Ditemukan 1506 data
53 — 43
Munawar Luthfi membuat SuratPernyataan Nomor 169/ATM/SP/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 (Barang BuktiNomor 4) yang mengakui adanya kekurangan barang karena tertunda pengiriman keKupang NTT yang akan dipenuhi pada tanggal 15 Desember 2008 dan sisapembayaran kepada CV ATM dititipkan dulu pada rekening Dinas KKB Rote Ndao;bahwa pada tanggal 5 Desember 2008 itu juga, PPK Dinas KKB Rote Ndao danKuasa Direktur CV ATM menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor236.a/KT.201/63.0/2008 (Barang Bukti
barang bukti berupa:Satu Jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga BerencanaKabupaten Rote Ndao Nomor 191/KT.201/KKBRN/2008 tanggal 12 Juli 2008;Satu Jepitan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan danKeluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2008 Nomor 273/KT.201/63.0/2008 tanggal 28 Oktober 2008;Satu Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Pengadaan Kendaraan Bermotor RodaDua Satker Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Nomor236
129 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hj.Karna Misawati; PPK62 SHT Nomor 10/2008 tgl. 01022008 dan SHT II Nomor236/2009 tgl. 09072009 merupakan pembebanan HakTanggungan atas SHM Nomor 92 tanggal 01062006 aan.Anton Firmansyah; PPK63 SHT Nomor 5/2008 tgl. 01022008 dan SHT Il Nomor220/2009 tgl. 09072009 merupakan pembebanan HakTanggungan atas SHM Nomor 100 tanggal 01062006 an.Yeni Usmita; PPK64 SHT Nomor 7/2008 tgl. 01022008 dan SHT Il Nomor248/2009 tgl. 09072009 merupakan pembebanan Hak Halaman 35 dari 50 Hal. Put.
1.MARDIANSYAH, S.H.
2.IRWAN SUKMANA, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.HADI SUPRIYATNA Bin RAHMAN.
2.RENDY AGUS WARDANA Bin KUSNANTO.
62 — 13
Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor236/Pid.B/2019/PN Mip, tanggal 13 Agustus 2019, tentang Penetapan HariSidang;3. Berkas Perkara Pidana Nomor 236/Pid.B/2019/PN Mtp, atas nama HADISUPRIYATNA bin RAHMAN, dkk beserta seluruh lampirannya;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan para Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
69 — 21
.524/Pdt.G/2020/PA.PlhPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana disebutkan di atas;Dalam Konvensi :Menimbang, bahwa dalam konvensi ini, posisi Penggugat menjadiPenggugat Konvensi dan Tergugat menjadi Tergugat Konvensi;Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannyamendalilkan bahwa Penggugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong,Kabupaten Tanah Laut, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor236
Terbanding/Tergugat II : Jhon Lenon Tambunan
Terbanding/Tergugat III : Notaris Yunita Aristina ,SH,M.Kn
Terbanding/Tergugat I : Eduard Mangatur Tambunan
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
54 — 22
sah dan berwenang untuk melaksanakan Jual bellisendiri atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan TamanKenanga Blok HA Nomor 2 RT. 005/019, Kelurahan Pejuang, KecamatanMedan Satria, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor236 yang dibuat dihadapan Notaris Yunita Aristina, SH.
Dra. Mutmainnah,TP, MBA, binti H. Andi Temmu Page
Tergugat:
Drs. Achmad Nuzul Qamal bin HMA Alimoeddin
46 — 16
PUTUSANNomor 1004/Pdt.G/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :XXXXXXXXXX, lahir tanggal 18 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Kota JakartaPusat; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor236/SK/IX/2016/PAJP tanggal 9 September 2016memberikan kuasa
37 — 31
Put.No :1/Pdt.G/2017/PA.KrasHal 48 dari 14 hal Put.1244/Pdt.G/2018/PACbdTermohon sebagai suami istri yang sah,untuk itu Pemohon telah mengajukanalat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah dari KUAKecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor236/31/V/2002, Tanggal 24 Mei 2002 yang telah dicocokkan sesuai aslinya,berdasarkan bukti tersebut majelis hakim menilai alat bukti P.1 merupakan akteotentik yang menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antaraPemohon
1.WA IDJA
2.JANURIN
Tergugat:
LA KUMBU
Intervensi:
1.Dra. Yurmin Mursidi
2.Ir. Yamid Moersidi
3.Rostin Siradja
4.Muriyana
89 — 53
asli, Surat Pernyataan/Keterangan AbhliWaris La Anda, tanggal 1 Agustus 2017;Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan PengalihanPenguasaan Tanah Disertai dengan Kompensasi atas namaLa Adi dengan Ali Tovan, tanggal 02 Agustus 2017;Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah atas nama Ali Tovan, tanggal 15 Oktober 2018;Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah atas nama Zul Adha Mansur, tanggal 15Oktober 2018;Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Nomor236
30 — 12
Layar, Kabupaten Lombok Barat,berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21November 2018, yang telah di Register diPengadilan Agama Mataram, Nomor236/SK/X1/2018, tanggal 21 November 2018,Him. 1 dari 62 Hlm.
