• Transparansi skala pengupahan ;2.

  Menerima dengan baik anjuran pada butir 1 (satu) yaitu Bahwa PUKSPSI sebagai salah satu sarana Hubungan Industrial di Perusahaanterhadap tuntutan tentang skala upah dapat dijadikan bahanpertimbangan ;2.

  Menerima prinsip dasar tentang keterbukaan (transparan) yangtercantum dalam anjuran butir 3 (tiga) dengan mengacu : Struktur dan skala upah untuk Serviceman bagi karyawan yang mengikutiprogram TDP merupakan bentuk pelaksanaan dari sistem pengupahanyang berbasis kompetensi dan diberlakukan secara nasional ;O Struktur dan skala upah non staff Non TDP sedang dalamproses review dan akan diberlakukan setelah sistem berbasiskompetensi sudah selesai dan diberlakukan secara nasional ;4.

  Perusahaan segera membuat struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan, masa kerja dan kompetesi untuk TDP dan NonTDP secara terobuka dalam TDP turunan ;3.

  Bahwa yang menjadi pokok perselisihnan pada awalnya adalah masalahupah yang tidak jelas mengenai struktur dan skala upah (diskriminasipengupahan) serta kenaikan upah sebesar 97,54% untuk karyawanPT.FI dan kontraktor lainnya di luar PT.TU (ada diskriminasi) pada halkenaikanHal. 25 dari 30 hal. Put.

• Nomor 1676 K/Pid.Sus/20151 (satu) rangkap photo copy lembar 1 peta areal kerja Hak PengusahaanTanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI Provinsi Riau luas +50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar skala 1500.000 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/KptslV/1998 tanggal 27 Februari 1998 ditandatangani Menteri Kehutanan Sar.Djamaludin Suryohadikusumo ;1 (satu) rangkap photo copy lembar 2 peta areal kerja Hak PengusahaanTanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI Provinsi Riau

  luas +50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar skala 1 : 50.000Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kptsl/1998 tanggal27 Februari 1998 ditandatangani Menteri Kehutanan Sdr.

  PT PSPI Distrik Petapahan di Kabupaten KamparProvinsi Riau luas 7.027, 82 Ha (bruto), 972,27 Ha (netto) skala 1:50.000disahkan di Bangkinang Nomor 01/PSPVV/2014 tanggal 10 Januari 2014.Mengetahui Komisaris Utama Sdr.

  Djamaludin Suryohadikusumo ; 1 (satu) rangkap photo copy lembar 2 peta areal kerja HakPengusahaan Tanaman Industri Kayu Pertukangan PT PSPI ProvinsiRiau luas + 50.725 Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh limahektar) skala 1 : 50.000 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor249/KptsIV1998 tanggal 27 Februari 1998 ditandatangani MenteriKehutanan Sdr.

  LipaiS, SetingkaiS.Tapung Kiri Kabupaten Kampar Daerah Tingkat Il Kampar ProvinsiDaerah Tingkat Riau, menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap, tanggal27 Februari 1998 ; 1 (satu) rangkap photo copy peta Claim H. lIdrus, CS PT PSPIPetapahan skala 1 : 65.000 luas 1.355 Ha (seribu tiga ratus lima puluhlima hektar) ; 1 (satu) rangkap photo copy daftar petak claim H. Idrus, CS PT PSPIPetapahan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5.

• Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas sampaidengan sekarang;Bahwa pendidikan ahli adalah S.1 Pertambangan lulus tahun 2004;Bahwa prosedur untuk melakukan kegiatan usaha pertambanganadalah setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan harusmemiliki ijin yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup kewenanganuntuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai denganketentuan yang diatur dalam UU no 4 tahun 2009 tentangpertambangan mineral dan batu bara;e Bahwa prosedur pengurusan perijinan untuk skala

  rakyat, per ijinanskaia menengah dan perijinan skala besar sesuai UU no 4 tahun2009 yaitu :a.

  Prosedur untuk perijinan skala rakyat, pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukan perrmohonanijin pertambang rakyat (IPR) kepada Bupati kabupaten GunungMas apabila lokasi yang dimohon berada dalam wilayahpertambangan rakayat (WPR) yang dikeluarkan oleh bupatiatau pejabat yang berwenang.b.

