Ditemukan 6641 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menguatkan menukarkan melunaskan menguasakan mengusakan menuliskan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 52/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 4 September 2014 — Drs. FIKRI HAKIMI,M.AP Bin H.MAHESTA
91 — 26
  • terminal Batu Engau dan sub terminalMuara Komam ;= Bahwa selama saksi bertugas di Dinas PU tidak pernah menerima suratsurat berupa Surat Keputusan Bupati no. 66 tahun 2006 tanggal 17 April2006 dan surat Bupati No.787/T.PRAJA.V/X/2006 tanggal 30 oktober 2006dan lampiran Keputusan Bupati Nomor 66 tahun 2006 tanggal 17 April2006 ;" Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan baik secara tertulis maupunlisan dari tim pengadaan tanah bahwa tanah sudah dibebaskan oleh Team= Bahwa seingat saksi tidak pernah menugaskan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juli 2016 — Ir. H. PRAYITNO ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
218 — 350
  • sesuaiperaturan BPK bahwa yang dapat menetukan hanya BPK menurut SPKN (standarpemeriksaan keuangan negara); Bahwa pemeriksaan atau audit harus menggunakan sistem , tidak ada audit yangtidak menggunakan sistem dan terhadap hal ini Ahli menanyakan kepadaPenuntut Umum apakah ada hasil audit dari BPK, dalam kesempatan tersebutPenuntut Umum menyampaikan bahwa permintaan untuk melakukan Auditkepada BPK pada proses penyidikan oleh pihak Penuntut Umum tidak dipenuhioleh BPK; Bahwa dalam hal Bulog Divre Jatim telah menugaskan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
215 — 115
  • kualitas dan kuantitas dengan output berupa laporanmingguan, laporan bulanan dan laporan akhir yang memuat resume dariawal sampai dengan akhir pelaksanaan.Sedangkan tanggung jawab dari konsultan pengawas antara lain :1) Bertanggung jawab atas pengawasan dalam penyelesaian pekerjaanbaik dari segi kualitas maupun kuantitas;2) Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar penyelesaianpekerjaan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ada dalamkontrakBahwa untuk pemeriksaan ke lapangan Terdakwa menugaskan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
LIE ENG JUN Bin LIE SING KIAT.
156 — 68
  • menandatangani kontrak Konsultan Pengawas pada pekerjaanpembangunan Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) tahun 2016adalah saksi sendiri dan KPA adalah saksi Syamsul Bahri, ST dengan jangka waktuselama 210 hari kalender sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 23 Nopember2016, dan tidak diperpajanjang lagi karena dana untuk Addendum perpanjanganwaktu tidak tersedia; Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan, saksi mempersiapkan Tenaga Ahli danperalatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan, menugaskan
    RekaprimaSelantiga sebagai Jasa Konsultan Pengawas adalah pengendalian jalannya kegiatansesuai design yang telah ditentukan dalam kontrak (Shop Drawing), berkoordinasikepada Direktur Utama mengenai kegiatan yang ada dlapangan dan melaporkanperkembangan realisasi dilapangan, dan koordinasi dengan PU dan kontraktor; Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan, Saksi mempersiapkan Tenaga Ahli danperalatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan, menugaskan Tenaga Ah1liuntuk melaksanakan pekerjaan teknis
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Drs. H. Muchtar Adam, M.Si
127 — 32
  • PengadaanBarang dan Jasa No. 70 tahun 2012 pasal 17 ayat 2a adalah sbb :e Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULPe Menyusun program kerja dan anggaran ULPe Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP danmelaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasipenyimpangane Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatanpengadaan barang/jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/KepalaDaerah/Pimpinan Institusie Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber dayamanusia ULPe Menugaskan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-08-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb
Tanggal 21 Desember 2015 — SALEH, S.Pd bin MUHAMMAD;
75 — 23
  • Yamin Usman, tidak ada koordinasi dengansaksi terkait pengadaan ATK ini.Bahwa saksi tidak ada menugaskan HM. Yamin Usman untuk memimpin rapatsosialisasi sehubungan dengan pengadaan ATK ini;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:Drs. H.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 14 Desember 2015 — ETIANA binti ELOR
96 — 21
