- RAKHMAN SETIONO melawan- KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;- BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LOA DURI ILIR KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kutai Kartanegara ;Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 411.1/18/PILKADES/LDI/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :EDY IRIANTO, S.H.Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor padaLembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum Kekaryaan (LPPHK)Kutai Kartanegara, beralamat di Jalan Jelawat Kantor KadindaTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 27 Mei 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2.

XXIV Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa JananKabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :EDY IRIANTO, S.H.Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor padaLembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum Kekaryaan (LPPHK)Kutai Kartanegara, beralamat di Jalan Jelawat Kantor KadindaTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara ;Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut

Kutai KartanegaraNo : 11 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentianKepala Desa dan Perangkat Desa Jo.

Kutai KartanegaraNo: 11 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentianKepala Desa dan Perangkat Desa Jo.

Kartanegara Nomor649/SKBup/HK/2011 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan PergantianAntar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Loa DuriIlir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 19 OktoberFoto copy sesuai dengan aslinya soal ujian penyaringan Bakal Calon KepalaDesa Kabupaten Kutai Kartanegara (Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan) ;Foto copy sesuai dengan aslinya lembar jawaban ujian penyaringan Bakal CalonKepala Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013

BAHARUDDIN HANNAN,- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur cq. Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai TimurM E L A W A N1. HATTA,dkk

Maros SulawesiSelatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juli 2013,selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semulaTERGUGAT II ;Pemerintah Kabupaten Kutai Timur cq. Dinas Pengendalian Lahan dan TataRuang Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili olehKuasanya M.Fathurrahman, SH. Staf bagian Hukum SetkabKab.

Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Juli 2013No. 180/92/HK/VII/2013, selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING II semula TERGUGAT ;MELAWANHATTA, umur 46 Tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di JI. Poros SangattaBontang RT. 03 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta SelatanKab. Kutai Timur ;2. AGUS, umur 29 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gang Karta RT.03 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. KutaiTimur ;3.

Pendidikan;Timur dengan perwatasan Agus ;Selatan dengan perwatasan Syarifuddin ;Barat dengan perwatasan Baharuddin Kudu ;Adalah sah milik Para Penggugat ;Menyatakan tindakan Tergugat II yang melakukan jual beli kepada PemerintahKabupaten Kutai Timur Cq Dinas Pengendalian Lahan dan Tata RuangKabupaten Kutai Timur dalam perjanjian yang disepakati mengakibatkankerugian bagi Para Penggugat adalah ingkar janji (Wanprestasi) ;Menghukum Para Penggugat untuk membayar kerugian bagi Para Penggugatyang dapat

diperinci sebagai berikut :Kerugian Materiil + Rp. 12.000.000.000, (dua belas milyar rupiah) ;Kerugian Immateriil sebesar Rp. 18.000.000.000, (delapan belas milyarrupiah) ;Menyatakan Tergugat Il tidak berhak menerima hasil penjualan tanah dariTergugat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Cq Dinas PengendalianLahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur, adalah perbuatan melawanhukum ;Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Obyek sengketa kepada Para

Kutai Timur Dinas Pengendalian Lahandan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur dan sudah menerima pembayaran tahappertama sebesar lima milyard rupiah ;Menimbang, bahwa Tergugat Il dalam jawabannya pada pokoknyamengemukakan bahwa tanah seluas 6 Ha yang terletak di Jalan Pendididkanadalah Hak Milik Tergugat II dan SAHARIANA serta IRFAN BAHARSYAH danbukan tanah milik dari HATTA dan AGUS serta ABDUL KADIR ( Para Penggugat) dan tanah tersebut telah dijual Tergugat II dan SAHARIANA serta IRFANBAHARSYAH kepada

MAKHRONI vs KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CqKEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR Cq KEPOLISIANRESORT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA CqKEPOLISIAN SEKTOR KUALA SAMBOJA KECAMATANSAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, DK

., Para Advokat dari Lembaga BantuanHukum (LBH) Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Jend.Ahmad Yani No.26 Samarinda, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 Oktober 2011,Para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding / Para Penggugat;melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.22Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 1. Taryono, SH., Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara, 2.

Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang ParaPemohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para TermohonKasasi sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimuka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalildalil :Objek Gugatan : Sertifikat Hak Milik (SHM) No.M.155, tanggal 30 Desember 2005 terletak di DesaLoa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara berupaSertifikat Hak Milik Nomor M.155, tanggal 30 Desember 2005 terletak di DesaLoa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, seluas : 14.830 M? atas nama pemegang hak Drg. TutiHalaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 03 K/TUN/2012Herawati Daulay, Surat Ukur Nomor 1069/41LLP/2005 tanggal 22 Desember2005 ;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang telahditerbitkan tersebut, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M.155, tanggal 30Desember 2005 terletak di Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang,Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Seluas : 14.830 M? atasnama pemegang hak Drg. Tuti Herawati Daulay, Surat Ukur Nomor 1069/41LLP/2005 tanggal 22 Desember 2005 ;4.

Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KutaiKartanegara untuk mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M.155, tanggal 30Desember 2005 terletak di Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang,Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Seluas : 14.830M? atasnama Pemegang Hak drg. Tuti Herawati Daulay, Surat Ukur Nomor 1069/41LLP/2005, tanggal 22 Desember 2005;Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 03 K/TUN/20124.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, dk

,Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan RondongDemang Nomor 43, RT 10, Kelurahan Panji, KecamatanTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017;Pemohon Kasasi:Lawan BUPATI KUTAI KARTANEGARA,~ Rita Widyasari,berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1,Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, KabupatenKutai Kartanegara;ll DINAS KOPERASI Dan UMKN KABUPATEN' KUTAIKARTANEGARA, diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi danUKM, H.

Azmidi, SE, MM, berkedudukan di Jalan Danau AjiNomor 99, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara;Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Purnomo, S.H.,Kepala Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara dan kawankawan, berkantor di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1,Tenggarong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28Agustus 2017Para Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Halaman 17 dari 7 hal.Put.

BUPATI KUTAI KERTANEGARA VS PT. SYLVADUTA CORPORATION;

Karena Bupati Kutai Kartanegara menerbitkan Surat KeputusanBupati Kartanegara tentang pemberian ijin kepada Pemohon PK,jauhjauh hari sebelum adanya Surat (korespondensi) Bupati tersebut:Bahwa mengenai Ijin Lokasi serta perpanjangannya yang diterbitkan olehBupati Kutai Kartanegara kepada Pemohon PK tidak cacat hukum,dikarenakan Bupati Kutai Kartanegara dalam menerbitkan SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56/DPN.K/IL54/IX2006,tanggal 18 September 2006 tentang pemberian ijin lokasi kepadaPemohon

PK; Perpanjangan Pertama Izin Lokasi dengan SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56/DPN.K/IL56A/III/2007,tanggal Agustus 2007; Perpanjangan Kedua Izin Lokasi dengan SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 99/DPN.K/IL99/X2008,tanggal 27 Oktober 2008; Izin Usaha Perkebunan sesuai denganKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/60/SKDisbunKukar/XI/2007, tanggal 14 November 2007, yang direvisi dengan SuratBupati Kutai Kartanegara Nomor 503/73/SKDisbun Kukar/XI/09, tanggal17 November

Kutai, sebagaimana Pemohon PeninjauanKembali kutipkan berikut ini:Pasal 2d.

Gugatan TUN yang diajukan olehTermohon PK terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegaracq.

Bahwa oleh karena itu, Gugatan TUN yang diajukan oleh Termohon PKterhadap Pemerintanh Kabupaten Kutai Kartanegara cq.

Norhani, tempat lahir Kutai Kartanegara, tanggal lahir 01 Juli 1967, umur 53 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di RT 005 Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMON YARI KADAMA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Jln.

Gerbang Dayaku RT.08/02 Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No. W18-U4/2022/HK.02.3/6/2021 tanggal 7 Juni 2021;Melawan:1. PT. Pengelola Limbah Kutai Kartanegara, beralamat di Jln.

Balikpapan-Handil II RT 05 Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMAD RIFAI, S.H., CIL., ANDREAS HANS CHRISTIAN, S.H., dan WINDA NOPRIANI TOBING, S.H., Advokat pada FIRMA HUKUM RIFAI & ASSOCIATES beralamat di Jl.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jln. A.

