• Peta Lokasi yang dimohonkan dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000.d. Profil perusahaan 12.2. SURAT IZIN LOKAS (IL ) :2 noes n nance ee eeeHarus memenuhi syaratsyarat:a.b.c.d.e.Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir.Nomor Pokok wajib Pajak ( NPWP). Identitas Permohon. === 222 n= nono nePeta Lokasi yang dimohonkan dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000.Proposal / Laporan Hasil survey 12.3.

  REKOMENDASI Kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunanProvinsi Kalimantan Barat untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati / wali kota.Rekomendasi teknis dan Direktur Jendral Departemen Pertanian untuk PenanamanModal asing atau penanaman modal dari dalam negeri.SURAT IZIN LOKASI dari Bupati / wali Kota yang dimohonkan dengan photoCALON LOKASI dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan apabila areal berasaldari kawasan hutan.

  Surat Izin Lokasi dari Bupati / wali Kota yang dimohonkan denganphoto CALON LOKASI dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000.Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan apabila arealberasal dari kawasan hutan. 15j. Rencana Kerja Pembangunan Kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan.k. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL) dan Upaya Pemantauan LingkunganHidup (UPL) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.1.

  SURAT IZIN LOKASIT dari Bupati / wali Kota yan* dimohonkan dengan photoCALON LOKASI dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000. 8. Rekomendasi Lokasi dari Pemerintah Daerah lokasi UNIT PENGOLAHAN.9.

• Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000,Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras ConsultantUtama, yaitu :a.oo2090 5Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

  Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkanpeta skala 1 : 5000,d. Observasi lapangan,e. Pengukuran titiktitik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak150 titik,f. Melaksanakan pemasangan / pembuatan Branch Mark (BM), berupabangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buahsesuai kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah pemeriksamenunjukkan Surat Perjanjian / Kontrak.

  Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000,Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras ConsultantUtama, yaitu :a.o a0 85Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

  Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untukmendapatkan peta skala 1 : 5000.Ahli Photogrametri : Ir. Suranto Reksowinoto, M.Sc.Ahli GPS : Yayu Ramdhani, S.Si, M.Sc.Ahli Kartografi : Atip Supriatna, MT.Assisten Ahli Geodesi : Ir. Bambang Gunarso Watman.tidak melaksanakan kewajibannya karena mereka tidak mengetahuiperihal kegiatan tersebut, hanya namanya yang dicantumkan dalamdokumen penawaran sebagai tenaga ahli PT.

  Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5000,Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras ConsultantUtama, yaitu :a.Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

• Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa SipagabuKecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yangtelah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiranKeputusan Menteri Kehutanan R.I.

• pengolahan, dan pemasaran terkait tanamanperkebunan;Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Perkebunan adalah usaha yangmenghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.Bahwa yang dimaksud dengan Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yangdigunakan untuk Usaha Perkebunan.Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha perkebunan adalah pekebundan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.Bahwa yang dimaksud dengan pekebun adalah orang perseorangan warganegara indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala

  usahatidak mencapai skala tertentu;Bahwa tata cara Membuka dan Mengolah lahan yang di Benarkan sesuaidengan pasal 56 Ayat 1 UU No.39 Tahun 2014 di Sebut dengan PLTB(pengelolahan lahan Tanpa Bakar) jadi secara Singkat Membuka lahan yangBenar adalah dengan Imas tumbang selanjutnya di cincang dan kemudian dirumpuk pada gawangan mati (daerah yang tidak akan di tanami), kKemudianselanjutnya membuat jalur tanam dan buat pancang satu meter kiri dan kanantitik kanan, setelah itu pelaku usaha perkebunan

  Setiap Pelaku Usaha PerkebunanY Bahwa yang dimaksud Setiap Pelaku Usaha Perkebunan adalahpekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola UsahaPerkebunan, baik orang perseorangan warga negara Indonesia yangmelakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skalatertentu dan/atau badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurutHalaman 13 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Sakhukum Indonesia dan berkedudukan~ di wilayah Indonesia, yangmengelola Usaha Perkebunan dengan skala

  Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwaPekebun dan Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.Sementara yang dimaksud dengan Pekebun adalah perorangan warga negaraIndonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidakmencapai skala tertentu dan yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunanadalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukumyang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yangmengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.Menimbang

