-Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525/003/A.ptn, tertanggal 29 Mei 2009 Tentang Pencabutan Perpanjangan Ijin Lokasi dengan Nomor SK 127/DPN.K/IL-127/XI-2008 tanggal 17 Nopember 2008 Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Kaman Kepada PT.

Gerbang Meranti Agrobisnis;-Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525.29/011/A.Ptn, tertanggal 07 Agustus 2009, Seluas + 15.800 Hektar, Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit dan Fasilitas Penunjang lainnya di Desa Menamang Kanan dan Menamang Kiri Kecamatan Muara Kaman Kepada PT.

Hamparan Sentosa;-Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 590/525/003/A.ptn, tertanggal 29 Mei 2009 Tentang Pencabutan Perpanjangan Ijin Lokasi dengan Nomor SK 127/DPN.K/IL-127/XI-2008 tanggal 17 Nopember 2008 Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Kaman Kepada PT.

- PT.GERBANG MERANTI AGROBISNIS; - BUPATI KUTAI KARTANEGARA; PT. HAMPARAN SENTOSA.

TENTANG KEGIATAN PENGGUGATBahwa sebagai pemegang ijin lokasi sebagaimana dimaksuddalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor29/DPN.K/IL 29/V 2007, tertanggal 15 Mei 2007 dan SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor i SK127/DPN.K/IL 127/XI 2008 Tanggal 17 November 2008,11Penggugat telah melakukan kegiatan sebagaimana maksud dariijin tersebut;Bahwa bukti = riil dari adanya kegiatan Penggugat adalahadanya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor SK127/DPN.K/IL 127/XI 2008 Tanggal

Hamparan Sentosa;SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/56/SK DISBUNKUKAR/X/2009, tertanggal 30 Oktober 2009, tentang IjinPembukaan Lahan / Land Clearing PT. Hamparan Sentosa;danSK Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai KartanegaraNomor : 503/1340/KPTS Disbun Kukar/XI/2009, tertanggal12 Nopember 2009, tentang Ijin Penggunaan Alat BeratKepada PT.

PertanahanKabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong,Nomor 037/KD.MKN/MK/ITI/2009 PerihalPenyampaian Kronologis Pencabutan Ijin LokasiPerkebunan Sawit PT. GERBANG MERANTIAGRIBISNIS, Tanggal 31 Maret 2009 .( Foto copysesuai dengan aslinya );Be:6. Bukti7. Bukti8. Bukti9. Bukti10. BuktiT6:T7:T8:T9:T 10Foto Copy Telaahan Staf Ditujukan Kepada BapakBupati Kutai Kartanegara Dari Dinas PerkebunanKabupaten Kutai Kartanegara PerihalPerkembangan Kegiatan Pembangunan PerkebunanKelapa Sawit PT.

(Foto Copy);Foto Copy Surat dari Kecamatan Muara KamanDesa Menamang Kiri Yang ditujukan Kepada bapakBupati Kutai Kartanegara Cq. Dinas Perkebunan56Kabupaten Kutai Kartanegara Jl. Muso bin Salimdi Tenggarong Nomor 140/07/KD MKR/VI/2009Perihal mohon Pencabutan terhadap Ijin UsahaBudidaya Perkebunan dan Ijin Pembukaan Lahanatas nama PT. GERBANG MERANTI AGRIBISNIS,tanggal 19 Juni 2009. ( Foto Copy );18.

Hamparan Sentosa (bukti T.II. 2); Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/56/SKDISBUN KUKAR/X/2009, luas 15.800 Ha, tanggal 30 Oktober2009 Tentang Ijin Pembukaan Lahan/Land Clearing PT.Hamparan Sentosa (bukti T.II. 3)3 eee eee eeeSurat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai KartanegaraNomor : 503/1340/KPTS Disbun Kukar/XI/2009 tanggal 12Nopember 2009 Tentang Penggunaan Ijin Alat Berat KepadaPT.

