Melakukan Negosiasi Harga Tanah atas tanah yang ditetapkan sesuai suratSekditjen Bina Usaha Kehutanan diatas dan menuangkan hasil negosiasi tersebutdalam Berita Acara Negosiasi Harga tanah pembelian tanah skala kecil..

Berita Acara Pembayaran Pengadaan Tanah Skala Kecil No: BA.117/BPPHPVIPPK/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Iselaku Pejabat Pembuat Komitmen BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung danSUHENDRA selaku pemilik tanah;1.

JAKA SUYANTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) sekaligus Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BPHHP Wilayah VI BandarLampung dan Terdakwa II JORJE MANUEL DACOSTA selaku Pejabat PengadaanBarang/ Jasa sekaligus Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BPHHP Wilayah VIBandar Lampung (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPPHP Wilayah VIBandar Lampung No:119/BPPHPVI1/2011 tanggal 4 April 2011 dan Surat PerintahTugas Kepala BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung No: PT.296/BPPHPVI1/2011tanggal 7 Nopember

Rismawati;Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil pernahmengadakan Negosiasi dengan pemilik tanah dandari Laporan terdakwa Jaka bahwa pemilik tanahmemasang harga Rp.1.450.000,/m2.

Bentara Arga Timber (BAT) yang disertai petalokasi pencadangan areal lin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanProduksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani olehDirektur Utama PT.

Bentara Arga Timber (BAT) yang disertai petalokasi pencadangan areal ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanProduksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani olehDirektur Utama PT.

Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh ahli Muhammad Said, MMternyata peta lokasi pencadangan areal lin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Hutan Produksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telahditandatangani oleh Direktur Utama PT.

Banjarnegara yang juga merangkap danbertindak sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimanatercantum dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 027/794 Tahun 2015tanggal 21 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan BupatiBanjarnegara Nomor 027/33 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, bersamasama dengan ILHAM WALUJO, S.Sos., MSi Bin SURAJIselaku PPTK kegiatanPengadaan Tanah Skala Kecil pada Bagian Asset pada DPPKAD KabBanjarnegara (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah

Banjarnegara yang juga merangkap danbertindak sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimanatercantum dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 027/794 Tahun 2015tanggal 21 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan BupatiBanjarnegara Nomor 027/33 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, bersamasama dengan ILHAM WALUJO, S.Sos., MSi Bin SURAJIselaku PPTK kegiatanPengadaan Tanah Skala Kecil pada Bagian Asset pada DPPKAD KabHal 23 dari 327 halaman, Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PN

Tanah Skala Kecil DanSekretariat Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan PembangunanUntuk Kepentingan Umum, tanggal 20 Januari 2015, yang masuk dalamSekretariat adalah :1.

tanah skala kecil (tidak lebih dari 5 ha) dapatdilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah,sehingga Sdr.

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil : namun saksi tidak mengetahuiSiapa Saja yang menjadi Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tersebut.Bahwa sebagaimana surat keputusan Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara selakuPenguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 900/0363/PPKAD/TAHUN 2015 tangal 24 Agustus 2015 tersebut pada dictum KEDUA berisitugas sebagai berikut :1.

Peta Tata Batas Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang tahun 1997seluas 17.690,00 Ha yang terbentang antara koordinat 10920 00 BT 1093800 BT, 14000 LU 1 5000 LU dengan skala 1 ; 25.000;b. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun 2000 denganskala 1 ; 250.000;c. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat;d. Peta Dasar Temati Kehutanan;e. Peta Ijin Lokasi Perkebunan PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 20.000;Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentangPemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1:50.000;Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor 167.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentang IzinLokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 20.000; Legalisir salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentangPemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.Hal. 17 dari 34 hal.

Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1:50.000; Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor 167.A Tahun 2008 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentangIzin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.

Kaliau MasPerkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 20.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawita.n. PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran petaskala 1 : 50.000;Hal. 31 dari 34 hal.

