Ditemukan 6641 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menguatkan menukarkan melunaskan menguasakan mengusakan menuliskan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 17 Februari 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH
252 — 85
  • BUDI RAHARDJO menjadi FRANSISCA RIANASARI.Bahwa Terhadap surat permohonan dan kesanggupan dariKSU Sejahtera dilakukan pengecekan, untuk tahun 2006 saksitidak tahu karena saksi belum menjabat selaku asdepkerjasama pembiayaan, sedangkan tahun 2007 selaku asdepsaksi menugaskan kepala bidang kerjasama pembiayaanperumahan swadaya dan koperasi Sdr.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-08-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt PST
Tanggal 8 Desember 2016 — Pidana Korupsi - YOYO SURYANTO
83 — 11
  • swakelola mempunyai tugas dantanggungjawab untuk melaksanakan setiap kegiatan swakelola berdasarkansurat perintah tugas dari Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata AirJakarta Barat dan membuat serta menandatangani suratpertan ggungjawaban baik mengenai laporan pelaksanaan kegiatan maupunpenggunaan anggaran, dan untuk pembuatan semua pertanggungjawabantersebut baik kegiatan swakelola yang dikerjakan oleh Seksi Pemeliharaanmaupun yang dikerjakan oleh kasikasi kecamatan, Nurhadi dan AmirPangaribuan menugaskan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-10-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 36/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 6 Oktober 2011 — ARROYAN (TERDAKWA 1) ; JEFFRY ARSAND, S.Sos (TERDAKWA 2) ; SUPERIYO HANDAYANI, SE (TERDAKWA 3)
124 — 22
  • Yodya Karya Cabang I Jawa Tengahdengan Surat perjanjian kerja dan surat tugas telah menugaskan Tim Fasilitator yangberanggotakan sejumlah 8 (delapan) orang, diantaranya adalah Terdakwa 1.ARROYAN, Terdakwa 2. JEFFRY ARSAND, S.Sos dan Terdakwa 3. SUPERIYOHANDAYANI, SE. Sedangkan anggota tim fasilitator lainnya adalah saksi YUANITAKOESTINA (Senior Fasilitator), RAHMIANI RAHIM (Senior Fasilitator), RIFIANI,RINI dan WAWAN.Bahwa Terdakwa 1. ARROYAN, Terdakwa 2.
    Yodya Karya Cabang I Jawa Tengahdengan Surat perjanjian kerja dan surat tugas telah menugaskan Tim Fasilitator yangberanggotakan sejumlah 8 (delapan) orang, diantaranya adalah Terdakwa 1.ARROYAN, Terdakwa 2. JEFFRY ARSAND, S.Sos. dan Terdakwa 3. SUPERIYOHANDAYANI, SE. Sedangkan anggota tim fasilitator lainnya adalah saksi YUANITAKOESTINA (Senior Fasilitator), RAHMIANI RAHIM (Senior Fasilitator), RIFIANI,RINI dan WAWAN.Bahwa Terdakwa 1. ARROYAN, Terdakwa 2. JEFFRY ARSAND, S.Sos. danTerdakwa 3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-08-2017 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Agustus 2016 — Pidana Korupsi - AHMAD MAWARDY
113 — 42
  • swakelola mempunyai tugas dantanggungjawab untuk melaksanakan setiap kegiatan swakelola berdasarkansurat perintah tugas dari Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata AirJakarta Barat dan membuat serta menandatangani suratpertanggungjawaban baik mengenai laporan pelaksanaan kegiatan maupunpenggunaan anggaran, dan untuk pembuatan semua pertanggungjawabantersebut baik kegiatan swakelola yang dikerjakan oleh Seksi Pemeliharaanmaupun yang dikerjakan oleh kasikasi kecamatan, Nurhadi dan AmirPangaribuan menugaskan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-02-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1286 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — SARMILI bin H. SANI
112 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • belanjadaerah tahun anggaran daerah tahun anggaran 20102010 pemerintan provinsikalimantan selatan157 Berkas DPRD provinsi Sda Sda Tentang materi dan jadwalkalimantan selatan No: kegiatan DPRD provinsi20/DPRD/kp/2010 kalimantan selatan tahun 2010158 Laporan atus kas Sda Sda Untuk tahun anggaran yangberakhir sampai dengan 31desember 2010159 Laporan Arus kas Sda Sda Laporan Arus kas pemproppemprop kalimantan kalimantan selatan desemberselatan desember tahun tahun 20102010160 Keputusan Sekertaris Sda Sda Menugaskan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 31-08-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
296 — 395
  • Ralahalu), dan menugaskan untuk melakukan penelitiandan halhal lain yang terkait dengan persyaratan rencana pembentukanKantor Cabang tersebut. Selanjutnya usulan tersebut diakomodasi dalamRBB PT. PT Bank Maluku Tahun 20122014 dan RBB PT. PT BankMaluku Tahun 20132015.Bahwa selanjutnya berdasarkan arahan Bapak Gubernur Maluku IR. SAIDASSAGAFF kepada Managemen PT Bank Maluku dalam hal ini DireksiPT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-08-2017 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Desember 2016 — Pidana Korupsi - HERI SETYAWAN
