GeorgeHandojo Hermawi, SH dan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota JakartaTimur (BPN) terkait dengan Sertifikat HGB (SHGB) No. 00244/Utan kayu Utaraatas Hama DAMIRI sebagaimana ternyata dalam Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP Il) Nomor : B / 1030 / II / 2012 /Ditreskrimum tanggal 08 Pebruari 2012 dan Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan No.

Matraman, Jakarta Timur ;11 P9a : Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/38/I/2012/PMJ/Dit Reskrimumtanggal 06 Januari 2012 ;12 P9b : Surat Nomor : B/452/I/2012/Ditreskrimum Perihal : SuratPemberitahuan perkembangan hasil penyidikan(SP2HP) tertanggal 19 Januari2012 ;13 P9c : Surat Nomor : B/1030/II/2012/Ditreskrimum, Perihal : SuratPemberitahuan perkembangan hasil penyidikan(SP2HP) tertanggal 8 Februari2012 ;14 P9d : Surat Nomor : B/836/III/2012/Ditreskrimum, Perihal : SuratPemberitahuan perkembangan hasil

penyidikan (SP2HP) tertanggal 19 Maret2012 ;15 P9e : Surat Nomor : B/9798/VIII/2012/Datro, Perihal : PemberitahuanPenghentian Penyidikan tertanggal 29 Agustus 2012 ;16 P10 : Putusan Nomor : 434/Pdt.G/2008/PA.JP antara Salmah Binti Naihsebagai Penggugat melawan Kuswidarti Binti Abd.

Penyidikan (SP2HP) yang menerangkan bahwa Penyidik telah melakukanpemeriksaan terhadap saksisaksi Sdr.

Perihal : Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (SP2HP) yang menerangkan bahwa Penyidik telah melakukanpemeriksaan terhadap saksisaksi Sdr. Taufik Kulahyar , Sdr. Haji Madalih, Sdr. MarwinDamiri dan Sdri.

Sutomo ke PolresBengkulu Selatan, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan LaporanNomor STPL/241 B/X/2013/SPKT;Dalam melalui serangkaian penyidikan yang melelahkan dan sangatpanjang, Polres Bengkulu Selatan juga memberikan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepadaPelapor Bowo Laksono bin H.

Sutomo;Setelah memeriksa semua saksisaksi yang berhubungan untuk itu danpengumpulan alatalat bukti yang cukup, maka Polres Bengkulu Selatanmelalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)Nomor B/116/VIII/2015, menyatakan bahwa Laporan PemohonPeninjauan Kembali Bowo Laksono bin H. Sutomo dinyatakan lengkapdan Tersangka H. Mujiddin Maasim bin Maasim dinyatakan melarikandiri.

Sutomo ke PolresBengkulu Selatan, sebagaimana Surat Tanda Penerimaa Laporan NomorSTPL/241 B/X/2013/SPKT;Dalam melalui serangkaian penyidikan yang melelahkan dan sangatpanjang, Polres Bengkulu Selatan juga memberikan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepadaPelapor Bowo Laksono bin H.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) Nomor B/116/VIII/2015, bahwa Laporan Pemohon PeninjauanKembali Bowo Laksono bin H. Sutomo dinyatakan lengkap danTersangka H. Mujiddin Maasim bin Maasim melarikan diri;d. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) Nomor B/09/I/2016, kepada Pemohon Peninjauan Kembali BowoLaksono bahwa Tersangka H. Mujiddin Maasim bin Maasim dimasukkandalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Bengkulu Selatan;e.

Surat tanggal 5 Agustus 2015;Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) Nomor B/09/I/2016, kepada Pemohon Peninjauan KembaliBowo Laksono bahwa Polres Bengkulu Selatan menyatakan TersangkaH. Mujiddin Maasim bin Maasim dimasukan dalam daftar pencarian orang(DPO) Polres Bengkulu Selatan.

Selanjutnya diberi tanda bukti TT.1.9;Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari PenyidikPolres Depok tanggal 13 Juni 2019 kepada TT.1! (Williza Ummami) selakuPelapor. Selanjutnya diberi tanda bukti TT.1.10;Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari PenyidikPolres Depok tanggal 10 Juli 2019 kepada TT. (Williza Ummami) selakuPelapor.

Selanjutnya diberi tanda bukti TT.1.11;Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari PenyidikPolres Depok tanggal 7 September 2019 kepada TT.I (Williza Ummami)selaku Pelapor. Selanjutnya diberi tanda bukti TT.1.12Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari PenyidikPolres Depok tanggal 29 Oktober 2019 kepada TT.I (Williza Ummami)selaku Pelapor.

Selanjutnya diberi tanda buktiTT.L.17;Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari PenyidikPolres Depok tanggal 10 Maret 2020 kepada TT.1I (Williza Ummami) selakuPelapor. Selanjutnya diberi tanda bukti TT.1.18;Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari PenyidikPolres Depok tanggal 30 Juni 2020 kepada TT. (Williza Ummami) selakuPelapor.