Norhani X1.PT Pengelola Limbah Kutai Kartanegara2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara

.;melawanKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;

., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan kandidat Pengacara, alamatJalan Sultan Alimuddin Rt. 37 Nomor 37, Kelurahan Selili,Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda ;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN;MELAWAN:KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Jin.Woltermonginsidi Timbau, Kabupaten Kutai Kartanegara,Tenggarong 75511 ;Selanjutnya disebut sebagai TERMOHONKEBERATAN;Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca ;e Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

H.Marhusin RT.37, kelurahan Selili, KecamatanSamarinda lIlir, Kota Samarinda Provinsi Kaltim,selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai KartanegaraAlamat : Jin.

KartanegaraKepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;Dokumen peserta lelang (legalitas perusahaan) dan pemenang lelang sertaDokumen terkait dengan pengadaan hahhal sebagai berikut :Dokumen pengadaan surat suara.Dokumen Pengadaan formulir pemungutan dan perhitungan suara.Dokumen pengadaan formulir pemutahiran data pemilih.Dokumen pengadaan kartu pemilih ;Dokumen perjanjian sewa menyewa dengan perusahaan terkait, berupa :Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Perkara No. 23/G/2014/PTUN.SMD.a

Dokumen Perjalanan Kerjasama dengan akuntan publik dan bukti tanda terimapemberian honorarium dari KPU Kutai Kartanegara kepada Akuntan Publik danDokumen hasil yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik ;5. Dokumen pengadaan alat tulis kantor dan perusahaan jasa pengadaan alat tuliskantor, berupa :a. Dokumen Perjanjian Kerja sama tentang pengadaan alat tulisdengan perusahaan jasa pengadaan alat tulis kantor.b. Dokumen bukti kwitansi belanja pengadaan alat tulis kantor.c.

Dengan demikian pihakpihak dalam sengketa ini adalah sama denganpihakpihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yaituantara Aras, SH sebagai Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi denganKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai TermohonKeberatan semula Termohon Informasi ;Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang bertindak sebagai TermohonKeberatan adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yangsebelumnya sebagai Termohon Informasi yang merupakan

BUPATI KUTAI TIMUR;2. PT. NUSANTARA WAHAU COAL;

M.Si ;Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian HukumSekretariat Kabupaten Kutai Timur ; 4 NORA RAMADANT, S.H., MH ;Hal 3 dari 20 hal. Put.

No. 110 /B / 2011 / PT.TUN.JKTpermohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor: 540.1/K.444/HK/V/2010 tertanggal 4 Mei 2010 tentang pencabutanKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/119/HK/III/2009 tentangIzin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.

NusantaraWahau Coal (incasu Tergugat II Intervensi) seluas 14.890 Ha yang terletak diKecamatan Busang, Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur yangditerbitkan pada tanggal 17 Juli 2008 (vide bukti T Il. Intv2) sertaberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1/K.148/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) EksplorasiTahap I kepada PT.

Timur yang ditujukan kepada Sekretaris DaerahKabupaten Kutai Timur perihal Telaahan Staf Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan(IUP) PT.

Pencabutan KeputusanBupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/119/HK/III/2009, tentang Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. KUTAI KARTANEGARA,

SUPRIYADI;melawan- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR;- KASTIAWAN WIJAYA (Tergugat II Intervensi);

KPC) Sangata Kabupaten Kutai Timur, Alamat Jl. Ulin L. 29. DesaSwarga Bara Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. ARIANTO S.H, M.H.;2. JOFRI, S.H., M.H.;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor AdvokatKonsultan Hukum ARIANTO, SH.MH. & REKAN, Beralamat di Jl. YosSudarso. TV No. 50 RT.16 dan atau Jl. Yos Sudarso III Gg.

Damai 3 No. 44RT.07 Kelurahan Teluk Lingga kecamatan Sangatta Utara Kabupaten KutaiTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2015.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR, berkedudukandi Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangata Kabupaten Kutai Timur;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. ZULKIPLI, S.Si.T, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;2.

., Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan PendaftaranHak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;3. HUS EN, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penetapan Hak pada KantorPertanahan Kabupaten Kutai Timur;Berdasarkan surat kuasa Nomor: 94.1/600/ 64.08/IV/2015, tanggal 10 April2015. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;DANKASTIAWAN WIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Jalan Mekar Sari No. 3, RT 22, Kelurahan Gn.

yang terletak di Gang Damai Desa Teluk LinggaKecamatan Sengatta Utara Kabupaten Kutai Timur, kewenangannya berada padaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatasz ergugat memohon kepada Majelis Hakimyang terhormat untuk menolak dengan tegas gugatan Penggugat atau setidak tidaknyamenyatakan tidak menerima gugatan Penggugat, karena sertipikat Hak Milik No. 740/Halaman 13 dari 44.

SlamatAswan, Ketua RT.035, Teluk Lingga/HM Yusuf dan diketahui oleh PemerintahKabupaten Kutai Timur, Kec. Sengatta Utara, Kepala Desa Teluk Lingga/ H.Johansyah F dengan No.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0012/BKPP-TIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSDIYANTO, S.E.,M.Si. NIP.198408232002121001 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0011/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Shinta Fensylvania Prihastuty,ST., NIP. 198106132010012018

;

Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR

Kalimantan Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2019 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN:Halaman 1 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMDBUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Kantor Bupati/Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Timur, Komplek PerkantoranBukit Pelangi Jalan Soekarno Hatta No. 1Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, ProvinsiKalimantan Timur.Dengan ini memberikan Kuasa kepada :1.

Kutai Timur ;3. JANUAR BAYU IRAWAN, S.H., JabatanKasubbag PerundangUndangan BagianHukum Setkab. Kutai Timur ;4. MITA PUSPA ANTIKASARI, S.H., JabatanStaf Bantuan Hukum dan Kerja Sama BagianHukum Setkab.

Kutai Timur ;Kesemuanya berkewarnageraan Indonesiamemilin domisili hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,Kawasan Pusat Pemerintahan KomplekPerkantoran Bukit Pelangi, Jalan SoekarnoHattaNomor 1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur,Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor:180/20/S.Kuasa/HK/XII/2019 tertanggal 4Desember 2019;Halaman 2 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMDSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah

Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun2017, terbitnya Obyek Gugatan telah memenuhi aspekprosedur, yaitu : Bahwa terbitnya Obyek Gugatan diusulkan oleh PejabatYang Berwenang (Pyb) dilingkungan PemerintahanKabupaten Kutai Timur, yaitu. Sekretaris DaerahKabupaten Kutai Timur;Halaman 30 Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMD Bahwa Obyek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat selakuPejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilingkunganPemerintahan Kabupaten Kutai Timur;c.

Berdasarkan bukti P1, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan jabatan PengelolaProgram dan Laporan;2.

SYAHRIR, S.Pd.M.A.P
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara ; ISMAIL BIN LA BELLONG (Alm);

;Terdakwa tidak ditahan:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarongkarena didakwa:Bahwa ia Terdakwa ISMAIL bin LA BELLONG (Alm) selaku pemilik BugisTV Kabel, dalam kurun waktu bulan November tahun 2010 sampai dengan hariSelasa, tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 11.15 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2010 sampaidengan tahun 2015, bertempat di Jalan Wisata Tanah Merah RT.16 KelurahanKuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai

pukul11.15 WITA, Tim Subdit 1 Indigasi Ditreskrimsus Polda Kaltim yakni saksiSUGANTO, SH, saksi DEDE KURNIAWAN, SH bersama dengan KOMPOLMARHADI, SH, IPTU JAROT SUBOWO dan BRIPKA SYAIFUL, denganberdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Reskrimsus Polda KaltimNomor SP Lidik/94/IX/2015/Ditreskrimsus tanggal 29 September 2015,melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap Bugis TV Kabel milikTerdakwa yang beralamat di Jalan Wisata Merah RT. 16 Kelurahan KualaSamboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai

No. 2700 K/PID.SUS/2016Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor180/Pid.B/2016/PN. Trg tanggal 16 Agustus 2016 tersebut:MENGADILI SENDIRI,1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL BIN LA BELLONG, telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyiaran;2.

Penggugat:
JODOHAR PURBA, Amd.Kep
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATENKUTAI KARTANEGARA, DK VS MARWAN, DKK

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Raden Irawan Prasetya Adi, ST.

