Surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yangdimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:50.000;Halaman 21 dari 82 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP/2017/PTUNJKTPAGEb.

Adapun dokumendokumen yang dilampirkan olehPemohon adalah sebagai berikut:a) Surat Direktur No. 18/PT.Kal/Ktg/XII/2016 tertanggal 9 Desember2016 (Asli dan ditandatangani oleh Direktur);b) Peta Permohonan Pelepasan sebagian Kawasan Hutan ProduksiTetap dan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) seluas20.000 Ha dengan skala 1 : 50.000;c) Foto Citra Landsat dan Penafsiran Citra.

Dengan skala 1 : 50.000 (vide bukti T20) berdasarkan hasilOverlay disimpulkan Permohonan yang dapat diproses adalah permohonanyang terletak pada KPP dan KPPL.

Proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh menteri, pejabatsetingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan badan usaha/badanhukum atau pimpinan yayasan disertai peta lokasi skala 1 : 50.000 ataulebih besar dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalambentuk hardcopy dan softcopy format shapefile dengan koordinat sistemgeografis atau UTM Datum WGS 84;c.

Peta Permohonan Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetapdan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 20.000 Hadengan skala 1 : 50.000 ;c. Foto Citra Landsat dan Penafsiran Citra.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 39 Tahun2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan pekebun adalah orangperseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan denganskala usaha tidak mencapai skala tertentu.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 10UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perusahaanperkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola UsahaPerkebunan dengan skala tertentu;Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN MpwMenimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dihadapkan Terdakwa TaminBin Dulsalim dalam persidangan selaku orang atau subyek hukum yang dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani

Sungai Pinyuh KabupatenMempawah yang rencananya akan ditanami buah semangka dan buah blewa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, TerdakwaTamin Bin Dulsalim termasuk orang perseorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap pelaku usaha perkebunantersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakanbersalah dan dapat dijatuhi

BASYAR Bin Alm.DARMOPADI sedang melayanipenjualan BBM skala jurigen kepada saksi SUGITO bin WARIJAN dan masyarakatyang membutuhkan, sedangkan terdakwa WARJITO C.

BASYAR BinAlm.DARMOPADI sedang melayani penjualan BBM skala jurigen.Bahwa saksi melakukan penyitaan uang dari hasil jua beli BBM sebanyak uangtunai Rp. 325.000, (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).Bahwa saksi menerangkan terdakwa WARJITO C. BASYAR Bin Alm.DARMOPADItidak memiiki Surat ijin usaha dari pejabat yang berwenang.Bahwa saksi menerangkan penyimpanan BBM terdakwa berada didalam rumahdibelakang etalase tumpukan ban.Bahwa saksi menerangkan terdakwa WARJITO C.

Bahwa benar saksi GIGIH JOHAN ARIANTO, SH menangkap tangan WARJITO C.BASYAR Bin Alm.DARMOPADI sedang melayani penjualan BBM skala jurigen. Bahwa benar saksi GIGIH JOHAN ARIANTO, SH melakukan penyitaan uang darihasil jual belli BBM sebanyak uang tunai Rp. 325.000, (tiga ratus dua puluh lima riburupiah). Bahwa benar saksi GIGIH JOHAN ARIANTO, SH terdakwa WARJITO C. BASYARBin Alm. DARMOPADI tidak memiiki surat jin usaha dari pejabat yang berwenang.

SUGITO Bin WARIJAN:a. 1 (Satu) buah jurigen Berisi 31.45 liter BBM jenis bensin (gasoline) RON minimum88;1 (Satu) buah Spdm Yamaha Jupiter Nopol tidak tahu;3 (tiga) buah tali karet.Bahwa benar saksi GIGIH JOHAN ARIANTO, SH menangkap tangan WARJITO C.BASYAR Bin Alm.DARMOPADI sedang melayani penjualan BBM skala jurigen.Bahwa benar saksi GIGIH JOHAN ARIANTO, SH melakukan penyitaan uang darihasil jual belli BBM sebanyak uang tunai Rp. 325.000, (tiga ratus dua puluh lima riburupiah).Bahwa benar saksi

DI 107A dengan Skala Perbandingan 1 : 2000 yang telah dibenarkan oleh petugas BPN loket 8 tanggal 21 september 2020, mengenaiduduk lokasi tanah nya di JI perdana komplek Perdana Square pada gambarukur tersebut dengan Rincian sebagai berikut :Halaman 3 dari 30 Putusan No. 164/Pdt.G/2020/PN PtkNIB. 03236,NIB. 03237,NIB. 04318,NIB. 04388,S.U. 3665/2007. NIB. 04317,S.U. 3235/2005. NIB 03467.S.U. 659/1998S.U. 659/1998.13.

