Ditemukan 5830 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : personal
Putus : 18-06-2012 — Upload : 27-06-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 19/G/2012/PN.SBY
Tanggal 18 Juni 2012 —
254
  • RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI, Badan Hukum Perseroan Terbatas,beralamat di Desa Cangkringmalang Beji Pasuruan yang dalam perkara ini diwakilioleh kuasanya yang bernama Eko Susianto ST, SH, Kepala Departemen HRD danPersonalia, Handik Widodo, SH, Staf Personalia PT.
    Personalia ( tentang beberapa ketentuan antara lain resiko27Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 19/G/2012/PHISby.bahaya bila merokok diarea perusahaan) telah membuat danmenandatangani surat pernyataan yang antara lain isinya "Bersedia dansanggup untuk tidak merokok di kawasan Pabrik. Apabila dikemudian harisaya (Penggugat) tidak menaati / mematuhi dan atau melanggar pernyataantersebut, saya (Penggugat) bersedia mengundurkan diri dan ataudiberhentikan dari PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri ; 5.
    Personalia(Sdri. Indriawati, SH) ; = ll. Oleh Kadep. Pesonalia, Tergugat dipanggil dan dijelaskan bahwa akibattindakan yang dilakukan Tergugat (merokok di ruangan Open WasteBlowing), Tergugat dapat di PHK berdasarkan pasal 42 ayat (1k) PKB PT. RSTIdimana selanjutnya Penggugat mendapatkan sebagaimana ketentuan pasal156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau senilaiRp.2.454.900, (dua juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratusrupiah). Atas penjelasan Kadep.
    Personalia Penggugat menyatakan setujuasal nilainya jangan hanya sebesar Rp.2.454.900, (dua juta empat ratuslima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), namun perlu ditambah lagi ; ll. Pada tanggal 1 Maret 2011, Kadep. Personalia memanggil pengurusFSPTSK SPSI PT. RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRIuntukHal. 9 dari 27 hal. Put.
    Personalia (tentang beberapa ketentuan antara lain resikobahaya bila merokok diarea perusahaan) telah membuat dan menandatangani suratpernyataan yang antara lain isinya "Bersedia dan sanggup untuk tidak merokok dikawasan Pabrik. Apabila dikemudian hari saya (tergugat Rekonpensi) tidak menaati /mematuhi dan atau melanggar pernyataan tersebut, saya (tergugat Rekonpensi)bersedia mengundurkan diri dan atau diberhentikan dari PT. Ramagloria Sakti TekstilIndustri ; 4.
Register : 02-08-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr
Tanggal 25 Oktober 2016 — ERVAN SUHARMIN Vs PT. Sumatera Mandiri Dumai
745
  • mengalihkan statusPenggugat dari karyawan tetap menjadi karyawan kontrak berdasarkanPerjanjian Kerja Nomor : / SMD/I2014 tanggal 02 Janurai 2014 dengan jangkawaktu 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 02 Januari 2014 s/d 31Desember 2014 dengan jabatan sebagai pengantar surat menyurat ;Bahwa sebelum Penggugat menandatangani Kontrak Kerja tanggal 02 Januari2014 Penggugat belum pernah putus hubungan kerja dengan Tergugat danadapun Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Kontrak karena disuruhKepala Personalia
    Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 tepatnya hari Jumat pukul 15.30Wib.management Tergugat melaksanakan rapat perusahaan yang dipimpin olehRizales Ramli, SE Ak selaku Kepala Personalia Tergugat dan diketahui olehDirektur Tergugat (sdr.Desy Chairani, SE) yang intinya membicarakan peralihanstatus karyawan tetap menjadi karyawan kontrak dan sehubungan denganperalihnan status Penggugat beserta temanteman sekerja Penggugat tersebut,maka rapat perusahaan memandang perlu untuk melakukan perhitungan hakpara
    ) tidak mendapat mandat dari Tergugat untuk memimpinrapat tersebut, maka rapat tersebut hanya bersifat rapat karyawan;Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 7 halaman ke dua adalah benar, makaperalihnan status karyawan tetap menjadi karyawan kontrak adalah merupakanrekayasa yang dilakukan oleh Kepala Personalia untuk menggiring danmeyakinkan Tergugat untuk membuat Efisiensi perusahaan.
    Rizales Kepala Personalia, 4. Alex Suryanta bagian pembelian dan 5.Desi Delviabagian order atau D.O ;Menurut saksi tahun 2015 masih kontrak tetapi tidak ada perjanjiannya, danhitungan uang pesangon adalah hitungan sebelum tahun 2014, saksi mendapat nilaipesangon Rp.80.000.000, tetapi baru diambil Rp.19.000.000,.
    Dan jika tidak adapun bukti P2 tetap saja pihak Tergugattidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan merubah nilai uang pesangon terhadapPenggugat yang bersifat merugikan Penggugat karena melanggar ketentuanperaturan perundangundangan tentang ketenagakerjaan sebagaimana yang telahdiuraikan di atas ;Menimbang, bahwa bukti P3 adalah bukti yang menunjukkan tentang benarada dibuatkannya nilai uang pesangon untuk Penggugat yang ditandatangani olehKepala Personalia perusahaan Tergugat yaitu Bapak Rizales
Putus : 27-08-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — YUS RUSYANA VS DRS.H.ROSTIAN SYAMSUDIN
7488 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan atas suratpanggilan Il (dua) tersebut Penggugat mendapatkan informasi bahwaTergugat datang ke PT.Bank Panin Pusat pada tanggal 13 Mei 2010, akantetapi Tergugat tidak menghadap ke Biro Umum & Personalia sebagaimanaisi yang dimaksud dari surat panggialn Il (dua) dan juga tidak nadir kerjadimana Tergugat di tempatkan (Bukti P3);.
