yang memiliki alat vitalsebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor1/Yur/Pid/2018 dikarenakan kayu, parang ataupun cungkil kelapasemuanya termasuk dalam kategori alat; Menimbang, bahwa terhadap tidak diketemukannya motif atau alasankenapa Terdakwa ingin membunuh Korban, Hakim Dissenting Opinionberpendapat bahwa tidak didapatinya alasan ataupun motif Terdakwamembunuh korban bukanlah alasan sehingga Terdakwa tidak dapatdikenakan Pasal 338 Kitab UndangUndang Hukum

Pidana, dikarenakanYurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1/Yur/Pid/2018 telah mengaturdengan jelas bahwa unsur pasal 338 Kitab UndangUndang Hukum Pidanayaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhiapabila pelaku menyerang korban dengan alat di bagian tubuh yangterdapat bagian vital, seperti bagian dada, perut dan kepala, sehinggaHakim Dissenting Opinion yakin kalau Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan; Menimbang, oleh karena Terdakwa telah

terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Pembunuhan maka Terdakwa haruslahdihukum pidana di mana berat ataupun ringannya hukuman pidana tersebutHakim Dissenting Opinion memiliki pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kalau Terdakwa merupakanseorang yang sadis dan berdarah dingin, di mana Terdakwa setelahmembunuh korban, Terdakwa lalu memindahkan tubuh korban ke tempatlain dan ditutupi oleh pelepah dan daun pisang serta daun kelapa secaraseksama agar tubuh tersebut

., berpendapatyang berbeda (dissenting opinion) dengan 2 (dua) hakim anggota lainnyadengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimanadiatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diamandemen dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 sertaperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPeradilan Agama

membuka pintu perceraian, dan alasanperceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyamajelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2000 tentanghakim adhoc, dan Pasal 9 disebutkan bahwa pertimbangan Dissenting

Opinionitu berbentuk lampiran dan disatukan dengan Putusan, begitu juga dalamUndang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang UndangNomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Dissenting Opinion diaturdalam ketentuan Pasal 30 ayat 3 dan ayat 4, demikian juga dalam UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, DissentingHalaman 14 dari 17.

Nnk.Opinion diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan 4, dimana kedua aturanperundangundangan tersebut menyebutkan bahwa dalam hal musyawarahMajelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat yang berbeda(Dissenting Opinion) wajib dimuat dalam putusan;Menimbang, bahwa meskipun Ketua Majelis Mardha Tillah, S.HIberbeda pendapat (Dissenting Opinion), demi keadilan dan kepastian hukummaka Ketua Majelis tersebut sependapat bahwa perkara ini diputus denganmengabulkan gugatan Penggugat;Menimbang

perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadar dan dengan sengajaHalaman 5 dari 10 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PT PALmaka sudah barang tentu keliru karena postingan di media social (Facebook)bukan ditujukan kepada saksi Munawar Mapu sehingga tidak pernah adasikap batin jahat (mens rea) Terdakwa untuk merusak kehormatan saksiMunawar Mapu, terlebin saksi Munawar Mapu sudah dianggap orang tuaTerdakwa sendiri; Bahwa Terdakwa sependapat dengan Ketua Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama atas pertimbangannya (dissenting

sehingga atas dissenting opinion a quo, merujuk padaYurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1572K/PID/2001Judex factie telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinyaPasal 185 ayat (6) KUHAP, Judex Factie tidak membuat pertimbangan yangdisusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktianyang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentukesalahan Terdakwa Pasal 197 ayat (1) Sub (d);Bahwa atas peristiwa tersebut bukan saja hanya saksi Munawar

Bahwa menurut kami penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa akancukup adil jika hukuman yang dijatuhkan seperti tersebut dalam SuratTuntutan;Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat HukumTerdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkansebagai berikut: Bahwa dalam penilaian perkara Terdakwa ini Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama terjadi pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dimana2 (dua) orang Hakim Anggota atas nama R. Muhammad Syakrani, S.H.

Nomor 11 Tahun2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan Ketua Majelis(Mohammad Safii, S.H., mengambil posisi dissenting opinion denganberpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sekedar unsurmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memilikimuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak terbukti makaTerdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana

Bahwaatas dasar Dissenting Opinion tersebut kami memandang bahwa tidak mungkinkedua Majelis Hakim anggota yang memeriksa dan mengadili perkara aquomempunyai sudut pandang (perspektif) yang lain sama sekali begitu punterhadap Judex facti, membatalkan Putusan Judex Facti dengan pertimbanganhukum berdasarkan alasanalasan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasisangat tidak jelas.