• Pertambangan Rakyat: yaitu pelakuusaha rakyat harus memiliki lokasi yang tersedia tidak tumpang tindihdengan lokasi yang sudah memiliki iin, lokasi yang diajukanmaksimal 5 (lima) hektare, Rekomendasi dari Kepala Desa Setempat,Rekomendasi dari Camat setampat yang diajukan ke DinasPertambangan dan Energi, kemudian setelah itu permohonan lokasitersebut di cek oleh tenaga teknis Dinas Pertambangan dan Energilayak atau tidaknya untuk diberikan ijin usaha pertambangan tersebut;Prosedur untuk perijinan Skala

  Menengah: yaitu mekanismenya samadengan perijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan yangmembedakannya yaitu terlebih dahulu mengadakan SKIP (SuratKeterangan ijin Peninjauan) atau Penyelidikan Umum untuk bahanusul ijin Kuasa Pertambangan Exploitasi dengan luas maksimal10.000 (sepuluh ribu) hektare dan berbadan hokum;Prosedur untuk perijinan Skala Besar: yaitu mekanismenya samadengan perijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan perijinan SkalaMenengah, yang membedakannya yaitu pengurusan ijinnya dilakukandi

  Prosedur untuk perijinan Skala Menengah: yaitu mekanismenya sama denganperijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan yang membedakannya yaitu terlebihdahulu mengadakan SKIP (Surat Keterangan ijin Peninjauan) atau PenyelidikanUmum untuk bahan usul ijin Kuasa Pertambangan Exploitasi dengan luasmaksimal 10.000 (sepuluh ribu) hektare dan berbadan hokum;c.

  Prosedur untuk perijinan Skala Besar: yaitu mekanismenya sama denganperijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan perijinan Skala Menengah, yangmembedakannya yaitu pengurusan ijinnya dilakukan di Pemerintah Pusat atauPropinsi;Menimbang, bahwa ahli juga menerangkan dan menjelaskan bahwa sesuaidengan data Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang ada di Kabupaten Gunung Mas24sampai saat ini bahwa Terdakwa I IMEB Als Bapak RIKO Bin DEMUS bersamasama dengan terdakwa II BANDI Als Bapak RENO Bin MERHAN tidakmemiliki

• No. 1248 K/Pdt/20131516171819memiliki areal hak pengusahaan hutan (HPH) seluas 2.200.000 Ha untuk jangkawaktu 20 tahun di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, dikerjakan menurutrencana karya yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan, dan berdayalaku surut terhitung sejak tanggal 8 Desember 1973, adapun letak areal HPHtersebut dilukiskan dengan Peta Wilayah Kerja PT Inhutani Unit II skala 1200.000 yang disyahkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan pada DepartemenPertanian;Bahwa berdasarkan Surat

  Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor155/KPTS.PH.RKT/VI/5/1976, tanggal 1 April 1976 tentang Pengesahan RencanaKarya Tahunan 1976/1977, Penggugat memiliki areal Hak Pengusahaan Hutan(HPH) di Pulau Nunukan seluas 22.500 Ha, termasuk didalamnya lahan diMambunut Nunukan seluas 10,97 Ha, letaknya dilukiskan dengan Peta PulauNunukan skala 1 50.000, yang didukung dengan Peta lokasi Wana WisataMambunut PT Inhutani I, dibuat oleh Yus Ahmad selaku Asisten PerencanaanPT Inhutani I Nunukan, diperiksa

  PH.RKT/VI/5/1976 tanggal 1 April 1976 tentang Pengesahan Rencana KaryaTahunan 1976/1977, Penggugat memiliki areal Hak Pengusahaan Hutan(HPH) di Pulau Nunukan seluas 22.500 Ha, termasuk didalamnya lahan diMambunut Nunukan seluas 10,97 Ha, letaknyadilukiskan dengan PetaPulau Nunukan skala 1: 50.000, yang didukungdengan Peta Lokasi WanaWisata Mambunut PT Inhutani I, dibuat olehYus Ahmad selaku AsistenPerencanaan PT Inhutani I Nunukan,diperiksa oleh Andi Agung P.S.

  1 :200.000 yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan padaDepartemen Pertanian;e Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 155/KPTS.PH.RKT/VI/5/1976, tanggal 1 April 1976 tentang PengesahanRencana Karya Tahunan 1976/1977, Penggugat memiliki areal HakPengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Nunukan seluas 22.500 Ha,termasuk didalamnya lahan di Mambunut Nunukan seluas 10,97 Ha,letaknya dilukiskan dengan Peta Pulau Nunukan skala 1: 50.000, yangHal. 23 dari 38 hal.