KM Ulam 7 : 1 (satu) lembar surat Port Clearance, 1(satu) lembar foto copy peta Aceh, skala 7, 1 (satu)lembar foto copy peta Aceh, skala 100, 1 (satu) lembarSertifikat Kecakapan Nahkoda Nomor : 5356027 dan 1(satu) buah buku Seamen Book nomor seri : FF09205atas nama Mr. KHAMPHON HOIRAT (terdakwa);c. KM Ulam 4 : 1 (satu) lembar lembar bendera Thailand, 1(satu) lembar Port Clearence, 1 (satu) lembar sertifikatkecakapan No. 5353217 B a.n. Mr.

KHAMKONG, 1 (satu) lembar foto copypeta Aceh, skala 7 dan 1 (satu) lembar SertifikatKecakapan Nahkoda a.n. Mr.

SURIYAHOMKAJORN (terdakwa);KM Ulam 7 : 1 (satu) lembar surat Port Clearance, 1(satu) lembar foto copy peta Aceh, skala 7, 1 (satu)lembar foto copy peta Aceh, skala 100, 1 (satu) lembarSertifikat Kecakapan Nahkoda Nomor : 5356027 dan 1(satu) buah buku Seamen Book nomor seri : FF09205atas nama Mr. KHAMPHON HOIRAT;KM Ulam 4 : 1 (satu) lembar lembar bendera Thailand, 1(satu) lembar Port Clearence, 1 (satu) lembar sertifikatkecakapan No. 5353217 B a.n. Mr.

WICHIAN Als.NIMNOI, 1 (Satu) lembar foto copy peta Aceh skala 7 dan1 (satu) buah buku seaman book No. FF 00681 a.n. Mr.WICHIAN Als. NIMNOI;KM Ulam 5 : 1 (satu) lembar surat Port Clearance, 1(satu) buah buku Seaman Book No. FF 04186 a.n. Mr.SUPHAN Als. KHAMKONG (terdakwa), 1 (satu) lembarfoto copy peta Aceh, skala 7 dan 1 (satu) lembarSertifikat Kecakapan Nahkoda a.n. Mr.

SuriyaHomkajorn, 1 (Satu) lembar sertifikat;eBahwa selain surat tersebut di atas terdakwa memiliki dua buat petaAceh atas lain : 1 (satu) lembar poto copy peta skala kecil dan 1 (satu)lembar poto copy peta skala besar;eBahwa pada saat ianya ditangkap oleh Kapal Patroli KP. C2034 kamimendapatkan ikan hasil tangkapan sekitar + 20 (dua puluh) Ton/blongwarna biru dengan jenis ikan campuran;eBahwa terdakwa dengan menggunakan KM.

(enam puluh lima ribu rupiah) perbox yang berisi 120 (Seratus duapuluh) butir, setelah itu terdakwa mentransfer uang pembeliannya sebesarRp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) untuk pemesanan sebanyak400 (empat ratus) box dan obat jenis seledryl tersebut dikirim lewat expedisike alamat toko obat MITRA SEHAT, kemudian obat jenis seledryl tersebutterdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah)perkeping yang berisi 12 (dua belas) butir namun apabila pembeli membelldengan skala

(Seratus dua puluh) butir;Bahwa menurut pengakuannya setelah itu terdakwa mentransfer uangpembeliannya sebesar Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah)untuk pemesanan sebanyak 400 (empat ratus) box dan obat Jjenisseledryl tersebut dikirim lewat expedisi ke alamat toko obat MITRASEHAT;Bahwa menurut pengakuannya kemudian obat jenis seledryl tersebutterdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah)perkeping yang berisi 12 (dua belas) butir namun apabila pembelimembeli dengan skala

Seratus dua puluh) butir; Bahwa menurut pengakuannya setelah itu terdakwa mentransfer uangpembeliannya sebesar Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah)untuk pemesanan sebanyak 400 (empat ratus) box dan obat jenisseledryl tersebut dikirim lewat expedisi ke alamat toko obat MITRASEHAT; Bahwa menurut pengakuannya kemudian obat jenis seledryl tersebutterdakwa jual kKembali dengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah)perkeping yang berisi 12 (dua belas) butir namun apabila pembelimembeli dengan skala

lima ribu rupiah) perbox yang berisi 120 (seratus dua puluh)butir;Bahwa setelah itu terdakwa mentransfer uang pembeliannya sebesar Rp.26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) untuk pemesanan sebanyak 400(empat ratus) box dan obat jenis seledryl tersebut dikirim lewat expedisi kealamat toko obat MITRA SEHAT;Bahwa kemudian obat jenis seledryl tersebut terdakwa jual kembalidengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) perkeping yang berisi 12(dua belas) butir namun apabila pembeli membeli dengan skala

usaha tidakmencapai skala tertentu dan perusahaan perkebunan yang mengelola usahaperkebunan dengan skala tertentu.