Barisan Anak Dayak Kalimantan TimurmelawanBupati Kutai Kartanegara

SARITAPRIMA COAL VS-BUPATI KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :188.4.45/569/HK/XI/2008 tertanggal 28 November 2008 diterima Penggugathari Senin, tanggal 12 Januari 2009 dan gugatan diajukan pada tanggal 22Januari 2009, sehingga masih pada tenggang waktu dapat menggugat (sesuaiPasal 55 UU No. 5 Tahun 1986); 2. a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur aquo adalah merupakanPenetapan Tertulis berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :188.4.45/569/HK/XI/2008 tertanggal 28 November 2008; b.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur aquo adalah bersifat konkritkarena mengenai kasus hukum antara PT. Saritaprima Coal dengan Bupati Kutai Timur;c. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur aquo adalah bersifat individualkarena surat keputusan dimaksud bukan ditujukan kepada umum;d. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur aquo adalah bersifat finalkarena telah menimbulkan akibat hukum bagi PT.

Saritaprima Coal dengantimbulnya kerugian yang sangat besar akibat dicabutnya Surat KeputusanBupati Kutai Timur Nomor : 597/02.188.45/HK/XI/2007 tentang Ijin UsahaPertambangan Tahap Penyelidikan Umum (PU) terhadap PT. SaritaprimaCoal atas sebidang tanah seluas 25.000 (dua pulu lima ribu) Hektar danterhentinya segala usaha pertambangan yang terletak di Kecamatan MuaraAncalong, Kabupaten Kutai Timur secara semenamena dan sepihak karenapihak PT.

Saritaprima Coal selalu memenuhi ketentuanketentuan maupunkewajibankewajiban sebagaimana yang telah tercantum di dalam suratkeputusan dimaksud, sesuai hasil telaahan Kepala Dinas Pertambangan danEnergi kepada Bupati Kutai Timur tertanggal 14 Januari 2009;ALASAN GUGATAN :1.Bahwa PT.

Saritaprima Coal berdasarkan Surat Permohonan Nomor014/SPC/X/06 tertanggal 17 Oktober 2006 telah mengajukan PermohonanPenyelidikan Umum Wilayah atas bahan galian batubara di daerah MuaraAncalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dan karena telahmemenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, maka Bupati Kutai Timur menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 406/02.188.45/HK/XI/2006 tertanggal 14 November 2006.

Menyatakan Surat Para Penggugat tanggal 2 Pebruari 2014 perihal : Proposal Bantuan Hukum berkenaan dengan usaha pengembalian Asset/Dana Milik Pemerintah Daerah Kutai Timur ke Kas Daerah Kutai Timur, yang diatasnya terdapat disposisi dari Tergugat yang isinya setuju dianggarkan sesuai aturan yang ditujukan kepada Wabup/Sekda adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan oleh Tergugat;4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;5.

Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan pembayaran Lawyer Fee sejumlah Rp6.825.856.783,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) pada APBD dan APBD Perubahan Pemda Kabupaten Kutai Timur sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp2.171.600,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);8.

., Dkk Lawan PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

SUS/2012 atas nama Terdakwa Ir.AnungNugroho yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur Ir.H.lsranNoor,M.Si di Kutai Timur yang ditandatangani oleh Ketua KamarPidana Mahkamah Agung RI DrArtidjo Alkotsar,S.H.

Kutai Timur yang sangat dibutuhkanPemkab Kutai Timur guna menunjang programprogrampembangunan daerah yang sedang dilaksanakan di Kab.

Kutai Mitra Energi Baru selama Tergugat belum memenuhikewajibannya.

Timur kepada ParaPenggugat untuk membantu dan memfasilitasi proses permohonan pengalihandana milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dari Kas Negara untuk dapatdialinkan kerekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;Menimbang, bahwa pada bukti surat P.L.II.III.IV2 pada pokoknyamenerangkan pemberian Surat Kuasa oleh Bupati Kutai Timur kepada ParaPenggugat untuk mendampingi pihak Kejaksaan mengembalikan uang milikPemerintah Daerah Kutai Timur yang telah di eksekusi ke Kas Negara ke KasDaerah

Kutai Timur saat ini, sedangkan bagi Tergugat tujuanpengembalian dana dari Kas Negara ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Timurtersebut lebin kepada kepentingan pembangunan Kabupaten Kutai Timur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, MajelisHakim berpendapat jumlah yang pantas sesuai dengan nilai kepatutan dankewajaran bagi usaha Para Penggugat yang telah berhasil mengupayakanpengembalian dana dari Kas Negara ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Timurtersebut adalah 2% (dua persen) dari dana

KUTAI SURYA MININGTermohon : GUBERNUR SULAWESI UTARA

Kutai Surya Mining di Kecamatan KotabunanKabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan luas lokasi 3.500 Ha.14.