130 — 26
  • untukmelaksanakan setiap kegiatan swakelola berdasarkan surat perintah tugas dariKepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat dan membuat sertamenandatangani surat pertanggungjawaban baik mengenai laporan pelaksanaankegiatan maupun penggunaan anggaran, dan untuk pembuatan semuaHalaman 17 Putusan No.70/Pid.Sus.TPK/2016/PN.JKT.PSTpertanggungjawaban tersebut baik kegiatan swakelola yang dikerjakan oleh SeksiPemeliharaan maupun yang dikerjakan oleh kasikasi Kecamatan, Nurhadi danAmir Pangaribuan menugaskan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 02-08-2023 — Putus : 06-09-2023 — Upload : 06-09-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 38/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG
Tanggal 6 September 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : anggiat sautma, S.H
Terbanding/Terdakwa : USEP SAEPUDIN
384 — 150
  • Makmur Mandiri Sawargi Nomor : 112/ST.TTL/SMD/mms/VII/19 Nomor : 28 Agustus 2019 yang menugaskan USEP SAEPUDIN sebagai Anggota Tim Teknis / Pelaksana Pekerjaan Jalan;

    80

    1 (satu) Bundel Surat Tugas Direktur PT. Makmur Mandiri Sawargi Nomor : 113/ST.TTL/SMD/mms/VII/19 Nomor : 28 Agustus 2019 yang menugaskan R.

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - SURYANA SUPARMAN bin SUPARMAN
88 — 93
  • PPK dapat memintakepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)dalam rangka membantu tugas PPK.Bahwa pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh Terdakwa SURYANASUPARMAN, S.Sos. Bin SUPARMAN selaku Kepala Seksi Dinas PekerjaanUmum Tata Air Kecamatan Jatinegara, Pelaksana Tugas Kasi Kec.DurenSawit dan Pelaksana Harian Kasi Kec.Cipayung Suku Dinas Pekerjaan UmumTata Air Kota Administrasi Jakarta Timur (Kasi SDPU Tata Air Kota Adm.Jaktim Kec.Jatinegara, Kec.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - WAHYUDIANTO, ST., MM., MT
75 — 13
  • PPK dapatmeminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK.Bahwa dalam pelaksanaan Swakelola SDPU Tata Air Kota Adm JakartaTimur, Terdakwa selain bertindak selaku Tim Perencana Swakelola jugabertindak selaku Tim Pelaksana dengan tugas dan tanggung jawabmelaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambarpelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan untuk setiapkegiatan swakelola yang dilaksanakan pada tahun 20132014 sesuaiPeraturan
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 —
127 — 47
  • dulu surat dari penyidik tapi ia menyampaikan dulusuratnya pada BPK untuk diminta ijin delegasi atau mandat, karena di Pasal 5 UUNo. 15 tahun 2004 BPK boleh mendelegasikan dan memberikan mandat kepadaBPKP atau Akuntan Publik, suratnya nanti atas nama BPK, secara teknis sudahdiatur dalam Peraturan BPK kalau tidak ada begitu berdasarkan undangundangtidak berwenang dan tidak sah ;Bahwa BPK Lembaga Negara, BPKP lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab kepada Presiden, maka kemudian apabila Presiden menugaskan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1182 — 664
  • Komisi X telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp. 900 milyar,yang kemudian diajukan ke Banggar.Bahwa pada tanggal 29 April 2010 diadakan Raker bersama dengan Kemenpora,yeng membahas tentang persetujuan Banggar sebesar Rp. 600 milyar, sehinggatotal tambahan anggaran untuk Kemenpora dalam APBNP sebesar Rp. 350milyar sesuai nota keuangan, dan Rp. 600 milyar sesuai tambahan dari Banggar,kemudian Raker memutuskan total tambahan anggaran pagu final sebesar Rp.950 milyar, kemudian pimpnan Komisi 10 menugaskan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — ANAS URBANINGRUM
1921 — 2229 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terkait dengan proyek proyek di KemendiknasTerdakwa melalui saksi Muhamad Nazarudin menugaskan saksi AngelinaSondakh untuk mengurusi prosentase feenya melalui dana optimalisasisebesar 20% dan Rp2,1 Trilyun yaitu: (Rp400 milyar jatah kegiatan untukPartai Demokrat).Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan perbuatanTerdakwa tidak memenuhi unsur "menerima hadiah atau janji yang diketahuiatau patut diduga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatuatau tidak melakukan sesuatu dalam
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 17-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 28 Mei 2019 — M. HABIB SHALEH
700 — 473
