kediaman di dahulu di SungaiRotan Jorong Sungai Rotan, Kenagarian Batu Taba, KecamatanIV Angkek, Kabupaten Agam, tempat tinggal sekarang tidakdiketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggalyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada hariSenin tanggal 01 April 2019 dengan register perkara Nomor211

pernah datangmenghadap di muka sidang, sedangkan Penggugat maupun Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanyaserta tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan sesuatuhalangan yang sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa, dengan tidak pernah datangnya Penggugat kepersidangan berarti Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam berperkara,maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Nomor211

BankDanamon Simpan Pinjam Unit Perdagangan, beralamat di JalanSisingamangaraja Nomor 554, Perdagangan, Kecamatan Bandar,Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal6 Januari 2016;Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Penggugat telah mengajukankeberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor211

HakTanggungan berhak untuk mohon eksekusi lelang atas barang objek haktanggungan guna menutupi hutang Tergugat (Termohon Keberatan);Bahwa akan tetapi pada saat Penggugat (Pemohon Keberatan)menjalankan proses eksekusi lelang, Tergugat (Termohon Keberatan)mengajukan restrukturisasi hutang namun tidak tercapai kesepakatan danpada tanggal 16 April 2006 Tergugat (Termohon Keberatan) membuatpengaduan konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu) Bara dengan register perkara Nomor211

Bahwa pada halaman satu Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor211/Pts/Arbitrase/BPSKBB/2015 tanggal 4 September 2015,dinyatakan hal sebagai berikut:Bahwa konsumen dalam surat pengaduannya tertanggal 2015 (perihalperbaikan gugatan) dst;.

Bahwa dengan demikian Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor211/Arbitrase/BPSKBB/15 tanggal 4 September 2015 adalah tidak sahHalaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 294 k/Pdt.SusBPSK/2016dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;C.

Bahwa pada halaman satu Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor211/Arbitrase/BPSKBB/15 tanggal 4 September 2015, dinyatakan halsebagai berikut:Bahwa konsumen dalam perbaikan gugatan tertanggal 2015 ..dst;.

Purwakarta, 2 Juni 2001, Jenis Kelaminlakilaki, Pekerjaan Belum Bekerja, AgamaIslam, Tempat Tinggal di Kp.Rawatutut, RT.018,RW.009, Desa Karoya, Kecamatan Tegalwaru,Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebutsebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar para Tergugat;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPurwakarta pada tanggal 11 Oktober 2019 dalam Register Nomor211

,Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dengan relaas Nomor211/Pdt.P/2019/ PN.

;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontrammeori banding pada tanggal 23 desember 2019, dan kontra memori bandingyang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, telah diberitahukandan diserahkan 1 (Satu) rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 26Desember 2019 sesuai relaas penyerahan kontra memori banding Nomor211/Pid.Sus/2019/PN Mam.Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan bandingtersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupunPenasihat

dijatuhkanMajelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa telah dianggap patuh danbermamfaat serta sesuai dan setimpal dengan perbuatannya yangdilakukannya, dan mengingat pula antara saksi korban dan Terdakwa adalahsaudara kandung (saksi korban kakak korban) yang perlu di jaga dan dipertahankan hubungan baik mereka ;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelahPengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkaradan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri mamuju Nomor211

sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, dalamdakwaan alternative kedua yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, danpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendirir dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalammemutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor211

SLTP,pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KotaPematangsiantar sebagai Penggugat;MelawanTergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KotaPematangsiantar, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama Pematangsiantar;Setelah membaca surat gugatan Penggugat;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan secara tertulistertanggal 26 November 2018 dan telah terdaftar dikepaniteraan perkaraPengadilan Agama pematangsiantar dengan Register Nomor211

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor211/Pdt.G/2018/P.A.Pst dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pematangsiantar untuk mencatat pencabutanperkara tersebut dalam register perkara;3.

menjatuhnkan Penetapan sebagaiberikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:PEMOHON , umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Petani, PendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXX, KabupatenBrebes, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal12 November2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes denganregister Nomor211

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor211/Pdt.P/2019/PA.Bbs dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp206.000, ( dua ratus enam ribu rupiah);Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim danPenetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa,tanggal 03 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1441H.

Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni2015 pada KUA Kecamatan Pandan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor211/24/V1/2015 tanggal 15 Juni 2015;2. Bahwa Pemohon Lahir di Sibolga pada tanggal 21 Maret 1989 sebagaimanatersebut dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah, yangdikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Sibolga, tertanggal 18 Juni 2007;3.

Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Xxxxx dan Xxxxx yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Nomor211/24/V1/2015 tanggal 15 Juni 2015, bukti tersebut telah dibubuhi meteraicukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:XxXxxx, UMur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempattinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telahmemberikan keterangan di bawah sumpah,

untuk melakukanpencatatan atas pernikahan para Pemohon, oleh karena itu maka kepada PegawaiPencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandandiperintahkan untuk melakukan perubahan nama, tempat, tanggal lahir paraPemohon tersebut dengan tata cara yang telah ditentukan;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan permohonan perubahannama, tempat dan tanggal lahir dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor211

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurusrumahtangga, bertempat tinggal di Jalan Petrochina,RT.003/RW.004, Keluranhan Malawele, Distrik Aimas, KabupatenSorong, Propinsi Papua Barat, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dengan Pemohon II dengan surat permohonannyatertanggal 18 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Sorong pada tanggal 18 Januari 2021 dengan register perkara Nomor211

Membebankan biaya perkara sesuai hukum;Subsider:Apabila Majelis Hakim berendapat lain, Mohon Penetapan seadiladilnya (ExAquo et Bono);Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan,Pemohon dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidakmenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,meskipun berdasarkan Surat panggilan (relaas) Nomor211/Pdt.P/2021/PA.Srog. tanggal 26 Januari 2021 yang dibacakan dipersidangan, Pemohon dan Pemohon Il telah dipanggil

Membebankan kepada terdakwa TUMBUR NAIBORHU Als TOMBURuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua riburupiah).Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor211/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 22 Juni 2020, yang amarnya berbunyisebagai berikut :1. Menyatakan Tumbur Naiborhu Alias Tomburtersebut diatas terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadaporang sebagaimana dakwaan Kedua;2.

Riyan Saragi, Ahmad SaipudinHarahap, Jesanto Simamora dan Boston Simanjuntak dan pemeriksaanulang terdakwa Tumbur Naiborhu Alias Tombur, dengan memerintahkanJaksa/Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa tersebut kemukapersidangan pengadilan;DALAM PUTUSAN AKHIR : Menerima permohonan banding Pembanding/Terdakwa Tumbur NaiborhuAlias Tombur tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor211/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 22 Juni 2020atas nama TerdakwaTumbur Naiborhu Alias Tombur yang dimohonkan

putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan PenasehatHukum Terdakwa ternyata tidak ada halhal baru dan pada hakekatnyahanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan padaHalaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 395/PID.B/2020/PT PBRpersidangan tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkasperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor211

yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa terlalu emosional sehingga mengakibatkanpenderitaan pihak lainKeadaan yang meringankan: Terdakwa berlaku sportip dan mempunyai etiket baik; Terdakwa belum pernah dihukum;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan ketentuanhukum lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;MENGADILI : Menerima Permohonan banding dari Terdakwa tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor211

panggilantersebut dinyatakan resmi namun tidak patut;Bahwa, dalam persidangan Hakim Tunggal telah berusaha untukmendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat kepadaPemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tanggadengan Termohon, ternyata Pemohon menerimanya dan atas kesadarannyasendiri serta tanpa paksaan dari siapapun, Pemohon mengajukan kepadaHakim Tunggal untuk mencabut perkara permohonan cerai yang diajukannya diPengadilan Agama Mukomuko ~ dengan register perkara Nomor211

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor211/Pdt.G/2019/PA.Mkm dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

sebagai Penggugat,umur 28 tahun,agama islam, pendidikanterakhir SLTA,pekerjaan karyawan , bertempattinggal di desa , kecamatanKabupaten ,sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telanmempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan penggugatTelah mendengar keterangan saksisaksi ;Telah memperhatkan buktitertulis pbenggugat.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat ddlam surat gugatanyatanggal 23 September 2011, yang terdaftar di kepaniteraanPengadilan Agama Masamba, dengan register Nomor211

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.Subsider :Atau, jika majelis hakim beroendapat Idin, mohon putusanyang seadiladilnya.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidakperna hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadapsebagai wakinya yang sah, meskipun tergugat telah di panggil duakali berturutturut dengan relaas panggilan Nomor211/Pdt.G/2011/PA.Msb, masingmasing tanggal 30 september 201 dan tanggal 7 oktober 2011

putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujvan gugatanpenggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan,penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkantergugat tidak perna datang menghadap dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sahsedangkan ketidajhadiran tegqugat tersebut bukan disebabkanoleh suatu halangan yang sah karena tergugat telah dipanggil 2kali berturutturut sesugi dengan surat panggilan nomor211

sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidakpula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datangHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 211/Padt.G/2018/PA.PPmenghadap ke persidangan, dan Termohon telah dipanggil oleh JurusitaPengadilan Agama Padang, namun relaas tersebut belum patut karenaTermohon tidak dikenal di alamat sebagaimana termuat dalam permohonanPemohon, selanjutnya Termohon dipanggil secara resmi dan patut denganPengumuman melalui Radio Republik Indonesia Bukittinggi, Nomor211

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak menghadapdan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kKuasanya yang sahserta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasanyang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai denganPengumuman melalui Radio Republik Indonesia Bukittinggi Nomor211

Membebankan biaya = perkara kepada Pemohon ~ sejumlahRp421.000.00, (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 12 Desember2018 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 H, olehMursyida, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.dan Martina Lofa, S.H.I., M.H.I. sebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjukoleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan terakhir Nomor211

