Ditemukan 4900 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : cacat caca carai camat cagar cacan cacah cacak cacam cacau
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 14-03-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 09/G/ 2011/PTUN.SMG
Tanggal 22 Agustus 2011 — - GUNAWAN S DKK - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA
77 — 26
  • /2010 tanggal 14 Juni 2010 perihalperpanjangan HGB, serta permohonan pembaruanhak dari bekas pemegang hak, namun= surattersebut oleh Tergugat belum dapat diproses,bertolak dari fakta ini maka Tergugat jelastelah melakukan tindakan yang bertentangandengan hukum yaitu yaitu Pasal 106 PeraturanMenteri Negara Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan yangmenyebutkan bahwa pembatalan hak atas tanahkarena cacad
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 30-11-2020 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1148/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 20 September 2021 — Penggugat:
I Made Sondra
Tergugat:
1.Perseroan Terbatas Bali Pecatu Graha
2.Drs. I Ketut Sudikerta
3.Hendro Sumampauw
Turut Tergugat:
1.Eddy Nyoman Winartha. S.H.
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
126 — 83
  • Dengan demikian, sudah sepatutnyadinilai bahwa gugatan a guo diajukan secara tidak serius dan hanyabersifat cobacoba;2.10 Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka gugatana quo secara nyata telah mengandung berbagai cacad formil, antara lain:Penggabungan antara gugatan mengenai perbuatan wanprestasidan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum;Materi posita dalam gugatan a quo yang saling kontradiktif antarasatu dengan lainnya;Mengingat tidak dipenuhinya syaratsyarat formil tersebut, makamengakibatkan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 08-12-2013 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 5 Mei 2014 — - Drs. H. MOH. AMINUDDIN, SH. MH
71 — 29
  • Aminuddin, SH, MH yang diajukan kepersidangan ini, menurut hemat Majelis Terdakwa tidak cacad jiwanya atauterganggu jiwanya karena penyakit (pasal 44 KUHPidana), Terdakwa bukan orangyang berusia di bawah 16 tahun (pasal 45 KUHPidana), tidak berada di bawahpengaruh daya paksa (pasal 47 KUHPidana), Terdakwa tidak karena melakukanpembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika itu (pasal 49KUHPidana), dan Terdakwa tidak karena melakukan tindak pidana karena ketentuanperaturan perundangundangan
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Agama
Register : 20-11-2014 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0398/Pdt.G/2014/PA.Pkj
Tanggal 16 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 21
  • Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.materiil atau ahli warisnya maka gugatan para Penggugat cacad dan atautidak lengkap, tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapatditerima ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-08-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/TUN/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — I. PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI., II. Dilp - Ing. HARJADI JAHJA.,SH.,MH VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT., II. ONG DEWI;
90 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penting untuk dikabulkan guna melindungikepentingan hukum pemilikpemilik lain dari Unit Apartemen Slipitersebut yang telan habis masa berlakunya dan belumdiperpanjangan, serta dapat menimbulkan masalah hukumberikutnya, dengan adanya perselisihan kepengurusan jangansampai merugikan kepentingan Penghuni Unit Apartemen, dengankata lain harus lebih diprioritaskan kepentingan Penghuni, danseandainya kepengurusan Penggugat nanti dinyatakan tidak sah olehpengadilan berwenang, hal tersebut tidak menjadikan cacad
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-04-2013 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.MU
Tanggal 4 Juli 2013 — ILHAM Bin H.GUNTUR
169 — 33
  • didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JoPasal 64 ayat 1 KUHP;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan Penasihat Hukum terdakwayang pada pokoknya mengenai proses Penyidikan yang menyalahi ketentuan pasal 56KUHAP yaitu tentang terdakwa tidak didamping Penasehat Hukum dari Proses Penyidikandan oleh karena itu penyidikan cacad
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Tanah
Register : 09-07-2012 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Sky
Tanggal 8 Mei 2013 — TN. H. M. AKIB ARSALAN ARST.P -lawan- EFFENDY BIN SUTOPO, dkk
53 — 8
  • Adalah PERBUATANMELAWAN HUKUM, karena pada waktu PEMERIKSAANDILAPANGAN dalam tahapan Proses penerbitan Sertifikatsertifikattersebut atau pada waktu datadata SPRORADIK tidak lagi melihat bahwadilokasi tanah yang dimohonkan oleh Pemohon Sertifikat tersebut diatastelah di terbitkan lebih dahulu Sertifikatsertifikat milik Kelompok TaniKeluarga Penggugat, atau dengan kata lan CACAD HUKUM.42 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kerugian secara Materiil dan Immateriilyang di derita oleh Penggugat, maka kiranya