123 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eng Thrang), telah mengajukan gugatan perlawananterhdap Penetapan Eksekusi Nomor 56/Eks/201 I/PN Sby, juncto Nomor782/Pdt.G/2010/PN Sby, tanggal 8 September 2011, yang terdaftar diPengadilan Negeri Surabaya dengan register Perkara Nomor236/Pdt.Plw/2012/PN Sby, tertanggal 21 Maret 2012;Bahwa kemudian Perkara Nomor 236/Pdt.Plw/2012/PN Sby, tertanggal21 Maret 2012 tersebut telah dicabut oleh Pelawan berdasarkanpermohonan tanggal 7 Mei 2012 Nomor 91/AAMBA/IV/2012 tentangpencabutan perkara gugatan Perdata
38 — 33
Put.No :1/Pdt.G/2017/PA.KrasHal 47 dari 14 hal Put.866/Pdt.G/2019/PACbdTermohon sebagai suami istri yang sah,untuk itu Pemohon telah mengajukanalat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah dari KUAKecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor236/31/V/2002, Tanggal 24 Mei 2002 yang telah dicocokkan sesuai aslinya,berdasarkan bukti tersebut majelis hakim menilai alat bukti P.1 merupakan akteotentik yang menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antaraPemohon
91 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada tanggal 21 Mei 2013 jam 10.00 WIBselesai dari polres bandara soekarno hatta perihal menyikapi rencanaaksi mogok kerja (winwin solution) yang akan dilakukan oleh ParaPenggugat di Bandara Soekarno Hatta yang berakhir pada deadlock danPara Penggugat melalui berita acara interogasi yang dibuat oleh Polresbandara soekarno hatta, serta adanya larangan untuk melaksanakan aksimogok kerja di Bandara SOETTA oleh Polres Bandara Soekarno Hatta;12.Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 adanya surat memorandum Nomor236
54 — 9
Karang KlesemPurwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2015;Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 236/Pid.B/2015/PN ClpPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor236/Pen.Pid.B/2015/PN.Clp tanggal 24 Agustus 2015 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pen.Pid.B/2015/PN Clp tanggal 24Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan
256 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
,/Pemohon Peninjauan Kembaliterbukti bersalah dengan Pertimbangan Judex Juris yang keliru tersebutadalah:Majelis Hakim Kasasi telah salah/khilaf menyatakan Terdakwa/PemohonPeninjauan Kembali melakukan tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasama dengan Amrin Tambunan.Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor236 K/pid.SUS/2014 halaman 86 menyebutkan:"1.Bahwa sesuai faktafakta hukum dan alatalat bukti yang sahTerdakwa selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten TapanuliSelatan
pencairan dana kas bon dalam keadaan Diskresi tidak akansesuai dengan aturan positif seutunnya, karena memang dilakukan dalamkeadaan yang dipahami akan bertentangan dengan aturan Positif, tetapitetap bertujuan yaitu terselenggaranya Pemerintahan dengan baik sebagaimana tujuan awal penggunaan Keuangan Negara.Majelis Hakim Kasasi telah salah/khilaf dengan menerapkan KepmendagriNomor 29 Tahun 2002 Terhadap Pencairan Dana Kas Bon dana TPAPD2005.Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor236
Sekretaris Daerah KabupatenTapanuli Selatan/ Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Pemegang Kaspada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah merugikankeuangan Negara sebesar Rp 2.071.440.000,00 (dua miliar tujuh puluh satujuta empat ratus empat puluh ribu rupiah)menurut hasil audit BPKPPerwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R2922/PW 02/5/2006 tanggal22 Agustus 2006.Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor236 K/pid.SUS/2014 halaman 86 menyebutkan:"4.Bahwa sesuai
103 — 32
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG AMBON, yang beralamat di Jalan Pattimura, KecamatanSirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6Desember 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ambon pada tanggal 6 Desember 2017 dalam Register Nomor236