Bahwa bidang pertama NIB 03236 dan NIB 03237 adalah tergabungdalam satu bidang tanah, dengan hitungan skala 1 : 2000 sesuaiyang tertera pada surat ukur BPN adalah berukuran panjang 17.5 cmx lebar 1 cm = Panjang 350 meter x 20 meter = 7000 m?a.

Bahwa pada bidang kedua NIB 04312 memliki ukuran pada gambarukur BPN pada skala 1:2000 adalah : lebar 1 mm x panjang 18 cmatau 2 m x 360 m = 720 m?;3. Bahwa pada bidang ketiga NIB 04388 memiliki ukuran pada gambarukur BPN pada skala 1:2000 adalah : Lebar bagian depan 1 mm,lebar bagian belakang 3 mm x 18cm atau Lebar 2 m x 360 cm =720 m? + 0.5 mm x 18 cm (1x360) 360m? = 1080 m?

NIB 04317 memiikiukuran pada gambar ukur BPN pada skala 1:2000 adalah : lebardepan 5 mm dan lebar belakang 1 cm x panjang 18 cm atau lebardepan 10 m, lebar belakang 20 meter x panjang 360 meter = 3600m? + (10 m x 360 m) 3600 m? = 7200 m?:5. Bahwa pada bidang kelima S.U 3235/2005.

satu bidang dengan S.U 659/1998Halaman 6 dari 30 Putusan No. 164/Pdt.G/2020/PN Ptkmemliki ukuran pada gambar ukur BPN pada skala 1:2000 adalah :lebar 5 mm x panjang 2.4 cm atau lebar 10 meter x panjang 48 meter =480 m?. maka total ukuran satu bidang ini adalah 3640 m?;a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 huruf e dan huruf f QanunAceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang WilayahAceh Tahun 20132033, menyebutkan:Kawasan budidaya rawan bencana alam, terdiri atas:e) kawasanrawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuankawasan yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumiHalaman 28 dari 110 HalamanPutusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA dengan skala VII XII MMI (Modified Mercally Intensity) meliputiseluruh wilayah Aceh;f) kawasan yang terletak di zona

Bahwa berdasarkan pengamatan Penggugat dengan mencoba untukmencari berbagai Sumber informasi untuk dapat memastikan apa yangdimaksud dengan Skala VIIXII MMI, dilansir oleh Badan Meteorologi,Klimatologi, dan Geofisika, Skala VII merupakan intensitas gempadalam katagori SANGAT KUAT, Skala VIII PARAH, Skala IXHEBAT, Skala X EKSTREM, Skala XI EKSTREM dan Skala XIlEKSTREM, artinya Seluruh wilayah Aceh sangat beresiko tinggiterjadi Gempa dengan intensitas Sangat Kuat, Parah, Hebat danEkstrem, terlebin

Bahwa apabila kemudian dilihat dari tabel tersebut di atas, Skala VIIs/d XIl sebagaimana diatur dalam RTRW Provinsi Aceh dimanakatagori Skala VII s/d XII MMI itu: merupakan skala dalamkatagori SANGAT KUAT s/d EKSTREM sehingga dapatlah diprediksipotensi apa yang akan terjadi apabila kKemudian Bendungan yangmerupakan katagori bangunan permanen, mengalami kerusakan, danapabila diperhatikan dengan seksama bagian berwarna merah padatabel di atas, yang menyebutkan sebagian besar dindingbangunan permanen

Bahwa di Kabupaten Gayo Lues sendiri pada Tanggal 29 Mei 2017,pukul 04.54 Wib juga pernah mengalami sejarah Gempabermagnitudo 4,9 s/d 6 Skala Richter di mana berdasarkan berbagalSumber yang dikutip oleh Penggugat, Gempa yang terjadi diKabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh dan sekitarnya merupakanakibat Sesar atau Patahan Sumatera Segmen Tripa yang kembalibergerak, yang mana Segmen sesar tersebut memiliki riwayat Gempabermagnito 6,0 dan maksimal diperkirakan mencapai skala magnito7,7.