  • dengan ketentuan yang berlakudan dilaksanakan secara rutin setiap bulan;Bahwa dengan adanya fraud atau permasalahan pemberian kreditKupedes Komersial Fiktif atau Topengan pada BRI Unit Ampah tersebutBRI Cabang Buntok telah membentuk Tim Pemeriksa untuk mendalamiHalaman 101 dari 258 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN Piktemuan awal RAU dan kemudian ditemukan 106 Rekening yang prosespemberiannya tidak sesuai prosedur, Bahwa selanjutnya hasil temuan tim tersebut dilaporkan ke Kanwil dankemudian Kanwil menugaskan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Drs. MUCHTAR ADAM, M.Si
239 — 211
  • berikut:e Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP; Menyusun program kerja dan anggaran ULP; Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULPdan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasipenyimpangan;Halaman 34 dari 219 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN Gto Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaankegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri/PimpinanLembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber dayamanusia ULP; Menugaskan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — M. Zaini Yahya (Terdakwa)
117 — 25
  • ataspertimbangan yang layak dan wajar untuk halhal sebagai berikut:a) pekerjaan tambah;b) perubahan disain;c) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;d) masalah yang timbul diluar kendali Penyedia; dan/ataue) Keadaan Kahar.2) Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurangkurangnya sama dengan wakiu terhentinya Kontrak akibat KeadaanKahar.3) PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Kontraksetelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukanoleh Penyedia.4) PPK dapat menugaskan
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Umum Penggelapan
Register : 24-02-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 30-10-2017
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 3-K/PMT I/AD/II/2015
Tanggal 10 Desember 2015 — Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo
218 — 1369
  • Bahwa Tata cara pengambilan LPG ke Pertamina adalahsebelumnya Puskop Kartika Antasari sebagai Agen yangselanjutnya menugaskan Saksi sebagai Kaunit pengelolaan LPG diPuskop Kartika Antasari menyetor ke Bank mandiri yang telahditunjuk untuk mendapatkan LO (Lauding Order) setelahmendapatkan LO (Louding Order) dari Pertamnia kemudian Saksibawa ke SPPBE (Stasiun Pengisian Pendistribusian Blok Elpiji)untuk mendapatkan alokasi yang sudah ditentukan sesuai dengantebusan.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 30-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Yyk
Ir. MISMAN NURCAHONO Bin TOREJO
89 — 49
  • pak Misman, pakSamin dan pak Surono untuk pelaksana survey di daerah ada Sutrisnaalmarhum sama crewnya, dan tim survei tugasnya hanya Survey saja ; Bahwa survey tersebut pertama adalah untuk mencari jalur, setelah itumenentukan lokasi ketinggian konstruksi tanah, setelah itu data tersebutdigambar untuk menentukan titiktitik tower, baru kemudian kembalikelapangan untuk menentukan lokasi tower dan pendataan tanah danhakhak yang ada diatasnya dan itu sudah dilaksanakan ;Bahwa untuk sosialisasi kami menugaskan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 27 April 2016 — IWAN DARMAWAN, SE. MM (TERDAKWA)
99 — 45
  • ., MM. kepada saksi YeviantoNugroho, SE tersebut, oleh saksi Yevianto Nugroho, SE menugaskan saksiPURWADI, ST untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansiperencanaan dan pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan diLPPKS TA 2012 dimaksud, di antaranya termasuk kontrak PekerjaanPengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Asrama 5 lantaidan Gedung Serbaguna Kantor LPPKS Indonesia TA 2012 dilaksanakanmenggunakan PT.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 01-08-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 28 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 1 Agustus 2013 —
136 — 69
  • Tanah Laut, kemudian diterbitkanSurat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2007, tanggal 30Januari 2007 dan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun2008, tanggal 27 Februari 2008 yang menugaskan kepada terdakwasebagai Bendahara Penerimaan di Dinas Pertambang dan EnergiKabupaten Tanah Laut,Bahwa tugas terdakwa sebagai Bendahara Penerimaan sesuai yangtercantum dalam Surat Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukandan Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa PenggunaAnggaran
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 7 Nopember 2016 — MULYANTO, ST Bin SUMIDI
