Blb.13.416/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya;Bahwa untuk memenuhi ketentuan PasaJ 35 ayat (1) Peraturan PemenntahNomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor: 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Negen, memerintahkankepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkansehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada

Undang UndangNo. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan diatas, perkenankanlah Penggugat,memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negen Bale Bandung, untuksudilah kiranya memeriksadan mengadili perkara ini, dengan memutus sebagaiberikut:PRIMAIR1.2sMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menetapkan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat (SIELU SAN) dengan Tergugat (ELIS) yang dilaksanakan di Bandung padatanggal 16 Mei 2012 di Kantor Kependudukan dan Pencatatan

Majelis Hakim Pengadilan Negen Bale Bandung memeriksadan mengadili perkara ini berpendapat lain dalam peradilan yang baik danbenar mohon Putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugattelah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datangmenghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada hari Rabu tanggal 27Oktober 2016, sebagaimana surat panggilan tertanggal

Bank mandiri (Persero) Tbk regionIX/Kalimantan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal15 Agustus 2018, yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Negen Banjarmasin dibawah register Nomor8/PD1/2018/PN BUM, tanggal 8 Agustus 2018;sebagai Terbanding semula Tergugat;PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL), Kantor Cabang Banjarmasin, Alamat JalanPramuka No.7 Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasakepada Drs.

Abdul Malik, M.Si, dkk, kepada KPKNLBanjarmasin, beralamat di Jalan Pramuka No. 7Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6Agustus 2018, yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Negen Banjarmasin dibawah register Nomor27/PD1/2018/PN BJM tanggal 16 Agustus 2018;sebagai Terbanding semula Turut Tergugat;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Bjm., tanggal 28 Nopember 2018,serta suratsurat lain yang berhubungan

diajukan pada tanggal 7 Desember 2018, makaberdasarkan ketentuan Pasal 199 RBg, permintaan pemeriksaan dalamtingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ternyatadiajukan masih dalam tenggang waktu dan menutut cara serta syaratsyaratyang ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam MemoriBandingnya tertanggal 4 #4xJanuari 2019, telah =mengajukankeberatankeberatan terhadap putusan Pengadilan Negen

BknDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negen Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertamadengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa:Nama Lengkap : SYAFRIYUDDIN NASUTION BIN HUSIN NASUTION ALS JEFRI;Tempat Lahir > Tanjung Putri;Umur / Tg! Lahir : 37 Tahun / 13 Maret 1989Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Dusun III Paitan Dalam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab.

Bertentangan dengan angka 9 penielasan umum Undangundang HakTanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan agar adakesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketertuan tersebut, makaditegaskan lebih lanjut dalam Undangundang ini, bahwa sebelum adaPeratuan PerundangUndangan yang mengatumya, Maka Peraturanmengenai Eksekusi Hyohotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadapEksekusi Hak Tanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelangmelalui Pegawai Umum Pengadilan Negen

Sehingga TDAK SAH, Sehingga PelaksanaanParate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negen;Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.SusBPSKkK/2016/PN Dum6) Bertentangan dengan Undangundang Nomor: 12 tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki PeraturanPerundangundangan adalah :1 Undangundang Dasar tahun 1945;2 Ketetapan MPR;3 Undangundang /Perpu;4 Peraturan Pemerintah;5 Peraturan Presiden;6 Peraturan Daerah Provinsi;7 Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri

Pelaksanaan atau hukumacaranya dari Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal224 HIR258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melaluiFiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalu Perantara Kantor Pelayanandan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); Bahwa menurut Yursprudensi Mahkamah Agung Republik Ihdonesia Nomor3210.K/PDT1/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa PelaksanaanPelelangan yang tidak dilaksanakan atas PenetapanFiat Ketua Pengadilan Negen

menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Dumai);5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa PelaksanaanPelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapar/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri,Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui FiatKetua Pengadilan Negen

,sebagai Hakim Ketua Majelis, Elvin Adrian, SH., MH dan Firman Khadafi Tjindarbumi,SH. masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalamsidang yang terouka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim anggota Majelis tersebutserta dibantu oleh Zainah selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negen Dumai dan dihadinioleh Pemohon Keberatan dan dihadiri oleh Termohon Keberatan;HAKM HAKM ANGGOTA HAKM KETUA

UU No. 24 Tahun 2013 tentangPerubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1)menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negen tempat pemohon;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksudpermohonan Pemohon tersebut, terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakahPengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa permohonan ini (vide Pasal52 ayat (1) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangmenyebutkan

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negen tempat pemohon);Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai PermohonanPenetapan tentang perubahan tahun dan nama yang diajukan dan ditanda tanganidiatas kertas bermaterai cukup oleh Pemohon, sebagaimana surat permohonannyatertanggal 18 September 2019, serta permohonan tersebut diajukan dan dialamatkankepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang daerah hukumnya meliputialamat/tempat tinggal Pemohon, yakni di Sayidan

PUTUSANNomor 275 K/Pid.Sus/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negen Rokan Hilir, telahmemutus perkara para Anak:l. Nama: ANAK 1;Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Rokan Hilir/Riau);Umur/Tanggal Lahir: 16 tahun/24 Maret 2000;Jenis Kelamin : LakiLaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Kabupaten Rokan Hilir;Agama : Islam;Pekerjaan : Pelajar;Il.

pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tersebut sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 5Juli 2017;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebuttelah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri RokanHilir pada tanggal 12 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2017 serta memori kasasinya telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negen

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbu dalam perkarain) sebesar Rp. 1.916.000, (satu juta sembilan ratus enam belas riburupiah ) ;Menimbang, bahwa Akta Pemyataan Permohonan Banding Nomor 5/Band.Pdt/2016/PN.Bsk, tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Batusangkar menerangkan bahwa PenggugatPenggugat melalui Kuasanyatelah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negen Batusangkar,tanggal 24 Juni 2016, Nomor 11/PdtG/2016/PN Bsk, dan Permohonan Bandingtersebut

tertanggal 26 Juli 2016 Penggugat/Pembanding mengajukan daiildalilmemori Banding sebagai berikut :Adapun yang menjadi alasan yang menjadi keberatan banding darpembanding atas putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut diatas adalahHakim TingkatPertamasalanmemutuskan dengan menyatakan bahwaPengadilan Neger Batusangkar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara PerdataNomor 11/PDT.G/2016 PN BSKBahwa kesalahan hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa Pengadilan negen

Pasal 160 RBg menyatakan : Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidakmenjadi wewenang mullak pengadilan negen, maka dalam taraf pemeriksaanmanapun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinyatidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karenajabatan .7.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negen Batusangkar Nomor.11/PdtG/2016/PN.Bsk tanggal 24 Juni 2016 yang dimohonkan banding ;3.

Memerintahkan kepada Pengadilan Negen Batusangkar untuk memeriksa danmemutus pokok perkara ini;3.

menguasai berupa Nama Pekeraan Poin , Alamal Aspol Polres KotaCimahiMenerangkan *yp ASUHARMp WwKMaANUl Saksi ll Se PASAL YANG DILANGGAR : Umur Th,Pasal pA Pov joeee SOSAGA 2b ayer NamaPekerjjaan Polr, Agama Suku : Tentang : 744.207, Alamat )Menerangkan (1) hove F MOenG6art aTueaAnm PREMDam gay/RELAS: BAP Cepat ini telah selesal dibuat, kemudiandibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuksetuju / membenarkan kelerangan yang diberikan menghadap ke pengagilan Negen

Umur...2 4...Deemer eee Ree ROR EU HOHE ERSTE DONTE RT EEE NUNES ONS EDN he 8NASe Petugas yang Postands0 QO0.0.1G..dengan mengingal sumpah jabatan serta berdasarkan Peraturan Daerahenyigik Pegawai Negen Sipil menyatekan bahwaTanda tanganrenM7 a 690 BARANG BUKTIOM, Cy il vee Barang bukti yang disita / sebagai jaminan: Sidang dani terTSangka.............0005 'Satpol PPWKAR S44MengadakanWIB telahSaksi I!DeMenksaanTanda tanganNamaTempat / Tal. abi.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe sejaktanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 ;Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yangbernama TOMAS GINTING, SH berdasarkan Surat Penetapan Nomor 363/PID.B/2012/PN.Khj ; 722222 20 o nnn nnn nnn nnn nnn nn enePengadilan NEgen T6iSGDUt ja

Brigjend Sudiarto 21 RT.01/RW.02, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran BaratKabupaten Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ; Pengadilan Negen tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan ; Setelah mendengar keterangan Pemohon ; Setelah membaca dan mempelajari buktibukti surat yang diajukan ; Setelah mendengar keterangan saksisaksi NTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal11 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan

, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalamperkara permohonan dati :~ 222 202 on nnn n nn nn nnn ne eneLIZA INDRIANI : Umur : 31 tahun, Tempat / tanggal lahir : Bandar Jaya/30 November 1981, Jenis kelamin : Perempuan,Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : JalanProklamator Nomor 120 RT. 001 RW. 001 KecamatanBandar Jaya Timur Kabupaten Lampung Tengah,Pekerjaan : Wiraswasta;Mohon selanjutnya disebut Sebagai .......... 6... ccceeeeeeeeeee eect eeeeeeeeeeeeeeeees PEMOHON;Perigadilat: NEgen

berwenang mengadili sengketa aquo adalah ARBITRASESINGAPURA;Bahwa dapat dibuktikan, dalam hal ini telah adanya kekeliruan yang dilakukan olehpihak PENGGUGAT, karena ketidaktelitian terhadap gugatan tersebut, yangseharusnya Penggugat mengajukan gugatanpada Badan Arbitrase Singapurabukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa sebagai referensi dalil TERGUGAT IV dapat dilihat dalam Pasal 3Undangundang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa, menjelaskan bahwa;Pengadilan Negen

tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yangtelah terikat dalam peranyjian arbitrase.Selanjutnya di Pasal 11 (1) dan (2) juga dijelaskan, bahwa :(1)Adanya suatu peranjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untukmengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalampenanyjiannya ke Pengadilan Negen.(2)Pengadilan Negen wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalamsuatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecualidalam halhal

Hal. 28Pengadilan Negen tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yangtelah terikat dalam peranyjian arbitrase.Selanjutnya padapasal 11 ayat (1) dan ayat (2) juga dijelaskan, bahwa :(1)Adanya suatu peranjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untukmengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalampenanyjiannya ke Pengadilan Negen.(2)Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalamsuatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui

Hal. 30Bahwa dapat dibuktikan, dalam hal ini telah adanya kekeliruan yang dilakukan olehpihak PENGGUGAT, karena ketidaktelitian terhadap gugatan tersebut, yangseharusnya Penggugat mengajukan gugatanpada Badan Arbitrase Singapurabukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa sebagai referensi dalil TERGUGAT IV dapat dilihat dalam Pasal 3Undangundang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa, menjelaskan bahwa ;Pengadilan Negen tidak berwenang untuk mengadili sengketa

para pihak yangtelah terikat dalam penanjian arbitrase.Selanjutnya di Pasal 11 (1) dan (2) juga dijelaskan, bahwa :(1)Adanya suatu penyanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untukmengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalampenanyjiannya ke Pengadilan Negen.(2)Pengadilan Negen wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalamsuatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecualidalam halhal tertentu yang ditetapkan dalam undangundang

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negert Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapansebagai berikut dalam permohonan dari :TUTIK SUPRAPTI, lahir di Pasuruan tanggal 1 Juh 1964, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto RT. 002 RW.006 Kelurahan KarangketugKecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;Dalam permohonan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negen

ThtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negen Tebing Tinggi Deli yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa:1. Nama Lengkap : DAHLIA BORU PANDIANGAN alias MAK NORA;2. Tempat lahir : Sei Martebing;3. Umur/anggal lahir : 52 Tahun/24 Agustus 1962;4. Jenis Kelamin : Perempuan;5. Kebangsaan : Indonesia;6.

Tempat Tinggal : Dusun Sei Marlebing, Desa Paya Bagas, KecamatanTebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Tani;Pendidikan : SMA;Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negen Tebing Tinggi Deli tanggal 22 Desember2014 Nomor 715/Pen.Pid/2014/PN.Tbt tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majlis Hakim Pengadilan Negen Tebing Tinggi Dell tanggal 24Desember 2014

dimaksud sebagaiTerdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telahdidakwa seseorang yang bernama DAHLIA BORU PANDIANGAN aliasMAK NORA, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depanpersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danpembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalampersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa DAHLIA BORUPANDIANGAN alias MAK NORA yang sedang diadili di depan persidanganPengadilan Negen

Maka jelaslah sudahbahwa pengertian barangsiapa yang dimaksudkan dalam aspek in adalahTerdakwa DAHLIA BORU PANDIANGAN alias MAK NORA yangdihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negen Tebing Tinggi Deli,sehingga Maijelis Hakim berpendirian unsur barangsiapa telah terpenuhi;Unsur sengaja;Menimbang, bahwa Memore van Toelichting (Mvl) telahmengarikan opzeiteliik plegen van een misdnif atau "kesengajaanmelakukan suatu kejahatan sebagai het teweegbregen van verbodenhandeling willens en vwetens atau

Bib.tidak ada peralihan hak baik dengan jalan dijual, digadaikan atau dihilangkan daritangannya, Penggugat memohon terhadap obyek yang dijadikan pembayaranpengembalian uang Penggugat untuk terlebin dahulu Pengadilan Negen BaleBandung meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag);12.