VIII PARAH Skala IX HEBAT , Skala X EKSTREM ,Skala XI EKSTREM dan Skala XII EKSTREM artinya seluruh wilayahAceh sangat beresiko tinggi teraadi Gempa dengan intensitas SangatKuat, Parah, Hebat dan Ekstrem, terlebih bagi PLTA TampurI yang akandibangun di kabupaten Gayo Lues yang merupakan Zona Patahan Aktifyang merupakan bagian dari Jalur Patahan Sumatera adalah dalil yangberlebinan sehingga harus dikesampingkan;.

itu Penggugat telahmenerbitkan nota tertanggal 12 Agustus 2008 (Bukti P4);4 Bahwa selain hubungan hukum jual beli barang dagangan berupa segala kebutuhantoko kelontong antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi hubungan hukumlainnya, yaitu terjadinya piutang sebesar Rp. 70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah);5 Bahwa atas hutang tersebut (point 4) berawal dimana pada akhir Agustus tahun2008, Tergugat mendatangi Penggugat untuk menawarkan kerjasama di distribusibarang berupa minyak urang aring dalam skala

barangkelontong senilai Rp. 13.370.000, (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh riburupiah);Pada tanggal 12 Agustus 2008, atas permintaan saya telah dikirim barangkelontong senilai Rp. 13.370.000, ( tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh riburupiah);Bahwa saya mengakui adanya hutang piutang dengan Penggugat sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah);Benar bahwa pada akhir Agustus 2008, saya menawarkan kerjasama kepadaPenggugat dibidang kerjasama distribusi barang berupa minyak rambut urangaring dalam skala

Bahwa selain itu. setahu saksi ada usaha bersama tentang pengelolaan minyakwangi orangaring antara Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa dari bukti P1, P2, P3 dan P4 membuktikan bahwa Tergugattelah mengambil barang dagangan berupa segala kebutuhan toko kelontong dari Penggugatselanjutnya berdasarkan bukti P5 dan bukti P6 membuktikan bahwa Tergugat telahmenerima secara tunai sebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dana kerjasama14distribusi barang minyak rambut urang aring skala besar

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentangPelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum YangLuasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil);Bahwa saksi menerangkan dengan demikian sejak pada tahunanggaran 2013, pelaksanaan pengadaan tanah dalam skala kecilyang ada di Bagian Pertanahan tidak pernah dilaksanakan, karenaberdasarkan ketentuan perundangundangan dan ditambahdikeluarkannya surat edaran tersebut sudah menjadi domain dariOPD yang bersangkutan ;Bahwa saksi menerangkan oleh karena

Tanah / 2013 tanggal 22Mei 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar(Skala Kecil).

Berau ;Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pagu anggaranpengadaan lahan peningkatan sarana dan prasarana lapangansepak bola Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupatentertampung di dalam DPA Bagian Pertanahan Kabupaten Berau.Namun karena pengadaan tanah terebut adalah skala kecil makasesuai dengan Per Pres Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum maka pengadaan tanah skala kecil yangmelaksanakannya adalah OPD yang membutuhkan.

Namun karenapengadaan tanah terebut adalah skala kecil maka sesuai dengan PerPres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum makapengadaan tanah skala kecil yang melaksanakannya adalah OPDyang membutuhkan. Sehingga pengadaan tanah tersebutdikembalikan kepada Dispora Kab.

T01 Surat Edaran Bupati No:590/139/B.tanah/V/2013 tentangPelaksanaan Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum Yang LuasnyaTidak Lebih Dari 1 (satu) Hektar (Skala Kecil);2. T02 SK Bupati Berau Nomor 752 tahun 2013 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan PemerintahKabupaten Berau TA. 2014;3.

Pada tahun 2005, Pemerintah menyetujui pembelian biji timah dari tambangskala kecil sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya(RKAB) 2005 melalui surat Nomor 189/10.01/DPM/2005 pada tanggal27 Januari 2005, yang intinya menyatakan persetujuan Rencana Kerja danAnggaran Biaya (RKAB) Pemohon Banding Tahun 2005, dan persetujuanpenambahan produksi dari tambang skala kecil melalui surat Nomor 1917/40.00/DJG/2005 pada tanggal 17 Oktober 2005 yang intinya menyatakandapat menyetujul penambahan

produksi timah dari sub kontraktorpenambangan skala kecil tahun 2005 dari 15.500 ton menjadi 21.600 ton ;d.

