Pemeriksaan FisikPemeriksaan fisik pada korban datang dilakukan pada tanggal enambelas Oktober dua ribu Sembilan Belas.Keadaan Umum :e Kesadaran : koma atau tidak sadar (dengan nilai tiga dari skala limabelas)e Tandatanda vital : tekanan darah enam puluh per palpasi (dibawahbatas normal), denyut nadi lamah, tidak kuat angkat (dibawah batasnormal), suhu tiga puluh lima koma lima derajat celsius (dibawahbatas normal).Kepala :e pada dahi kiri terdapat satu buah luka robek, terbuka, denganukuran tujuh

Padda pemeriksaan fisik keadaanumum tidak sadar, tampak sakit berat, status kesadaran koma(dengan nilai tiga dari skala lima belas), tandatanda vital : tekanandarah enam puluh per palpasi (dibawah batas normal), denyut nadilemah, tidak kuat angkat (dibawah batas normal), suhu tiga puluhlima koma lima derajat celcius (dibawah batas normal), pada dahikiri terdapat satu buah luka robek, terobuka, dengan ukuran tujuh kalitiga kali lima sentimeter dengan dasar luka Tulang, pada perutsebelah kiri terdapat

Padda pemeriksaan fisik keadaanumum tidak sadar, tampak sakit berat, status kesadaran koma(dengan nilai tiga dari skala lima belas), tandatanda vital : tekanandarah enam puluh per palpasi (dibawah batas normal), denyut nadilemah, tidak kuat angkat (dibawah batas normal), suhu tiga puluhlima koma lima derajat celcius (dibawah batas normal), pada dahikiri terdapat satu buah luka robek, terbuka, dengan ukuran tujuh kalitiga kali lima sentimeter dengan dasar luka Tulang, pada perutsebelah kiri terdapat

Padda pemeriksaanfisik keadaan umum tidak sadar, tampak sakit berat, statuskesadaran koma (dengan nilai tiga dari skala lima belas),tandatanda vital : tekanan darah enam puluh per palpasiHalaman 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019.

Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau pengarap) skala kecil, buruh tani, dand. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usahaharian mingguan, maupun musiman.Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2014Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengembangan Usaha AgribisnisPedesaan (PUAP), Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh GabunganKelompok Tani (GAPOKTAN) yang di dasarkan Rencana Usaha Kelompok(RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA).

Usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian,pemasaran skala kecil/ bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian.Bahwa sebagai tindak lanjutnya Petani Anggota yang tergabung dalamKelompok Tani (Poktan) Makmur yang beranggotakan 25 (dua puluh lima)orang mengajukan rencana usaha, jenis usaha produktif dan kebutuhanbiaya dalam Rencana Usaha Anggota (RUA), yang terdiri dari : Nama .ia Petani Rencana Jenis Usaha KebutuhanUsaha Produktif BiayaAnggota1.

Non Budidaya (offfarm)Industri rumah tangga pertanian 10 5.000.000,Pemasaran hasil pertanian skala 1 20.750.000,Mikro (bakulan, dll) Usaha Lain Berbasis Pertanian 1 10.500.000,TOTAL 50.000.000, Bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) GAPOKTAN tersebut disetujui dandisahkan sebagai dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP) melalui Rapat Anggota dan ditandatangani oleh saudara ACHERLABETO selaku Ketua GAPOKTAN Nailaka.

Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak(pemilik dan atau pengarap) skala kecil, buruh tani, dand. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harianmingguan, maupun musiman.Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengembangan Usaha AgribisnisPedesaan (PUAP), Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh GabunganKelompok Tani (GAPOKTAN) yang di dasarkan Rencana Usaha Kelompok(RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA).