    Bahwa untuk menegakan ketentuan Peraturan Perusahaan Nomor 180/PHIJSKPKKAD/PP/III/2010 Tahun 20102012, sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 21 ayat (4), dinyatakan bahwa (dikutip):"Jika karyawan tidak masuk bekerja tanpa alasan yang dapat diterimaatasannya dan bagian Personalia, maka ia dianggap mangkir....."
    Atasdasar hal tersebut maka pada tanggal 25 Maret 2011, Tim Audit hadir diBank Indonesia;Bahwa pada tanggal 28 April 2011, Pemohon Peninjauan Kembali dipanggilmenghadap Kepala Biro Umum & Personalia Bank Panin, (Yusac Zefanya)dan diberi surat PHK atas dasar telah dipanggil oleh tim pemeriksa BankIndonesia tanpa seizin atasan.
    ;19..b Pada tanggal 12 Mei 2011, Pemohon Peninjauan Kembalimenerima surat No.049/BUP/BPP/SP/11 tertanggal 11 Mei 2011 PerihalPanggilan II diberitahukan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidakmemenuhi panggilan, padahal faktanya pada Pemohon PeninjauanKembali telah hadir menghadap Biro Umum dan Personalia.
    Atas pemanggilan II (dua)tersebutpun, Pemohon Peninjauan Kembali kembali menghadap Biro Umumdan Personalia tanggal 13 Mei 2011, dan bertemu dengan Saksi GlenFortuna (staff Biro Umum dan Personalia yang ikut hadir dalam pertemuanpada tanggal 28 April 2011 dan tanggal 11 Mei 2011);. Bahwa Judex Juris harusnya mempertimbangkan bukti serta keterangansaksi yang telah terungkap di persidangan.
Register : 24-08-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan PN PELAIHARI Nomor 324/Pid.B/2017/PN Pli
Tanggal 14 Desember 2017 — I Wayan Wiratama Bin I Made Arda
8126
  • rencananya akan diajukan sebagaijaminan kredit ke perbankan yang mana sebagai afalis adalah pihakPerusahaan PTPN XIll Pelaihari sebagai penjamin kredit selanjutnya pihakKoperasi Sawit Makmur sekitar bulan april tahun 2016 melalui saksiSUPARMAN selaku sekertaris Koperasi Sawit Makmur menyerahkan sebanyak159 (seratus lima puluh Sembilan) sertifikat kepada pihak perusahaan PTPNXlll Pelaihari melalui bagian tata usaha, lalu Pihak Perusahaan PTPN XillPelaihari yaitu saksi FEBDHY SETYANA sebagai Asisten Personalia
    Umum danHumas dengan disaksikan oleh saksi INDRA ASRIANI bertempat di kantorPTPN XIll Pelaihari menyerahkan 1 (sayu) buah dos warna coklat yang berisi159 (seratus lima puluh Sembilan) sertifikat milik Koperasi Sawit Makmurkepada terdakwa selaku Bagian Krani Personalia Umum dan Humas yangtugasnya mengurusi sertifikat untuk menyerahkan 159 (seratus lima puluhSembilan) sertifikat tersebut kepada Notaris Mekar Hidayati,SH. gunakelengkapan balik nama sertifikat dari petani plasma namun sampai dengansekarang
    B/2017/PN PiliPTPN XiIll Pelaihari menyerahkan 1 (sayu) buah dos warna coklat yang berisi159 (seratus lima puluh Sembilan) sertifikat milik Koperasi Sawit Makmurkepada terdakwa selaku Bagian Krani Personalia Umum dan Humas yangtugasnya mengurusi sertifikatA untuk menyerahkanA 159 (seratus lima puluhSembilan) sertifikat tersebut kepada Notaris Mekar Hidayati,SH. gunakelengkapan balik nama sertifikat dari petani plasma namun sampai dengansekarang terdakwa tidak pernah menyerahkan 159 (seratus lima
    WAYANWIRATAMA Bin MADE ARDApada perusahaan sawit PTPN Xillpelaihari dan saksi saat masih menjabat sebagai Personalia umum danHumas sedangkan Sdr WAYAN WIRATAMA Bin MADE ARDAadalah bawahan nya yaitu sebagai Krani Personalia Umum dan Humaspada PTPN XIll Pelaihari .Saksi menerangkan bahwa pada pada hariRabu tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 11.00 wita di dalam kantor PTPNXlll Pelaihari di Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten TanahLaut saksi ada menyerahkan sejumlah Surat SERTIFIKAT tanah ataulahan
    Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa yang berstatus sebagai karyawan di PT PerkebunanNusantara XIll dan menjabat sebagai kerani umum telah diserahkan sertifikatsebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) oleh saksi Febdhy Setyana sebagaiasisten personalia umum yang merupakan atasan terdakwa dan disaksikanIndra Asriani yang kedudukannya sama seperti terdakwa di perusahaan yaitukerani umum, tujuan dari diserahkannya sertifikatsertifikat tersebut kepadaterdakwa
Register : 18-04-2011 — Putus : 01-06-2011 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Bs
Tanggal 1 Juni 2011 — Hj. Isnayulis, Cs Lawan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Sumatera Barat
14437
  • Bahwa Panitia Muscab dengan Agenda menetapkan Jadwal Muscab, menetapkanPeraturan Tata Tertib Muscab dan melakukan pemilihan 24 orang anggota formatur,kemudian pada tanggal 7 Januari 2011 seluruh anggota formatur mengadakan rapatuntuk menentukan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Cabang, Pimpinan MajelisPertimbangan Cabang Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 20102015, ditetapkanHj. Isnayulis Ketua, dan A. Dt.