Selanjutnya diberi tanda bukti TT.1.19;Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari PenyidikPolres Depok tanggal 15 September 2020 kepada TT.I (Williza Ummami)selaku Pelapor. Selanjutnya diberi tanda bukti TT.1.20;Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari PenyidikPolres Depok tanggal 3 November 2020 kepada TT.I (Williza Ummami)selaku Pelapor.

Selanjutnya diberi tanda bukti TT.1.21;Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari PenyidikPolres Depok tanggal 22 Februari 2021 kepada TT.I (Williza Ummami)selaku Pelapor. Selanjutnya diberi tanda bukti TT.1.22;Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari PenyidikPolres Depok tanggal24 Februari 2021 kepada TT.I (Williza Ummami)selaku Pelapor.

Agustus 2010 No. 141/08/2010 yangdikeluarkan oleh Tergugat, Tergugat telah terlebihdahulu) menerima Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (SP2HP) Nomor:B/147/VII/2010/Reskrim, tanggal 23 Juli 2010 dariKepolisian Polres Pemalang, dan SP2HP tersebutdalam suatu forum rapat tanggal 26 Juli 2010 telahdibacakan oleh Ketua BPD Desa Kebojongan, KecamatanComal, Kabupaten Pemalang.

huruf AUndang Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UU No.51 tahun 2009 TentangPeradilan Tata Usaha Negara serta bertentangandengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang BaikHal 16 dari 93 halaman Putusan Nomor 44/G/2010/PTUN.Smg(AAUPB) terutama asas Kecermatan dan asas KepastianHukuk, karena keputusan memberhentikan Penggugatdari Jabatan Polisi Desa dilakukan tanpa memberikanHak kepada Penggugat untuk menyampaikan HakPembelaan (Counter Argument ) dan tanpamempertimbangkan SP2HP

melakukan Rapat / Musyawarah daruratbersama BPD Kebojongan, Perangkat Desa sertaPerwakilan Warga masyarakat dan menghasilkankesepakatan bahwa terhitung sejak tanggal 26 Juli2010 Penggugat di nonaktifkan dari Jabatan selakuPolisi Desa Kebojongan, kemudian hasilrapat/musyawarah ditandatangani dan diumumkankepada masyarakat, selanjutnya masyarakatmembubarkan diri; Bahwa dalam hal Tergugat menerima SuratHal 25 dari 93 halaman Putusan Nomor 44/G/2010/PTUN.SmgPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP

Put No.27/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.sebagaimana hal tersebut ternyata pada surat dari TERMOHON kepadaPEMOHON Nomor : B/1936/111/2012/Ditreskrimum tanggal 26 Maret 2012,Perihal : Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) (BuktiP7) ;Bahwa selanjutnya, pada tanggal 11 Mei 2012 TERMOHON mengundangPEMOHON untuk ikut serta dalam gelar perkara yang diadakan pada tanggal 16Mei 2012 di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, sebagaimanaSurat Panggilan Nomor : S.Pgl / 8458 / V / 2012

Namun anehnya, ternyata pada tanggal 28 Mei 2012 TERMOHONmenyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)Nomor B/3736N/2012/Dit.Reskrimum kepada PEMOHON, yang intinyamenyatakan bahwa Penyidik akan menghentikan penyidikan terhadap LaporanPolisi ini (Bukti P9) ;Bahwa sehubungan dengan SP2HP tersebut, pada tanggal 29 Mei 2012PEMOHON telah meminta kepada TERMOHON untuk mendalami lebih lanjutLaporan Polisi ini sebagaimana dalam Surat No. 355/LP/LT/V/2012 tertanggal 29Mei 2012 perihal

Reskrimum DiDirektorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (Bukti P10) ;Bahwa ternyata pada tanggal 5 Juni 2012, TERMOHON kembali menyampaikanSurat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/3463/VI/2012/Dit.Reskrimum tertanggal 5 Juni 2012 kepada PEMOHON, yang intinyamenyatakan bahwa Laporan Polisi ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakpidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan karenanya terhitung sejak tanggal

Sedangkan terhadap isi akta yangterdapat pertentangan/kontradiksi antara Agenda Rapat yang tertera padaundangan RUPSLB dengan Keputusan Rapat, Penyidik seharusnya lebih fokusmenggali fakta bahwa MICHAEL WINATA KURNIAWAN telah menyuruhmemasukkan keterangan palsu dalam Akta Otentik dalam hal ini Akta PKR No.14;19 Namun kenyataannya, ternyata tibatiba pada tanggal 28 Mei 2012 Penyidik padaUnit TI, Satuan I Keamanan Negara mengirimkan Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang pada

Mei 2012, Perihal Surat pemberitahuan perkembanganhasil penyidikan (SP2HP), diberi tanda (P9) ;Fotocopy Surat PEMOHON kepada Kepala Biro Pengawas Penyidik BareskrimMabes Polri dengan Ref No. 355/LP/LT/V/2012 tertanggal 29 Mei 2012, Perihal:Mohon Pengawasan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Proses PenyidikanLaporan Polisi No.