NIP: 197406122005021005;

Penggugat:
RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR

TIMUR, berkedudukan di Kantor Bupati/Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Timur, Komplek PerkantoranBukit Pelangi Jalan Soekarno Hatta No. 1Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, ProvinsiKalimantan Timur.Dengan ini memberikan Kuasa kepada :1.

Kutai Timur ;3. JANUAR BAYU IRAWAN, SH, JabatanKasubbag PerundangUndangan = BagianHukum Setkab. Kutai Timur ;4. ARDIANSYAH, SH, Jabatan Staf KasubbagBantuan Hukum dan Kerja Sama BagianHukum Setkab.

Februari 2005 dengan tempat tugas / Unit Kerja di Kantor CamatBengalon, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK.821.3/0438/BKDMUTIIII/2005 tanggal 07 Maret 2005 tentangPengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa Penggugat kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri SipilDaerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan SK Bupati Kutai TimurNomor : SK.821.3/0153/BKDMUTIIII/2006 tanggal 27 Maret 2006tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadiPegawai Negeri Sipil, dengan

KepegawaianInstansi Daerah Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIIIdengan nomor : 760/SB/K/KR.VIII/X/2018 tertanggal 29Oktober 2018 tentang data PNS yang telah dijatuhihukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, yang ditujukan kepadaBupati Kutai Timur.Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan, sertasuratsurat tersebut diatas, maka Pemerintahn DaerahKabupaten Kutai Timur yang dipimpin oleh Sekretaris DaerahKabupaten Kutai Timur beserta Tim PertimbanganPelaksanaan

Timur yang merupakan Pejabatyang Berwenang (PyB) telah mengajukan usulan pemberhentian tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yangditujukan kepada Bupati Kutai Timur yang merupakan Pejabat PembinaKepegawaian (PPK) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, oleh karenanyadengan mengacu pada Asas Hukum Affirmanti Incumbit Probatio makadiperoleh kesimpulan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur yangmerupakan Pejabat yang Berwenang (PyB) tidak ada mengajukan usulanpemberhentian

BUPATI KUTAI KARTANEGARA; 2. PT. SWARA KALTIM ABADI; PT. SAWIT KALTIM LESTARI.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA tempat kedudukan di JalanWolter Monginsidi No. 1 Tenggarong Kabupaten KutaiKartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dengan inimemberikan kuasa kepada :1. SETIANTO N AJl, S.H., NIP. 196710271994031008,Jabatan Kepala Bagian Hukum SekretariatKabupaten Kutai Kartanegara;2. ARIEF ANWAR, S.H., NIP. 197207272000031008,Jabatan Kepala Sub ~~ Bagian Bantuan HukumSekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;3.

., NIP. 197111120070101027,Jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum SekretariatKabupaten Kutai Kartanegara;4. SURATNO, S.H., NIP. 550046867, Jabatan StafBagian Bantuan Hukum Sekretariat Kabupaten KutaiKartanegara;5. M. ZUFRIANSYAH, S.H., Jabatan = Staf BagianBantuan Hukum Sekretariat Kabupaten KutaiHal 1 dari 9 hal. Put. No. 115 / B/ 2010 / PT.TUN.JKTKartanegara;6.

., Jabatan Staf BagianBantuan Hukum Sekretariat Kabupaten KutaiKartanegara;Keenamnya Kewarganegaraan Indonesia, memilihdomisili hukum pada bagian Hukum SekretariatKabupaten Kutai Kartanegara, beralamat di JalanWoltermonginsidi No. 1 Tenggarong sesuai denganSurat Kuasa Khusus Nomor : 180.189/HKIV/X/2009tertanggal 1 Oktober 2009, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT / PEMBANDING ;PT.

SWARA KALTIM ABADI, beralamat di Jalan K.H.Wahid Hasyim Assalam No. 79, Sempaja, KotaSamarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan berkantorcabang di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan MuaraKaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili olehIr.

Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat Bupati Kutai KartanegaraNomor : 540/130/KPEr/DPEIV/IX/2008 Tanggal 19 September2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi(KW.KTN 2008 130 Er) atas nama PT Swara Kaltim Abadi yangterletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten KutaiKartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Seluas 2.980 Ha(Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Hektar) ;.

HASTOMULYO ADIPRIMA
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM Cq. PPK
2.PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PERKERJAAN UMUM