    Bahwa Penggugat pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011 telah menyerahkan semuaketetapanketetapan dan surat keputusan Formatur Musyawarah Cabang Partai PersatuanPembangunan Nomor : Istimewa/Formatur/2010 tentang Susunan Personalia PengurusHarian Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang Partai Persatuan Pembangunanmasa bakti 20102015 Kabupaten Tanah Datar kepada Tergugat untuk mengesahkan2 dari 21 hal No. 12/Pdt.G/2011/PN.BsMuscab dan membuat Surat Keputusan tentang Susunan dan Personalia DewanPimpinan
    Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menerbitkan Surat Keputusan tentangSusunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Tanah Datar masa bakti 20102011 adalah merupakan perbuatan melawanhokum;5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (wit voorbaarbij vooraad) sekalipun ada kasasi dan maupun Verzet;6.
    wilayah yang disesuaikan denganprinsip musyawarah wilayah di percepat;Disini dijelaskan kebijakankebijakan yang diambil dan dipegang oleh Tergugat sebagaiDewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan tentang pelaksanaan Muscabsebagaimana tertuang dalam SK Nomor : 54/SK/DPW/C/I/ 2011 tentangpengambilalihan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tanah Datar menyatakan :Pertama : Pengambilalihan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan PembangunanKabupaten Tanah Datar sampai terbentuknya Stuktur dan Personalia
    kepada yang bersangkutan untuk diketahuidan dilaksanakan sebagaimana mestinya;Sehingga DPW PPP dalam menjalankan aturan, kebijakan dan marwah partai padaAD/ART Partai serta juklak dan juknis partai telah terpenuhi;Selanjutnya Surat keputusan DPW PPP Nomor : 56/SK/DPW/C/I/2010 tentangpelaksanaan tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan KabupatenTanah Datar memutuskan :Mengangkat Pelaksana tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Tanah Datar dengan susunan personalia
Putus : 28-11-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Tanggal 28 Nopember 2014 — 1. K.H.ABDUL ADZIM SUHAIMI,M.A, DKK VS 1. TAUFIK, DKK
9842 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang Perubahan Susunandan Personalia DPC PKNU Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur MasaKhidmat 2011 2016;Bahwa penerbitan SK in litis sebagaimana dimaksud point 4 adalah cacat dan bataldemi hukum, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat(1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi PergantianKepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD danART.
    Tahun 2008 tentang PartaiPolitik telah terlampaui (lebih 2 bulan), sementara DPP PKNU masih belum maumenanggapi dan menyelesaikan sengketa Parpol secara internal, sehingga denganKetua dan Sekretaris DPC PKNU hasil Muscabsus langsung diajukan gugatan kePengadilan Negeri Bondowoso dan terdaftar dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Bdw. dan pada tanggal 17 Oktober 2013 telah diputus dengan mengabulkangugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan perbuatan DPP PKNU danDPW PKNU merubah susunan personalia
    memberhentikan anggota DPC PKNU;Sedangkan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten juga tidak bisadiusulkan oleh DPP PKNU, karena ketentuan Pasal 387 Undang Undang Nomor 27Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PenggantianAntar Waktu harus dilakukan menurut ketentuan Pasal 384 ayat (1), yaitu diusulkanoleh Pimpinan Partai Politik, dalam hal ini oleh Ketua DPC PKNU KabupatenBondowoso, sedangkan Personalia
    DPC PKNU Kabupaten Bondowoso sampai saatini masih dalam sengketa/perselisihan;Bahwa tidak berhenti sampai disitu, Para Penggugat masih tetap berupaya untukmemberhentikan dan mengganti Para Penggugat dari keanggotaan DPRD KabupatenBondowoso, yaitu pada saat menjelang akhir pemeriksaan sengketa tentangkeabsahan kepengurusan DPC PKNU Kabupaten Bondowoso di Pengadilan NegeriBondowoso, ternyata DPP PKNU atas rekomendasi DPW PKNU Jawa Timur telahmelakukan perubahan lagi susunan dan personalia DPC PKNU
    ,M.H., dan Rekan dengan Register PerkaraNomor 29/Pdt.G/2013/PN.Bdw., di Pengadilan Negeri Bondowoso,adalah tidak sah dan cacat hukum, maka konsekwensi yuridisterhadap surat gugatan yang demikian adalah gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:122Bahwa Surat Keputusan Nomor SK885/DPP01/IX/2013 tertanggal 11 September2013 tentang Perubahan Susunan Personalia DPC PKNU Kabupaten Bondowosomasa khidmat 2011 2016, adalah merupakan perubahan atas Surat Keputusan23Nomor SK795/DPP01
Putus : 14-12-2015 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 98/G/2015/PHI.Sby
Tanggal 14 Desember 2015 — DJOKO MARIYANTO MELAWAN PT. BETON INDOTAMA SURYA
419
  • Raya Made Kecamatan Lakarsanti Surabaya,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama GIGIH PRESETYO N,PAULUS LAPIAN, SH, MH dan MARSUKI, Kepala Dan StaffDepartemen Personalia PT. Beton Indotama Surya, yang beralamatdi Jl.
    Dept.Umum & Personalia Tergugat ;6. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2014 telah dilakukan perundingan bipartiteantara Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Pjs. Ka. Dept.Umum & Personalia Tergugat; yang mana dalam kesimpulan hasilperundingan belum ada titik temu/ kesepakatan antara pihak pengusahadan pekerja soal perhitungan tali asin yang akan diberikan ;7.
Register : 09-07-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 143/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 10 Nopember 2015 — RAPHAEL MASING; L A W A N; PT. INDOLIBERTY TEXTILE;
1219
  • Bdg.DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa PENGGUGAT adalah karyawan/Pekerja pada PerusahaanTERGUGAT yang telah bekerja selama 9 (sembilan) Tahun denganstatus PKWT dibagian Staff Personalia dengan jabatan Head TimeOffice.. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 PENGGUGAT diberhentikanoleh TERGUGAT dengan alasan yang tidak jelas..