Bahwa Penggugat memohon Pengadilan Negen Bale Bandung yang didasarkankepada buktibukti, mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulumeskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lain (Uitvoerbaar bij voorraad) ;Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat memohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 971.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negen Bale Bandung Kelas IA pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017oleh kami Siti Hamidah, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Unggul Ahmadi, SH.MH.dan Asep Sumirat Danaatmaja, SH.MH., masingmasing sebagai Hakim Anggota,Putusan tersebut diucapbkan pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2017 dalampersidangan terouka untuk umum

Ketua Pengadilan Negen Jambi, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli2019;Terdakwa menghadap sendin dipersidangan tanpa didampingi olen Penasinat Hukum;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca suratSurat dan berkas perkara yang bersangkutan ;Telah memperhatikan :1.Surat pelimpahan berkas perkara acara pemenksaan biasa No.B1860/N.5.10/Epp.2/04/2019tanggal 23 April 2019:Penetapan Ketua Pengadilan Negen Jambi No.236/Pid.B/2019/PN Jmb tertanggal 23 April2019 tentang Penunjukkan Majelis

Hukumnyamengajukan pembelaan / pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukumankarena terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;Menimbang, bahwa. atas pembelaan / pledoi tersebut Penuntut Umum menanggapi dalamreplinya secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutannya, dan atas tanggapan tersebut terdakwa /Penasihat Hukumnya menanggapi dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap padapembelaannya / pledoinya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negen

AlamBarajo Jambi atau setidaknyatidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negen Jambi yang berwenang memernksa dan mengadili perkara ini,percobaan untuk melakukan kejahatan, bila niat untuk itu telah temyata dan adanya permulaanpelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan sematamata disebabkan olehkemauannya sendin, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ai waktu malam

AlamBarajo Jambi atau setidaknyatidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negen Jambi yang berwenang memenksa dan mengadili perkara ini, yangfanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menenma, mencoba, memperolehnya,menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasal, membawa, mMempunyal persediaanpadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan atau mengeluarkan dan Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjatapenikam, atau senjata

Pemohon; Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon bermaksud memperbaiki nama ayahanak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebutNomor: 474.1471.1/3685/C.Sip/2003 tanggal 24 Oktober 2003, atas nama ANDIKAPUTRA PRATAMA yang diterbikan oleh Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, akan tetapi menurut keterangankantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timurharus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negen

Mengenai adanya perubahan dalam akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipildilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negen;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap selamapemeriksaan di persidangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonanPemohon adalah beralasan dan sah secara hukum, oleh karena itu maka permohonanPemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuaidengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negen Negara, sejak tanggal 12 Januari 2017sampai dengan 12 Maret 2017;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negen Negara, Nomor170/Pen.Pid/2016/PN.Nga., tanggal 13 Desember 2016 tentang PenunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 13Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:Bahwa terdakwa PUTU AGUS OKTARIANTA Alias NYANYUT, pada hariRabu tanggal 5 Oktober 2016 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaktidaknya padasuatu hari dalam tahun 2016, bertempat di kamar tidur rumah milik saksi korban PUTU ANOM SUPERTAMA di Dusun Baluk Il Desa Baluk Kecamatan NegaraKabupaten Jembrana atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdi dalam daerah Hukum Pengadilan Negen

,MH., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi ParaHakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI MADE CISTA DEWI, SH., PaniteraPengganti pada Pengadilan Negen Negara, serta dihadin oleh IVAN PRADITYAPUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa.HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,M. HASANUDDIN HEEFNI, SH., MH. DAMERIA F.

tertanggal 08032015;Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3515072601092049 tertanggal 08072014;Kutipan Akta Kelahiran No. 626180 tertanggal 22011980;Surat Tanda Tamat Belajar SMK No. 04 Mk 228 048133 tertanggal 23051998;e Bahwa oleh karena tempat lahir Pemohon pada Paspor tersebut terdapat kesalahanatau kekhilafan, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkanPenetapan jjin untuk diadakannya pembetulan dalam Paspor PemohontersebutMaka permohonan ini terlebin dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negen

selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apaapa lagidan mohon Penetapan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segalasesuatu yang teradi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita AcaraSidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam paspomyatersebut, Pemohon terlebin dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negen