1495 — 900 — Berkekuatan Hukum Tetap
,/Pemohon Peninjauan Kembaliterbukti bersalah dengan Pertimbangan Judex Juris yang keliru tersebutadalah:Majelis Hakim Kasasi telah salah/khilaf menyatakan Terdakwa/PemohonPeninjauan Kembali melakukan tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasama dengan Amrin Tambunan.Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor236 K/pid.SUS/2014 halaman 86 menyebutkan:"1.Bahwa sesuai faktafakta hukum dan alatalat bukti yang sahTerdakwa selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten TapanuliSelatan
pencairan dana kas bon dalam keadaan Diskresi tidak akansesuai dengan aturan positif seutuhnya, karena memang dilakukan dalamkeadaan yang dipahami akan bertentangan dengan aturan Positif, tetapitetap bertujuan yaitu terselenggaranya Pemerintahan dengan baik sebagaimana tujuan awal penggunaan Keuangan Negara.Majelis Hakim Kasasi telah salah/khilaf dengan menerapkan KepmendagriNomor 29 Tahun 2002 Terhadap Pencairan Dana Kas Bon dana TPAPD2005.Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor236
Sekretaris Daerah KabupatenTapanuli Selatan/ Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Pemegang Kaspada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah merugikankeuangan Negara sebesar Rp 2.071.440.000,00 (dua miliar tujuh puluh satujuta empat ratus empat puluh ribu rupiah)menurut hasil audit BPKPPerwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R2922/PW 02/5/2006 tanggal22 Agustus 2006.Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor236 K/pid.SUS/2014 halaman 86 menyebutkan:"4.Bahwa sesuai
SUGIARTO
Tergugat:
1.SUTARMAN
2.BUDI SANTOSO
Turut Tergugat:
1.TAUFIK ALAMUDI
2.HUZSON
3.JOHNY WAISAPI, SH
4.KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BATU
105 — 18
MH berdasarkan Penetapan KetuaMajelis Hakim Nomor : 236/Pdt.G/2017/PN.Mlg tanggal 06 Maret 2018, akan tetapiproses mediasi tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor236/Pdt.G/2017/PN.Mlg tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani olehHakim Mediator a quo, telah dinyatakan gagal, dengan alasan para pihak belummenemukan kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan salingmenguntungkan, selanjutnya para pihak memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara untuk
228 — 53
buah plastic 1/4 gram (ukuran 3 x 1,5 cm)berisi narkotika jenis sabusabuh. 1 (satu) buah tas bungkus kecil merk RedDoorz.Bahwa kemudian barang bukti tersebut di sita dan disegel, selanjutnya Penyidik Satpom Lanud Soewondomembawa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klipkecil warna bening yang berisi kristal warna putih yangdiduga Narkotika jenis sabusabu ke Kantor PTPegadaian (Persero) Kantor cabang Simpang Limunguna dilakukan penimbangan dan sesuai dengan BeritaAcara Penimbangan Barang bukti nomor236
260 — 537
Adapun tahapan prosespenerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Tergugat Il Intervensi adalah sebagaiberikut: Bahwa Tergugat Il Intervensi memenuhi semua persyaratan sebagai BadanUsaha, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sinta Susikto, SH, Nomor236, tanggal 30 Juni 1988, yang disahkan oleh Departemen Kehakiman RINomor C2668.HT.01.01.TH 89, tanggal 20 Januari 1989, juga berdasarkanAkta Notaris JAP SUN JAW, SH Nomor 14, tanggal 15 September 2015 dantelah pula melengkapi persyaratan lainnya; Bahwa Bupati
1.HM. MAMI ZA
2.AGUS MAULANA MUHYIDIN, SH
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI
352 — 153
Kendali (Bidang Pengukuran dan PendaftaranTanah) (Sesuai dengan aslinya) ;Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor236/HGB/KWBPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 (Sesualdengan aslinya) ;Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 Desa SukamulyaKecamatan Cibadak atas nama PT.Gedeh Wangi (SesuaiHal 38 dari 57 hal Putusan Perkara Nomor: 81/G/2020/PTUN.BDG (ECourt)dengan aslinya) ;Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan dilokasi obyek sengketa pada