    Bahwa selam bekerja 9 (sembilan) tahun PENGGUGAT telahmenandatangani perjanjian kerja selama 1 (satu) kali saja yakni 21Januari 2006 s/d 20 Januari 2007.Bahwa setelah tanggal 20 Januari 2007 PENGGUGAT tidakdibuatkan PKWT, namun tetap bekerja hingga selama 9 (sernbilan)Tahun, maka PENGGUGAT berstatus PKWTT.Bahwa PENGGUGAT selama bekekrja di Perusahaan TERGUGATadalah dibagian Personalia, dimana bagian tersebut merupakanbagian utama dimana bagiannya bersipat tetap dan terus menerus.Bahwa berdasarkan
    ,Asisten Manager Personalia PT. Indo Liberty Textile, beralamat Jalan Raya TelukJambeKarawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2015;eonnnnnne Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikankedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, sehingga acarapersidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 143/Pdt.SusPHI/2015/PHI.
    Bdg.Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan sendirioleh Penggugat, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut diatasTergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal20 Agustus 2015 yang berbunyi sebagai berikut:1.Bahwa dari tanggal 26 November 1996, bapak Raphael Masing dalamperkara ini sebagai PENGGUGAT, diterima sebagai karyawan/pekerja diPerusahaan TERGUGAT di bagian Personalia sebagai Time
    Gugatan Penggugat bahwa selama bekerja di Perusahaan Tergugat adalahdi bagian Personalia, perlu dijelaskan bahwa, semenjak Penggugatmembuat Surat Permohonan Pengunduran diri pada tahun 2006, secaraHalaman 9 dari 24, Putusan Nomor 143/Pdt.SusPHI/2015/PHI.
Register : 05-05-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 25-04-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 334/Pid.B/2014/PN Jmr
Tanggal 17 Juli 2014 — JOKO PRIHATIN alias IMRON bin SIAMAN
315
  • Pol : P2245LV lalu terdakwa memberitahu kepada saksi korban kalaukaryawan yang bagian menerima lamaran pekerjaan ( bagian personalia ) sedang istirahat danrumahnya di daerah Patrang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember akhirnya terdakwaberangkat bersamasama dengan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik saksikorban tersebut dan sesampainya di pos ronda pinggir jalan Perumnas Patrang KecamatanPatrang terdakwa berhenti dan melihat surat lamaran yang dibawa oleh saksi korban.
    TOMI SUWANDANA beserta 1 (satu) unitHandphone merk Smartfren Andomax warna putih milik saksi korban dengan alasan untukmembeli materai dan menelpon bagian personalia PT Coca Cola , karena percaya denganucapan terdakwa tersebut dan berharap saksi korban cepat mendapatkan pekerjaan maka tanpacuriga sedikitpun akhirnya saksi korban menyerahkan sepeda motor Honda Kharisma sertatelepon miliknya kepada terdakwa, namun setelah ditunggu cukup lama terdakwa tidak jugakembali.
    Patarang Kab.jember yang saat itu saksi hendak memberikan surat lamaran pekerjaan kepada JOKOPRIHATIN, setelah bertemu dengan JOKO PRIHATIN dipos ronda, JOKOPRIHATIN mengatakan kepada saksi bila surat lamaran pekerjaan tersebut harus diberimaterai, Kemudian saudara JOKO PRIHATIN meminjam sepeda motor beserta handPhone kepada saksi, untuk membeli materai dan menelfon personalia PT.
Putus : 18-06-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244 K/PDT.SUS-PHI/2013
Tanggal 18 Juni 2013 — NURYONO vs PT. BANTENG PRATAMA RUBBER
2315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maryono (Personalia) melalui memo yangdiserahkan oleh Bpk. Aji Mulyadi (Ka. Seksi) untuk menghadap pada tanggal 4Oktober 2011, pukul 15.00 WIB, namun, setelah Penggugat menghadap, tidak dapatditerima karena telat 30 menit disebabkan Penggugat menjalani ibadah sholat Asharterlebih dahulu;Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011 sekitar pukul 11.00 WIB,Penggugat kembali dipanggil oleh Bpk. Maryono (Personalia) melalui memo yangdiserahkan oleh Bpk. Aji Mulyadi (Ka.
    Maryono (Personalia) danPenggugat tidak diperkenankan berada di ruang security atau musholla (tempatibadah);Bahwa pada hari Jum at, Sabtu dan Senin, tanggal 7, 8 10 Oktober 2011, Penggugatmasih tetap tidak diperbolehkan memasuki ruang Produksi A dan berkomunikasidengan pekerja / buruh lainnya;Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011, sekitar pukul 14.00 WIB,Penggugat dipanggil oleh Bpk.
    Maryono (Personalia), yang intinya Penggugatdisuruh buat pernyataan sepanjang tindakan Penggugat yang telah berdasarkanInstruksi Kerja dan Prosedur Kerja (IKPK) yang berlaku mengenai kejadian tanggal7 September 2011, dan Penggugat disuruh kembali ke Pos Security;Pada pukul 15.00 WIB, Penggugat kembali dipanggil oleh Bpk. Maryono(Personalia), yang intinya PT.
    Siti Ees Julaeha (Ad.Manager Personalia), dengan alasan melakukan pelanggaran Pasal 50 Ayat (g)Perjanjian Kerja Bersama terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2011, dan ditawarkankompensasi sebesar + Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) namun ditolak olehPenggugat;810111213Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak lagi bersedia melanjutkan hubungan kerjadengan Penggugat, maka Penggugat mengajukan ajakan musyawarah tanggal 12Oktober 2011 dan 17 Oktober 2011, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat,sehingga,
Putus : 20-06-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 20 Juni 2014 — 1. UNIVERSITAS TRISAKTI Cq. FAKULTAS KE-DOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI, DK VS 1. dr. NURHAYATI HADI, MARS, DK
6031 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Firman Munir, MARS (Penggugat III) sebagai Wakil DirekturKeuangan, Personalia, Umum RS. Trisakti, dan dr.