Sedangkan untuk perorangan dengan luasantertentu dan kegiatan pertanian wajid dokumen SPPL ; Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Zulkarnain, S.Hut, pelaku usahaperkebunan diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2014 dapat dilakukan olehOrang perorangan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu danperusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan dengan skalatertentu.

usahatidak mencapai skala tertentu dan perusahaan perkebunan yang mengelola usahaperkebunan dengan skala tertentu.

Sedangkan untuk perorangan denganluasan tertentu dan kegiatan pertanian wajib dokumen SPPL ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Zulkarnain, S.Hut, pelakuusaha perkebunan diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2014 dapat dilakukan olehorang perorangan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan perusahaanperkebunan yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Bidang Teh dan Kina serta penguasaan Atas Kebun Percobaan Cinchona & Cibeureum dan Kebon Percobaan Pasir Sarongge tertanggal 22 Maret 1974; 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direktur Balai Penelitian Perkebunan Bogor Nomor: 310/D/73 tertanggal 8 Maret 1973 tentang Perubahan hak Persil tanah KP Cinchona & Cibeureum; 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat tertanggal 27 Nopember 1981; 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta kebun Pertjobaan CINCHONA skala

1 : 2500; 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Kebun Pertjobaan CIBEUREUM skala 1:2500; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Perum Perhutani Nomor: 99/043.1/Ren-SDH/drjb tanggal 11 Pebruari 2015 tentang Peta Lokasi KP Cibeureum; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Peta kerja Petak 18e luas baku 22,10 Ha RPH Wayangwindu, BKPH Pangalengan, KPH Bandung Selatan skala 1:10.000 (disalin sesuai aslinya);Dikembalikan kepada Pihak PPTK (Pusat

Penelitian, Penelitian dan Pemberian Jasa TeknisDalam Bidang Teh dan Kina serta penguasaan Atas KebunPercobaan Cinchona & Cibeureum dan Kebon PercobaanPasir Sarongge tertanggal 22 Maret 1974;2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direktur BalaiPenelitian Perkebunan Bogor Nomor: 310/D/73 tertanggal 8Maret 1973 tentang Perubahan hak Persil tanah KP Cinchona& Cibeureum;e 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat tertanggal 27Nopember 1981;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta kebun PertjobaanCINCHONA skala

1 : 2500;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Kebun PertjobaanCIBEUREUM skala 1:2500;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala PerumPerhutani Nomor: 99/043.1/RenSDH/drjb tanggal 11Pebruari 2015 tentang Peta Lokasi KP Cibeureum;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Peta kerja Petak18e luas baku 22,10 Ha RPH Wayangwindu, BKPHPangalengan, KPH Bandung Selatan skala 1:10.000 (disalinsesuai aslinya);Dikembalikan kepada Pihak PPTK (Pusat Penelitian Teh dan Kina) melaluisaksi ELLY

Penelitian, Penelitian dan Pemberian Jasa TeknisDalam Bidang Teh dan Kina serta penguasaan Atas KebunPercobaan Cinchona & Cibeureum dan Kebon PercobaanPasir Sarongge tertanggal 22 Maret 1974;2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direktur BalaiPenelitian Perkebunan Bogor Nomor: 310/D/73 tertanggal 8Maret 1973 tentang Perubahan hak Persil tanah KP Cinchona& Cibeureum;262 (dua) lembar foto copy legalisir Surat tertanggal 27Nopember 1981;1 (satu) lembar foto copy legalisir peta kebun PertjobaanCINCHONA skala

1 :2500;1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Kebun PertjobaanCIBEUREUM skala 1:2500;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala PerumPerhutani Nomor: 99/043.1/RenSDH/drjb tanggal 11Pebruari 2015 tentang Peta Lokasi KP Cibeureum;1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Peta kerja Petak18e luas baku 22,10 Ha RPH Wayangwindu, BKPHPangalengan, KPH Bandung Selatan skala 1:10.000 (disalinsesuai aslinya);2 (dua) batang pohon teh bekas potongan/tebangan;1 (satu) buah golok yang terbuat dan besi

Bahwa Para Penggugat selain menandatangani Perjanjian KreditNomor : MBD.YDG/035/KUM/2015 tanggal 29 Januari 2015 (untukselanjutnya disebut Perjanjian Kredit), juga telah menandatanganiDaftar Skala Angsuran Kredit Mikro tertanggal 29 Januari 2015.b.