No.211/Pdt.G/2021/PA.Btmtanggal 21 Januari 2021 dengan register perkara Nomor211/Pdt.G/2021/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagaiberikut :1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikahpada tanggal 30 Agustus 2014 M, bertepatan 04 Zulkaidah 1435 H sesuaidengan Kutipan Akta Nikah Nomor 792/09/X1/2014 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Sekopang, Xxxxx XXXXx;2.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor211/Pdt.G/2021/PA.Btm, dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp420.000,00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yangdilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatandengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. M.

agama Islam, Pekerjaan karyawan, PendidikanStrata Il, semula bertempat kediaman di Kabupaten Grobogan,sekarang tidak diketahul alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 14Januari 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor211

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor211/Pdt.G/2019/PA.Pwd dari Penggugat;2.

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akadnikahnya berlangsung di Kota Palembang pada tanggal 09Mei 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanIlir Barat I Kota Palembang Kota Palembang, Nomor211/35/V/1999 tertanggal 10 Mei 1999, dan setelah akadHal 1 dari 6 halaman Perkara Nomor32/Pdt.G/2008/PA.Plgnikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yangberbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan AktaNikah tersebut;

Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Nomor211/35/V/1999 Tanggal 10/05/1999, diberi kode Pg.1;Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksiyaituHal 3 dari 6 halaman Perkara Nomor32/Pdt.G/2008/PA.PlgSAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempatkediaman di Kota Palembang, dihadapan persidanganmemberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungansaksi

Mattalatta,S.H, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa selanjutnyadisebut Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksidi muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni2020telan mengajukan permohonan perwalian yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor211/Pdt.P/2020/PA.Sgmdengan

Menyatakan perkara Nomor211/Pdt.P/2020/PA.Sgm, dicabut;3. Membebankan Pemohon untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).Demkian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 JuniHalaman 4 dari 6PenetapanNomor 211/Pdt.P/2020/PA.Sgm2020Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Syawal 1440 Hijriah, oleh kamiDra.Hj. Hadidjah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H dan RuhanaFaried, S.HI.

Eksepsi error in persona;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor211/Pdt.SusPHI/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 Februari 2021 dengan amarsebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugatterhitung sejak tanggal 27 Desember 2019 karena pensiun;3.

SusPHI/2021Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021, diajukan permohonan kasasi padatanggal 1 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 31/Srt.KAS/PHI/2021/PN.JKT.PST juncto Nomor211/Pdt.SusPHI/2020/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonantersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta

Nomor211/Pdt.G/2017/PA SjBahwa pada tanggal 21 Maret 2013, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kaupaten Sinjaisebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 96/05/IV/2013tanggal 3 April 2013;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersamasemula di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohonsecara bergantian

Nomor211/Pdt.G/2017/PA Sjketerangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimanatelah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebutmemiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohonbersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena ituketerangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309R.Bg.

Nomor211/Pdt.G/2017/PA SjMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas MajelisHakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon denganTermohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan terjadi pisah tempatkediaman selama 2 (dua) tahun berturutturut, maka rumah tangga merekatelah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danpermohonan tersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan

Aman Lapan, No. 86, Pasar PagjiLama, Takengon, Aceh Tengah, Provinsi AcehIndonesiaberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021 Nomor211/SK/2021/MS.Tkn sebagai Penggugat sebagai Penggugat;melawanTergugat, NIK 110401307009920001, lahir di Paya Kolak tanggal 07 September1992/ umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanPetani, tempat kediaman di Kampung Paya Kolak, KecamatanCelala, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Tergugat;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah mempelajari Ssuratsurat yang

AmanLapan, No. 86, Pasar Pagi Lama, Takengon, Aceh Tengah, Provinsi AcehIndonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021 Nomor211/SK/2021/MS.Tkn.

Aman Lapan,No. 86, Pasar Pagi Lama, Takengon, Aceh Tengah, Provinsi AcehIndonesiaberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021 Nomor211/SK/2021/MS.Tkn.

Khairil Anwar No. 1, Kolaka, Sulawesi Tenggara;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN KkaSetelanmembaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor211/Pen.Pid/2019/PN Kka, tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pen.Pid/2019/PN Kka tanggal 30Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum

dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena saksisaksi tidak hadir dan belumdiperiksa maka Penuntut Umum mohon persidangan ditunda untuk memanggilsaksiSsaksi Sampai 11 (sebelas) kali persidangan dan sampai penahananterdakwa berakhir sehingga keluar demi hukum Penuntut Umum juga tidakdapat menghadirkan saksisaksi;Menimbang, bahwa setelah melalui beberapa penundaan persidanganpada tanggal 29 Januari 2020, ternyata Penuntut Umum tidak hadirdipersidangan, karenanya Majelis Hakim mengeluarkan penetapan Nomor211