.: LP/43/I/ 2012/ Sulteng /Res.Bgi, tanggal 26 Januari2012;5,6.Bahwa atas dasar Laporan Polisi tersebut maka telah dilakukan serangkaianupaya penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan, olehPenyidik Kepolisian Resor Banggai telah menerbitkan Surat Nomor :SP2HP/281/VIII / 2012/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2012 perihalPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang isinya antara lain : Bahwa dalam hal kepemilikan lokasi tanah kintal tersebut ada 2 (dua)versi kepemilikan, yaitu ia saudara

Taha, Yanto Rompas, Ongky Rompasadalah telah diterbitkan sedangkan masih terdapat catatan sengketa miliksebagaimana ditegaskan dalam surat dari Kepolisian Resor Bangeai Nomotr :SP2HP/281/VIII / 2012/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2012 perihalPemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidtkan,carrseharusnya catatantersebut tercantum dalam buku tanah, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukanoleh Tergugat; 10.

P 13Surat Keterangan Lurah Simpong tanggal 30 November 2012(foto copy sesuai dengan asli);Bukti Pembayaran Pajak Tahun 2010 (foto copy sesuaidengan asli);Bukti Pembayaran Pajak Tahun 2011 (foto copy sesuaidengan asli);SP2HP/28/VII/2012/Reskrim tanggal 31 Agustus 2012 (fotocopy sesuai dengan asli);Surat Pernyataan Hj. Tini Mudin (foto copy sesuai denganasli);Surat Pernyataan Diris (foto copy sesuai dengan asli);Surat Pernyataan Hj.

Adjibu (foto copy sesuar dengan asit); ==== SP2HP/28/VIU/2012/Reskruntanggal 31 Acustus 2012 fotocopy tidak dengan asli);Surat Pernyataan Rusliadi tentang penyewaan sebidang tanahdi Jalan Pulau Tahuna Kelurahan Simpong Kecamatan Luwukkepada Hj. Rosny A.S. Matorang sejak tahun 20062011 (fotocopy sesuai dengan asli);14. P14 : Kartu Keluarga Nomor : 712/PD000/VIII/96 atas namaKepala Keluarga Dirin Hamatia (foto copy sesuai denganasli);15.

TInt11 : Surat Kepolisian Resor Banggai Nomor : SP2HP/281/VIU/2012/Reskrim perihal Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan tanggal 31 Agustus 2012 (foto copysesuai dengan asli);12.

(satu) lembar copi SP-3 perkara pemalsuan ; - 1 (satu) lembar copi SP2HP penghentian perkara oleh POLDA JATIM dari terlapor ; - 1 (satu) bendel copi surat notaris No. 31 agustus 2010 ; - 1 (satu) bendel copi putusan No. 1311 /Pid.B/2012/PN.Sby ; - 1 (satu) lembar putusan BANI No. 3 1/ARB/BANI-SBY/I/2012 ; - 1(satu) lembar copi sertifikat merk an. NANIEK SOETRISNO ; Dikembalikan kepada pemiliknya ; 5.

Bahwa atas pemberitaan yang dimuat oleh Mas Media baik itumedia cetak maupun media elektronik Penggugat telah melaporkanTergugat dan Tergugat Il kepada Pihak berwenang dalam prosespenanganan perkara pidana adapun atas tuduhan tersebut telahterbit SP2HP yang membuktikan tidak memenuhi unsur perbuatanpencemaran nama baik dan saat ini masih dalam tahappemeriksaan , karenanya perkara Gugatan Perbuatan MelawanHukum ini belum waktunya untuk diajukan dalam proses Perdatatuntutan Ganti rugi atas perbuatan

Bahwa Penggugat telah melaporkan Para Tergugat kepadapihak berwajib yaitu Polda Jawa Tengah dengan Laporan Polisi No.Pol: LP / 210/ V/ 2012 / Jateng / SPKT Tanggal : 28 Mei 2012tentang pencemaran nama baik akibat pemuatan pemberitaan dimedia cetak dan media elektronik, NAMUN atas laporan tersebuttelah diterbikan SP2HP yang menyatakan bahwaterhadappelaporan tersebut tidak ditemukan adanya unsur perbuatanpencemaran nama baik bahkan pemuatan berita tersebut adalahmerupakan kegiatan PERS ;25.

Bahwa oleh karena terhadap pelaporan Penggugat denganNo.Pol : LP/210/V/2012/Jateng/SPKT Tanggal : 28 Mei 2012perihal pencemaran nama baik belum ada keputusan Hakim Pidanayang mempunyai kekuatan hukum tetap, apalagi dalampemeriksaan di Kepolisian telah diterbikan SP2HP yangmenyatakan bahwa tidak ditemukan adanya unsur pencemarannama baik, maka dengan demikian gugatan Penggugatterhadap diri Tergugat tidaklah terbukti, karenanya mohonHal 39 dari 85 hal., Put.