Non Budidaya (offfarm)Industri rumah tangga pertanian 10 5.000.000,Pemasaran hasil pertanian skala 1 20.750.000,Mikro (bakulan, dll) =Usaha Lain Berbasis Pertanian 1 10.500.000,TOTAL 50.000.000, Bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) GAPOKTAN tersebut disetujui dandisahkan sebagai dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP) melalui Rapat Anggota dan ditandatangani olen Ketua GAPOKTAN(saudara ACHER LABETO).

dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan , yang pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Binjai yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memberikan hukuman yang seringanringannya bagiTerdakwa ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa PenuntutUmum dengan Dakwaan Kesatu ;Bahwa ia terdakwa Sugi Rahayu Als Sugi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013sekira pukul 01.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari2013, bertempat di Desa Sei Skala

dadu tersebut tidak pernahmendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan terdakwa untuk bermain judijenis dadu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan menambah penghasilansehari hari ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1)dari KUHPidana ;Atau ;KEDUA ;Bahwa ia terdakwa Sugi Rahayu Als Sugi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013sekira pukul 01.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari2013, bertempat di Desa Sei Skala

tunai sebanyak Rp.101.000 (seratus satu ribu rupiah );barang bukti manatelah disita secara sah menurut hukum dan ketika diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkanbaik oleh saksisaksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat buktidalam perkara ini;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, barang bukti serta keteranganTerdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;Bahwa terdakwa melakukan perjudian pada hari Sabtu tanggal 02 februari 2013 di desaSei Skala

Sehingga apabaila terdapat dua pilihan, Termohonakan melihat dengan progress skala 0100 persen, sedangkakn Pemohonakan melihat pada skala 0 dan 1 atau ya dan tidak, serta baik Termohonmaupun pemohon memiliki toleransi waktu yang berbedabeda.

Lab : 4502/KKF/2018 pada pokoknya bahwapada kesimpulan didapatkan adanya kandungan etanol dengan kadar24,00 %; Bahwa menurut Ahli yaitu Masduki, M.Kes, (Kepala SeksiKefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan KabupatenTulungagung) pada pokoknya dalam mengedarkan produksi pangansebelum produk diedarkan harus mendapatkan ijin edar / registrasi yakniberupa nomor MD / ML untuk produk skala besar / high risk dan PIRTuntuk skala kecil / low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutuHalaman

Sediaan Farmasi, Menyelenggarakansertifikat PKRT, Menyelenggarakan Sertifikat IRTP, MelaksanakanBINDALWAS produksi dan distribusi makanan dan minuman ; Bahwa keahlian Ahli di bidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan,makanan dan minuman termasuk didalamnya zat atau bahan yangmenyebabkan adiktif seperti Alkohol / Etanol ; Bahwa yang Ahli terangkan dalam perkara ini dalam mengedarkanproduksi pangan sebelum produk diedarkan harus mendapatkan ijin edar /registrasi yakni berupa nomor MD/ML untuk produk skala

besar / High riskdan PIRT untuk skala kecil/low risk tujuannya agar produk tersebutterjamin mutu keamanan; Bahwa minuman keras jenis ciu yang diperdagangkan Terdakwatersebut termasuk jenis pangan karena berasal dari Sumber hayati daripertanian, perkebunan yang dilakukan pengolahan/mengubah kemasanlebih kecil ; Bahwa kegiatan peredaran pangan dalam bentuk minuman jenis arakyang mengandung alkohol harus mendapat ijin baik produksi maupundistribusi dari Badan POM ; Bahwa dalam perkara ini Terdakwa

penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bukti Turut Terbantah I53 : Cek Plot Peta keseluruhan 17Sertipikat aquo dalam Skala 1:50054. Bukti Turut Terbantah I54 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2037/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50055. Bukti Turut Terbantah I55 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2038/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50056. Bukti Turut Terbantah I56 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2039/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50057. Bukti Turut Terbantah I57 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2040/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50058.

Bukti Turut Terbantah I58 : Cek Plot Peta Pak Milik No.2042/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50059. Bukti Turut Terbantah I59 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2043/Petukangan Seiatan dalam Skala 1:50060. Bukti Turut Terbantah I60 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2044/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50061.Bukti Turut Terbantah I61 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2045/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50062. Bukti Turut Terbantah I62 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2046/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50063.