  1 :200.000 yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan padaDepartemen Pertanian;Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 155/KPTS.PH.RKT/VI/5/1976 tanggal 1 April 1976 tentang PengesahanRencana Karya Tahunan 1976/1977, Penggugat memiliki areal HakPengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Nunukan seluas 22.500 Ha,termasuk didalamnya lahan di Mambunut Nunukan seluas 10,97 Ha,letaknya dilukiskan dengan Peta Pulau Nunukan skala 1: 50.000, yangdidukung dengan Peta Lokasi Wana Wisata Mambunut PT

• diri.Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabusabutidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment dari Tim Assesment TerpaduPropinsi Bali Nomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016yang dalam kesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni RasmanaPutra terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina(sabhu) secara rekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan sertaterindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

  Metamfetamina)dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UndangundangNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

  Metamfetamina) dan terdaftar dalamGolongan I nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

  Metamfetamina) dan terdaftar dalam15Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

• RISKI FIRMANSYAH: Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satnarkoba PolresJember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin; Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala besar sebanyak 1000 (seribubutir

  jjindari pihak yang berwenang;Terdakwa II: SLAMET ARISBahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satnarkoba PolresJember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin;Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

  diperoleh rangkaian faktafakta sebagai berikut: Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian SatnarkobaPolres Jember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin; Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

  pemeriksaan di persidangan telahdiperoleh fakta bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota KepolisianSatnarkoba Polres Jember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam17.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, KecamatanJenggawah Kabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin;Menimbang, bahwa awalnya terdakwa . menjual obat jenisTrihexyphenidil tersebut bersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasildan terdakwa II bertugas membeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

  Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakaikekerasan dsbMenimbang, bahwa pengertian turut melakukan adalah bersamasama melakukan, sedikitdikitnya harus ada dua orang yaitu orang yangmelakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana ;Menimbang, bahwa sesuai faktafakta di persidangan awalnyaterdakwa . menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut bersama denganterdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugas membeli obatjenis Trihexyphenidil dalam skala besar sebanyak

• Sehingga Pasal 21 ayat 2berbunyi sebagai berikut :"Segala bentuk perubahan mengenai struktur gaji baik gaji pokok maupunbeberapa tunjangan maka pelaksanaannya harus dirundingkan kepada serikatpekerja dan Penggugat tidak setuju kata Diberitahukan diganti menjadiDirundingkan".4 Bahwa oleh karena proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 21ayat 2 mengenai struktur dan skala upah tidak ada kesepakatan antara Penggugat denganPara Tergugat (26 orang) maka Penggugat dan Para Tergugat bersamasamamengajukan

  PANCAYASAPRIAMATANGGUH milik Penggugat dengan tuntutan agar struktur dan skala upahharus transparan dan harus dirundingkan kepada Serikat Pekerja padahal masalahnyasedang dalam proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang ;Hal. 3 dari 21 hal. Put.

  No. 841 K/Pdt.Sus/20118 Bahwa akibat aksi demo (mogok kerja) yang dilakukan oleh para Tergugat (26orang) Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar karena selama terjadi aksidemo (mogok kerja) produksi berhenti ;9 Bahwa menurut UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 92 ayat 1 menyatakan :Pengusaha menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, Jabatan, masa kerja, pendidikan, dan produktivitas.Jadi, menurut isi UndangUndang ini bahwa mengenai struktur dan skala upahsebenarnya adalah

  hak perogatif Pengusaha/Penggugat dan tidak perlu harusdiberitahukan atau dirundingkan kepada serikat pekerja ;10 Bahwa oleh karena struktur dan skala upah adalah hak perogatif Penggugat makatuntutan para Tergugat adalah tuntutan yang tidak normatif dan aksi demo (mogokkerja) pada tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan 11 Desember 2010 yang dilakukanoleh para Tergugat (26 orang) adalah aksi demo (mogok kerja) yang tidak sah danmelanggar UndangUndang ;11 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 pada saat

• Turut Tergugat sudahpernah menjelaskan kepada Penggugat maupun terhadap Tergugatbahwasanya surat ukur dalam sertifikat memiliki karateristik tertentu,dimana terdapat angka ukur, keterangan batas, serta skala yang dapatdijadikan sebagi acuan data spasial maupun tektual dari Ssuatu produksertifikat yang menujukan letak, luas dan bentuk.