    Trisakti tertanggal 28 Februari 2011 yang dikeluarkan olehDekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti (Tergugat ) yangisinya menetapkan Personalia Rumah Sakit masingmasing dr.Nurhayati, MARS (Penggugat !)
    Firman Munir, MARS (Penggugat Ill) sebagaiWakil Direktur Keuangan, Personalia, Umum RS. Trisakti, dan dr.Ardiwinata (Penggugat IV) sebagai Wakil Direktur Humas danPemasaran RS.
    Firman Munir, MARS (Penggugat III)sebagai Wakil Direktur Keuangan, Personalia, Umum RS. Trisakti,dan dr. Ardiwinata (Penggugat IV) sebagai Wakil Direktur Humasdan pemasaran RS.
    Firman Munir, MARS sebagai Wadir Keuangan, Personalia danUmum;Dr.
Putus : 18-11-2015 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN SERANG Nomor 649/Pid.B/2015/PN.Srg
Tanggal 18 Nopember 2015 — HESTI SETIA DEWI alias DEA alias ENTI binti (alm) SUPANDI
517
  • PWI , padawaktu itu terdakwa abis memasukkan teman terdakwa kerja di PT PWI dan padasaat itu saksi Robert mengira kalau terdakwa bisa memasukkan orang kerja di PTPWI dan mempunyai jabatan karena bisa memasukkan orang kerja ke PT PWI ,sehingga timbul niat terdakwa untuk mealkukan penipuan terhadap saksi Robertdengan mengaku bahwa terdakwa bekerja di PT PWI Il sebagai personalia danterdakwa juga mengatakan bahwa di PT PWI dan di PI PWI Il sedangmembutuhkan karyawan sehingga terdakwa langsung bertukar
    nomor Hp dengansaksi Robert, setelah itu selang beberapa hari terdakwa janjian bertemu dengansaksi robert kemudian saksi robert membawa teman saksi robert yaitu saksiSAHLAN Als HASAN lalu saksi robert mengenalkan saksi hasan kepada terdakwadengan mengatakan bahwa terdakwa bekerja di PT PWI Il sebagai personalia danterdakwa juga mengakui bahwa terdakwa bekerja di PT PWI Il sebagai personaliakemudian terdakwa menyuruh saksi Robert dan saksi Hasan untuk mencari pelamaryang ingin masuk kerja di PT PWI
Register : 11-10-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 900/Pid.B/2018/PN Rap
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
ELINA FLORI, SH
Terdakwa:
1.HUSNI MUBAROK NASUTION
2.AGUS SYAHPUTRA Alias AGUS
3.ANTONI WIJAYA Alias ANTON
6511
  • Husni Mubarok Nasution adalah Anggota Sortasi diPMKS PT.Serba Huta Jaya yang bekerja di PT.Serba Huta Jaya mulaitanggal 01 Oktober 2015 berdasarkan Surat Pengangkatan No075/PMKS/SHJ/X/201 tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani olehHolik selaku Mill Manager dan Dian Wahyudi selaku Personalia danmenerima gaji sebesar Rp.2.723.750 (dua juta tujuh ratus dua puluh tigaribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
    Agus Syahputra adalah Harian Tetap Anggota Sortasidi PMKS PT.Serba Huta Jaya yang bekerja di PT.Serba Huta Jaya mulaitanggal 01 Januari 2016 berdasarkan Surat Pengangkatan No078/PMKS/SHJ/I/2016 tanggal 01 Januari 2016 yang ditandatangani olehHolik selaku Mill Manager dan Dian Wahyudi selaku Personalia danmenerima gaji sebesar Rp. 2.723.750 (dua juta tujuh ratus dua puluh tigaribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
    Antoni Wijaya alias Anton adalah Pembelian TBS diPMKS PT.Serba Huta Jaya yang bekerja di PT.Serba Huta Jaya mulaitanggal O01 Juni 2013 berdasarkan Surat Pengangkatan No051/PMKS/SHJ/V1/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang ditandatangani olehHolik selaku Mill Manager dan Dian Wahyudi selaku Personalia danmenerima gaji sebesar Rp. 3.073.287, (tiga juta tujuh puluh tiga ribu duaratus delapan puluh tujuh rupiah).
    Antoni Wijaya alias Anton adalah Pembelian TBS diPMKS PT.Serba Huta Jaya yang bekerja di PT.Serba Huta Jaya mulaitanggal O21 Juni 2013 berdasarkan Surat Pengangkatan No051/PMKS/SHJ/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang ditandatangani olehHolik selaku Mill Manager dan Dian Wahyudi selaku Personalia danmenerima gaji sebesar Rp 3.073.287, (tiga juta tujuh puluh tiga ribu duaratus delapan puluh tujuh rupiah).
    Serba Huta Jaya mulai tanggal 01 Mei 2013berdasarkan surat pengangkatan No : 048/PMKS/SHJ/V/2013 tanggal O1Mei 2013 yang ditandatangani oleh saksi Holik selaku Mill Manager dansaksi Dian Wahyudi selaku Personalia dan menerima gaji pokok sebesarRp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
Register : 29-11-2016 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 10-05-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 49/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 10 Mei 2017 — ARIE DARMANA, S.H MELAWAN: DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
16478
  • Bahwa Direktur Utama menerbitkan Objek Gugatan pada tanggal 02September 2016 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan Perusahaandilakukan mutasi PENGGUGAT dengan jabatan baru Staf Khusus DirekturUtama yang diperbantukan pada Direktur Personalia dan Umum.9. Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan Nota Dinas Nomor:UH.237/00/09/2016 tanggal 05 September 2016 yang menyatakan:a.