Bahwa Para Penggugat juga telah menandatangani Daftar SkalaAngsuran Kredit Mikro tertanggal 29 Januari 2015, yang mana dalamDaftar Skala Angsuran Kredit Mikro dalam setiap bulannya jumlahangsuran sebesar Rp.3.877.777,78 digunakan untuk pembayaranAngsuran Hutang Pokok sebesar Rp.2.777.777,78 dan AngsuranHutang Bunga sebesar Rp.1.100.000,f.

Bahwa dengan Para Penggugat telah menandatangani PerjanjianKredit dan Daftar Skala Angsuran Kredit Mikro, maka seharusnya ParaPenggugat mengetahui bahwa kewajiban hutang pokoknya nilai nyalebih dari Rp.23.000.000,h.

Bahwa apabila Para Penggugat tidak mengerti dengan yangdimaksud dalam Perjanjian Kredit dan lampiran Perjanjian Kreditberupa Daftar Skala Angsuran Kredit Mikro tertanggal 29 Januari2015 yang telah disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat,seharusnya Para Penggugat menanyakan kepada Tergugat padaHal 28 dari 35 hal Putusan No.4/Pdt.G/2017/PN.

Foto copy Daftar Skala Angsuran Kredit Mikro , diberi tanda bukti T. 3 ;4. Foto copy Surat Peringatan Kredit Segmen Mikro NomorR.07.Um.Yog/2016 tanggal 13 Desember 2016, diberi tanda bukti T. 4 ;5.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Permohonan Keberatan selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Memerintahkan Permohon Keberatan dahulu Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi publik tentang struktur skala dan upah pada PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada Termohon Keberatan dahulu

Besar Taman Nasional Gunung Leuser Nomor PT.2281BBTNGL2/2011 tanggal 6 Desember 2011 bertemu dengan terdakwa HAMDAN denganberkata mau kemana lalu dijawab terdakwa HAMDAN mau ke ladang dan kemudianpetugas meminta terdakwa HAMDAN untuk menunjukkan ladangnya selanjutnya tim operasimengambil titik koordinat dan mendokumentasikan ladang milik terdakwa HAMDAN dengandasar pengecekan dan pengukuran yaitua Peta hasil Rekonstruksi batas kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser tahun2002 (blat2) dengan skala

Besar Taman Nasional Gunung Leuser Nomor PT.2281BBTNGL2/2011 tanggal 6 Desember 2011 bertemu dengan terdakwa HAMDAN denganberkata mau kemana lalu dijawab terdakwa HAMDAN mau ke ladang dan kemudianpetugas meminta terdakwa HAMDAN untuk menunjukkan ladangnya selanjutnya tim operasimengambil titik koordinat dan mendokumentasikan ladang milik terdakwa HAMDAN dengandasar pengecekan dan pengukuran yaituc Peta hasil Rekonstruksi batas kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser tahun2002 (blat2) dengan skala

tim Penyidik Kementerian kehutanan dari kesatuanPolhut Reaksi Cepat Brigade Macan Tutul Prov SUMUT Kec Besitang Kab Langkat;Bahwa saksi ada melakukan pengecekan dan pengukuran;Bahwa saksi bisa menentukan TKP dengan titiktitik koordinat;Bahwa saksi pernah diminta menentukan titik koordinat perladangan terdakwa yaitu N0356 50,2/E 9808 11,6; N 0356 50,2/E9808 10,2; N 0356 51,6/E9808' 11,3; N 0356 51,6/E 9808 12,1 dan hasil Plotting saksi lakukan kedalamkawasan hutan TNGL berdasarkan peta Bumi (RBI) skala

perintah tugasKepala Balai Dinas Besar Taman Nasional Gunung Leuser Nomor PT.2281BBTNGL2/2011 tanggal 6 Desember 2011 bertemu dengan terdakwa denganberkata mau kemana lalu dijawab terdakwa mau ke ladang dan kemudian petugasmeminta terdakwa untuk menunjukkan ladangnya;Bahwa tim operasi mengambil titik koordinat dan mendokumentasikan ladang milikterdakwa dengan dasar pengecekan dan pengukuran yaitu :Peta hasil Rekonstruksi batas kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser tahun2002 (blat2) dengan skala