  Dalam pemahamannyaapabila ada kesalahan dalam penulisan angka ukur pada sisi bidangtanah tergambar, maka skala menjadi stadar acuan untuk menentukanluas dari bidang tanah tersebut. Dalam permasalahan ini sesuai dengandata yang ada, ada kekeliran penulisan angka ukur apabila kitamenyesuaikan dengan skala yang ada, dimana 89 x 90 M2 adalah salah,sesuai Skala angka tersebut merupakan 68 x 90 M2 sehingga luastersebut yaitu 6.105 M2;3. Poin ke 17 dalam duduk perkara halaman 3.

• Sumur Pandanwangi dengan skala 1 : 55.000;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi I PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000 ;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 30.000;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

  Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000;- 1(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. Sumur Pandanwangi;Dikembalikan kepada PT. Sumur Pandanwangi melalui terdakwa;- 2 (dua) lembar asli surat Direktur Utama PT. Sumur Pandanwangi kepada Menteri Kehutanan Nomor : 01/DIRUT/SPW/JKT/IV-2008 tanggal 4 April 2008 perihal permohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan;- 1 (satu) lembar asli surat Kepala Badan Planologi Kehutanan kepada Direktur Utama PT.

  Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur ;Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunanperkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan olehBupati/ Walikota ;Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calonlokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 ;. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabilaareal berasal dari kawasan hutan) ;.

  SumurPandanwangi. skala : 30.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. SumurPandanwangi skala : 30.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. SumurPandanwangi skala : 35.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. SumurPandanwangi. skala : 30.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT. SumurPandanwangi skala : 35.000 ;l(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT.

  Sumur Pandanwangi dengan skala : 55.000;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi I PT. Sumur Pandanwangi. skala1 : 30.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi If PT. Sumur Pandanwangi skala1 : 30.000;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. Sumur Pandanwangi skala1 : 35.000;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. Sumur Pandanwangi.skala 1 : 30.000;35e 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

• Berdasakan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 :100.000 SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 422/Kpts11/1999 tanggal 15 Juni 1999 ;2. Hasil Pembacaan Lintang Geografis pada Peta Kawasan Hutan tersebutdi atas, TKP termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Pasaman ;3. Di tempat kejadian peristiwa ditemukan :a. Hutan yang telah diimas dan sebagian kayu ditebang seluas lebihkurang 7 (tujuh) ha. ;b.

  Dan perkaraperkara yang Jaksa/Penuntut Umum sebutkan di atasadalah skala prioaritas dari pemerintahan dan juga aspirasi yangberkembang dimasyarakat di mana masyarakat sangat geram sekalidengan tindak pidana kehutanan, sehingga dengan dibebaskan kasusTerdakwa MARDIANTO pgl.

• pangan, yaitu penyedia, pengolahan, pemasaran,perdagangan dan penunjang;Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN TlgBahwa yang dimaksud Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1angka 19 UndangUndang nomor 18 Tahun 2012 tentang pangantersebut adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara ataumetode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelumproduksidiedarkan harus mendapatkan izin edar / registrasi yakni berupa nomorMD/ML untuk produk skala

  besar / High risk dan PIRT untuk skala kecil /low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu kKeamanan;Bahwa dalam mengedarkan produk pangan terutama yang high riskseperti minuman mengandung alkohol harus terlebin dulu dilakukan Ujilaboratoris berupa uji kimia (cemaran logam berat, timbal, seng,tembaga, arsen, timah) dan uji bacteriologis (cemaran mikroba, bakteriecoli, coliform, stpilococus, salmonella) sebagai persyaratanmendapatkan izin edar tujuannya adalah agar produk terjamin mutukeamanan

  ,M.Kes,,bahwa barang bukti minuman beralkohol jenis Alimy Bintang Kuntul yang diajukan dalam perkara ini adalah termasuk produk pangan, dimana sebelumproduksi diedarkan harus mendapatkan izin edar / registrasi yakni berupanomor MD/ML untuk produk skala besar / High risk dan PIRT untuk skala kecil /low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu kKeamanan;Menimbang, bahwa dengan mencermati pengertian frasaperdagangan pada rumusan norma Pasal 1 angka 39 UndangUndangNomor 18 Tahun 2012 tentang

• melanggar Pasal 2Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :51/MDAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Larangan Impor PakaianBekas yang menyatakan pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN StbBahwa perbuatan terdakwa dalam membawa ballpres atau pakain bekasmengakibatkan kerugian immateril yaitu berdampak turunnya harga jualterhadap produk teksil lokal atau dalam negeri baik skala

  kecil atau skala besar.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 102 huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.ATAUKEDUABahwa terdakwa ZAHARUDDIN MANURUNG ALIAS ZAHAR selakuNakhoda/ Tekong Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB pada hari Kamistanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaktidakya padawaktu lain pada bulan Desember 2018 bertempat di Alur

  Cukai.Bahwa perbuatan terdakwa selaku Nahkoda / Tekong melanggar Pasal 2Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :51/MDAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Larangan Impor PakaianBekas yang menyatakan pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.Bahwa perbuatan terdakwa dalam membawa ballpres atau pakain bekasmengakibatkan kerugian immateril yaitu berdampak turunnya harga jualterhadap produk teksil lokal atau dalam negeri baik skala

  kecil atau skala besar.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 102 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan SaksiSaksi sebagai berikut:1.

  kecil atau skala besar.

• TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No: 201936;

• 1 (satu) lembar SURAT SKALA RENTAL sebagai tanda bukti angsuran a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No kontrak: 903121602648;

Dikembalikan kepada saksi Nofitha Arifien;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

TRANSPACIFIC FINANCE, denganNo: 201936; 1 (satu) lembar SURAT SKALA RENTAL sebagai tanda buktiangsuran a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFICFINANCE, dengan No kontrak: 903121602648;Dikembalikan kepada saksi Nofitha Arifien;4.

TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No: 201936;3. 1 (satu) lembar SURAT SKALA RENTAL sebagai tanda bukti angsurana.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFIC FINANCE, denganNo kontrak: 903121602648;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2020/PN Jkt.

TRANSPACIFICFINANCE, dengan No: 201936 dan 1 (satu) lembar SURAT SKALA RENTALsebagai tanda bukti angsuran a.n.

TRANSPACIFIC FINANCE, denganNo: 201936; 1 (satu) lembar SURAT SKALA RENTAL sebagai tanda buktiangsuran a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFICFINANCE, dengan No kontrak: 903121602648;Dikembalikan kepada saksi Nofitha Arifien;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020,oleh kami, Taufan Mandala.

• skala besar untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal berikutkelengkapan buku pelautBahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelautoleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi ENDRI SUSILO danSaksi TESDI SANJAYA MUKTI diketahui adanya kejanggalan terhadapBuku Pelaut No.

  Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utrmerawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayahperairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR,melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala besar berdasarkan suratperintah

  saksi sebagai ABK KapalPolisi KP.VII2002 Ditploir Polda metro jaya adalahmerawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayahperairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR,melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala

  sebelah timur Pulau AyerKepulauan Seribu Jakarta pada koordinat 06 02 531 LS106 47 998BT saat ia Terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI Anak Buah Kapal (ABK)dan KONG HUI yang bertindak sebagai Nakhoda Kapal serta SaksiJEKSEN yang bertindak sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) sedangberlayar diatas kapal penkanan KM Penguin 3 di laut mengangkut muatancumi sebanyak 30 ton menuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair Polda Metro J aya yang sedangmelakukan patroli skala

  Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utrmelakukan patroli skala besar untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapankapal berikut kelengkapan buku pelaut; Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelautoleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi ENDRI SUSILO danSaksi TESDI SANJAYA MUKTI diketahui adanya kejanggalan terhadapBuku Pelaut No.

• Surat Tugas Pengukuran No. 39/2007, tanggal 18 Agustus 2007.8. 1 (satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1 : 2.000, dengan lembaran Peta : 48.1-48.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasi koordinat titik dari geodetic

  (satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1 : 2.000, denganlembaran Peta : 48.148.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasikoordinat titik dari geodetic TM3.Dokumen Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan Nomor :039/HM/LINGGA/2007, Tanggal 17 Desember 2007.10. Kwitansi Surat Perintah Stor An. COH HANGYO dengan Nomor: D.1I. 305 : 34/2008, tanggal 02 April 2008.11.

  Coh Hang Yo No.04.05.04.01.1.15764, tanggal 25 Februari 2005.Surat Tugas Pengukuran No. 42/2007, tanggal 05 Oktober 2007.. 1 (Satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1: 2.000, denganlembaran Peta : 48.148.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasikoordinat titik dari geodetic TM3.Dokumen Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan Nomor :040/HM/LINGGA/2007, Tanggal 17 Desember 2007.Kwitansi Surat Perintah Stor An.

  (satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1 : 2.000, denganlembaran Peta : 48.148.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasikoordinat titik dari geodetic TM3.Dokumen Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan Nomor :039/HM/LINGGA/2007, Tanggal 17 Desember 2007.10. Kwitansi Surat Perintah Stor An.