  • Adapun pada tanggal 16 April2018, saksi diberi surat tugas oleh Direksi yang saat ituditandatangani oleh terdakwa MUHAMAD HABIB SHALEH (DirekturUtama) yang menugaskan saksi dan saksi PUJI ASTUTI untukmenjadi petugas pengganti (personal incharge) untuk mengambiltabungan di SMK Negeri 1, SMK Negeri 2, dan SMK Negeri 3Salatiga, serta melakukan konfirmasi setoran serta penarikan danatabungan terhadap nasabahnasabah dimaksud.h.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-11-2015 — Putus : 18-03-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 18 Maret 2016 — ABUBAKAR UMANAHU, SPdl
73 — 29
  • TteSARMIN UMABAIHI untuk menugaskan 1 (Satu) orang anggotayakni ARJUN UMAGAPI untuk membantu bertugas di bulanDesember 2014.e Bahwa honor bulan Desember 2014 atas nama ARJUN UMAGAPItelah dilaksanakan pembayaran sesuai dengan absensi peleton 3.Bahwa proses pembagian Honorarium Pegawai Honorer / PTT (Pegawai TidakTetap) pada Peleton 3 Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Sula tahun2014 setiap bulannya sesuai dengan absensi bulanan yang saksi berikan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Juni 2019 — 1.Tonnies Sianturi 2.Tohonan Silalahi 3.Murni Elieser Verawaty Munthe 4.Dermawan Sembiring 5.Arlene Manurung 6.Syahrial Harahap
385 — 85
  • Saksi tidak mengetahui apakah anggota dewan yang lainmengalami peristiwa yang sama seperti saksi, tetapi karena tidak adaanggota dewan yang complaint kepada saksi, maka saksi meyakinianggota dewan yang lain juga sudah mendapatkan uang tersebut, tetapijumlah yang diterima oleh masingmasing anggota dewan mungkinberbedabeda;Bahwa terkait kesepakatan tentang pemberian uang dari eksekutifkepada legislatif dalam proses perjalanannya saksi tidak mengetahui,karena dalam rapat pimpinan dewan tidak pernah menugaskan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 25-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.SUPARDI, SH.
2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH
4.MUHAMMAD DASIM BILO, SH
5.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
MUFTI SIRUANG, S.Ag
230 — 106
  • Tahap Pelaksaan : Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonanpelaksaan ke Kanwil BPN ProvinsiHalaman 322 dari 584 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Tte Kanwil BPN dapat menugaskan Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotasetempat Membentuk Tim Pelaksana yang beranggotakan BPN, PerangkatDaerah terkait, Camat, Lurah. Tahap Penyerahan Hasil BPN menyerahkan Hasil kepada Instansi yang memerlukan Tanah.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
627 — 215
  • sering saksi sampaikan kepada Sekwanuntuk Gubernur hadir kalau tidak wakilnya ; Bahwa undangan Gubernur untuk hadir dalam rapat paripurna anggal3 April 2012 itu urusan Sekwan, tentu sudah disampaikan olehSekwan; Bahwa setelah itu tidak ada Sekwan memberitahukan pada saksi hadirtidaknya Gubernur dan yang hadir pada tanggal 3 April 2012 waktu ituadalah Sekda ;Bahwa yang jelas waktu itu ketika saksi datang jam 10 pagi keruangan saksi, saksi dapat informasi yang datang Wakil Gubernur, artinyaGubernur menugaskan
    Adhi Karya di Medanyang dicatat pengeluaran Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)oleh saksi Hafis Bambang Pamungkus dikeluarkan untuk BM. 1, maksudnya adalah untuk Gubernur ;Bahwa untuk melaksanakan tugastugas kedinasannya, Terdakwaselaku Gubernur Riau menugaskan beberapa orang ajudan antara lainNoardi dan saksi Said Faizal Muklis untuk mendampingi Terdakwa,dalam melaksanakan tugas, ajudan Gubernur memiliki nomor telpondinas yaitu HP Nomor : 0813717178866 ;Pada tanggal 24 Pebruari 2012 pukul
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
148 — 282
  • Survey, Pengukuran dan Pemetaan tanggal 24 Februari2010 Nomor : 271/200.6/II/2010 kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Labuhanbatu Perihal Pengukuranpengembalian batas bidang tanah PT.Belungkut denganmengirimkan 2 (dua) petugas lapangan untuk melakukanpengukuran yang akan dilakukan pengukuran mulai tanggal 24Februari 2010 sampai dengan selesai;Halaman 438 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDNUntuk mendukung pengukuran dimaksud maka Kepala KantorPertanahan Kabupaten Labuhanbatu menugaskan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
175 — 98
  • ., CfrA dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa ahli mengerti dan memahami maksud dan tujuanpemeriksaanya itu sehubungan dengan adanya Surat Nomor : B /252 / VIIl / 2019 / Reskrim tanggal 15 Agustus 2019 perihalpermintaan keterangan ahli, yang kemudian oleh kepala PerwakilanBPKP Provinsi Maluku) menugaskan ahli untuk memberikanketerangan sebagai ahli berdasarkan Surat Tugas nomor ST309/PW25/5/2019. Riwayat pekerjaan :1.