Bukti Turut Terbantah I63 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2047/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50064. Bukti Turut Terbantah I64 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2048/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50065. Bukti Turut Terbantah I65 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2049/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50066. Bukti Turut Terbantah I66 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2050/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50067. Bukti Turut Terbantah I67 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2051/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50068.

Bukti Turut Terbantah I68 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2089/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50069. Bukti Turut Terbantah I69 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2090/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50070.

Bukti Turut Terbantah I70 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2091/Petukangan Selatan dalam Skala 1:500Bukti surat dari Turut Terbantah tersebut, telah diberi materai secukupnya dantelah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannya TurutTerbantah II dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy antaralain sebagai berikut :1.

persidangantersebut adalah Penggugat, Tergugat I beserta Kuasanya, TergugatII dan 1 ( satu ) orang petugas pengukur dari Badan PertanahanNasional Kabupaten Pulang Pisau, dengan hasil pemeriksaansebagai berikut Dari Atuk Rendam ke Muara Sei Juhur 150 metere Dari Muara Sei Juhur ke Sei Bajai Kurik 370 metere Jadi jumlah panjang keseluruhannya 520 meter;Menimbang bahwa, mencermati hasil pengukuran~ yangdilakukan oleh Petugas pertanahan Nasional sebagaimana BeritaAcara Sidang dan Gambar Sketsa dengan Skala

1 : 20.000,mengandung arti setiap 1 (satu) Cm di Peta = 20.000 Cm dilapangan atau dengan kata lain 1 (satu) Cm di Peta = 200 m dilapangan;Menimbang bahwa, berdasarkan pengukuran, yang tertera dalamgambar dengan skala 1: 20.000, maka ditemukan panjangdibahagian Barat dari titik Atuk Rendam ke Titik Sei BajaiKurik adalah 520 m;e Ukuran panjang dibahagian Utara dari Titik Atuk Rendamke Titik Hutan Kosong /Belukar adalah 480 m.e Ukuran Panjang dibahagian Timur dari titik Atuk Rendamke Titik Sei Bajai

terkandung dalam UndangUndang Perkebunanterdapat pola hubungan yang bertimbalbalik antara hak untuk mendapatperlindungan dengan kewajiban untuk memenuhi ketentuan perizinan ;Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU tentangPerkebunan, yang dimaksud dengan pelaku usaha perkebunan adalahpekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.Selanjutnya angka 5 Pasal ini menerangkan bahwa yang dimaksud pekebunadalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usahaperkebunan dengan skala

usaha tidak mencapai skala tertentu sedangkanyang dimaksud dengan perusahaan perkebunan dapat dilihat dari angka 6Pasal ini yang menerangkan bahwa perusahaan perkebunan adalah pelakuusaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yangdidirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yangmengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu ;Bahwa, mengenai adanya kewajiban untuk memiliki izin usaha bagipelaku usaha perkebunan telah dinyatakan secara tegas dalam ketentuanPasal 17

kerugian immateriil kepada Penggugat sebesarRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) secara tunai dan sekaligus;Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Tergugat II untukmenghapus ~~ dan menghentikan penggunaan nama emailpyrotek@pacific.net.id;Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Tergugat II untukmenghentikan, menghapus dan tidak menggunakan lagi gambar/fotoproduk milik Penggugat dalam materi iklan/promosi milik Tergugat II;Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Tergugat II untukmengumumkan di surat kabar skala

Konvensi) dan Termohon Kasasi II (dahuluTerbanding II/Tergugat Il dalam Konvensi) untuk menghentikan,menghapus dan tidak menggunakan lagi gambar/foto produk milikPemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat dalam Konvensi)dalam materi iklan/promosi milik Termohon Kasasi Il (dahuluTerbanding II/Tergugat II dalam Konvensi);Memerintahkan kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat dalam Konvensi) dan Termohon Kasasi II (dahuluTerbanding II/Tergugat II dalam Konvensi) untuk mengumumkan disurat kabar skala