119 — 24
  • Menugaskan / Menempatkan / Memindahkan anggota ULP (UnitLayanan Pengadaan) kedalam Kelompok Kerja / Pokja ULP sesuaikebutuhan / Beban kerja.h. Mengusulkan pemberhentian anggota ULP (Unit Layanan Pengadaan)kepada Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaranperaturan Perundang Undangan / KKN.i. Mengusulkan pejabat fungsional umum / jabatan pelaksana / PegawaiPemerintah dengan perjanjian kerja sebagai Personel Ketata Usahaan /Sekertariat ULP sesuai dengan kebutuhan.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 15-08-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 10 Desember 2018 — 1. Nama lengkap : SAID BEHUKU, S.STP alias SAID 2. Tempat lahir : Waimorat 3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 06 September 1982 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Tempat tinggal : Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru 6. Agama : Islam 7. Pekerjaan : ASN/PNS pada Pemerintah Kabupaten Buru (Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru/Mantan PPK Setda Kabupaten Buru Selatan dan Bendahara Pengeluaran 8. Kebangsaan : Indonesia
223 — 108
  • /PN AmbSelatan yang diperbantukan pada Bendahara Pengeluaran SetdaKabupaten Buru Selatan dan pada awal tahun 2013 Saksi dimutasikan keDinas Pendapatan daerah dan menjabat sebagai Bendahara PenerimaanDinas Pendapatan Kabupaten Buru Selatan sampai saat ini;Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi ketika diperbantukan padaBendahara Pengeluaran saat itu adalah menulis struk gaji pegawaiberdasarkan daftar gaji kolektif dan yang menugaskan Saksi untuk menulisstruk gaji pegawai berdasarkan daftar gaji kolektif
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 07-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
1.HERY BASKORO, S.H
2.YOPPY GUMALA, S.H.
3.RENDY BAHAR PUTRA, SH
4.GUSTI MURDANI CHAN, SH
5.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
Terdakwa:
RIDUANSYAH
105 — 30
  • Di dalam telaahan stafBPMPD memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Gunung Masuntuk menugaskan inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Masmelakukan pemeriksaan khusus terhadap Kepala Desa TumbangBaringei;Bahwa seingat Saksi pernah Camat Rungan yaitu Bapak Rumbun,S.KM.
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2010 — Putus : 02-09-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 55/PID.B/2010/PN.KBR
Tanggal 2 September 2010 — NASPI, SH.,MM
156 — 59
  • diubah dengan DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Nomor : 1.01.01.16.20.5.2 tanggal 20November 2007 sebesar Rp.320.000.000, (tiga ratus duapuluh juta rupiah).Bahwa Untuk pelaksanaannya dikeluarkan Keputusan KepalaDinas Pendidikan Kabupaten Solok Nomor420/799/Din/PDK/2007 Tanggal 2 Februari 2007 TentangPembentukan Panitia Lelang / Tender / PemilihanLangsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang danJasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Tahun 2007,yang menugaskan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2015 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
572 — 618
  • Wahyudi Santoso telah menunjuk dan menugaskan Bpk. EddyManindo Harahap untuk memberikan keterangannya mewakili BankHal. 213 dari 314 hal Putusan No.615/Pdt.KPPU/201 4/PN.Jkt. Pst.Indonesia sebagai Ahli;7. Bahwa pada saat diperiksa sebagai Ahli dalam persidangan pada tanggal23 September 2013, Bpk. Eddy Manindo Harahap telah menjabat sebagaiAsisten Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan di Otoritas JasaKeuangan (OJkK) (vide berkas A99 dan B24);8.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.
Tanggal 29 Juli 2016 — ANUGERAH RAHMAN, SE. ; Kejaksaan Negeri Pamekasan
121 — 44
  • TPK/2016/PN.SbyBahwa pemeriksaan atau audit harus menggunakan sistem , tidak ada audit yangtidak menggunakan sistem dan terhadap hal ini Ahli menanyakan kepadaPenuntut Umum apakah ada hasil audit dari BPK, dalam kesempatan tersebutPenuntut Umum menyampaikan bahwa permintaan untuk melakukan Auditkepada BPK pada proses penyidikan oleh pihak Penuntut Umum tidak dipenuhioleh BPK; ~Bahwa dalam hal Bulog Divre Jatim telah menugaskan pihak ke 3 PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-05-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt. Pst
Tanggal 2 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - R. DRAJAD ADHYAKSA, ATD. MT
227 — 66
  • Dalamperaturan pengadaan hanya sisebutkan bahwa PPK dapat meminta kepadaPA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalamrangka membantu tugas PPK. (Penjelasan Pasal 7 ayat 3.