  Prosedur pengurusan perijinan skala menengah dan perijinanskala besar, untuk pemberian wilayah ijin usha pertambangan(WIUP) baik mineral logam dan batu bara dengan cara lelangsesuai denganPP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usahapertambangan.eBahwa sesuai data ijin pertambangan rakyat (IPR) yang ada dikabupaten Gunung Mas sampai saat ini para Terdakwa tidakmemiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan olehBupati GunungMas.eBahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa

• NoormanHerryadi,SpF,SH, dengan kesimpulan yang didapatkan :Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia dua puluh tahun, kesadaran baik, nilaikesadaran lima belas dari skala lima belas, terdapat luka terbuka di kelapa belakangbawah kiri, dan punggung tangan kiri, tampak patah tulang telapak tangan kiri jariketiga dan keempat, dan putus urat otot jari ketiga dan ketempat tangan kiri, yangdisebabkan benturan benda tajam.Dilakukan perawatan dan penjahitan luka terbuka, pemberian obat pengurang rasanyeri

  NoormanHerryadi,SpF,SH, dengan kesimpulan yang didapatkan :Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia delapan belas tahun, kesadaran baik,nilai kesadaran lima belas dari skala lima belas, terdapat luka lecet di kelopak matakanan atas dan bawah, pipi kanan, dan pangkal jari kelima bagian belakang tangankiri, yang disebabkan benturan benda tumpul.Dilakukan pengobatan luka, pemberian obat pengurang rasa nyeri dan antibiotic,pasien pulang dalam keadaan umum baik.Perbuatan mereka terdakwa menjadi kejahatan

  NoormanHerryadi,SpF,SH, dengan kesimpulan yang didapatkan :10Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia dua puluh tahun, kesadaran baik, nilaikesadaran lima belas dari skala lima belas, terdapat luka terbuka di kelapa belakangbawah kiri, dan punggung tangan kiri, tampak patah tulang telapak tangan kiri jariketiga dan keempat, dan putus urat otot jari ketiga dan ketempat tangan kiri, yangdisebabkan benturan benda tajam.Dilakukan perawatan dan penjahitan luka terbuka, pemberian obat pengurang rasanyeri

• rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU no4 tahun 2009 yaitua.

  Prosedur untuk perijinan skala rakyat , pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukan permohonanijin pertambang rakayat (IPR) kepada Bupati kabupatenGunung Mas apabila lokasi yang dimohon berada dalamwilayah pertambangan rakayat (WPR) yang dikeluarkan olehbupati atau pejabat yang berwenang.b.

  Prosedur pengurusan perijinan skala menengah dan perijinanSkala besar , untuk pemberian wilayah ijin ushapertambangan (WIUP) baik mineral logam dan batu bara12dengan cara lelang sesuai dengan PP no 23 tahun 2010tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.e Bahwa sesuai data ijin pertambngan rakyat IPR yang ada dikabupaten gunung mas sampai saat ini Terdakwa HASAN bin HUDIN, terdakwa II SUGI ANOR Bin MISRAN, terdakwa III.

  rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU no 4tahun 2009 yaitua.

  Prosedur untuk perijinan skala rakyat , pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukanpermohonan ijin pertambang rakayat (IPR) kepadaBupati kabupaten Gunung Mas apabila lokasi yangdimohon berada dalam wilayah pertambanganrakayat (WPR) yang dikeluarkan oleh bupati ataupejabat yang berwenang.b.

• Gu8nung Mas sampai dengan sekarang ; Bahwa benar pendidikan ahli adalah S1 Pertambangan lulus tahun 2004 ;bahwa benar prosedor untuk melakukan kegiatan usaha pertambanganadalah setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan harus memilikiijin yang diberikan oleh bupati sesuai sesuai lingkup kewenangan untukmelaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral danbatu bara ; Bahwa benar prosedur pengurusan perijinan untuk skala

  rakyat, perijinanskala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU No.4. tahun 2009yaitu :a.