Bahwa atas pemuatan berita diberbagai mas media, baik itumedia cetak maupun media elektronik seperti dimaksud olehPenggugat, Tergugat telah dilaporkan kepada Polda Jateng atastuduhan pencemaran nama baik sesuai Laporan Polisi No.Pol :LP/210/V/2012/Jateng/SPKT Tanggal : 28 Mei 2012 tentangPencemaran nama baik dan Laporan di Polda tentang Penipuandan Penggelapan yang dituduhkan kepada Tergugat sesuaiLaporan Tanggal : 25 Oktober 2013 dan atas kedua laporantersebut telah terbit SP2HP yang menyatakan

Bahwa tuntutan perdata mengenai ganti kerugian haruslahditunda selama proses pidana, sedangkan tuduhan mengenaimencemaran nama baik dalam perkara ini masih dalam prosespemeriksaan di kepolisian sesuai Laporan Polisi No.Pol : LP / 210 /V /2012/ Jateng / SPKT Tanggal: 28 Mei 2012 yang dilakukanoleh Penggugat kepada Para Tergugat dan atas laporan tersebuttelah terbit SP2HP yang menyatakan tidak adanya unsurpencemaran nama baik, hal ini ditegaskan dalam Staatblad 1847Nomor : 23 Algemene Bepalingen (

Bahwa objek gugatan diketahui PARA PENGGUGAT pada tanggal 18Oktober 2018, yakni pada saat Penggugat menerima SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dariPenyidik Polda Sumsel Nomor : SP2HP/2398/IX/2018/ DitReskrimumtertanggal 28 September 2018, atas Laporan Polisi Penggugat tanggal13 Mei 2017 Nomor : LPB/317/V/2017/SPKT Tanggal 13 Mei 2017 padahalaman 2(dua) SP2HP, menjelaskan tentang adanya Sertipikat HakGuna Usaha Nomor : 111/Desa Sungsang II Tanggal 02 Oktober 2017,Surat Ukur

TUNAS JAYA NEGERIKU oleh TERGUGAT padasaat Penggugat menerima SP2HP dari Penyidik Polda SumselTanggal 18 Oktober 2018, yang mana didalam SP2HP tersebutdinyatakan bahwa PT .TUNAS JAYA NEGERIKU telah memilikiSertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 111/Desa Sungsang II Tanggal 02Oktober 2017 Surat Ukur Nomor : 76/Banyuasin/2017 Tanggal 02Oktober 2012, Luas 1.538,5 Ha Atas Nama PT.

TUNAS JAYANEGERIKU ;Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyelidikan (SP2HP) dari Polda Sumsel Nomor : SP2HP/2398/IX/halaman 18 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor 62/G/2018/PTUNPLG 2018/Dit Reskrimum tertanggal 28 September 2018 yang diterimaPenggugat tanggal 18 Oktober 2018, dan yang menjadi rujukannyadalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan(SP2HP) adalah :a. Laporan Polisi Nomor : LPB/317/V/2017/SPKT Tanggal 10 Mei2017 atas nama Pelapor AHMADI : b.

yaituTanggal 28 September 2018 Nomor SP2HP/2398/IX/2018/Dit.Reskrimum, dan SP2HP tersebut disampaikan/diterima Penggugat (AHMADI BIN ABIDIN / Pelapor) pada Tanggal 18 Oktober 2018,dengan Tembusan Surat : 1. Kapolda Sumsel, 2. Irwasda Sumsel,2. Pengawas Penyidik ; halaman 20 dari 75 halaman Putusan Perkara Nomor 62/G/2018/PTUNPLG22.23.24.25.Bahwa yang anehnya lagi, pihak Terlapor (PT.

7 ;Bahwa dari bukti SP2HP Tanggal 28 September 2018 Nomor :SP2HP/2398/IX/2018/Dit.ReskrimUm tersebut, Para Penggugatbaru mengetahui bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat,Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 111/DesaSungsang II Tanggal 02 Oktober 2017, sedangkan Proses Hukum atasLaporan Polisi Penggugat pada tanggal 13 Mei 2017 pada PoldaSumsel masih berjalan, artinya Tergugat menerbitkan Objek Sengketadalam keadaan masih ada sengketa atau masih dalam prosespenyelidikan Polisi

Bahwa Tergugat telah berusaha serta memberitahukan kepadaPenggugat prihal tentang kejadian kehilangan objek fidusia denganmempersiapkan dokumendokumen yang diantaranya menunjukkanSurat Tanda Penerimaan Laporan tertanggal 26 Oktober 2019 NomorSTPL/480/X/2019/SPKT/Riau, dan telah pula keluar suratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan( SP2HP)Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Plw halaman 8 dari 35 halamantertanggal 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse KriminalUmum Polda Riau dan SP2HP

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) polis asuransi PanPacific Insurance bahwa kehilangan objek fidusia adalah akibatperbuatan jahat dan hal ini dibuktikan dengan Surat Tanda PenerimaanLaporan tertanggal 26 Oktober 2019 NomorSTPL/480/X/2019/SPKT/Riau, dan telah pula keluar suratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP)tertanggal 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse KriminalPutusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Plw halaman 9 dari 35 halamanUmum Polda Riau dan SP2HP tertanggal

) tertanggal 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat ReserseKriminal Umum Polda Riau dan SP2HP tertanggal 04 Desember 2019yang dikeluarkan oleh Kepolisan Resor Rokan Hulu) NomorB/136/XII/2019/Reskrim, sehingga dengan demikian kehilangan objekfidusia adalah temasuk dalam pertanggungan pihak asuransi dalam halini Pan Pacific insurance, bukan menjadi kewajiban dari Tergugat selakuPemberi Fidusia, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh PenggugatPutusan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PN Plw halaman 10 dari 35