    Nota dinas Direktur Pengembangan Pelayanan Nomor1.004/00/09/2016 Tanggal 05 September 2016 perihal tanggapanterhadap mutasi jabatan dan mutasi penugasan di Ligkungan PerumLPPNPI menyatakan mutasi jabatan Saudara Arie Darmana dariKepala Biro Hukum menjadi Staf Khusus Direktur Utama yangdiperbantukan di Direktorat Personalia dan Umum dan pengangkatanSaudara Suwandi sebagai Kepala Biro Hukum tidak dilakukan sesuaiaturan yang ada, sehingga harus dicabut dan dibatalkan;b.
    Bahwa jabatan baru sesuai SK tersebut adalah Staf Khusus DirekturUtama Diperbantukan pada Direktorat Personalia dan Umum dimanajabatan tersebut tidak dikenal dalam PER.10 /2016. Dalam PER.10/2016 tersebut yang dikenal adalah jabatan Staf Khusus. Sehinggaapabila Staf Khusus tersebut akan diberi penugasan untukdiperbantukan di suatu direktorat, maka seharusnya disebutkan dalamdiktum tersendiri;c.
    Bahwa Penggugat telah menyampaikan Nota Dinas Nomor:UH.237/00/09/2016 tanggal 05 September 2016 perihal klarifikasi mutasijabatan (vide bukti P.13) dan Nota Dinas tanggal 15 September 2016nomor: UH. 240/00/09/2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama danDirektur Personalia dan Umum perihal permohonan informasi dan klarifikasiterhadap keputusan Direksi Perum LPPNPI, (vide P.19) terhadap keduanota dinas tersebut tidak ada tanggapan..
    Bahwa Direktur Pengembangan Pelayanan kembali mengeluarkan NotaDinas Nomor: Nomor 1.009/00/11/2016 Tanggal 09 November 2016 kepadaDirektur Utama dan Direktur Personalia dan Umum guna menanyakantindak lanjut dari Nota Dinas Nomor 1.004/00/09/2016 Tanggal 05September 2016 yang antara lain menyatakan halhal sebagai berikut:d.
Putus : 26-01-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 968 K/Pdt.Sus/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — PT. DAELIM INDONESIA vs SUKIMIN
6060 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hinggar yang dilimpahkan kepada bagian Personalia (Bukti P1);Bahwa inti dari surat tersebut pada point 3 di atas adalah pada tanggal 9 Juni2009 Tergugat telah lalai dan ceroboh dalam bekerja yaitu pada saat proses produksibarang Pattren Moda DF No.
    PO 6 2 3 sejumlah 330 PCS dimaksud;Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 Tergugat dipanggil bagian personalia untukdimintakan keterangannya terkait dengan kesalahan kerja yang telah dilakukannyasebagaimana dimaksud pada point 4 di atas;Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 Tergugat dipanggil bagian personalia untukdimintakan keterangannya terkait dengan kesalahan kerja yang telah dilakukannyasebagaimana dimaksud pada point 4 di atas;Bahwa pada saat menghadap personalia Tergugat menjelaskan dan mengakuikalau
    Yuherna dan Sdr.Hinggar yang dilimpahkan kepada bagian Personalia adalah dalil yang sesat, tidakbenar dan cacat hukum;2 Bahwa sesat, tidak benar dan cacat hukum tindakan Penggugat dengan suratpelimpahan sebagaimana dimaksud karena tidak sesuai dengan prosedural yangberlaku di PT. Daelim Indonesia (ditempat Penggugat);3 Bahwa Sdr. Yuherna dan Sdr. Hinggar bukanlah pimpinan yang bekerja di bagianTergugat dipekerjakan, karena yang menjadi pimpinan Tergugat dipekerjakan adalahSdr.
    Ahidin Hidayat AMDyang bekerja di bagian personalia dan Sdr. M. Ali Ibrahim yang bekerja di bagianPayroll yang juga menjabat sebagai pengurus Koperasi Karyawan PT. DaelimIndonesia pasca Sdr. Ahidin Hidayat AMD dan M. Ali Ibrahim masuk menjadianggota Serikat Buruh Metal dan ElektronikGabungan Serikat Buruh IndependenPT. Daelim Indonesia dengan rangkaian sebagai berikut:1Pada tanggal 06032008 Sdr. M.
    Ali Ibrahim yang bekerja dibagian Payroll danAhidin Hidayat yang bekerja di bagian personalia masuk menjadi anggotaSerikat Buruh Metal dan ElektronikGabungan Serikat Buruh Independen PT.Daelim Indonesia. (Bukti T15);Sebelumnya M. Ali Ibrahim adalah anggota SPMI PT. Daelim Indonesia.Beberapa hari setelah M. Ali Ibrahim dan Ahidin Hidayat masuk menjadianggota SBMEGSBI PT. Daelim Indonesia tepatnya pada tanggal 7 Mei 2008PT. Daelim Indonesia langsung melakukan PHK terhadap Sdr.