No. 32/B/PK/PJK/2010tambang rakyat skala kecil, hal ini tertuang dalam Rencana Kerja dan AnggaranBiaya (RKAB) Pemohon Banding yang disetujui oleh pemerintah setiaptahunnya ;Kesimpulan :Bahwa dengan demikian, koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa adalah tidakbenar dan tidak sesuai dengan kenyataan bahwa transaksi jual beli dalamrangka pengumpulan biji timah dari tambang rakyat tersebut bukanlah transaksijasa ;Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan Pemohon Banding di atas, menurutPemohon Banding,

Marla (Penggugat) letak tanah tersebut denganmenggunakan skala 1: 1000 (Sesuai skala pada surat ukur), terbukti bahwaletak tanah tersebut 30 meter dari pinggir jalan artinya titik awal 60 meter sesuaipanjang tanah Sertifikat Hak Milik 1223 setelah 30 meter dari pinggir jalan,sedangkan berdasarkan Surat Ukur Nomor 03/10/2000 atas nama MuchsinHapid Patondra (Tergugat I) dengan menggunakan skala 1 : 1000, terbukti letaktanah Milik Tergugat adalah 10 meter dari pinggir jalan artinya titik awal 20Putusan

Pemeriksaan FisikPemeriksaan fisik pada korban datang dilakukan pada tanggal enambelas Oktober dua ribu Sembilan Belas.Keadaan Umum :e Kesadaran : koma atau tidak sadar (dengan nilai tiga dari skala limabelas)e Tandatanda vital : tekanan darah enam puluh per palpasi (dibawahbatas normal), denyut nadi lamah, tidak kuat angkat (dibawah batasnormal), suhu tiga puluh lima koma lima derajat celsius (dibawahbatas normal).Kepala :e pada dahi kiri terdapat satu buah luka robek, terbuka, denganukuran tujuh

Padda pemeriksaan fisik keadaanumum tidak sadar, tampak sakit berat, status kesadaran koma(dengan nilai tiga dari skala lima belas), tandatanda vital : tekanandarah enam puluh per palpasi (dibawah batas normal), denyut nadilemah, tidak kuat angkat (dibawah batas normal), suhu tiga puluhlima koma lima derajat celcius (dibawah batas normal), pada dahikiri terdapat satu buah luka robek, terobuka, dengan ukuran tujuh kalitiga kali lima sentimeter dengan dasar luka Tulang, pada perutsebelah kiri terdapat

Padda pemeriksaan fisik keadaanumum tidak sadar, tampak sakit berat, status kesadaran koma(dengan nilai tiga dari skala lima belas), tandatanda vital : tekanandarah enam puluh per palpasi (dibawah batas normal), denyut nadilemah, tidak kuat angkat (dibawah batas normal), suhu tiga puluhlima koma lima derajat celcius (dibawah batas normal), pada dahikiri terdapat satu buah luka robek, terbuka, dengan ukuran tujuh kalitiga kali lima sentimeter dengan dasar luka Tulang, pada perutsebelah kiri terdapat

Padda pemeriksaanfisik keadaan umum tidak sadar, tampak sakit berat, statuskesadaran koma (dengan nilai tiga dari skala lima belas),tandatanda vital : tekanan darah enam puluh per palpasiHalaman 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019.

Pekebun adalahorang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan UsahaPerkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum,didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayahIndonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;e Bahwa Kepemilikan luas areal perkebunan yang kurang dari 25 hatidak diperlukan Izin Usaha Perkebunan, jadi hanya dilakukanpendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB).

Usaha tidak Mencapai Skala tertentu,Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan Hukumdidirikan menurut Hukum Indonesia dan Berkedudukan di wilayahIndonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan sekala tertentu;Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan peraturan Menteri PertanianNomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha PerkebunanPasal 44 ayat (1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap pelaksanaanperizinan usaha Perkebunan dilakukan oleh Direktur Jendral, Gubernurdan Bupati/Walikota sesuai

yang Terdakwa tanda tangani;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi perkebunan kelapa sawit yangdimiliki oleh keluarga Terdakwa masuk dalam kawasan hutan produksiwilayah Bagan Sinembah sepengetahuan Terdakwa bahwa merekabekerja berdasarkan surat kepemilkan hak milik (Sertifikat dan SKGR);Bahwa lahan perkebunan yang menjadi objek terperkara saat sekarangini tidak memiliki izin lingkungan;Bahwa Terdakwa tidak tidak mengurus izin lingkungan karena Terdakwamenganggap melakukan perkebunan pribadi bukan skala

merupakan kegiatan yang tidak wajib dilengkapidengan Amdal melainkan wajib dilengkapi dengan UKLUPL apabilayang perusahaan tersebut tidak memiliki izin Lingkungan dan izin usaha;Bahwa benar Terdakwa melakukan kegitan di lahan perkebunan diDusun II Desa Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten RokanHilir Provinsi Riau, terdakwa tidak memiliki izin lingkungan;Bahwa benar menurut Terdakwa, Terdakwa tidak tidak mengurus izinlingkungan karena Terdakwa menganggap melakukan perkebunanpribadi bukan skala