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) polis asuransi PanPacific Insurance bahwa kehilangan objek fidusia adalah akibatperbuatan jahat dan hal ini dibuktikan dengan Surat Tanda PenerimaanLaporan tertanggal 26 Oktober 2019 NomorSTPL/480/X/2019/SPKT/Riau, dan telah pula keluar suratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP)tertanggal 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse KriminalUmum Polda Riau dan SP2HP tertanggal 04 Desember 2019 yangdikeluarkan oleh Kepolisan Resor

Suparman, dihubungkan denganbukti surat T.I.II3 surat Nomor : B/382/XI/2019/reskrimum tentangpemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian laporan (SP2HP) tanggal 11Nopember 2019, bukti surat T.I.ll4 berupa surat NomorB/136/XII/2019/Reskrim tentang pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitianlaporan (SP2HP) tanggal 04 Desember 2019 dan jika dihubungkan denganketerangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Tergugat II, yangbernama : PATTAR MANULLANG yang menyatakan Bahwa saksi mengenalTergugat kurang

Saksi PettyBr Purba untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2010, Saksisaksitersebut pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010;Bahwa saya lupa tanggal dan waktu kapan saya melakukan pemeriksaanterhadap tersangka Sariaman Sinaga tersebut Karena berhubung saya waktumemeriksa tersangka tersebut sudah agak lama;Bahwa tidak ada kewajiban untuk Pemohon Harus hadir dalam prosespemeriksaan tersangka Sariaman Sinaga ;Bahwa Seingat saya ada diberitahukan kepada Pelapor yaitu PemohonMurmur Pelawi S.Th SP2HP

)tertanggal 8 Januari 2010 dan 20 Januari 2010 ;Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut keterangan pemohon dansurat bukti yang diajukan oleh pemohon yakni SP2HP tertanggal 20 JanuariHalaman 29 dari 34 Halaman Putusan No.2/Pid.Pra/2016/PN.KBJ2010 dan 8 Februari 2010 sebagaimana bukti P4 dan P5 menyatakan bahwatersangka tidak datang memenuhi panggilan dari penyidik kepolisian, dankemudian setelah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan terhadap tersangka olehpenyidik namun tersangka tidak juga datang maka

SARIAMAN SINAGA sebagaimanatercantum dalam SP2HP tertanggal 27 Februari 2010 (bukti P6) ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam SP2HP tertanggal 15 April 2010penyidik memberitahukan bahwa penyidik telah menerbitkan surat perintahmembawa dan menghadapkan tersangka berikut surat perintah penangkapantersangka an.

SARIAMAN SINAGA dan mencari tersangka di alamat yang telahdiberikan oleh pemohon akan tetapi penyidik tidak menemukan tersangkanamun demikian penyidik memberitahukan akan terus melakukan upayapencarian terhadap tersangka ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan SP2HP tertanggal 9 Juli2010 (bukti P8), penyidik masih melakukan upaya pencarian terhadaptersangka dengan menerbitkan Surat Daftar Pencaharian Orang (DPO)tersangka an.

Adapun Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP) yang telah dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohondan telah diterima oleh Pemohon yaitu SP2HP tertanggal 08 Januari 2010, 20Januari 2010, dan 8 Februari 2010, sebagaimana bukti yang telah diajukan olehPemohon yakni bukti P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 ;Menimbang, bahwa Termohon telah menerbitkan surat perintahpenyidikan No.Pol : SP.Sidik/06//2010/Reskrim tanggal 04 Januari 2010 danmengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP

Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Laporan (SP2HP ke 2)tertanggal 31 Maret 2015;3. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 3,tertanggal 21 April 2015;4. Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) ke 4,tertanggal 22 Juni 2015.5. Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) ke 5,tertanggal 10 Februari 2016.6.

Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) ke 6,tertanggal 24 Juni 2016, yang pada point 3 dan 4 berbunyi sebagai berikut : Pada point 3 menyatakan : Penyidik telah melakukanpemeriksaanterhadap saksi ahli An. WIWIT PUSPITA SARI (Deputi direktur padadirektorat hukum).Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 3/Pid.Pra.P/2018/PN.Bgl10.11.12.