Putus : 26-11-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 506 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 26 Nopember 2013 — PT. JAKARTA MEGA TRANS (BUSWAY) PERSEROAN VS H. EPEN ROHENDI
3015 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:1Bahwa Penggugat adalah karyawan di Perusahaan TergugatberdasarkanSurat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 003/SPK/ JMT/1/2010 tanggal 01 Pebruari 2010 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitungmulai tanggal 01 Februari 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 denganjabatan sebagai Manajer Personalia
    dan Umum dengan upah terakhir pada bulanJuni 2010 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa Penggugat telah menerima surat dari Direktur Utama Perum PPD dnomor :159/SekrA/ 1/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perihal : Penonaktifan Pekerjasebagai Manajer Personalia dan Umum PT Mega Trans;Hal. dari 12 hal.Put.Nomor 506 K/Pdt.SusPHI/201310Bahwa Perum PPD merupakan salah satu pemegang saham di PT Jakarta MegaTrans maka Perum PPD mempunyai kewenangan untuk menonaktifkan pejabatsetingkat
    dalam undangundang, sehingga permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya adalah:1 Bahwa adalah sangat keliru pertimbangan Judex Facti yang berpendapatbahwa eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi telah memasuki bagianpokok perkara yang sedang diperselisihkan, karena yang menjadi persoalansebenarnya adalah bermula dari adanya Surat Perum PPD yang menonaktifkanPenggugat/Termohon Kasasi dari Manajer Personalia
    T3 dan bukti P2), bukan PK WT;Bahwa sebelum Termohon Kasasi masuk ke PT JMT, sudah ada orang lainbernama Dayono Adiputro dari Perum PPD yang digantikan oleh TermohonKasasi dan tidak pernah menandatangani PKWT, demikianpun Manajer yangberasal dari Pemegang saham lain (PT Mayasari Bakti; PT Steady Safe dan BPWPahala Kencana) tidak pernah menandatangani PKWT dan hal ini bersesuaiandengan keterangan saksi Ni Wayan Metri yang terungkap dalam faktapersidangan bahwa selama dia menjabat sebagai Manajer Personalia
    buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu Perjanjiankerja, disini Pemohon Kasasi kembali tegaskan bahwa Pemohon Kasasi tidakpernah memberhentikan Termohon Kasasi atau dengan kata lain mengakhiriPKWT, tetapi yang terjadi adalah justru Termohon Kasasi yang mangkir dantidak mau lagi datang ke Kantor Pemohon Kasasi untuk menjalankan tugas danpekerjaannya sebagaimana mestinya sejak dia menerima Surat Penonaktifan dariPerum PPD artinya Termohon Kasasi tahu dan paham bahwa posisinya sebagaiManajer Personalia
Putus : 01-06-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Putusan Provisi 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 Juni 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
207151
  • M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2009-2015 yang dipimpin oleh Ketua Umum Ir. H. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal;3.
    .11.01 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHANPERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAHTANGGA, SERTA KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWANPIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA.
    M.HH21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal4 September 2012 tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia PartaiGolongan Karya Masa Bhakti 20092015 yang dipimpin oleh Ketua Umum Ir.
    M.HH21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 tentang PengesahanSusunan Komposisi dan Personalia Partai Golongan Karya Masa Bhakti 20092015yang dipimpin oleh Ketua Umum Ir. H.
    M.HH21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia Partai Golongan KaryaMasa Bhakti 20092015 yang dipimpin oleh Ketua Umum Ir. H.
Register : 02-06-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN GRESIK Nomor 10/Pdt.sus-PHI/2016/PN.Gsk
Tanggal 8 September 2016 —
10716
  • SULASMI menghadapPersonalia (Bapak Indra) untuk membicarakan tentang PHKnya dengandidampingi Pengurus PUK F SP PPMI SPSI PT INDOPRIMA GEMILANGPLAN Il, Gresik dan oleh Peronalia di tolak karena Perusahaan belummengakui keberadaan PUK F SP PPMI SPSI PT INDOPRIMA GEMILANGPLAN I, Gresik dengan tidak dibenarkan tindakan oleh Personalia tersebut apayang dilakukan oleh Personalia karena PUK F SP PPMI SPSI PTINDOPRIMA GEMILANG PLAN , Gresik telah tercatat di DISNAKERKabupaten Gresik pada tanggal 31 Desember
    selain kuasa terhadap diri sendiri turut juga sebagai kuasa ketua danSekretaris PD F SP PPMIK SPSI Jawa Timur dengan alamat JI BasukiRahmat No 119121 Surabaya berdasarkan surat Pencatatan No 57/XWSPG/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang mana hal tersebut bertolakbelakang dengan pernyataan Penggugat yang lain yaitu berdasarkan SKHalaman 8 dari 42 Putusan Nomor 10/Pdt.SusPH1I/2016/PN Gskpimpinan Daerah F SP PPMISPSI propinsi Jawa Timur No ; Kep 05 F SPPPMISPSI/13.1./2015 tentang pengukuhan Komposisi dan Personalia
    Bahwa terlepas dari Penggugat tidak pernah mengajukan pemberitahuankepada Tergugat mendapatkan kiriman data tanpa surat Pengantar berisisurat keputusan Pimpinan Daerah FEDERASI SERIKAT PEKERJAPERCETAKAN, PENERBITAN DAN MEDIA INFORMASI bernomor KEP05/F.SP.PPMISPSI/13.10/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 tentangpengukuhan Komposisi dan Personalia PUK SPPPMVSPSI PTINDOPRIMA GEMILANG PLANT dan tanda bukti pencatatan DisnakerKabupaten Gresik No 57 /XIVSPG/2015;.