usaha dan/atau kegiatan yangwajib memiliki UKLUPL namun berdasarkan surat dari Deputi Menteri NegaraLingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor: B5362/Dep.I1/LH/07/2010tanggai 19 Juli 2010 perihal Penyampaian daftar jenis rencana usaha dan/ataukegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKLUPL pada lampirannya Bidangperkebunan bahwa usaha/kegiatan perkebunan tahunan termasuk dalam daftarjenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKLUPLdan pada lampiran tersebut untuk satuan, skala

dengan Peta Lampiran Surat KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/MenhutII/2009tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang Terletak diKabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara, ProvinsiKalimantan Timur seluas 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluhenam) hektar, tanggal 29 September 2009, dan pada sumber datanyamenyatakan dasarnya adalah Peta Tata Batas Hutan Wisata Bukit Soeharto DiKabupaten Kutai Propinsi Dati I Kalimantan Timur Skala

Menteri Kehutanan No. 270/Kpts/1991 tanggal 20 Mei 1991) dan BeritaAcara Tata Batas Taman Wisata Bukit Soeharto Tanggal 10 Maret 1990 yangtelah disahkan oleh Menteri Kehutanan Tanggal 15 Mei 1991 beserta petalampirannya skala : 25.000. Penggugat mendapatkan fakta hukum dan terbuktibahwa PT. Kaltim Batumanunggal melaksanakan kegiatan penambanganbatubara di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dengan luasoverlapping UP OP PT.

Menteri Kehutanan No. 270/KptsII/1991tanggal 20 Mei 1991) dan Berita Acara Tata Batas Taman Wisata Bukit SoehartoTanggal 10 Maret 1990 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Tanggal 15 Mei1991 beserta peta lampirannya skala 1 : 25.000, didapat fakta bahwa peta tersebutditumpang tindihkan (overlay) dengan koordinat lampiran Keputusan Tergugat yaituKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT.

KALTIMBATUMANUNGGAL sesuai Surat Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/MenhutII/2009tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yangterletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten PenajamPaser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 148,22 (seratusempat puluh delapan, dua puluh dua perseratus) hektar, tanggal29 September 2009, Skala 1 : 50.000, tanggal 18 Januari 2016;: fotokopi sesuai fotokopi Peta Hasil Investigasi LSM Badakterhadap pelanggaran JIUP OP PT.

KALTIMBATUMANUNGGAL sesuai Surat Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/MenhutII/2009tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yangterletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten PenajamPaser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 148,22 (seratusempat puluh delapan, dua puluh dua perseratus) hektar, tanggal29 September 2009, Skala 1 : 25.000, tanggal 18 Januari: fotokopi sesuai fotokopi Peta Citralandsat 8 Investigasi LSMBadak terhadap pelanggaran JUPOP PT.

Pertanian dan Perkebunan sebagai Kepala Bidang ProduksiTanaman Perkebunan dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan danmenyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah bidangpeningkatan Produksi Tanaman Perkebunan semusim, tahunan sertarempah penyegar yang berada di wilayah Kab Malang ;Bahwa untuk di Kab Malang sampai sekarang belum ada masyarakat yangminta ijin usaha Perkebunan ;Bahwa diantara syarat untuk ijin usaha Perkebunan adalah pekebun telahmengerjakan atau mengelola lahan dengan luasan skala

tertentu yaituminimal 25 hektar dan wajib untuk memiliki ijin ;Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan padaluasan lahan usaha, jenis tanaman, tenaga kerja, jenis tanaman, tehnologi,modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki ijin ;Bahwa yang dimaksud pekebun adalah perorangan warga negara Indonesiayang melakukan usaha perkebunan dengan skala tertentu ;Bahwa yang dimaksud Perkebunan adalah segala kegiatan yangmengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media

dan/atau media tumbuhlainnya dalam ekosistem yang sesual, mengolah dan memasarkan barang dan jasahasiul tanaman tersebut, dengan bantuan Ilmu pengetahuan dan tehnologo, permodalanserta menejemen untuk mewujudkan kesejakteraan bagi pelau usaha perkebunan danmasyarakat, Pasal (4) *pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaanperkebunan yang mengelola usaha perkebunan, Pasal (5) pekebun adalahperorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan sklausaha tidak mencapai skala

tertentu, Pasal (7) Skala tertentu adalah skala usahaperkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, tenaga kerja,Jenis tanaman, tehnologi, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memilikiijin;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mentri Pertanian RI Nomor: 98/Permentan/OT.140/0/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pasal 8yang berbunyi "Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan 25 (dua puluh) hektaratau lebih wajib memiliki l1UPB (ijin usaha perkebunanbudidaya

menerima SuratDirektur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.728/VIBPHA/2009 tertanggal 16 Juli 2009 yang pada pokoknya berisi agarPenggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari harus melengkapipersyaratan administrasi berupa :Rekomendasi Gubernur yang telah mendapat pertimbangan teknisbupati/walikota setempat;Pertimbangan Teknis Bupati/Walikota;Bukti Lunas Dana Reboisasi (DR) dan bukti lunas Propisi SumberDaya Hutan (PDH);Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 73 K/TUN/2014e.Peta Lokasi areal skala