Langkat ProvinsiSumatera Utara;Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa mengerjakan Kawasan TamanNasional Gunung Leuser yaitu dengan melakukan penyemprotan dan pembersihanlahan, selanjutnya ditanami dengan tanaman karet, coklat seluas 3 (tiga) rante;Bahwa benar berdasarkan hasil pengukuran yaitu Peta hasil Rekonstruksi bataskawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser tahun 2002 (blat2) dengan skala :25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tanah yang dikerjakan oleh terdakwatersebut berada

ADEI PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT.

ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tahun Tanam skala 1: 25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT.

Sementara yang dimaksuddengan Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiSkala tertentu dan yang dimaksud dengan PerusahaanPerkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negaraIndonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelolausaha perkebunan dengan skala tertentu. Sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UndangUndang R.I.

ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tahun Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT. ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 125.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT.

ADE PLANTATION & INDUSTRI KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Land ClearingPertahun skala 1 : 25.000 ;1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Keputusan Bupati PelalawanNomor : 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 tentang PencadanganAreal untuk perkebunan kelapa sawit pola KKPA Koperasi Petani SejahteraDesa Batang Nilo Kecil Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Prov.Riau Skala 1 : 50.000 yang telah dilegailisir ;1 (satu) bendel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor PertanahanKabupaten

Shin Kawashima selaku PresidenDirektur (selaku pihak pertama) dengan Para Penggugat sebagai PengurusPimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi SerikatPekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT Kawashima EngineeringPlastik Indonesia (KEPI) (selaku pihak Kedua) telah menandatanganiPerjanjian Bersama (PB) tentang Perubahan Struktur Skala Upah yangmana sudah dilakukan Perundingan Bipartit sebelumnya;Kutipan Isi Perjanjian Bersama (PB) sebagai berikut:(1) Para Pihak sepakat menjalani

I;(3) Untuk perubahan skala upah tahun 2013 dibahas tiap bulan ditahun2013 dan diberlakukan mulai 1 Januari 2013 (bukti P5);Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 Para Penggugat selaku PengurusPimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi SerikatPekerja Metal Indonesia (PUK SPEE se FSPMI) PT KawashimaEngineering Plastik Indonesia (KEPI) menyampaikan surat pemberiatahuankepada Dinas Tenagakerja Kabupaten Bekasi terkait pemberitahuan hasilkesepakatan perundingan UMSK 2013.

Surantaselaku HRD Manager, yang dalam kesepakatannya Tergugat pada point 4Sepakat untuk September 2013 selesai dan ada kesepakatan strukturskala upah tahun 2014;Bahwa pada tanggal 4 Maret 2014 diadakan bipartite antara Tergugat denganPara Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke Il (dua), namun dalamperundingan Bipartite ini Tergugat, terkait struktur dan skala upah 2014 pihakTergugat hanya mau menggunakan Struktur skala upah pada tahun 2013.Sehingga perundingan Bipartit tidak ada kesepakatan (bukti

P7);Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 perundingan bipartite antara Tergugatdengan Para Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke Ill (tiga), namuntidak ada kesepakatan tentang pendapat para pihak dalam Risalah Bipartite: Tergugat:(1) Untuk UMSK tahun 2014 kelompok II digunakan sebagai acuanperhitungan struktur skala upah tahun 2014 termasuk juga denganpenilaian masa kerja (sundulan);(2) Budget sebesar Rp76.019.590,00 Struktur skala upah berlaku untukPekerja PKWTT (saja) baik level operator sampai

(bukti P10);Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014, diadakan loby yang ke II (dua) oleh ParaPenggugat namun tidak ada kesepakatan terkait perundingan Upah 2014.Karena Tergugat tidak mau merinci budget kenaikan skala upah,sedangkan Para Penggugat memberikan rincian budget kenaikan upah dihitung terhadap semua Pekerja dari level operator sampai Managersehingga pertemuan tidak ada kesepakatan.