    Bahwa dalil Penggugat huruf C 2 adalah tidak benar Penggugat dimutasidengan tidak melalui pemberitahuan resmi karena yang benar untukmencegah timbulnya permasalahan baru di perusahaan dan demikelancaran proses produksi maka Tergugat memberikan surat keputusanDepartemen Personalia & Umum No .01/IPGPGA/INTMUT01/1/2016tertanggal 15 Januari 2016 tentang mutasi kepada Penggugat untuk mutasidari bagian awal Operator QC kebagian yang baru sebagai operatorProduksi terhitung mulai tanggal 18 Januari 2016
    perusahaan dan ada transportnya yaitu dijemputoleh bus perusahaan serta ada uang lembur;Bahwa saudari Sulami kena SP karena memasuki wilayah lain di bagian Produksidan berbicara Target koq naik terus, padahal memasuki wilayah tempat kerjalain melanggar karena tanpa surat tugas;Bahwa saksi tidak tahu target dibagian QC, biasanya sama dengan bagianproduksi, dan berlaku dibagian semua perusahaan;Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 10/Pdt.SusPHI/2016/PN GskBahwa saksi mendengar Sulami dipanggil bagian personalia
Putus : 18-12-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1795 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — Drs. ALFRED PAREDA ;
4433 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Belanja Pegawai/Personalia (Gaji Staf Sekwan) Rp.825.500.000, ;2. Belanja Barang dan Jasa Rp.757.968.000, ;3. Belanja Perjalanan Dinas Rp.1.720.000.000. ; 4. Belanja Pemeliharaan Rp.148.000.000, ;5. Belanja Modal Rp.140.000.000. ;Jumlah A Rp. 3.591.468.000, ;B. Belanja Pelayanan Publik : 1 Belanja Pegawai/Personalia Rp. 1.195.960.000, ;(Honor/Upah/Insentif)2 Belanja Pegawai/Personalia Rp. 40.000.000, ;(Honorarium Panitia)3 Belanja Barang dan Jasa Rp. 764.000.000. ;Jumlah B Rp. 1.999.960.000.
    Belanja Pegawai/Personalia (Gaji Staf Sekwan) Rp.1.009.493.801, ;2. Belanja Barang dan Jasa Rp.757.968.000, ;3. Belanja Perjalanan Dinas Rp.2./26.165.000. ; 4. Belanja Pemeliharaan Rp.148.000.000. ;5. Belanja Modal Rp.140.000.000. ;Jumlah A Rp. 4.781.626.801, ;B.
    Belanja Pelayanan Publik : Belanja Pegawai/Personalia Rp. 1.195.960.000, ;(Honor/Upah/Insentif) Belanja Pegawai/Personalia Rp. 777.328.000, ;(Honorarium Panitia) Belanja Barang dan Jasa Rp. 607.850.000. ; Jumlah B Rp. 2.613.805.663 ;Total A+B Rp. 7.395.432.464.
    Belanja Pegawai/Personalia (Gaji Staf Sekwan) Rp.825.500.000, ;2. Belanja Barang dan Jasa Rp.757.968.000, ;3. Belanja Perjalanan Dinas Rp.1.720.000.000. ; 4. Belanja Pemeliharaan Rp.148.000.000. ;5. Belanja Modal Rp. 140.000.000. ;Jumlah A Rp. 3.591.468.000. ;B. Belanja Pelayanan Publik : Belanja Pegawai/Personalia Rp. 1.195.960.000, ;(Honor/Upah/Insentif) Belanja Pegawai/Personalia Rp. 40.000.000, ;(Honorarium Panitia) Belanja Barang dan Jasa Rp. 764.000.000. ; Jumlah B Rp. 1.999.960.000.
Register : 11-12-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2015 — - SONI SEMBIRING (PENGGUGAT) - PT. ASEAN INTERNASIONAL HOTEL (TERGUGAT)
8430
  • Magma Safety Cargo yaitu satuPerusahaan yang bergerak pada sektor angkutan, ekspedisi serta penyewaanmesin genset untuk container sejak 03 September 2002 hingga timbulnyaperselisihan dan/atau Agustus 2014 dengan jabatan sebagai Personalia Umumserta menerima upah sebesar Rp. 1.261.000, (satu juta dua ratus enampuluhsatu ribu rupiah) perbulan) 29222 n nnn nn nn nnn nnn n nee2.
    Bahwa benar pada 19 Agustus 2014 sebagai personalia umum Penggugatjuga menerima kelihan bawahannya yang juga belum menerima upah ;j. Atas keluhan tersebut Penggugat sampaikan akan menindaklanjuti denganmenyambpaikannya kepada Tergugat ; k. Bahwa saat pertemuan membahas hak atas upah, Penggugat menegaskankepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban membayar hak atas upah. Bahwa lagilagi Tergugat menyatakan tidak dapat melaksanakan hak atasupah buruh dengan dalih sedang collaps ; m.
    Umum,Penggugat telah melakukan kesalahan yang dikawalificier sebagai kesalahanberat, yaitu : Bahwa berdasarkan pengecekan fisik (termasuk laporan lisan dari mekanikdan karyawan) terhadap inventaris Tergugat, ternyata ada beberapa yanghilang (tidak nampak), yang mana semestinya terhadap inventaris tersebutberada di dalam kekuasaaan dan pengawasan serta tanggungjawabPenggugat sebagaimana tugas dan fungsinya selaku Personalia Umum,berupa :1.
    Magma Safety Cargo, Penggugat mulai bekerja sejak tahun 2002, jabatanPenggugat terakhir sebagai personalia umum, saksi bekerja di bagian asistenMekanik j 222 o ono nnn nnn nnn n nn nn nnn nnn nnn nnn nn nn ne nn en neces ne nneeBahwa Penggugat masuk kerja tahun 2002 dan tahun 2010 diangkat menjadibagian personallia; 202902222 202222020"Bahwa tidak semua pekerja digaji tepat waktu, misalnya gaji bulan Februaridibayar bulan Mei, jika gaji terlambat saksi yang selalu menanyakan kepadabagian keuangan
    TAUFIK :Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai personalia di perusahaanTergugat karena saksi adalah security di perusahaan Tergugat sejak tahun2011 s.d 2013 dan saksi sudah tidak bekerja lagi sejak bulan Februari 2013; Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2013 gaji sering macetmacet, kadangkadang 2 bulan baru gajian dan gajipun sering ditundatunda tidak full;Bahwa masalah ini pernah disampaikan kepada pimpinan, tetapi dikatakankepada kami pandaipandailah cari uang;Bahwa karyawan tetap kerja walaupun tidak