  Prosedor Pengurusan perijinan skala menengah dan perijinan skalabesar, untuk pemberian wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP) baikmineral logam dan batu bara dengan cara lelang sesuai dengan PP No. 23tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ; Bahwa benar semua data ijin pertambangan rakyat IPR yang ada dikabupaten Gunung Mas sampai saat ini terdakwa SUBANDI Als bapak RIKO Bin SUDI dan terdakwa IIKARYA Amd Als bapak YISWI bin SEHEN tidak memiliki ijin pertambanganrakyat (IPR) yang

  (sepuluh milyard) ; Bahwa benar prosedor untuk melakukan kegiatan usaha pertambanganadalah setiappelaksanaan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki ijin yang diberikan olehBupati sesuai lingkup kKewenangan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang diatur UU No.4. tahun 2009 tentangpertanmbangan mineral dan Batu Bara ;Bahwa benar prosedor pengurusan perijinan untuk skala rakyat,perijinanskala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU No.04 tahun 2009 yaitu

  Prosedor untuk perijinan skala rakyat,pelaku usaha pertambangan (skalarakyat) harus mengajukan permohonan ijin pertambangan rakyat (IPR)kepada Bupati Kabupaten Gunung Mas apa bila lokasi yang dimohon16berada dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang dikeluarkanoleh BUpati atau pejabat yang berwenang ;b.

• Penyuluhan KeamananPangan, Evaluator Pendaftaran Pangan Olahan, Food Inspektur(Pemeriksaan Pabrik) ;Bahwa saya sebagai Ahli berdasarkan Surat Perintah Kepala BBPOMBanda Aceh Nomor : PR 090191.913.19.0048 tanggal 30 Januari 2019 ;Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barangbukti yang diteliti oleh ahli dimana memang tidak ada label Kadaluwarsadan label Halal dikemasannya ;Bahwa menurut ahli minuman limun yang diproduksi oleh Terdakwamemang tidak diperlukan izin dari BPOM karena skala

  kecil danmerupakan Industri Rumah Tangga yang izin nya dari Dinas KesehatanKota Banda Aceh akan tetapi jika skala besar maka harus izin dariBBPOM ;Bahwa Limun adalah produk minuman ringan yang mengandung gula,karbondioksida yang berkarekteristik dasar kandungannya gula 6 %hingga 15 % ;Bahwa setiap produksi limun skala kecil (Home Industri) diperlukantenaga ahli dalam pembuatannya sedangkan pembuatan limun BintangJago ini tanpa ada tenaga ahli dibidang pembuatan limun ;Bahwa Efek samping dari minuman

  NO. 69tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang disebutkan bahwatanggal, bulan dan tahun Kadaluwarsa pada kemasanharusdicantumkan secara jelas ;Bahwa Limun adalah produk minuman ringan yang mengandung gula,karbondioksida yang berkarekteristik dasar kandungannya gula 6 %hingga 15 % ;Bahwa setiap produksi limun skala kecil (Home Industri) diperlukantenaga ahli yang bersertifikasi dalam pembuatannya sedangkanpembuatan limun Bintang Jago ini tanpa ada tenaga ahli dibidangpembuatan limun ;Bahwa Efek

  NO. 69 tahun 1999tentang Label dan Iklan Pangan yang disebutkan bahwa tanggal, bulan dantahun Kadaluwarsa pada kemasan harus dicantumkan secara jelas ; Bahwa Limun adalah produk minuman ringan yang mengandung gula,karbondioksida yang berkarekteristik dasar kandungannya gula 6 % hingga15%; Bahwa setiap produksi limun skala kecil (Home Industri) diperlukan tenagaahli yang bersertifikasi dalam pembuatannya sedangkan pembuatan limunBintang Jago ini tanpa ada tenaga ahli dibidang pembuatan limun ;Menimbang

• Peta Topografi skala 1:100.000 Tahun 1926 sheet 106 buataBelanda yang perbah 2 (dua) kali disepakati oleh PemdaKabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin,69dalam rangka pelacakan penetapan batas antara Kabupaten MusiRawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin ;Surat Keterangan pemilik tanah (M. Yahya Masajib) tanggal 27Maret 2007 yang diketahui Kepala Desa Air Bening yang antaralain menyatakan bahwa :1.