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-05-2018 — Upload : 29-06-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 121/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 28 Mei 2018 — ROOSILAWATI HIDAJAT dkk lawan LOEKITO RAHARDJO HIDAJAT dkk
160 — 70
  • Bila hal ini tidak dilakukan makagugatan tersebut mengandung cacad hukum: Plurium LitisConsortium sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harusdinyatakan "Tidak Dapat Di terima" Yurisprudensi MahkamahAgung No.78 K/ Sip/ 1972 tanggal November 1975, yangmenyatakan: "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil,tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"Bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat dengan jelas gugatanPenggugat kurang pihak.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 03-09-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 101/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
IDA FARIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
PT. PAKUAN Tbk
669 — 675
  • PAKUAN SELAKU TERGUGAT II INTERVENSI yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar putusan menyatakan gugatantidak dapat diterima namun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahn Nasionaltelah mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan ke 9 (Sembilan) SHGB milikTERGUGAT II INTERVENSI karena secara subtansi mengandung cacad yuridiskarena ketidak berwenangan dari segi subtansi materi (onbevoegdheid rationemateriae), karena telah diterbitkan melampaui kewenangan yang dibatasi.Amar putusan Perkara 61/
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Putus : 06-09-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 49-K / PM II-11 / AD / VI / 2013
Tanggal 6 September 2013 — Rokhmadi Serma / 3910598541171 Cs 2 orang
193 — 128
  • Dengan demikianpenambahan kata TIDAK pada teks asli Pasal 121 (1) KUHPMmenimbulkan dua akibat hukum sebagai berikut :a Pertama berakibat merubah rumusan asli dari pasaltersebut sekaligus merubah pengertian dan membalikpengertian dari rumusan aslinya atau merubah makna.b Ke dua berakibat rumusan Pasal 121 Ayat (1) KUHPMmenjadi cacad hukum dan batal demi hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3175 K/Pdt/2016
Tanggal 15 Agustus 2017 — PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYAJATNIKA SADAYA vs GUNAWAN KADARUSMAN, dk
129 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dibuat secara sah, berlaku sebagai undangundang bagipara pihak yang membuatnya, dalam hal ini pihak yang melunasi:Pembantah, pihak yang dilunasi: Terbantah; sebagaimana ditentukan Pasal1338 ayat (1) KUHP Perdata;Bahwa sesuai Pasal 1338 ayat KUHPerdata bahwa perjanjian yang dibuatsecara sah berlaku sebagai undangundang bagi pihak yang membuatnya(sekalipun pada substansinya seluruh perjanjian yang dimaksud denganalasan dalildalil dalam bantahan ini dan petitumpetitum dalam bantahan inidinyatakan cacad
Pengadilan PT PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-04-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 35/PDT/2018/ PT.PDG
Tanggal 24 April 2018 — Jasman Rajo Mudo, dkk Melawan : Azamril Basir, dkk.
79 — 50
  • 29 Desember 2017 dan tanggal 28Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :1.Bahwa pertama sekali Pembandingakan mengoreksi kesalahan dan kekeliruan Pengadilan Negeri Kelas IAPadang didalam putusannya, dimana Pengadilan Negeri Padangdidalam putusannya tidak memuat keterangan saksisaksi, melainkanhanya menyebutkan namanama saksi saja tanpa menguraikan halhalpokok dari keterangan saksisaksi, dengan demikian putusan PengadilanNegeri Padang No. 03/Pdt/G/2017/PN/PDG tersebut menjadi cacad
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 07-01-2014 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 31-12-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 05/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 21 April 2014 — CV. KARTINI MAS vs KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
151 — 81
  • ltrchfcs0f1lfs24lang1053langfel 033 langnp1053insrsid3670771charrsid2712066par pard ltrparqji1567110ri0sa200s1480simult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin0OlinOitap0pararsid6635345 rtlchfcslabaflafs24 ltrchfcs0f1lfs24lang1053langfel033langnp1053insrsid3670771charrsid2712066hichafldbchaf31505lochfl Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktahukum diatas Majelis Hakim akhichafldbchaf31505loch flan mempertimbangkan apakah proses penerbitan surat objek sengketa aquodalam perkara ini mengandung cacad
Pengadilan PA PRAYA Perdata Waris
Register : 08-10-2012 — Upload : 05-06-2015
Putusan PA PRAYA Nomor 479/Pdt.G/2012/PA.PRA.