Peta skala minimal 1 : 100.000.Pasal 19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri.Pasal 20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan.Pasal 21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 : 100.000.Pasal 22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang

Peta skala minimal 1 : 100.000.: Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri.Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan.: Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 : 100.000.Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan FungsiKawasan Hutan beserta

Peta skala minimal 1 : 100.000.Hal. 9 dari 23 hal. Put.

No. 2374 K/Pid.Sus/201 1Pasal 19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri.Pasal 20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan.Pasal 21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 : 100.000.Pasal 22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan

usaha tidak mencapai skala tertentu denganmelakukan pendafataran untuk memperoleh Surat Tanda Daftar UsahaPerkebunan/STDB atau STDP tergantung Jenis Usaha perkebunan yangdilakukan.

Adapun persyaratannya tercantum pada Permentan Nomor : 21Tahun 2017 Perubahan kedua atas Permentan Nomor : 98 Tahun 2013Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Psl. 5 (2) untuk STDB danPsl. 6 (2) untuk STDP;eee ee eee eee eee eee eee Bahwa Untuk skalausaha dengan skala tertentu wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan/IUPBatau IUPP tergantung jenis usaha perkebunan yang dilakukan.

Penjelasan pertama :Perkebunan adalah orang perseorangan WNI yang melakukan usahaperkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu UUNo. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Psl. 1 (9).

Definisi pekebunbersifat umum, karena tidak ada keterangan/penjelasan lebih lanjut yangmengklasifikasikan kedudukan orang perseorangan WNI ketikamelakukan kegiatan usaha perkebunan berdasarkan status kepemilikanlahan perkebunan, sehingga dapat dikatakan sSiapapun orangperseorangan WNI yang melakukan kegiatan usaha perkebunan (usahabudi daya tanaman perkebunan) dalam skala usaha tidak mencapai skalatertentu baik sebagai pemilik lahan, penyewa, pengambil upahan ataubagi hasil dapat disebut sebagai

Penjelasan kedua :Perbuatan terdakwa membuka lahan dengan tujuan untuk memperolehupah berupa bagi hasil lahan sudah memiliki unsur membukan lahanperkebunan untuk dirinya sendiri, karena itu terdakwa dapat disebutsebagai pekebun dan pekebun merupakan bagian dari pelaku usahaperkebunan; Bahwa sebagaimana telah saksi jelaskan bahwa siapapun orangperseorangan WNI yang melakukan kegiatan usaha perkebunan (usahabudidaya tanaman perkebunan) dalam skala usaha tidak mencapai skalatertentu baik itu sebagai

Adapun 12Kelurahan yang mendapatkan Program NUSP2 (NeighborhoodUpgrading and Shelter Project Phase 2 atau Program PenangananKawasan Pemukiman Kumuh) Skala Lingkungan adalah sebagai berikut:1.

Akan tetapi semua hasil pekerjaanpembangunan infrastruktur dalam Program NUSP2 Skala LingkunganTahun Anggaran 2016 Siklus II di Kelurahan Sukakarya sudahdiserahterimakan oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H.

Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunaninfrastruktur dalam Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran2016 Siklus di Kelurahan Sukakarya sudah diserahterimakan oleh saksiTAUFIK KUROCHMAN Bin M.H.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua danKelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi ProyekNUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran2016.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi ProyekNUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran2017.Halaman92dari14ihalaman, Putusan Nomor 22/TIPIKOR/2020/PT BDG109.110.111.112.113.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi ProyekNUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran2018.1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor

diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung padatanggal 25 Mei 2015 dan diregister dengan Nomor 32 P/HUM/2015 telahmengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan DaerahProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Pasal 388 ayat (1) huruf d, knususnyaZona Jalur Hijau Blok 05 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu,Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana Gambar29A Peta ZonasiKecamatan Pasar Minggu dengan skala