Memang harus disadari bahwa pendapat hakim yang berbeda tidakmenentukan benar tidaknya pendapat tersebut, tetapi objektivitas pendapattersebut diserahkan kepada publik, baik kalangan akademisi, praktisi maupunjustiabelen.Ide dissenting opinion merupakan suatu wacana baru yang dapat diterimadalam Sistem Hukum Indonesia, karena hal ini dapat dijadikan suatu parameteruntuk menentukan apakah suatu keputusan itu memenuhi rasa keadilanmasyarakat menjunjung prinsip kepastian hukum dan berdasarkan FAKTAHal

No. 178 PK/Pdt/201 1YURIDIS.Menurut Toton Suprapto (Mantan SekJen M.A/Ketua Muda Bidang (Hukum)Agama/Hakim Agung/Ketua Umum IKAHI periode 20012004 dalamMusyawarah Nasional (MUNAS) XIll IKAHI, Maret 2001 di Bandung,menerangkan bahwa :"Sebagai bagian dari pengawasan terhadap hakimhakim, keinginanmasyarakat agar dissenting opinion diterapkan dalam putusan hakim adalahjuga merupakan kehendak para hakim, karena dengan dissenting opinion ituperbedaan pendapat dan para hakim akan terlihat sekarang ini,

ALASAN PK KETIGABAHWA MAHKAMAH AGUNG TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM,KARENA TELAH MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PADATINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING (JUDEX FACTI) ATAS DASARMEMORI KASASI PEMOHON KASASI, TANPA DIDASARI PERTIMBANGANYURIDIS DAN RASIONAL YANG CUKUP.BAHWA JUDEX JURIS TIDAK MEMPERHATIKAN DAN PERTIMBANGANALASAN TERMOHON KASASI DAHULU PENGGUGAT SELAIN APA YANGTELAH DIURAIKAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI DANDALAM DISSENTING OPINION.Bahwa Pemohon PK sangat berkeberatan

Dansudah barang tentu Pengadilan akan bisa menangkap penuh "aroma" perkarapada Judex Facti seperti yang diuraikan dalam DISSENTING OPINION danbukannya setuju begitu saja sesuai pesanan yang terdapat pada alasanalasanMemori Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat.Bahwa masalah tersebut akan menjadi urgent (genting) pada saat kita hanyamelihat peraturan dan fakta yang tersaji tanpa mengorek lebih jauh.

Sedangkan menurut Pembanding /Penggugat bahwaperjanjiannya adalah perjanjian hutang piutang, yaitu Tergugat/TerbandingHalaman 2 dari 5 Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT.BBLmeminjam uang pada Penggugat/Pembanding, dan tidak ada hubungannyadengan Penggugat /Pembanding kalau uang tersebut digunakan untuk membelitimah dari penambangan rakyat yang merupakan pertambangan illegal danPembanding / Penggugat sependapat dengan pertimbangan Hakim anggotayang dissenting opinion yaitu Subronto,SH.MH ;Menimbang, bahwa

memeriksa danmeneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunanputusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 9 April 2020 Nomor28/Pdt.G/2019/PN Kba dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding /Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dariPembanding/Penggugat sesuai dengan pertimbangan dari Anggota MajelisHakim tingkat pertama yaitu Hakim Subronto, SH.MH, oleh karena itupertimbangan Hakim yang dissenting

Bahwapara Pembanding, setelah membaca gugatan dan jawabmenjawabnya,mempelajari alatalat bukti dan ketentuanketentuan hukum yang berlaku,menyatakan keberatan atas pertimbangan Anggota dan II Majelis Hakim, baiktentang hukumnya maupun faktanya, kecuali terhadap dissenting opinion dariKetua Majelis Hakim.2.

bahwa surat gugatan para Penggugat/ Terbanding juga tidak menguraikandan membuktikan adanya hubungan keturunan sebagaimana pertimbanganKetua Majelis Hakim melalui dissenting opinion pada Halaman 27, Bahwapara Penggugat mendalilkan berasal dari suku Mamulak dan mendapatpembangian tanah dari Raja ASumanu tetapi dalam gugatan tidak munculsilsilah dan garis keturunan yang jelas yang merupakan nenekmoyang paraHalaman 20 dari 44 Putusan Nomor 198/PDT/2019/PT KPGPenggugat.

Demikian juga,Anggota dan II Majelis Hakim sama sekali tidak mencermati ketentuanhukum ini, kecuali Ketua Majelis Hakim melalui dissenting opinion padaHalaman 29 30 yang mempertimbangkan, Bahwa walaupun demikianPenggugat adalah Ketua Suku Mamulak, yang menjadi pertanyaan adalahmengapa ketua suku ini hanya berasal dari dalam satu keluarga intiPenggugat yaitu kakak kandungnya yang bernama Yosep Mei, oleh karenamerantau diserahkan kepada saudari perempuannya yaitu Maria YosefaSahe, yang mana terhadap

Bahwa selain keberatan atas dasar isi gugatan, pembuktian dan pertimbanganMajelis Hakim Anggota dan II yang sangat sumir, kecuali terhadap KetuaMajelis Hakim melalui dissenting opinion, para Tergugat/ Pembandingmenyatakan pertimbangan Anggota dan II Majelis Hakim telah bertentangandengan hukum. Suatu perkara berupa sengketa para pihak, jika sudah adapenyelesaian dengan perdamaian di hadapan tetua adat dan kepala desa,otomatis menyudahi sengketa.

opinion tersebut diatas, Majelis HakimBanding sependapat dan menilai pendapat tersebut sudah tepat dan benarssehingga Majelis Hakim Banding akan menggunakan faktafakta yang diuraikandalam dissenting opinion tersebut , sebagai pertimbangan hukum dalam memutusperkara ini ditingkat banding ;Menimbang, bahwa selain fakta yang telah terungkap dalampersidangan yang telah dimuat dalam pendapat (dissenting opinion ) tersebut ,setelah Majelis Hakim Banding memperhatikan buktibukti Surat yang diajukan olehTerbanding