-BAIQ RIDAWAN Alias INAQ WIREJAKE Binti MAMIQ NURSASIH dkk -LALU TEGES Alias H. L. MARWAN HAKIM Bin MAMIQ MUNARIM dkk
122 — 70
  • Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketaini harus diputuskan lebih dahulu oleh Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum(Pengadilan Negeri) ;Menimbang, bahwa selain eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut,Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 dan Turut Tergugat 6 sampai dengan TurutTergugat 8 serta Tergugat 22 telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan pokokperkara dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (exceptio Obscuur Libel),gugatan Para Penggugat adalah mengandung cacad
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-05-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN PADANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 23 September 2016 — Drs. RUSWAN ATRA
134 — 41
  • Kegiatan ditingkat Kecamatanuntuk kegiatan Pekan Olahraga usia Dini (Pordini), Pekan Olahraga PelajarDaerah (Popda), Pekan Olahraga (Pop) SMA, Pekan Olahraga Pelajar (Pop) SMP,Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) SMP, Kompetisi Atlit Pelajar , Kegiatan FestifalSeni Sain Nasional (FS2N), Pekan Olahraga Anak Cacad Daerah (Popcada)berdasarkan keterangan saksi Erman, S.Pd, saksi Netty Herawati, S.Pd, saksi YonHarni, S.Pd, saksi Inwansyah S.Pd, saksi Yetti Suheri, S.Pd, saksi Zulfadji, S.Pd,saksi Eridanus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 03-08-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2736 K/PID.SUS/2009
Tanggal 3 Agustus 2010 — Drs. SUHARNO ; JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
64 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang lebin mengherankan adalahberkas perkara yang mengandung cacad prosedural tersebut, dijadikandasar oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan surat dakwaan dantuntutan terhadap Terdakwa Drs. Suharno.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
224 — 153
  • Penyimpanan daftar umum dan dokumen;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14, Pasal 104 ayat (1), Pasal 104 ayat(2) dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, berbuny) :Pasal 1 angka 14;Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberiansuatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusantersebut mengadung cacad hukum administrasi dalam penerbitannya
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
280 — 230
  • Penyimpanan daftar umum dan dokumen;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14, Pasal 104 ayat (1), Pasal 104 ayat(2) dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, berbuny) :Pasal 1 angka 14;Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberiansuatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusantersebut mengadung cacad hukum administrasi dalam penerbitannya
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 24-10-2019 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 681/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 Januari 2021 — Penggugat:
1.DURAHMAN Bin MAIL
2.RIPING ADAM
Tergugat:
1.RUSDY HUSAINI, selaku ahli waris dari Alm. Ny. NURSIAH HUSAINI
2.RUBEN RAYONG KOSENDA
3.EDWIN
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
5.WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT Cq. KEPALA KECAMATAN CENGKARENG
6.NOTARIS PPAT MARDIJONO, SH
7.WALIKOTAMADYA JAKARTA UTARA Cq. KEPALA KECAMATAN PENJARINGAN
8.KEPALA KECAMATAN PENJARINGAN cq. KEPALA KELURAHAN KAMAL MUARA
9.WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT cq. KEPALA KECAMATAN CENGKARENG cq. KEPALA KELURAHAN KAPUK
10.NOTARIS WELIANA SALIM, SH
11.NOTARIS DARMO SUSANTO, SH
132 — 66
  • Bahwa Gugatan Penggugat secara hukum tidak didasarkan padabukti fakta, sehingga Tergugat menolak dalil Para Penggugat padaGugatan Hal. 7 angka 11.1, yang menyatakan bahwa :penerbitan SHM No.267/Kamal Muara Surat Ukur Nomor : 07565/2009,tanggal 12 Oktober 2009 luas 1.830 M2 terakhir tercatat atas namaTergugat Il dan SHM No.265/Kamal Muara, Surat Ukur Nomor :07566/2009 tanggal 12 Oktober 2009 luas 2.720 M2 terakhir tercatat atasnama Tergugat III, adalah cacad hukum dan tidak sah karena dasarPenerbitannya
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-01-2014 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 20-07-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 3/PDT.G./2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 22 Juni 2015 — 1. ONIH MARYANIH 2. MAWI 3. WINAH 4. NESIH 5. YADI melawan 1. AHLI WARIS BENDON SUBARKAT, yaitu : a. HJ.SOEMINTEN ; b. ANTON YUDHO PRANANTO ; c. MIA AVIANE SAPITRI ; d. IVA ; 2. DRS. MARULAK SIMANGUNSONG 3. DRS. POLYCARPUS SWANTORO 4. RUDY SIAHAN 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN RI) Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 6. BOTON MARYANTO
90 — 39
  • PMNA/KBPN No. 3/1997.Bahwa dengan demikian maka demi hokum harus ditegaskan disini bahwaPenerbitan Sertifikat Hak Milik No. 317, 318, 320, 330, 337 dan 2048/KelurahanCilangkap, telah dilakukan sesuai ketentuan hokum yang berlaku, yang berartibahwa Sertifikatsertifikat tersebut sah menurut hokum dan tetap berlaku sebagaitanda bukti hak atas tanah yang kuat, dan sempurna (tidak cacad hukum)Berdasarkan halhal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat V mohonkepada Yang terhormat Majelis Hakim