Arara Abadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT1/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Arara Abadi; Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorHalaman 6 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN SakSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November

Arara Abadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Ahli Rizki Al Hadi bin Arwin yang pendapatnya dibacakan di persidanganpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan HutanProvinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT1/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri KehutananNomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 39 Tahun2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan pekebun adalah orangperseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan denganskala usaha tidak mencapai skala tertentu.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 10UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perusahaanperkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola UsahaPerkebunan dengan skala tertentu;Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN MpwMenimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dihadapkan Terdakwa TaminBin Dulsalim dalam persidangan selaku orang atau subyek hukum yang dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani

Sungai Pinyuh KabupatenMempawah yang rencananya akan ditanami buah semangka dan buah blewa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, TerdakwaTamin Bin Dulsalim termasuk orang perseorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap pelaku usaha perkebunantersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakanbersalah dan dapat dijatuhi

Surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yangdimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:50.000;Halaman 21 dari 82 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP/2017/PTUNJKTPAGEb.

Adapun dokumendokumen yang dilampirkan olehPemohon adalah sebagai berikut:a) Surat Direktur No. 18/PT.Kal/Ktg/XII/2016 tertanggal 9 Desember2016 (Asli dan ditandatangani oleh Direktur);b) Peta Permohonan Pelepasan sebagian Kawasan Hutan ProduksiTetap dan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) seluas20.000 Ha dengan skala 1 : 50.000;c) Foto Citra Landsat dan Penafsiran Citra.

Dengan skala 1 : 50.000 (vide bukti T20) berdasarkan hasilOverlay disimpulkan Permohonan yang dapat diproses adalah permohonanyang terletak pada KPP dan KPPL.

Proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh menteri, pejabatsetingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan badan usaha/badanhukum atau pimpinan yayasan disertai peta lokasi skala 1 : 50.000 ataulebih besar dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalambentuk hardcopy dan softcopy format shapefile dengan koordinat sistemgeografis atau UTM Datum WGS 84;c.

Peta Permohonan Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetapdan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 20.000 Hadengan skala 1 : 50.000 ;c. Foto Citra Landsat dan Penafsiran Citra.

2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi: Pasal 8ayat (4) Pemegang izin lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanahyang ditunjuk dalam izin lokasi sebelum tanah tersebut dibebaskannya.Haknya untuk menguasai dan menggunakan tanah itu tidak timbul dariizin lokasi melainkan dari pembebasan tanah olehnya dan ataupemberian hak atas tanah tersebut dari Negara;Bahwa Instruksi Menteri Agraria/Kepala badan pertanahan NasionalNomor 5 tahun 1999 tentang pemberian izin lokasi dalam rangkapenataan penguasaan tanah skala

Padang Lawas maupun PemerintahKabupaten Tapanuli Selatan dulunya tidak pernah beriktikad baik untukmenyelesaikan batas tersebut sejak tahun 1998, setiap turun TimPenegasan Batas Daerah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatra Utaraselalu digagalkan dengan pertengkaran, padahal Pemerintah KabupatenRokan Hulu sudah bersedia berkurang wilayahnya yang seharusnyabatas koordinat yang tertera dalam peta Rupa Bumi Indonesia terbitanBadan Koordinasi Survey dan Pemetaan Dasar Nasional (Bakosurtanal)lembar 071731 skala

Setiap turun Tim Penegasan BatasDaerah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara selalu digagalkandengan pertengkaran. padahal pemerintah Kabupaten Rokan Hulusudah bersedia berkurang wilayahnya yang seharusnya bataskoordinat yang tertera dalam peta Rupa Bumi Indonesia terbitanBadan koordinasi survei dan pemetaan dasar Nasional (BakosurtanaL)lembar 071731 skala 1: 50, 000 menjadi batas alam yaitu SungaiMarubi dan Sungai Teratak Tinggi (anak Sungai Mahato), perbuatanPemerintah Kabupaten Padang Lawas