sosial budaya,ketenteraman dan ketertiban.Negara kita adalah Negara hukum oleh sebab itu semua tindakan harusberdasarkan hukum;ANALISIS YURIDISBahwa dalam penetapan Pasal 388 ayat (1) huruf (d) Peraturan DaerahProvinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi, khususnya Zona Jalur Hijau Blok 05Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota AdministrasiJakarta Selatan, sebagaimana disajikan dalam Gambar29A Peta ZonasiKecamatan Pasar Minggu dengan skala

hukum (Bukti P.16);Oleh karenanya menurut pendapat Pemohon, bahwa Para Pemohonmemiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukanpermohonan uji materi atas Pasal 388 ayat (1) huruf (d) Peraturan DaerahProvinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi khususnya Zona Jalur Hijau Blok 05Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota AdministrasiJakarta Selatan, sebagaimana disajikan dalam Gambar29A Peta ZonasiKecamatan Pasar Minggu dengan skala

Menyatakan bahwa Pasal 388 ayat (1) huruf (d) Peraturan DaerahProvinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi khususnya Zona Jalur Hijau Blok 05Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota AdministrasiJakarta Selatan, sebagaimana disajikan dalam Gambar29A PetaZonasi Kecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 padaLampiran Ill1 dan pada Tabel29A Tabel Rencana Pola RuangHalaman 9 dari 25 halaman.

Memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segeramencabut Pasal 388 ayat (1) huruf (d) Peraturan Daerah Provinsi DKIJakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang danPeraturan Zonasi khususnya Zona Jalur Hijau Blok 05 KelurahanCilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi JakartaSelatan, sebagaimana disajikan dalam Gambar29A Peta ZonasiKecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran Ill1dan pada Tabel29A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan PasarMinggu

No. 102 PK/Pdt.Sus/2010Tergugat telan gagal menjagainformasiketenagakerjaan terhadap diri Penggugat,maka dengan demikian Tergugat telahmelakukan Penilaian Kinerja secara berkaladengan suatu mekanisme spesifikasi jabatanyang tidak tepat dan benar, mengakibatkanpenyusunan struktur dan skala upah dalampenetapan upah/golongan jabatan, penilaianpekerjaan, penetapan kebijakanpengembangan sumber daya Penggugatdiperusahaan/Tergugat menjadi tidak layak.Sudah menjadi sewajarnya dan sepatutnyaYang Terhormat

No. 102 PK/Pdt.Sus/201010.tidak mengindahkan norma ketenagakerjaanatau kebiasaan yang berlaku dimasyarakatpekerja tentang ketenagakerjaan ;Bahwa dari seluruh uraian pada posita dalamgugatan ini sudah ternyata perbuatan Tergugatterhadap Penggugat terhitung sejak tahun1992 tidak memelihara informasiketenagakerjaan yang merupakan sebagaiunsur dari = spesifikasi Jabatan (jobspesification), akibatnya Tergugat dalammenentukan struktur dan skala upah telahmelakukannya dengan cara tidak patut dantidak wajar

MakaPenggugat tidak mendapatkan hak yang semestinya diperolehberdasarkan Penyusunan Struktur Upah menurut rasio perbedaan bobotpekerjaan antar jabatan dalam setiap golongan jabatan yang mempunyainilai upah nominal terendah dan tertinggi, dengan demikian perbuatanTergugat bertentangan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan DanTrasmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep49/MEN/IV/2004 tentangStruktur Dan Skala Upah dalam Pasal 3 jo. Pasal 5 ayat (2) jo.

PasalNo.7 huruf b (Bukti P7) ; Bunyi selengkapnya Pasal 3 KEPMEN No.49/MEN/IV/2004Dalam penyusunan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, dilaksanakan melalui :a. Analisa Jabatan ;b. Uraian Jabatan ;c. Evaluasi Jabatan ; Bunyi selengkapnya Pasal 5 Ayat (2) KEPMEN No.49/MEN/IV/2004 : Analisa Jabatan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) akan menghasilkan uraianjabatan dalam organisasi perusahaan meliputi :Hal. 15 dari 21 hal. Put.

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalahbertentangan dengan Keputusan MenteriTenaga Kerja Nomor : 49/MEN/IV/2004, makaperbuatan mana dari Tergugat merupakankelalaian Tergugat tidak menghitung skala upahdengan menggunakan struktur skala upahberdasarkan spesifikasi pekerjaan / jabatanpada dasarnya Tergugat tidak menggunakaninformasi pendidikan yang akurat mengenaikualifikasi atau persyaratan yang harusdipenuhi Sumber Daya Manusia (SDM).

Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Penyiapan dan PemantapanLahan merupakan bagian dari struktur organisasi Kepala Dinas danPerkebunan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau; Bahwa kegiatan perkebunan dalam ketentuan Undangundang Nomor39 Tahun 2014 adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam,sumber daya manusia, sarana produksi, alat mesin, budi daya, panenpengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkanpelaku usaha perkebunan adalah pekebun yang mengelola usahaperkebunan dengan skala

usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa penyiapan lahan perkebunan adalah kegiatan pratanam ataupembukaan lahan untuk tanaman perkebunan; Bahwa~ kegiatan penyiapan lahan yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secara mekanis,kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanam dan dibiarkanHal. 14 dari 24 hal.

No. 244/Pid.Sus/2016/PN.Prp17pemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkan pelaku usahaperkebunan adalah pekebun yang mengelola usaha perkebunandengan skala usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa Ahli memberikan keterangan penyiapan lahan perkebunanadalah kegiatan pratanam atau pembukaan lahan untuk tanamanperkebunan; Bahwa kegiatan penyiapan lahan yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secaramekanis, kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanamdan dibiarkan

sebagai pekerja dan pemilik lahansesungguhnya adalah SUYATNO; Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli kegiatan perkebunan dalamketentuan Undangundang Nomor 39 Tahun 2014 adalah segalakegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia,sarana produksi, alat mesin, budi daya, panen pengolahan danpemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkan pelaku usahaperkebunan adalah pekebun yang mengelola usaha perkebunandengan skala

usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa Ahli memberikan keterangan penyiapan lahan perkebunanadalah kegiatan pratanam atau pembukaan lahan untuk tanamanperkebunan; Bahwa~ kegiatan penyiapan lahan = yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secara mekanis,kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanam dan dibiarkandihancurkan secara mekanis/alami dan tidak bolah dilakukanpembakaran karena akan menghasilkan asap yang mencemari udarasehingga merugikan masyarakat

ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2, 2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An. ROBERT HONG, 1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2. Tetap terlampir di dalam berkas perkara. Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.

ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2;2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun SawitAn. Robert Hong;1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa SawitAn. Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2.Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukanbuktiberupa;1. Foto copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.

(peta top) tahun 1942 dengan skala 1:50.000, namunkeduanya berbeda dalam hal menentukan lokasi lahan milik terdakwa,dimana Ahli Bangun PI Tobing menyimpulkan berdasarkan peta tata bataskawasan hutan kelompok hutan Senami Bahar Kabupaten SarolangunBangko dengan skala 1 : 25.000 dan SK Menhut No. 46 Kpts1987, bukuukur tahun anggaran 19921993, disimpulkan bahwa lokasi tersebut adalahmasuk dalam lokasi HPT Sungai NapalPemusiran.

Prima Anugrah Makmur tanggal 20 Agustus 2007Nomor. 26e 1 (Satu) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran Pertamakebun sawit atas nama Robert Hong;e 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Pertama PerkebunanKelapa Sawit atas nama Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas3273275 M2;e 2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran keduaKebun Sawit atas nama Robert Hong;e 1 (Satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua PerkebunanKelapa Sawit atas nama Robert Hong Skala 1 : 25.000.

Robert Hong Skala 1: 25.000. Luas 3273275 M2, 2 (dua)lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An.ROBERT HONG, 1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi KeduaPerkebunan Kelapa Sawit An. Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275M2. adalah bukti berupa surat yang sejak awal dipakai oleh penyidikmaupun Penuntut Umum dan menjadi kesatuan dengan berkas perkara,maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir didalam berkas perkara.3.

ROBERT HONG Skala 1 : 25.000.Luas 3273275 M2.Tetap terlampir di dalam berkas perkara.e Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.Anugerah Makmur tertanggal 20 Januari 2009, copy Surat PerintahTugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tertanggal 01 Juli2008 serta Nota Dinas dari Jm. Sianturi CS. Perihal laporanOperasi Fungsional pengamanan areal eks HPH PT. Bina Lestaridan PT.