Peta Lokasi areal skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000;e. Sertifikat PHAPL.. Berdasarkan bukti P12 = T10 berupa surat Direktur Bina Usaha HutanAlam No. S.1018/BUHA1/2011 tanggal 3 November 2011 perihalHalaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 73 K/TUN/2014informasi tentang IUPHHK PT. Puji Sempurna Raharja yang ditujukankepada PT. SIC, pada intinya Termohon Kasasi telah memenuhikelengkapan persyaratan administrasi, akan tetapi belum memenuhipenilaian kinerja PHAPL.. Meskipun izin HPH/IUPHHKHA an.

Peta Lokasi areal skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000;e. Sertifikat PHAPL.2. Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (8) Peraturan MenteriKehutanan No. P.52/MenhutI/2008 tanggal 4 September 2008 (videbukti T5) jo. Peraturan Menteri Kehutanan No.

Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000 atau 1:100.000 ; danf.

Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir.Pasal5 :Ayat (3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belumlengkap, Direktur Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untukmelengkapi persyaratan administratif dalam waktu 60 (enam puluh) harikalender.Ayat (4)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakdipenuhi, Direktur Jenderal mengajukan surat Menteri tentangpenolakan permohonan

kerugian immateriil kepada Penggugat sebesarRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) secara tunai dan sekaligus;Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Tergugat II untukmenghapus ~~ dan menghentikan penggunaan nama emailpyrotek@pacific.net.id;Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Tergugat II untukmenghentikan, menghapus dan tidak menggunakan lagi gambar/fotoproduk milik Penggugat dalam materi iklan/promosi milik Tergugat II;Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Tergugat II untukmengumumkan di surat kabar skala

Konvensi) dan Termohon Kasasi II (dahuluTerbanding II/Tergugat Il dalam Konvensi) untuk menghentikan,menghapus dan tidak menggunakan lagi gambar/foto produk milikPemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat dalam Konvensi)dalam materi iklan/promosi milik Termohon Kasasi Il (dahuluTerbanding II/Tergugat II dalam Konvensi);Memerintahkan kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat dalam Konvensi) dan Termohon Kasasi II (dahuluTerbanding II/Tergugat II dalam Konvensi) untuk mengumumkan disurat kabar skala

kelenderterhitung sejak Surat Perjanjian kerjasama antara Penyediajasa dan pengguna Jasa ditetapkan tanggal 25 September2006;3 Hasil akhir/keluaran yang harus diselesaikan oleh pihakke II dan yang diserahkan kepada pihak pertamaberupa:a Laporan Vision plan yang terdiri dari :a Laporan fakta dan analisis ( A 4 hitamputih ) sebanyak 40 setb Laporan konsep rencana ( A 3 warna )foto paper sebanyak 20 set.c Laporan akhir/buku rencana, foto paper( A 3 warna photo paper ) sebanyak 40set .d Album peta skala

KotaMedan yang terdiri dari :a Laporan Pendahuluan ( A 4 warna ) foto paper sebanyak 10Set.b Laporan Pendahuluan ( A 4hitam putih ) sebanyak 20 set.c Laporan sementara/ analisis ( A 3 warna ) foto papersebanyak 10 set .d Laporan sementara/ analisis ( A 3 hitam putih ) sebanyak 20set.e Laporan konsep rencana ( A 3 wama ) foto paper sebanyak20 set.Laporan akhir / buku rencana ( A 3 warna ) foto papersebanyak 10 set.Laporan akhir / buku rencara ( A 3 hitam putih ) foto warnasebanyak 30 set.Album peta Skala

Kawasan Utara Kota Medan, yang terdiri dari :Laporan Pendahuluan ( A 4 warna ) foto paper sebanyak 10set .Laporan Pendahuluan ( A 4hitam putih ) sebanyak 20 set .Laporan sementara/ analisis ( A 3 warna ) foto papersebanyak 10 set .Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih ) sebanyak 20set .Laporan konsep rencana ( A 3 warna ) foto paper sebanyak20 set.Laporan akhir/ buku rencana ( A 3 warna ) sebanyak 10 set.Laporan akhir / buku rencara ( A 3 hitam putih ) foto papersebanyak 30 set.Album peta Skala