Nomor 1665 K/Pdt/2016hutan dari Menteri kehutanan pada jaman itu dan juga tidak dapatmenunjukkan HGU dari Menteri Agraria kepala BPN RI sebagai alas haknyauntuk mengusahai tanah yang diusahainya sesuai aturan dan peraturanmaupun perundang undangan yang berlaku terhadap perusahaan berbadanhukum mengusahai tanah skala besar, adapun tujuan kami membunyikanhal tersebut dalam gugatan adalah bentuk kepedulian kami terhadap assetkekayaan Negara yang disemenamenakan oleh Tergugat I, namun jikaPemerintah

berbatas dengan Kecamatan Tambusai, KabupatenRokan Hulu, untuk itu karena batasnya secara pisik tidak dijelaskan maka buktiT.Il1 tidak dapat dijadikan menjadi acuan menentukan pisik batas KabupatenPadang Lawas dengan Kabupaten Rokan Hulu, dan sebelum adanyaPenetapan baru dari Mendagri sebagai pihak yang berwenang tentang pisikbatas Kabupaten Rokan hulu dengan Kabupaten Padang lawas, maka bataslamalah yang berlaku yaitu sesuai koordinat yang ada pada Peta Rupa BumiIndonesia terbitan Bakosurtanal skala

Tekanan darah : seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter raksa(normal)Nadi : delapan puluh kali per menit (normal)Pernafasan : dua puluh kali per menit (normal)Skala nyeri : tiga (nyeri sedang)b.

Tanda vital dan ukuran tubuh :1.2.3.4.5.Kesadaran : sadar penuhTekanan darah : seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter raksa(normal)Nadi : delapan puluh kali per menit (normal)Pernafasan : dua puluh kali per menit (normal)Skala nyeri : tiga (nyeri sedang)b.

menerima SuratDirektur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.728/VIBPHA/2009 tertanggal 16 Juli 2009 yang pada pokoknya berisi agarPenggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari harus melengkapipersyaratan administrasi berupa :Rekomendasi Gubernur yang telah mendapat pertimbangan teknisbupati/walikota setempat;Pertimbangan Teknis Bupati/Walikota;Bukti Lunas Dana Reboisasi (DR) dan bukti lunas Propisi SumberDaya Hutan (PDH);Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 73 K/TUN/2014e.Peta Lokasi areal skala

Peta Lokasi areal skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000;e. Sertifikat PHAPL.. Berdasarkan bukti P12 = T10 berupa surat Direktur Bina Usaha HutanAlam No. S.1018/BUHA1/2011 tanggal 3 November 2011 perihalHalaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 73 K/TUN/2014informasi tentang IUPHHK PT. Puji Sempurna Raharja yang ditujukankepada PT. SIC, pada intinya Termohon Kasasi telah memenuhikelengkapan persyaratan administrasi, akan tetapi belum memenuhipenilaian kinerja PHAPL.. Meskipun izin HPH/IUPHHKHA an.

Peta Lokasi areal skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000;e. Sertifikat PHAPL.2. Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (8) Peraturan MenteriKehutanan No. P.52/MenhutI/2008 tanggal 4 September 2008 (videbukti T5) jo. Peraturan Menteri Kehutanan No.

Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000 atau 1:100.000 ; danf.

Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir.Pasal5 :Ayat (3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belumlengkap, Direktur Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untukmelengkapi persyaratan administratif dalam waktu 60 (enam puluh) harikalender.Ayat (4)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakdipenuhi, Direktur Jenderal mengajukan surat Menteri tentangpenolakan permohonan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 huruf e dan huruf f QanunAceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang WilayahAceh Tahun 20132033, menyebutkan:Kawasan budidaya rawan bencana alam, terdiri atas:e) kawasanrawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuankawasan yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumiHalaman 28 dari 110 HalamanPutusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA dengan skala VII XII MMI (Modified Mercally Intensity) meliputiseluruh wilayah Aceh;f) kawasan yang terletak di zona