Kutai Surya Mining tanggal 9 Desember2016 (Fotokopi dari fotokopi) ;Surat dari PT. Kutai Surya Mining Perihal : PermohonanPeningkatan Status IUP Eksplorasi Ke IUP OperasiProduksi PT. Kutai Surya Mining Nomor : 02/KSMSP/IV/2016 tanggal 28 April 2016 ditujukan kepadaGubernur Provinsi Sulawesi Utara (Fotokopi sesuaiGENGaN ASIl) j==W a ase nn sei eeintineSurat dari PT. Kutai Surya Mining Perihal : PermohonanPeningkatan Status IUP Eksplorasi Ke Tahap IUPOperasi Produksi PT.

Kutai SuryaMining (Fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat dari PT. Kutai Surya Mining Perihal : PenciutanWilayah IUP PT.

Kutai Surya Mining (Fotokopidari fotokopi) ; Surat dari PT. Kutai Surya Mining Perihal : PenyampaianKelengkapan Dokumen CnC PT. Kutai Surya MiningHalaman 47 dari 74 Halaman Putusan Perkara Nomor : 04/P/FP/2017/PTUN.Mdo34. Bukti P3435. Bukti P3536. Bukti P3637. Bukti P37Nomor : 32/KSMCnC/X1/2016 tanggal 28 Desember2016 ditujukan kepada Dinas ESDM Provinsi SulawesiUtara (Fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat dari PT. Kutai Surya Mining Perihal : PenyampaianKelengkapan Dokumen CnC PT.

Kutai Surya Mining Perihal : Status Clearand Clean (CNC) PT.

BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA VS JODOHAR PURBA, Amd. Kep.,

PUTUSANNomor 3275 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,dalam hal ini memberi kuasa kepada Purnomo, S.H., dankawankawan, Para Penerima Kuasa Khusus, beralamat diKantor Bupati, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1,Tenggarong, berdasarkan Surat

Rizal Ramber, SH., dan kawankawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Ahmad MuksinNomor 24, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasakhusus tanggal 29 April 2019;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 17 dari 6 Hal. Put.

Nomor 3275 K/Pdt/2019Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2019,Mahkamah Agung berpendapat putusan Judex Facti/Pengadilan TinggiSamarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Termohon Kasasi masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Unit Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara/Pemohon Kasasi, sehinggaperbuatan Pemohon Kasasi menolak memberikan hakhak keuanganTermohon Kasasi sebagai PNS sejak Oktober 2014 adalah tanpa alasan sahkarena itu merupakan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUPATIKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, tersebut:2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Syamsul Maarif, S.H., LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H.

HATTAlawanPEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR cq DINAS PENGENDALIAN LAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KUTAI TIMUR, DKKdanAGUS, DK

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR cqDINAS PENGENDALIAN LAHAN DAN TATARUANG KABUPATEN KUTAI TIMUR;2. H. BAHARUDDIN HANAN, bertempat tinggal diJalan Sultan Hasanuddin, RT 06 Nomor 17, DesaSangatta, dalam hal ini memberi kuasa kepadaMuhammad Ichsan, S.H., Advokat, berkantor diJalan Poros MakassarMaros Km 25, KomplekCity Of Darul Istigqamah 5, Maccopa, KelurahanBontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros,Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 24 Mei 2018;3.

AGUS, bertempat tinggal di Gang Karta, RT 03,Desa Sangatta Utara, Kecamatan SangattaUtara, Kabupaten Kutai Timur;2.