Gula, telur, Sarimi, rokok dan mau menjadi memberrokok pada Toko milik saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepadaterdakwa, saksi korban tidak melayani pembelian dalam skala kecil, apa lagijaraknya jauh di Liliboy, saksi korban rugi ongkos mobil, kecuali terdakwamengambil banyak, kemudian dijawab oleh terdakwa kalau begitu bawa sajadulu nanti harganya terdakwa Transfer di Rekening BCA dan Rekening BRImilik saksi korban, dijawab oleh saksi korban, oke yang penting terdakwabaikbaik, dan sebelum

Gula, telur, Sarimi, rokok dan mau menjadi memberrokok pada Toko milik saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepadaterdakwa, saksi korban tidak melayani pembelian dalam skala kecil, apa lagijaraknya jauh di liliboy, saksi korban rugi ongkos mobil, kecuali terdakwamengambil banyak, kemudian dijawab oleh terdakwa kalau begitu bawa sajadulu nanti harganya terdakwa Transfer di Rekening BCA dan Rekening BRImilik saksi korban, dijawab oleh saksi korban, oke yang penting terdakwabaikbaik, dan sebelum

Gula, telur, Sarimi, rokok dan mau menjadi memberrokok pada Toko milik saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepadaterdakwa, saksi korban tidak melayani pembelian dalam skala kecil, apa lagijaraknya jauh di liliboy, saksi korban rugi ongkos mobil, kecuali terdakwamengambil banyak, kKemudian dijawab oleh terdakwa kalau begitu bawa sajadulu nanti harganya terdakwa Transfer di Rekening BCA dan Rekening BRImilik saksi korban, dijawab oleh saksi korban, oke yang penting terdakwabaikbaik, dan sebelum

kecil, saksikorban menjual barang dalam skala besar, apalagi jarak jauh di Liliboy, saksikorban rugi ongkos mobil, kecuali Terdakwa mengambil banyak, kemudianTerdakwa meminta nomor Handphone saksi korban, lalu saksi korbanmemberikan nomor Hp kepada Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwamenelpon saksi korban dan Terdakwa minta untuk diantarkan barangbarangHalaman 25 dari 43 Putusan Nomor 411/Pid.B/2019/PN.Ambberupa sembako, lalu Terdakwa mengatakan oke kalau begitu. yang pentingTerdakwa baikbaik

kecil, saksi korban menjual barangdalam skala besar, apalagi jarak jauh di Liliboy, saksi korban rugi ongkos mobil,kecuali Terdakwa mengambil banyak, kemudian Terdakwa meminta nomorHandphone saksi korban, lalu saksi korban memberikan nomor Hp kepadaTerdakwa dan keesokan harinya Terdakwa menelpon saksi korban danTerdakwa minta untuk diantarkan barangbarang berupa sembako, laluTerdakwa mengatakan oke kalau begitu yang penting Terdakwa baikbaik dansebelum saksi korban membawa barang pesanan Terdakwa

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang PelaksanaanPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Luasnya TidakLebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil), sebagaimana di dalam suratedaran tersebut menegaskan bahwa kegiatan pengadaan tanah yangluasnya tidak mencapai dari 1 (satu) hektar maka kegiatanpelaksanaannya dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang mengusulkan kegiatan pengadaan tanah tersebut.

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentangPelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum YangLuasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil);Bahwa saksi menerangkan dengan demikian sejak pada tahunanggaran 2013, pelaksanaan pengadaan tanah dalam skala kecilyang ada di Bagian Pertanahan tidak pernah dilaksanakan, karenaberdasarkan ketentuan perundangundangan dan ditambahdikeluarkannya surat edaran tersebut sudah menjadi domain dariOPD yang bersangkutan ;Bahwa saksi menerangkan oleh karena

Tanah / 2013 tanggal 22Mei 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar(Skala Kecil).

Berau;Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pagu anggaranpengadaan lahan peningkatan sarana dan prasarana lapangansepak bola Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupatentertampung di dalam DPA Bagian Pertanahan Kabupaten Berau.Namun karena pengadaan tanah terebut adalah skala kecil makasesuai dengan Per Pres Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum maka pengadaan tanah skala kecil yangmelaksanakannya adalah OPD yang membutuhkan.

Namun karenapengadaan tanah terebut adalah skala kecil maka sesuai dengan PerPres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum makapengadaan tanah skala kecil yang melaksanakannya adalah OPDyang membutuhkan. Sehingga pengadaan tanah tersebutdikembalikan kepada Dispora Kab.