Bahwa berdasarkan pengamatan Penggugat dengan mencoba untukmencari berbagai Sumber informasi untuk dapat memastikan apa yangdimaksud dengan Skala VIIXII MMI, dilansir oleh Badan Meteorologi,Klimatologi, dan Geofisika, Skala VII merupakan intensitas gempadalam katagori SANGAT KUAT, Skala VIII PARAH, Skala IXHEBAT, Skala X EKSTREM, Skala XI EKSTREM dan Skala XIlEKSTREM, artinya Seluruh wilayah Aceh sangat beresiko tinggiterjadi Gempa dengan intensitas Sangat Kuat, Parah, Hebat danEkstrem, terlebin

Bahwa apabila kemudian dilihat dari tabel tersebut di atas, Skala VIIs/d XIl sebagaimana diatur dalam RTRW Provinsi Aceh dimanakatagori Skala VII s/d XII MMI itu: merupakan skala dalamkatagori SANGAT KUAT s/d EKSTREM sehingga dapatlah diprediksipotensi apa yang akan terjadi apabila kKemudian Bendungan yangmerupakan katagori bangunan permanen, mengalami kerusakan, danapabila diperhatikan dengan seksama bagian berwarna merah padatabel di atas, yang menyebutkan sebagian besar dindingbangunan permanen

Bahwa di Kabupaten Gayo Lues sendiri pada Tanggal 29 Mei 2017,pukul 04.54 Wib juga pernah mengalami sejarah Gempabermagnitudo 4,9 s/d 6 Skala Richter di mana berdasarkan berbagalSumber yang dikutip oleh Penggugat, Gempa yang terjadi diKabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh dan sekitarnya merupakanakibat Sesar atau Patahan Sumatera Segmen Tripa yang kembalibergerak, yang mana Segmen sesar tersebut memiliki riwayat Gempabermagnito 6,0 dan maksimal diperkirakan mencapai skala magnito7,7.

VIII PARAH Skala IX HEBAT , Skala X EKSTREM ,Skala XI EKSTREM dan Skala XII EKSTREM artinya seluruh wilayahAceh sangat beresiko tinggi teraadi Gempa dengan intensitas SangatKuat, Parah, Hebat dan Ekstrem, terlebih bagi PLTA TampurI yang akandibangun di kabupaten Gayo Lues yang merupakan Zona Patahan Aktifyang merupakan bagian dari Jalur Patahan Sumatera adalah dalil yangberlebinan sehingga harus dikesampingkan;.

Perkebunan;: Halaman 21 dari 29Putusan Nomor 73/Pid.Sus/LH/2017/PN.TjtMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 pada Bab Ketentuan UmumUURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud denganPelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaanPerkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunanadalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesiadan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunandengan skala

tertentu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekebun adalah orangperseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunandengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;Menimbang, bahwa dilihat dari redaksi definisidefinisi dalam UURINomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di atas terdapat perbedaanperbedaan dimana tergambar bahwa kata kunci untuk dapat disebut sebagaiPelaku Usaha Perkebunan adalah kegiatan Pengelolaan Usaha Perkebunandimana dengan demikian setiap Perusahaan Perkebunan

Yunta Gombang Armando, M.S., dimana Membuka Lahanadalah serangkaian kegiatan Pratanam (mengimas, menumbang pohon,merencek, dan memerun), sedangkan Mengolah Lahan adalah kegiatanmenggemburkan tanah secara mekanis maupun manual yang bertujuan untukmemperbaiki struktur tanah;Menimbang, bahwa seorang pekebun tidaklah serta merta menjadiPelaku Usaha Perkebunan sedangkan perusahaan perkebunan pasti menjadiPelaku Usaha Perkebunan dikaitkan dengan frasa tidak mencapai skala tertentupada definisi pekebun