Nomor 695 PK/Pdt/2018Baharuddin Kudu;Adalah sah milik Para Penggugat;Menyatakan tindakan Tergugat Il yang melakukan jual beli kepadaPemerintah Kabupaten Kutai Timur cq Dinas Pengendalian Lahan dan TataRuang Kabupaten Kutai Timur dalam perjanjian yang disepakatimengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat adalah ingkar janji(wanprestasi);Menghukum Para Penggugat untuk membayar kerugian bagi ParaPenggugat yang dapat diperinci sebagai berikut:a.

Kerugian immateriil sebesar + Rp18.000.000.000,00 (delapan belasmiliar rupiah);Menyatakan Tergugat II tidak berhak menerima hasil penjualan tanahdari Tergugat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur cq DinasPengendalian dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur, adalah perbuatanmelawan hukum;Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hakdaripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada ParaPenggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun diatasnya;Menyatakan sita jaminan (conservatoir

cq Dinas Pengendalian Lahandan Tata Ruang Kabupaten Kutai;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali HATTA, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariHalaman 7 dari 9 hal.

Penggugat:
PAULUS
Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pasal 6 Peraturan DaerahKabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo.

Pasal 7 ayat (4)Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018jo.

Pasal 7 ayat(4) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3Tahun 2018 jo.

Pasal 3 Peraturan DaerahKabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo.

Bupati Kutai Kartanegara tidaklah menjadikan gugatan a quomenjadi kabur, karena menurut Majelis Hakim Penggugat tidak mengetahuikalau Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang dahulunya Pit.

KURNIA SETIAWAN LAWAN CAMAT KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

PUTUSANNomor 11/Pdt.G/2017/PN SgtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara :KURNIA SETIAWAN, Umur 41 tahun, Lahir di Banyuwangi tanggal 2 Juli 1975,Pekerjaan Sopir, Alamat Jalan Panglima Batur RT. 13,Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang,Kabupaten Kutai Timur, Pendidikan SMA dalam hal inidiwakili oleh kKuasa hukumnya yaitu Arsanti

Handayani,S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di JalanMujur Jaya 8 Nomor 126 Sangatta, Kutai Timur,Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 26 Pebruari 2017, yang telah diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSangatta, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANCAMAT KALIORANG, Tempat Tinggal di Kantor Kecamatan KaliorangKabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasahukumnya yaitu Waluyo Heryawan, S.H., Soleh Abidin,S.H., Elin Agvanisfiyanti, S.H

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah berukuran 50 x 200meter persegi yang terletak di Jalan Poros Trans Kalimantan Desa BukitMakmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan suratketerangan kepemilikan dengan nomor register 27/BM/IV1995 yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Makmur pada tahun 1995 dandiketahui oleh Camat Kecamatan Sangkulirang (saat ini KecamatanKaliorang masih satu dengan Kecamatan Sangkulirang atau belumdimekarkan) dengan nomor register 593.3/88/XV1995

Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah sebidang tanah berukuran50 x 200 meter persegi yang terletak di Jalan Poros Trans KalimantanDesa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur,berdasarkan surat keterangan kepemilikan dengan nomor register27/BM/IV1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Makmur padatahun 1995 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Sangkulirang (saat ituKecamatan Kaliorang masih satu dengan Kecamatan Sangkulirang ataubelum dimekarkan) dengan nomor register 593.3/88/

Bahwa berdasarkan Keputusan Departemen Dalam Negeri nomor35/HPL/DA/88 tentang Pemberian Hak Penggelolaan atas namaDepartemen Tmnsmigrasi pada tanggal 27 Mei 1988;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menjelaskan bahwa DepartemenDalam Negeri memberikan kepada Departemen Transmigrasi Hakpengelolaan atas tanah seluas + 4.389.2740 Ha terletak di desaKaliorang, Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai, ProvinsiKalimantan Timur;.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KELOMPOK TANI KAMI KUTAI, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

KELOMPOK TANI KAMI KUTAI VS 1. MIKHAEL GALI, DK

BUPATI KUTAI TIMUR.;PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS).;

Yani Kav. 58, Jakarta Pusat,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Komplek Perkantoran BukitPelangi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dalam perkara ini memberi kuasa kepada :1. Hamzah Dahlan, S.H, = pekerjaan advokat,kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jl.Jend. Sudirman Komplek Bandara Balikpapan BlokG No. 7 Balikpapan; 2. Agus Waluyo, S.H., pekerjaan advokat,kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jl.Jend.