  Seharusnya untuk menetapkan keberadaan sumursuban 4 apakah berada di Kabupaten Musi Rawas atau KabupatenMusi Banyuasin, digunakan peta Topografi skala 1:100.000 sheet106 Tahun 1926 ;f.

  Peta Topografi skala 1:100.000 Tahun 1926 sheet 106 buataBelanda yang perbah 2 (dua) kali disepakati oleh PemdaKabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin,95dalam rangka pelacakan penetapan batas antara Kabupaten MusiRawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin ;Surat Keterangan pemilik tanah (M. Yahya Masajib) tanggal 27Maret 2007 yang diketahui Kepala Desa Air Bening yang antaralain menyatakan bahwa :1.

  1 : 100.000, sesuai denganKetentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2006 yang berbunyi : Peta batas daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mengunakan skala minimal :1 Provinsi 1 : 500.000;2 Kabupaten : 100.000;3 Kota 1: 50.000;Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 yang telah disefakati untukpengukuran dan penentuan batas daerah Kabupaten Musi Rawas danKabupaten Musi Banyuasin, maka oleh karena itu tidak ada alasan hukum1271314yan membenarkan Pihak Penggugat untuk

• DUTA SWAKARYA INDAH yang diwakili oleh MISNO Bin KARYOREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Usaha Perkebunan Melakukan Budidaya Tanaman Perkebunan Dengan Luasan Skala Tertentu sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;

• Menjatuhkan pidana denda kepada PT DUTA SWAKARYA INDAH sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).;

3.

Duta Swakarya Indah beserta 1 lembar lampiran Peta;

1 lembar foto copi yang dilegalisir laporan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan untuk masyarakat tempatan (pola KKPA) Nomor: 030/DSI/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 beserta 1 lembar lampiran Peta

1 lembar foto copi yang dilegalisir peta kerja kebun siak 2017 skala 1:85000, PT. Duta Swakarya Indah;

1 lembar foto copi yang dilegalisir peta tanaman kelapa sawit diluar IUP seluas 334,87 ha, PT.

perkebunan yang meliputikegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman,pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dandiversifikasi tanaman.;> Luasan Skala Tertentu adalan skala usaha perkebunan yangdidasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi,tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkanmemiliki izin usaha.

Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UUPerkebunanmenjelaskan bahwa: Yang dimaksud dengan "skala tertentuadalah Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh PerusahaanPerkebunan sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan olehMenteri. Yang dimaksud dengan "kapasitas pabrik tertentu" adalahkapasitas minimal unit pengolahan Hasil Perkebunan yangditetapbkan oleh Menteri..

Berdasarkan Peraturan MenteriPertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan No.98/Permentan/Ot.140/9/2013), pada Pasal 1 angka (9) disebutkanbahwa: Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yangdidasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi,Halaman 71 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Saktenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkanmemiliki izin usaha.> Pasal 7 Permentan No. 98/Permentan/Ot

;Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UUPerkebunan menjelaskan bahwa:Yang dimaksud dengan "skala tertentu" adalah UsahaHalaman 91 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.SakPerkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan sesuaidengan skala usaha yang ditetapkan oleh Menteri.

;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan"skala tertentu adalah Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh PerusahaanPerkebunan sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan oleh Menteri.

• Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan' tentang

  Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minima!

  Peta skala minimal 1 :100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan

  Peta skala minimal 1 : 100.000;Pasal19 : Atas Permohonan Pasal 18 eselon terkait lingkup DepartemenKehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis Menteri;Hal. 9 dari25 hal. Put.

  No. 67 PK/Pid.Sus/201 4Pasal20 : Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolakatau menyetujui permohonan perubahan kawasan hutan;Pasal21 : Apabila permohonan disetujui, badan Planologi menyiapkan konsepKeputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutandilampiri Peta dengan skala minimal 1 :100.000;Pasal22 : Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan FungsiKawasan Hutan beserta Peta lampiran;Bahwa Terdakwa IBRAHIM RAHMAN Alias PAI selanjutnya melakukankerjasama dengan Terdakwa

• 1 : 1000/1 : 500);2. gambar denah (skala 1 : 100/1 : 200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100/1 :200);4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100/1: 200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala1 :100/1 : 200);6. gambar rencana sanitasi (Skala 1 : 100/1 : 200);C. gambar dan perhitungan struktur berupa softcopyuntuk bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai ataubangunan dengan struktur utama baja, yang meliputi:Halaman 24 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBY1