BahkanTermohon II sudah mengirimkan Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sampai dengan 4(empat) kali kepada Pemohon, akhirnya sampai dengantindakan penghentian penyidikan dengan alasan tidakterdapat cukup bukti, mengingat ada fakta hukum yang tidakmemenuhi persyaratan unsurunsur perbuatan' pidanamemberikan keterangan tidak benar di dalam akta autentiksebagaimana Pasal 266 KUHP.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Laporan( SP2HP) ke4 tanggal 16 Januari 2015. Diberi tan18.Surat Informasi Perkembangan. Fengaduan Sdr. Sumardhan, SH., darlKomisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 04Pebruari 2015. Diberi tanda P18;19. Putusan Penaadilan. Negeri Malang No.54/Pid.G/2014/PN.Mlgtanggal 18 September 2014.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 1Nomor : B/238/SP2HP1/II/2014/Ditreskrim tanggal 17 Pebruari 2014,diberi tanda bukti T.II4;5. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 2Nomor : B/570/SP2HP2/IV/2014/Ditreskrim tanggal 18 April 2014,diberi tanda bukti T.II5;6. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 3Nomor : B/1667/SP2HP3/X/2014/Ditreskrim tanggal 30 Oktober2014, diberi tanda bukti7.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 4Nomor : B/101/SP2HP4/I/2015/Ditreskrim tanggal 16 Januari 2015,diberi tanda bukti T.II7;8. Laporan Kemajuan tentang Penanganan kasus dugaan tindak pidanamemberikan keterangan tidak benar di dalam akta autentik denganPelapor DR Hadi Sriwiyana,MM dan Terlapor Drs.H.Sudjai tanggal 8April 2014, diberi tanda bukti T.II8;9. Nota Dinas No.B/ND597/XIl/Bagbino Psnl tanggal 31 Desember2014 , diberi tanda bukti10.

H.Soedja'i tanggal 9 September 2014, penyitaan barang bukti, LaporanKemajuan tanggal 8 April 2014, Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (SP2HP) ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 kepada Pelapor/Pemohon, gelar perkara kedua/tahap akhir tanggal 23 Desember 2014;Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon II telah melakukanserangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan tambahan saksipelapor/Pemohon Dr. Hadi Sriwiyana, MM dan Terlapor Drs. H.

Talib Bin Tou;

Laporan (SP2HP) A-2 Nomor: B/61/A.1/XI/2019/Reskrim, tanggal 18 November 2019 kasus pencurian;

M.Talib Bin Tou;11. 5 (lima) lembar laporan hasil penyelidikan (observasi) tanggal18 November 2019 kasus pencurian;12. 3 (tiga) Jlembar surat perintan penyelidikan Nomor:SP.Lidik/60/XI/2019/Reskrim, tanggal O5 November 2019 kasuspencurian;Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky13. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenelitian Laporan (SP2HP) A1 Nomor: B/60/A.1/XI/2019/Reskrim,tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;14. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan

HasilPenelitian Laporan (SP2HP) A2 Nomor: B/61/A.1/XI/2019/Reskrim,tanggal 18 November 2019 kasus pencurian;15. 11 (sebelas) lembar berita acara pemeriksaan di TKP, tanggal05 November 2019 pada pukul 22.00 wita kasus pencurian;16. 5 (lima) lembar berita laporan hasil gelar perkara terhadapperkara Nomor LP/60/X1/2019/ tanggal 05 November;17. 1 (Satu) buah tas ransel warna merah maroon;18. 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor:TBL/60/X1/2019/Sek.Baras, tanggal 05 November 2019 an.

PenelitianLaporan (SP2HP) A2 Nomor: B/61/A.1/XI/2019/Reskrim, tanggal 18November 2019 kasus pencurian;15. 8 (delapan) lembar berita acara pemeriksaan di TKP, tanggal 5November 2019 pada pukul 22.00 WITA kasus pencurian;16. 5 (lima) lembar berita laporan hasil gelar perkara terhadap perkaraNomor LP/60/X1/2019/ tanggal 05 November;17. 1 (Satu) buah tas ransel warna merah maroon;18. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor:TBL/60/X1/2019/Sek.Baras, tanggal 05 November 2019 an.

Talib BinTOU;11.5 (lima) lembar laporan hasil penyelidikan (observasi) tanggal 18November 2019 kasus pencurian;12. 3 (tiga) lembar surat perintah penyelidikan Nomor:SP.Lidik/60/X1/2019/Reskrim, tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;13. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil PenelitianLaporan (SP2HP) A1 Nomor: B/60/A.1/XI/2019/Reskrim, tanggal 0O5November 2019 kasus pencurian;14. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil PenelitianLaporan (SP2HP) A2 Nomor: B/61/A.1/XI

HasilPenelitian Laporan (SP2HP) A2 Nomor: B/61/A.1/XI/2019/Reskrim,tanggal 18 November 2019 kasus pencurian;15. 8 (delapan) lembar berita acara pemeriksaan di TKP, tanggal 5November 2019 pada pukul 22.00 WITA kasus pencurian;16. 5 (lima) lembar berita laporan hasil gelar perkara terhadapperkara Nomor LP/60/X1/2019/ tanggal 05 November;17. 1 (Satu) buah tas ransel warna merah maroon;18. 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor:TBL/60/X1/2019/Sek.Baras, tanggal 05 November 2019 an.

telah melaporkanTermohon ke Satreskrim Kepolisian Sektor Bagan Sinembah denganNomor Laporan Polisi : LP/136/X1/2019/Riau/Res Rokan Hilir/Sektor BaganSinembah, tentang adanya dugaan Tindak Pidana PengancamanHalaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Rhlsebagaimana yang diatur didalam Pasal 335 KUHP dengan mengancammenggunakan parang yang telah berulang kali dilakukan oleh Termohonkepada anak Pemohon, sehingga anak Pemohon merasa sangat terancamkeselamatannya dan selanjutnya sesuai dengan SP2HP

ditetapkan sebagai tersangka olehPenyidik satreskrim Polsek Bagan Sinembah ; (vide bukti P 6);5) Bahwa selanjutnya didalam proses penyidikan yang sedang berlangsungpada saat itu, penyidik ada menemukan kejanggalan atas diri Termohondalam memberikan keterangan saat dilakukan BAP (berita acarapenyidikan), sehingga kemudian penyidik berkordinasi dengan Pemohonuntuk mengambil langkah medis untuk pemeriksaan kejiwaan Termohon diRumah Sakit Bhayangkara Polda Riau dan oleh karenanya berdasarkanSP2HP Nomor : SP2HP