• Sehingga Penggugatberwirausaha skala kecil untuk memenuhi kebutuhan ekonomikeluarga;5, Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadipada September tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat daritempat kediaman bersama. dimana sejak saat itu Penggugat dan Tergugatsudah pisah rumah, dan atau kurang lebih 3 (tiga) bulan, antara Penggugatdengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suamiisteri;Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Badg6.

  Sehingga Penggugat berwirausaha skala kecil untukmemenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, oleh karenanya Penggugat mohonagar Pengadilan menjatuhkan thalak Tergugat kepada Penggugat;Hal. 6 dari 9 hal.

• Nomor 3371 K/Pdt/201615 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikatpara pihak;Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011dengan kekuatan 6,8 skala richter pada kedalaman 10 km, dengan pusatgempa pada titik 9.89 LS114.53 BT, yaitu 143 km Barat Daya Nusa DuaBali, 148 km Barat Daya KutaBali, 154 km Barat Daya Tanah Lot Bali, 156km Barat Daya DenpasarBali sesuai dengan laporan berita gempa bumidari BMKG Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkankerusakan

  tujuh ratus riburupiah);Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalahtanggung jawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untukmembayar kepada Penggugat sebagai tertanggung;Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat sebesar Rp2.911.700.000,00 (dua miliar sembilan ratussebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kKerusakan Gedung Sekolah CHISakibat gempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Witadengan kekuatan 6,8 Skala

  Nomor 3371 K/Pdt/2016Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Menyatakan Perjanjian Polis Nomor 07.13.11.08.171.00049 tanggal 15Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikatpara pihak;Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011dengan kekuatan 6,8 Skala Richter pada kedalaman 10 km, dengan pusatgempa pada titik 9.89 LS114.53 BT, yaitu 143 km Barat Daya Nusa DuaBali, 148 km Barat Daya KutaBali, 154 km Barat Daya Tanah Lot Bali, 156km Barat Daya DenpasarBali

  tersebut di atas adalah sebesarRp547.321.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluhsatu ribu rupiah);Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalahtanggung jawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untukmembayar kepada Penggugat sebagai tertanggung;Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat untuk kerusakan gedung Sekolah CHIS akibat gempabumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengankekuatan 6,8 Skala

• Kecildiantaranya adalah :vvvMenyusun Rencana Anggran Biaya (RAB) dan desain/ gambar;Mengajukan pengesahan RAB kepada SKPD / DPU;Melaksanakan kegiatan perbaikan sarana publik dalam Skala Kecilsesuai dengan RAB dan desain / gambar yang sudah ditetapkandalam APBDesa;Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil;Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil secara rutin kepada Kepala Desa.Bahwa tugas dari Tim Monitoring diantaranya

  adalah :vvMelaksanakan monitoring pelaksanaan kegaiatan perbaikan saranapublik dalam skala kecil yang dibiayai dari ADD;Melaporkan hasil monitoring secara tertulis kepada Kepala Desa.Bahwa yang dimaksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yangbersumber dari pemerintah Kabupaten Purbalingga (APBD) untukmenunjang kegiatan yang ada di Desa, dengan tujuan meningkatkankegiatan yang ada di Desa.

  Yang mengelola dana ADD adalahBendahara ADD.Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2013 masuk dalam APBDesTA.2013.Bahwa Alokasi Dana Desa TA.2013, diantaranya dipergunakan untuksarana dan prasarana publik dalam skala kecil Berupa pembangunanJalan Rabat Beton berlokasi di Jalan menuju makam Benda Indah turutDusun 3 Rt.002 Rw.004 dan Rt.003 Rw.004 Desa Bojong KecamatanMrebet Kabupaten Purbalingga.

  Penarikan iuran swadaya masyarakat tersebut rencananyadipergunakan untuk membantu pelaksaan kegiatan yang ada dipemerintahan desa Bojong diantaranya untuk kegiatan peringatan haribesar keagamaan dan membantu peringatan hari kemerdekaan, sertapembangunan skala kecil.Bahwa uang iuran swadaya yang bersumber dari masyarakat tersebutmasuk dalam APBDes.

  Bahwa tugas dari Tim Panlak Sarana Prasarana Publik Skala Kecildiantaranya adalah :a) Menyusun Rencana Anggran Biaya (RAB) dan desain/ gambar;b) Mengajukan pengesahan RAB kepada SKPD / DPU;c) Melaksanakan kegiatan perbaikan sarana publik dalam Skala Kecilsesuai dengan RAB dan desain / gambar yang sudah ditetapkandalam APBDesa;d) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil;e) Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil