Rekonvensi ;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayarbiaya yang timbul akibat perkara ini ;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yangseadil adilnya ;Menimbang, bahwa atas replik rekonpensi tergugattersebut Penggugat menyatakan cukup dan tetap padagugatannya;Menimbang, bahwa~ dipersidangan Penggugat mengajukanbukti bukti berupa:17181.SURAT :1.1.Lede1 dis1.4.1 SrFotocopy Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Lowokwaru~ Kota Malang, Nomor266

. & Rekan, berkantor berlamat di JalanBali UMB Kampung Bali Kota Bengkulu, Bengkulu 38119,berdasarkan Surat Kuasa khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu) Nomor266/854/Pdt.G//2019/PA.Bn tanggal 15 Oktober 2019sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempattinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasakepada Joni Bastian, S.H. dan Epandri, S.H., advokat/Konsultan dari Kantor Hukum Joni Bastian dan Rekanberalamat di Perum Graha

., Advocat /Pengacara / Konsultan Hukum PBH/Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi DumaiJalan Jenderal Sudirman No. 168 lantai Il Dumai, berdasarkan Surat PenetapanMajelis Hakim tanggal 30 Juli 2020 Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Dum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumal Nomor266/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan MajelisHakim;Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Dum Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal

terjadiperselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakimmemandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yangmenyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tanggaPemohon konvensi dan Termohon konvensi, akan tetapi fakta yang perludiungkap adalah tentang akibat pecahnya rumah tangga Pemohon danTermohon sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi MahkamahAgung RI nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22081991 dan Nomor266

melatarbelakangi perselisihan danpertengkaan yang dikemukakan Pemohon dan Termohon, hal mana menurutMajelis Hakim semakin menunjukkan adanya kompleksitas sebagai faktorpemicu dalam perselisinan dan pertengkaan antara Pemohon dan Termohonyang tiada ujungnya, maka dalam perkara seperti ini tidak mencari siapakahyang bersalah atau apa penyebab perselisihannya, melainkan pecahnya rumahtangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana sesuai Putusan MahkamahAgung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor266

(d/h PT Bank Buana Indonesia, Tbk.) yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor266/PDT.BTH/2010/PN.JKT.PST. tertanggal 3 Juni 2010, (bukti P14);Bahwa untuk menjamin hutang debitur Ir.

sejak Desember 2018 antara Pemohon dan Termohonsering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburumenyangka Pemohon pacaran dengan wanita lain, sehingga Pemohonpulang ke tempat vkost temannya di Desa Gayam Kecamatan BotolinggoKabupaten Bondowosa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohontelah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernahrukun kembali;Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor266

terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddahwarahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkandalam rumah tangga seperti itu, Suami dan istri tentu sudah tidak dapatmenjalankan hak dan kewajibannya masingmasing;Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yangtelebin dahulu melakukan kesalahan dan/atau apa yang menjadipenyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga sebagaimanaditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1994Nomor 534/K.AG/1994 dan tanggal 25 Juli 1994 Nomor266

anak hasil perkawinan yangsah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat Bukti P1 berupa identitas PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi, Bukti P2 berupa Surat Perkawinan(Testimonium Matrimoni) Buku VI No.2476 yang diterbitkan oleh Paroki St.Aloysius Gonzaga, Bukti P3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor266

Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harusmempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yangterkait dengan materi ketetapan, mendengar danmempertimbangkan alasanalasan yang diajukan oleh pihak yangberkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbuldari ketetapan, Penggugat sangat memahami bahwa KantorPelayanan Kekayaan Negara adalah Lelang kota Tangeranghanya bertindak selaku eksekutor terhadap pelaksanaan lelangdan Tergugat hanya menindaklajuti kutipan risalah lelang nomor266/2015

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau berdasarkan Surat PenetapanPerintah Penahanan tanggal 22 September 2016 Nomor266/Pen.Pid/2016 sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan 21Oktober 2016;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 19 Oktober 2016Nomor : 266/Pen.Pid/2016/PN.Rta sejak tanggal 22 Oktober 2016sampai dengan 20 Desember 2016;6.

Majelis Hakim berpendapat telah terbukti halhal yang didalilkanPemohon tentang goyah/pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon,sehingga perkawinan menurut syariat Islam dan Undangundang Nomor 1tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tanggabahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya bilaunsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankanrumah tangga yang demikian adalah perbuatan siasia;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor266

nyata Tergugat IV tidak melakukan tindakanhukum/melawan hukum yang berhubungan dengan materi gugatanPenggugat sehingga tidak tepat dimasukkan sebagai pihak berperkara.Untuk itu mohor Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat sebagai pihakdalam perkara a quoKarena Tergugat IV bukan sebagai pembeli lelang obyek perkara a quodan juga Tergugat IV tidak melakukan perbuatan apa pun daiam perkaraHal 21 dari 32 Hal Putusan No. 266/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Selini, maka saya selaku Tergugat IV menghadiri perkara perdata nomor266

bersama sama ;Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon yangmenyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebutbukan disebabkan karena perselingkuhan Termohon denganketiga santri Pondok pesantren milik keluarga Pemohon,akan tetapi lebih disebabkan karena kesalah fahamanantara Pemohon dan Termohon atas kasus Termohon denganketiga = santri Pondok tersebut, maka Majelis merujukkepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI = Nomor534/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 18 Juni 1993 joYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor266

No, 1/G/2014/PTUNPbr16e Register Desa Nomor : 85.SKRKT.III.12 tanggal22 Maret 2012 dan atau Register Camat Nomor266/SKRKT/III/2012 tanggal 27032012,dengan luas tanah 20.000 m? yang dikuasai sejaktahun 2010 berasal dari Sdr. Makmur berdasarkanSurat Pernyataan tanggal 31 Maret 2010; atas namaH. SUYONO yang diterbitkan oleh Kepala DesaTerantang Manuk Kec.

Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan, untuk diterbitkan menjadi SURATKETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGR) kepada atasnama : HAIDIR;10) Terhadap 2 (dua) SURAT KETERANGAN RIWAYATKEPEMILIKAN TANAH (SKRKT) yaitu :e Register Desa Nomor : 85.SKRKT.III.12 tanggal22 Maret 2012 dan atau Register Camat Nomor266/SKRKT/III/2012 tanggal 27032012,dengan luas tanah 20.000 m? yang dikuasai sejakHal 53 dari 106 Hal, Put. No, 1/G/2014/PTUNPbr54tahun 2010 berasal dari Sdr.

FAIZIL WARDHA NIP. 198110042010012 006 Dkk (sesuai dengan fotocopy);Surat Keberatan Atas Putusan Bupati No. 43Tahun 2016 yang ditujukan kepada Tergugat(sesuai dengan fotocopy);Surat Keberatan Atas Putusan Bupati No. 43Tahun 2016, yang ditujukan kepada KetuaPengadilan Negeri Rokan Hilir (sesuai denganTOLOCOPY) jensen esse eens easePetikan asli Putusan Nomor266/Pid.B/2016/PN.RHL, tanggal 10 Agustus2016 (sesuai dengan salinan aslinya);Kwitansi penyerahan sejumlah uang dariSumiyati kepada Boby Andra

Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor266/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 23Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa

suatu bentuk penganiayaan yangbertentangan dengan semangat keadilan.Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulayurisprudensi Mahakamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami istri terjadiperselisinan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telahpecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA Nomor266

Bahwa disamping itu, pembelian tanah Objek Sengketa atau BUKTI P3 oleh TERGUGAT Il (Selaku PEMBELI) dari TERGUGAT (selakuHalaman 7 Putusan Nomor 367/PDT/2021/PT SBYPENJUAL), juga diperkuat dengan adanya Akta Perjanjian Pengikatan JualBeli Nomor 265 tanggal 31 Agustus 2010 dan Akta Kuasa Menjual Nomor266 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat oleh TERGUGAT denganTERGUGAT II dihadapan TERGUGAT V dan disaksikan oleh TERGUGATIV selaku suami dari TERGUGAT ;11.

Mitra BangunPersada, untuk keperluan pembayaran uang 100% proyek pekerjaanpenimbunan tanah di TPA Muara Fajar sesuai dengan SPM Nomor266/SPM/DPA/1.00.1.08.02.15. 05.5.2.2000 tanggal 12 Oktober 2009sebesar Rp318.423.000,00 (tiga ratus delapan belas juta empat ratus duapuluh tiga ribu rupiah) sehingga dana yang diterbitkan SP2D untukHal. 14 dari 35 hal. Put.