Fotokopi sesuai Asli Surat Nomor SP2HP/136.a/XII/2019/Reskrimtanggal 13 Desember 2019, diberi tanda bukti P6;8. Fotokopi sesuai Asli Surat Visum Et Repertum Psikiatri No.VER/01/I/KES.3/2020/RSB tanggal 9 Januari 2020, diberi tanda bukti P7;9. Fotokopi sesuai Asli Surat Keterangan Dirawat tanggal 28 Januari 2020,diberi tanda bukti P8;10. Fotokopi sesuai Asli Tanda Terima Surat Laporan Sdr. MarulakSiringo Ringo kepada Kapolda Riau tanggal 10 Desember 2018, diberitanda bukti P9;11.

Fotokopi sesuai Asli Surat SP2HP/100/XI/2018/Reskrim tanggal29 November 2018, diberi tanda bukti P11;13. Fotokopi dari fotokopi Surat Wasiat Kuburan Marulak SiringoRingo tanggal 9 September 2018, diberi tanda bukti P12;14. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengaduan Sdr. Marulak SiringoRingo kepada Bapak Kepala Puskesmas Bagan Sinembah tanggal 15Oktober 2018, diberi tanda bukti P13;15.

Marulak Siringo Ringo kepada Kapolda Riau tanggal 10Desember 2018 dan bukti P10 berupa Fotokopi Surat Tanda PenerimaanLaporan Nomor STPL/B/LP/256/XI/2018 atas nama Marulak Siringo Ringotanggal 26 November 2020, diberi tanda bukti P10) dimana keseluruhantuduhan tersebut ternyata tidak terbukti sebagaimana dalam bukti surat P11berupa Surat SP2HP/100/X1/2018/Reskrim tanggal 29 November 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Manatar AlexanderRajali dan Saksi Evander Stone dibawah sumpah,

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan Termohon sebagaimana disebutkandalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) (lihatbukti P7), ditemukan bukti yang cukup, yang membuktikan bahwa danayang berasal dari fasilitas purchase LC/Red Clause dan negoisasi L/C BNIPalsu tersebut di atas dibagibagikan diantaranya kepada Takala GeraldManumpak Hutasoit sejumlah USD 7.106.250, (tujuh juta seratus enam ribudua ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) dan juga dipindah bukukan kedalam rekening

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2004, Termohon mengeluarkan SuratNo.Pol : R/02/l/2004/Dit perihal Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP), yang pada intinya menyatakan bahwa : Chandra Ekajaya dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 480 KUHP dan/atau 378 KUHP jo Pasal 55, danPasal 56 KUHP; Chandra Ekajaya berdasarkan hasil penyidikan terbukti telah menerimaaliran dana senilai USD 6.583.750, (enam juta lima ratus delapan puluhtiga ribu tujuh ratus lima puluh

JenderalPolisi Parnowo Dahlan yang pada initinya memberitahukan bahwapenyidikan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan tersangka ChandraEkajaya dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana sebagaimanapula disebutkan dalam Surat Ketetapan No.Pol: S.Tap/42e/VIII/2005/Dittanggal 26 Agustus 2005 tentang Penghentian Penyidikan (bukti P();Bahwa tindakan Termohon menerbitkan Surat Ketetapan No.Pol:S.Tap/42e/VIII/2005/Dit tanggal 26 Agustus 2005 tentang PenghentianPenyidikan nyatanyata bertentangan dengan SP2HP

Bahwa berdasarkan SP2HP (vide bukti P7), secara tegas TermohonPeninjauan Kembali dahulu Pembanding semula Termohon menyatakanbahwa penyidikan dikembangkan terhadap tersangka Chandra Ekajaya,dimana penyidikan terhadap tersangka Chandra Ekajaya merupakan suaturangkaian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penyidikanterhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan Roy Indra Kusnohadi dkk;Dengan demikian walaupun Pemohon Peninjauan Kembali dahuluTerbanding semula Pemohon tidak melaporkan Chandra

No.55 PK/Pid/2006bertentangan dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) UndangUndang No.8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);Bahwa secara hukum bukti P1/T31 tidak sah dan batal demi hukum karena:a. diterbitkan tanpa memperlihnatkan petunjuk Termohon PeninjauanKembali Il dahulu Pembanding II semula turut Termohon (vide bukti P6);b. diterbitkan secara bertentangan dengan SP2HP (vide bukti P7);Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo dengan jelas memperlihatkan adanya kekhilafan hakim atau

Fotokopi yang telah dimateraikan berupa Surat Ditreskrimum PoldaMetro Jaya Nomor B/2592/VIII/2017/Ditreskrimum, tanggal 22 Agustus2017, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP ke2), yang diberi tanda bukti PK2:3. Fotokopi yang telah dimateraikan berupa Surat Ditreskrimum PoldaMetro Jaya Nomor B/3915/XII/2017/Ditreskrimum, tanggal 7 Desember2017, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP ke3), yang diberi tanda bukti PK3:4.

Fotokopi yang telah dimateraikan berupa Surat Ditreskrimum PoldaMetro Jaya Nomor B/3372/XI/RES.1.9/2018/Ditreskrimum tanggal 16November 2018, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan (SP2HP ke5), yang diberi tanda bukti PK5;6.

Bahwa sehubungan dengan laporan tersebut Kepolisian kota Prabumulihtelah menerbitkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan) dengan Nomor: B/501/X1V/2012/Reskrim tertanggal27 Desember 2012 yang mana dalam SP2HP tersebut pada angka 2. hurufHalaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 135 K/TUN/2014c. Point 1 didapati keterangan bahwa SHM Penggugat telah dialihkan/peralihan hak menjadi atas nama Drs.

MKNyang dalam SP2HP disebut sebagai Notaris yang membuat akta jual beliantara Penggugat dan Drs.

Termohon IV juga tidak ada memberikan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Pemohon,sehingga Pemohon merasakan ketidak adilan, ketidak pastian penegakanhukum dan tidak mengetahui pasti proses hukum yang dilakukan olehTermohon IV terhadap terlapor;Bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)merupakan suatu keharusan diberikan oleh Termohon IV kepadaPemohon selaku korban/ pelapor sebagaimana ditegaskan diadalamPERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

,Nomor 21 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM INFORMASI PENYIDIKAN,pada Pasal 6, pasal 11 Ayat (1) huruf a, dan Pasal 11 Ayat (2) yangmenyatakan sebagai berikut:Pasal 6:Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnyadisingkat SP2HP adalah surat yang diberikan kepada pelapor/pengadutentang perkembangan hasil penyidikan yang ditandatangani oleh atasanpenyidik;Pasal 11 Ayat (1)huruf a:Informasi penyidikan melalui Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10huruf a, diberikan dalam bentuk SP2HP

yang disampaikan kepada: (a).pelapor/pengadu atau keluarga;Pasal 11 Ayat (2):SP2HP sebagaimana dimasud pada ayat (1) sekurangkurangnyamemuat: (a). pokok perkara, (b). tindakan yang telah dilaksanakanpenyidik dan hasilnya, (c). permasalahan/kendala yang dihadapi dalampenyidikan;Bahwa laporan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam SURAT TANDATERIMA LAPORAN POLISI Nomor: STTLP/437/III/2018/SPKT PERCUTtanggal 07 Maret 2018 hingga saat ini sudah berjalan lebih dari 10(sepuluh) bulan namun tidak jelas bagaimana

, hibah wasiat, menjualatau perbuatan hukum apapun terhadap objek sengketa yang telahbersertifikat atas nama Penggugat tersebut dan juga Penggugat tidakpernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk melakukan perbuatanperbuatan hukum apapun terhadap objek sengketa;Bahwa terhadap laporan Penggugat di Kontor Polda Maluku, kemudianPolda Maluku melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan Surat NomorB/66/X/2009/Ditreskrim, tanggal 29 Oktober 2009, perihal: suratpemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP

dijelaskandalam point 4 dan point 5 yang intinya adalah telah terjadi jual beli ternadapobjek sengketa dengan akte Nomor 55/Desemb/1982, tanggal 22 Desember1982, namun dalam surat ini juga tidak dijelaskankan, siapa penjualnyasehingga sama sekali Penggugat tidak mengetahui siapa yang telahmenjual objek sengketa milik Penggugat tersebut;Bahwa dari surat yang dikeluarkan Polda Maluku dengan Nomor B/66/X/2009/Ditreskrim, tanggal 29 Oktober 2009, perihal surat pemberitahuanperkembangan hasil penyidikan (SP2HP

perbuatan hukum dalam bentuk apapunterhadap objek sengketa;Menyatakan Penggugat baru mengetahui bahwa telah terjadi perubahannama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M 2 Halong tanggal 25 September1982 adalah berdasarkan informasi dari kenalan Penggugat yang bekerja diKantor Pertanahan Kota Ambon dan mengetahui Akte Jual Beli Nomor 55/Desemb/1982, tanggal 22 Desember 1982 adalah dari Surat Nomor B/66/X/2009/Ditreskrim, tanggal 29 Oktober 2009, perihal: surat pemberitahuanperkembangan hasil penyidikan (SP2HP

Menyatakan Penggugat baru mengetahui bahwa telah terjadi perubahannama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M 2 Halong tanggal 25 September1982 adalah berdasarkan informasi dari kenalan Penggugat yang bekerja diKantor Pertanahan Kota Ambon dan mengetahui Akte Jual Beli Nomor 55/Desemb/1982, tanggal 22 Desember 1982 adalah dari Surat Nomor B f66/X/2009/Ditreskrim, tanggal 29 Oktober 2009, perihal: suratpemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkanPolda Maluku, berdasarkan Laporan