Adapun benih pinang yang telahdisiapkan berada dalam penguasaan Saksi Ambok Acok dan tidak pada lokasiyang sama dengan lahan yang dibuka Terdakwa menurut pandangan MajelisHakim masih terlampau banyak variabel yang tidak pasti secara hukum apakahbibitbibit pinang tersebut akan ditanam di lahan tersebut atau apakah hanyajagung atau dibiarkan tidak ditanam apapun yang merupakan hal yang lumrah dimasyarakat, berbeda apabila usaha perkebunan yang mencapai skala tertentuyang memerlukan instrumen izin usaha

Trijoso Permono, SpBs, pada Rumah SakitRK.CHARITAS dengan hasil pemeriksaan :Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN KagHASIL PEMERIKSAAN :Luka pada dahi dasar tulang, luka pada kepala bagian kiri dasar tulang,Skala kesadaran G TCT Scan: Patah tulang kepala disertai pendarahan otak sebelah kiriKESIMPULAN :* Cedera kepala berat disertai praktur tulaang kepala disertai pendarahan otaksebelah kiri.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310ayat (8) UndangUndang

Triioso Permono, SpBs, pada Rumah Sakit RK.CHARITASdengan hasil pemeriksaan :HASIL PEMERIKSAAN:Luka pada dahi dasar tulang, luka pada kepala bagian kiri dasar tulang,Skala kesadaran GTCT Scan: Patah tulang kepala disertai pendarahan ofak sebelah kiriKESIMPULAN:* Cedera kepala berat disertai praktur tulaang kepala disertai pendarahan otaksebelah kiri.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas

TrijosoPermono, SpBs, pada Rumah Sakit RK.CHARITAS dengan hasil pemeriksaan:HASIL PEMERIKSAAN :Luka pada dahi dasar tulang, luka pada kepala bagian kiri dasar tulang,Skala kesadaran G TCT Scan: Patah tulang kepala disertai pendarahan otak sebelah kiriKESIMPULAN :* Cedera kepala berat disertai praktur tulaang kepala disertai pendarahan otaksebelah kiri.

Trijoso Permono,SpBs, pada Rumah Sakit RK.CHARITAS dengan hasil pemeriksaan :HASIL PEMERIKSAAN :Luka pada dahi dasar tulang, luka pada kepala bagian kiri dasar tulang,Skala kesadaran G TCT Scan: Patah tulang kepala disertai pendarahan otak sebelah kiriKESIMPULAN :* Cedera kepala berat disertai praktur tulaang kepala disertai pendarahan otaksebelah kiri.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatasHakim berpendapat Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yangkarena kelalaiannya

No. 1974 K/Pid.Sus/2014Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dalammenyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untukpengguna skala kecil, pelanggan kecil transportasi dan rumah tanggawajib menyalurkan melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melaluiseleksi.

IstilahPenyalur hanya dikenal di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi,pada: Pasal48 ayat (1), yang berbunyi:Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale)dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas danLPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi danrumah tangga wajib menyalurkan melalui penyalur yang ditunjukBadan Usaha melalui seleksi.

No. 1974 K/Pid.Sus/201436 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi,pada:e Pasal 48 ayat (1), yang berbunyi:Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale)dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas danLPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasidan rumah tangga wajib menyalurkan melalui penyalur yangditunjuk Badan Usaha melalui seleksi.Pasal 48 ayat (4), yang berbunyi:Penyalur sebagaimana dimaksud ayat (1) wajid memilikiperizinan sesuai dengan

peraturan perundangundangan yangberlaku.Perijinan yang harus dimiliki oleh Penyalur hanya terdapat dandiatur di Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor: 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran BahanBakar Minyak, sebagai berikut:Pasal 1 ayat (1):Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatanusaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan BakarMinyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau HasilOlahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyaifasilitas dan sarana

No. 1974 K/Pid.Sus/2014BUPIUNU dapat melakukan pendistribusian melalui Penyalur.e Pasal 2 ayat (2):BUPIUNU dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak untukpengguna skala kecil, pelanggan kecil transportasi dan rumahtangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BUPIUNU melalui seleksi.3.