  1 : 1000/1 : 500);2. gambar denah (skala 1 : 100/1 : 200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1 : 100/1 : 200);4. gambar tampak atas atap (skala 1 : 100/1: 200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1 : 100/1 :200);6. gambar rencana sanitasi (skala 1 : 100/1 : 200);gambar dan perhitungan struktur berupa softcopy untuk bangunanbertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau bangunan dengan struktur utama baja,yang meliputi :1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;2. gambar

  Surat Pernyataan dari pemohon bermaterai cukup apabila IMB yangdimohonkan merupakan bangunan dengan guna usaha mikro;gambar rencana teknis bangunan berupa softcopy dalam formatComputer Aided Design (CAD), terdiri dari:1. gambar situasi (skala 1:1000/ 1:500);2. gambar denah (skala 1:100/1:200);3. gambar tampak menghadap jalan (skala 1:100/1:200);4. gambar tampak atas atap (skala 1:100/1:200);5. gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);6. gambar rencana sanitasi (skala 1:100/1:200

  (lima ratus meter persegi)atau bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau berstruktur bajaberupa softcopy, meliputi :1. perhitungan struktur yang ditandatangani oleh perencana;2. gambar struktur dan detailnya yang ditandatangani olehperencana.gambar rencana teknis untuk bangunan yang menimbulkandampak penting terhadap lingkungan berupa softcopy, terdiri dari :gambar situasi (Skala 1:1000/1:500);gambar denah (Skala 1:100/1:200);gambar tampak menghadap jalan (Skala 1:100/1:200);gambar tampak

  atas atap (Skala 1:100/1:200);gambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100/1:200);gambar detail arsitektur yang dianggap perlu (Skala 1:20/1:50); 16gambar dan perhitungan struktur;OM NAA KR WN ERgambar skematik dan analisa Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing(MEP) yang sesuai dengan rekomendasi apabila bangunan yangdimohonkan wajib memiliki rekomendasi sesuai ketentuan yangberlaku.Halaman 84 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBYPasal 10IMB berlaku selama tidak ada perubahan

• Bahwa sesuai Peta Topografi 1926 dengan Skala 1 : 100.000 sheet 106yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten MusiRawas (Penggugat) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinpada tanggal 20 Maret 2002 dan setelah dilakukan pengamatan dilapangan terhadap sumur Suban 4 dan diplotkan pada peta tersebutmaka Sumur Suban 4 masuk ke dalam wilayah Kabupaten Musi RawasProvinsi Sumatera Selatan;.

  Thiess Contractors Indonesia untuk usaha berupa Oil dan Gas(engineering, Ppowerment, and constructions);10.Bahwa kesepakatan (Berita Acara) antara Pemerintah Kabupaten Musi11.Rawas (Penggugat) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin(Tergugat ) yang telah bersepakat untuk menggunakan Peta Topografi1926 Skala 1 : 100.000 sebagai pedoman untuk menentukan bataswilayah Kabupaten Musi Rawas dengan wilayah Kabupaten MusiBanyuasin yaitu:a.

  Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengingkari kesepakatandalam Berita Acara Tanggal 20 Maret 2002 antara PemerintahKabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinyang menyatakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 sebagaiacuan/ pedoman penentuan pengukuran batas wilayah PemerintahKabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinadalah perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);.

  Memerintahkan kepada Tergugat (Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin) untuk mematuhi/melaksanakan kesepakatan dalam BeritaAcara tanggal 20 Maret 2002 antara Pemerintah Kabupaten MusiRawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untukmenggunakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 dalammenentukan pengukuran batas wilayah Kabupaten Musi Rawas danKabupaten Musi Banyuasin;.

  yang telah sepakat untukmenggunakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 dalam29Bue.2.3.2.4.menentukan batas wilayah kedua Kabupaten tersebut.

• 1 : 100.000 untuk pedoman yang dijadikan untuk menentukanbatas wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Wilayah PemerintahKabupaten Musi Banyuasin selain Peta Topografi 1926 alat yangdigunakan untuk melalukan pelacakan batas daerah tersebut jugamenggunakan alat GPS ;Bahwa sesuai Peta Topografi 1926 dengan Skala 1 : 100.000 sheet 106yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten MusiRawas (Penggugat) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinpada tanggal 20 Maret 2002 dan setelah dilakukan

  Hal ini karena penggunaan Peta Kerja Topografl Tahun1926 dengan skala 1 : 100.000 yang didalilkan Penggugat sebagai dasarhukum penetapan batas wilayah adalah untuk saat ini sudah tidak tepat.Hal ini karena peta tersebut sudah berumur 82 tahun dan hanya sebatasreferensi untuk mempermudah melakukan peninjauan lapangan, olehkarenanya tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam menetapkanbatasbatas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kab. MusiRawas.

  Menyatakan sah kesepakatan dalam Berita Acara tanggal 20 Maret2002 antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan PemerintahMusi Banyuasin yang menyatakan Peta Topografi 1926 Skala 1 :100.000 sebagai acuan/pedoman penetuan pengukuran bataswilayah Pemerintaha Ksbupaten Musi Rawas dan PemerintahKbupaten Musi Banyuasin.Halaman 33 dari 42 Pts. No.127/Pdt/2012/PT.Plg3.

  Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengingkarikesepakatan dalam Berita Acara tanggal 20 Maret 2002 antaraPemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah KabupatenMusi Banyuasin yang menyatakan Peta Topografi 1926 skala 1 :100.000 sebagai acuan/pedoman penentuan pengukuran batasWilayah Pemerinth Kabupaten Musi Rawas dan PemerintahKabupaten Musi Banyuasin adalah perbuatan melawan ingkar janji(wanprestasi).4.

  Memerintahkan kepada Tergugat (Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin) untuk mematuhi/melaksanakan kesepakatan dalamBerita Acara tanggal 20 Maret 2002 antara zPemerintah KabupatenMusi Rawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untukmenggunakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000, dalammenentukan pengukuran batasd wilayah Kabupaten Musi Rawas danKabupaten Musi Banyuasin.5.

• Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Dalam putusannya, judex factie ... [Selengkapnya]

• Dalam pertemuan tersebut SaksiFranchisca Anggela meminta untuk diusulkan kegiatan pengadaan Solar Celldalam DIPA APBN Perubahan Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran2012 dan Saksi Franchisca Anggela berjanji akan mengawal anggaran tersebutdi DPR (Senayan).Bahwa atas usulan Terdakwa Franchisca Anggela tersebut makabeberapa waktu setelah pertemuan tersebut yaitu sekira tanggal 15 Maret2012 Saksi Bustami Rahman selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukansurat nomor : 343/UN50/TU/2012 perihal Usulan Skala

  3.455.510.500,);Pengadaan Peralatan Kantor (Rp. 7.942.418.000,);Pengadaan Peralatan Lab (Rp. 38.256.755.265,) danPengadaan Buku Perpustakaan (Rp. 600.000.000,);Bahwa oleh karena surat pertama tersebut tidak mendapatkan jawaban1 oe &dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, maka RektorUniversitas Bangka Belitung pada tanggal 29 Maret 2012 memerintahkan saksiBustari Erafeli dan Terdakwa Dedih Sapjah, S.T, M.Sc untukmengajukan suratnomor 407/UN50/TU/2012 perihal usulan perubahan jumlah dan skala

  Nomor 1422 K/Pid.Sus/2017Persiapan APBNP Tahun Anggaran 2012 yang meminta kepada Rektor untukmengirimkan usulan kegiatan yang menjadi skala prioritas dengan ketentuanusulan tersebut disusun menurut prioritas dan dibatasi menjadi 5 urutanprioritas, usulan kegiatan harus mempertimbangkan keterlaksanaannya padatahun anggaran 2012 dan usulan tersebut harus dilengkapi dengan TOR (TermOf Reference) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).Bahwa setelah adanya petunjuk dari Direktur Jendral Pendidikan TinggiKemendikbud

• Bersama LK Sei Skala Kel.

  Bersama LK Sei Skala Kel. Pekan Selesai Kab.

• Pelalawantanggal 01 Juli 2013; 1 (satu) lembar peta lokasi lahan skala 1:15.000; 1 (satu) lembar peta lokasi lahan skala 1:15.000; 1 (satu) lembar denah lahan kebun; 1(satu) lembar Surat Perjanjian Pembelian Pengelolaan Lahantanggal 23 Maret 2013.Dikembalikan kepada saksi Dr. Ir. Tarmiden Sitorus.4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkar, 0.masing sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah). ~4.

  Pelalawantanggal 01 Juli 2013;e 1 (satu) lembar peta lokasi lahan skala 1:15.000;e 1 (satu) lembar peta lokasi lahan skala 1:15.000;e 1 (Satu) lembar denah lahan kebun;e 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembelian Pengelolaan Lahan tanggal23 Maret 2013.Dikembalikan kepada saksi Dr. Ir. Tarmiden Sitorus;5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar vogindemasingmasing sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah) ;4.

• Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun rumus Struktur dan Skala Upah tahun 2019 sebagai berikut :

- Selisih UMSK 2019 dengan UMSK 2018 sebesar Rp. 329.625,-

- Gaji pokok 2019 = Gaji pokok 2018 + Nilai Penyesuaian + PA (Performance Appraisal) + Masa Kerja.

1. 1. • 3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun kenaikan upah dengan rumus Struktur dan Skala Upah tahun 2019 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan nilai sebagai berikut :

           • 1. 1. 1. Nilai Penyesuaian : 55 % (lima puluh lima persen).

1. 1. • 4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyusun struktur dan skala upah untuk tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan perusahaan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan.

• Peta adalahproyeksi kulit bumi disuatu wilayah keatas kertas yangmempunyai skala. Skala adalah perbandingan jarak di ataspeta dengan dilapangan; ~~~~~~7777373 7737337755555Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan pengukuran danpemetaan kawasan hutan adalah pengukuran Polygon (tertutup)yaitu pengukuran untuk mendapatkan panjang dan luas hasilukuran dengan menggunakan alat GPS (Global PosititionBahwa dasar pengukuran dan pemetaan terhadap arealperkebunan milik terdakwa Hj.

  Aceh Tamiang berdasarkan : ~~~~~e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan TamiangSelatan skala 1 : 250.000; e Peta tata guna hutan kesepakatan tahun 1983 skala 1DOD fmm I I I TSe Peta arahan fungsi hutan Provinsi Aceh tahun 1999skala 1 : 250.000; e Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,Skala 1 i 250.0007 Bahwa yang dimaksud dengan hutan produksi adalah kawasanhutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan,berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor : 10 tahun 2010bahwa

  Aceh Tamiang berdasarkan : ~~~~e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan TamiangSelatan skala 1 : 250.000; e Peta tata guna huta kesepakatan tahun 1983 skala 1SO OO ge BEe Peta arahan fungsi hutan Provinsi Aceh tahun 1999Skala 1 : 250.000; == h SSS SSSe Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,Skala 1 : 250.000; ~Bahwa menurut saksi belum ada perubahan tentang luasanmaupun perubahan fungsi kawasan hutan lindung dan hutanproduksi yang berada di Kab.

  Aceh Tamiang berdasarkan : ~~~e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan tamiangselatan skala 1 : 250.000; ~~~~e Peta tata guna hutan kesepakatan tahun 1983 skala 1BO ge FRe Peta arahan fungsi hutan provinsi aceh tahun 1999skala 1 : 250.000; e Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,Skala 1 : 250.000; ~~17.

  Aceh Tamiang berdasarkan : e Peta register tahun 1935 sebagai kawasan hutan tamiangselatan skala 1 s 250.0007 =s=e=ssseeee See See eeee Peta tata guna hutan kesepakatan tahun 1983 skala 1500.000; rrr rr rre Peta arahan fungsi hutan provinsi aceh tahun 1999Skala 1 : 250.000; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan tahun 2000,skala 1 : 250.000; a Menimbang, bahwa dasar pemetaan kawasan hutan di Acehsaat ini yang berlaku adalah SK Menhutbun Nomor 170 /Kpts TI/2000, tertanggal

• upah tertanggal 1 Desember 2010, 13 Desember 2010 dan 21 Desember2010 (P4, P5 & P 6).e Surat Permohonan Berunding mengenai pemberlakuan struktur dan skala upah danpenyesuaian upah tahun 2011 tertanggal 17 Januari 2011 dan 20 Januari 2011dengan (P7 & P8).Bahwa atas dasar niat baik, Penggugat telah memanggil karyawan atas nama Sadr.Irwan Setiana, Sdr.