Muhammad Dasrin Nasution Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Melakukan Usaha Budidaya Dalam Jumlah Skala Tertentu Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dalam Dakwaan Tunggal Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan ;2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Ir.

Karya Dayun tidak memiliki fin Amdal, layak atau tidaknya suatubadan usaha harus diperiksa dokumen Amdalnya;21Bahwa untuk skala usaha dengan luas lebih dari 1000 (Sseribu) hektar wajibmemiliki fin amdal;Bahwa biasanya badan usaha terbentur pada persyaratan untukmelengkapi dokumen yaitu surat tanah dan ijin lokasi;Bahwa surat teguran yang dikirim bersifat sebagai himbauan;Bahwa mengenai fin Prinsip berkaitan dengan hak atas tanah merupakanwewenang Bupati;Bahwa ijin lokasi harus ada terlebih dahuu

Karya Dayunberjumlah diatas 1.000 (seribu) seribu hektar sehingga berdasarkan Pasal 1UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 menyatakan bahwa usahaperkebunan yang sudah mencapai skala terlentu yang didasarkan padaluasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan /atau kapasitas Pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha;Bahwa benar menurut pandangan Ahli dalam fakta dipersidanganmengatakan bahwa didalam Pasal 8 Peraturan Menten Pertanian Nomor98/PermentarvOT.1409/2013 tentang Pedoman

Karya Dayunseluas lebin kurang 1.300 ( seribu tiga ratus ) hektar disini majelis Hakimmenilai bahwa dengan terwujudnya areal perkebunan yang dikelola olehterdakwa dengan luas lebih kurang 1.300 ( senbu tiga ratus ) tersebutdengan jumlah karyawan sebanyak 150 (seratus lima puluh ) orang hal inidapat dinilai bahwa kehendak yang timbu didalam bathin terdakwa untukmembuka usaha dibidang perkebunan yang memiliki skala yang besar danmemilki potensi untuk mendapatkan hasil yang sangat besar juga dan halini

Karya Dayun tidak bisa diproses atau diberikan, kemudian Majelis Hakimjuga menilai bahwa seyogyanya Terdakwa sebelum melakukan pengelolaanUsaha Perkebunan dengan jumlah skala tertentu hendaknya terlebih dahulumengurus Perizinan yang telah dianjukan Oleh UndangUndang Nomor 18 Tahun2004 namun sebaliknya bahwa Terdakwa malah melakukan Pengelolaan terhadapareal perkebunan kelapa sawit terlebin dahulu sejak tahun 2005 sampai dengansekarang dan lahan perkebunan yang dikelola oleh Terdakwa selaku Direktur

MUHAMMAD DASRIN NASUTIONTELAH TERBUKT SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAHMELAKUKAN TNDAK PDANA DENGAN SENGAJA MELAKUKANUSAHA BUDDAYA DALAM JUMLAH SKALA TERTENTU TANPAMEMLKI ZN SEBAGAMANA DALAM DAKWAAN TUNGGAL PASAL46 AYAT 1 UNDANGUNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANGPERKEBUNAN ;2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA IR.

Beserta Lampiran Keputusan;Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanPenetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, Peta PenggunaanTanah Skala 1:3000, Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah Skala1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala 1:3000, Peta KesesuaianPenggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Ketersediaan Tanah Skala1:3000, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanLokasi Skala 1:3000 (Pembangunan Embarkasi Haji

Reg.Camat: 731/BR/2012;Fotocopy Peta Bidang Badan Pertanahan Nasional Pengadaan TanahEmbarkasi/Asrama Haji Skala 1:1000 tanggal 6122012;Halaman 46 dari 79 Putusan.

Beserta LampiranKeputusan;Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan DalamPenerbitan Penetapan Lokasi Nomor : 221/KEP.14.71/X/2012tanggal 24 Oktober 2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala1:15000, Peta Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta GambaranUmum Penguasaan Tanah Skala 1:3000, Peta Kemampuan TanahSkala 1:3000, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000,Peta Ketersediaan Tanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan TeknisPertanahan Dalam Penerbitan Lokasi Skala 1:3000 (PembangunanEmbarkasi Haji

Camat: 731/BR/2012;Fotocopy Peta Bidang Badan Pertanahan Nasional PengadaanTanah Embarkasi/Asrama Haji Skala 1:1000 tanggal 6122012;Halaman 63 dari 79 Putusan.

Kepala BiroPemerintahan;Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaPekanbaru Nomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi RiauAtas Tanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500;Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440kepala keluarga H. IR RUBA'l;Halaman 64 dari 79 Putusan.