  Surat pemberitahuan berisi tentang rencanamogok yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2011,dengan 3 tuntutanbersifat normatif, yaitu:e Pemberlakuan Struktur & Skala Upah,e Penyesuaian Upah tahun 2011,e Pengakuan Serikat Pekerja (Union Busting).Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011, perusahaan diundang Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kabupaten Bekasi untuk menanggapi rencana pemogokan di PT GrahaKerindo Utama (P14).

  Dalam pertemuan tersebut pihak yang mengatasnamakanPimpinan Basis Serikat Pekerja Otomotif Indonesia PT Graha Kerindo Utama danDPP SPOI menyampaikan bahwa : PT Graha Kerindo Utama telah melakukan pelanggaran normatif dalampembayaran upah karyawan yaitu membayar upah karyawan dibawah UMK Bekasitahun 2011,e PT Graha Kerindo Utama dianggap tidak menjalankan peraturan mengenai Strukturdan Skala Upahe PT Graha Kerindo Utama dianggap melakukan tindakan union busting.Bahwa atas tuduhan tersebut Penggugat

  Data perusahaan menegaskan kembali pernyataan wakilperusahaan dalam pertemuan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KabupatenBekasi 31 Januari 2011 bahwa PT Graha Kerindo Utama telah membayar upahkaryawan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah memiliki struktur dan skala upah.Dari berkas mengenai sanksi kepada karyawan, Perusahaan juga menegaskan bahwakaryawan menerima sanksi dari Perusahaan karena melanggar ketentuan dalamPeraturan Perusahaan bukan karena alasan lain sehingga tidak ada alasan

  Jason dan Bp.Natal yang menjelaskan halhal sebagai berikut (P16):e Wajib lapor UU No.7 Tahun 1981 No.00397/210 berlaku sampai dengantanggal 3092011e Upah pokok terendah Rp.1.169.000, (diluar upah harian, uang incentive danuang ruparupa dan jabatan) sesuai UMK tahun 2009 dan penyesuaian UMKtahun 2010 terendah Rp.1.168.000, sesuai kebiasaan dan Peraturan Perusahaanditinjau setiap bulan Februari.e Perusahaan memberlakukan struktur dan skala upah sesuai dengan jabatan,sedangkan usulan dari pihak pekerja

• ALEX bertemu kembalidengan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN, lalu terdakwa ELIANA LIFAmeminta modal kepada saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN untukmembeli limbah dalam jumlah skala banyak. Namun ajakan kembali untukusaha kerja sama dalam pembelian dan penjualan limbah mie yang ditawarkan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN tersebut, saksi LUTHFIAlias LUKI Bin HUSEN tetap mengajukan agar dibuatkan kontrak kerjasama di Notaris.

  ALEXbertemu kembali dengan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN, laluterdakwa ELIANA LIFA meminta modal kepada saksi LUTHFI Alias LUKIBin HUSEN untuk membeli limbah dalam jumlah skala banyak. Namunajakan kembali untuk usaha kerja sama dalam pembelian dan penjualanlimbah mie yang di tawarkan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSENtersebut, saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN tetap mengajukan agardibuatkan kontrak kerja sama di Notaris.

  Jeki Umar Tholib Bin Umar Tholib, dibawah sumpah menurut agamaIslam dimuka persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN menceritakan tentangdirinya membeli limbah dalam jumlah skala banyak dengan bekerjasamadengan terdakwa ELIANA LIFA dan saksi LUTHFI Alias LUKI BinHUSEN dikenalkan oleh Sdr.

  ALEX bertemu kembalidengan saksi LUTHFI Alias LUKI Bin HUSEN, dengan maksudmenawarkan dan mengajak kembali untuk usaha kerja sama dalampembelian dan penjualan limbah mie dalam jumlah skala banyak sertaakan membeli Deliverti Order ( DO ).