No. 73/B/2014/PT.TUN.JKTPlit.Kepala Bagian Hukum Setkab Kutai Timur; 5. Elin Agvanisfiyanti, S.H., PNS Daerah KabupatenKutai Timur, kewarganegaraan Indonesia, jabatanKepala Sub Bagian Perundangundangan padaBagian Hukum Setkab Kutai Timur; 6. M.

., PNS Daerah KabupatenKutai Timur, kewarganegaraan Indonesia, JabatanStaf Sub Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Setkab Kutai Timur; Semuanya memilin domisili hukum di Jalan Jend.Sudirman Komplek Bandar Balikpapan Blok G No.7,Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/02/S.Kuasa/HK/VI/2013 tanggal 8 Juli 2013,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /PEMBANDING ; MELAWANPT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS), beralamat diPerumahan Keledang Mas Baru Jalan HM.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor500/057/Eko.2X1/2008 Tentang Pemberian lin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan PerkebunanKelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan SandaranKabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor 500/057/Eko.2XIV2008 Tentang Pemberian jin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Umaq Tukung Mandiri Utama untukkeperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak diKecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember2008; 4.

ENERGI BARA UTAMAVSBUPATI KUTAI KARTANEGARA, DK

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah 2 (dua)Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara, yakni:1.1.1.

Putusan Nomor 67 PK/TUN/20142.2.2.3.Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,seluas 1.909 Ha (seribu sembilan ratus sembilan hektar),tanggal 10 September 2009, atas nama PT.

Er) tentang SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. BintangPrima Energi Pratama terletak di Muara Jawa, DesaLurah Teluk Dalam, Lurah Dodang, Kecamatan MuaraJawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur. Seluas 1.909 (seribu sembilan ratussembilan) tanggal 10 September 2009;2.2.

Putusan Nomor 67 PK/TUN/20142.3.2.4.Termohon Kasasi/Tergugat, yaitu diterima Bagian Tata Usaha DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara pada 11Juni 2008.

Bupati Kutai Kartanegara (Drs.

Pembanding/Tergugat : Bupati Kutai Kartanegara
Terbanding/Penggugat : RAYMON SAPUTRA

O01, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1.PURNOMO, S.H, NIP. 19780605200212 1002, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setkab KutalKartanegara; MELTRIN PETULA SIBARANI, SH., MH, NIP.196911062001122002. Jabatan Kepala Sub. Bag BantuanHukum Setkab. Kutai Kartanegara; HARMAN, S.H. M.Kn, NIP.19840625 201001 1 013, JabatanAnalis Advokasi pada Bagian Hukum Setkab. Kutai KartaneSURATNO, S.H.

Kutai Kartanegara; AIFINCE YOEL LUPUNG, S.H., MH., NIP.198010232014102005, Jabatan Analis Advokasi pada BagianHukum Setkab. Kutai Kartanegara; BUDI HERYUDHI, SH., M.Kn, NIP. 19780403201101001, Jabatan Analis Advokasi pada Bagian Hukum Setkab. Kutai KartANEQALA ; onan nanan nnn nnn nnn nnnHal 1 dari 14 hal. Put. No. 127 /B / 2019 / PT. TUN.JKTKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Jalan WolterMonginsidi No.

O1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 06/SKKBankum/IX/2018 tanggal 3 September 2018,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I/PEMBANDING ; 2.

NIP. 197704081999031003, Jabatan KasiPelayanan Perijinan dan Non Perijinan II DPMPTSP KabupatenKutai Kartanegara; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutai Kartanegara, Jalan WolterMonginsidi No.

O1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : P130.1/246/DPMPTSPIIII.3/02/2019, tanggal O08 Pebruari2019, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II/PEMBANDING ;; Hal 2 dari 14 hal. Put. No. 127 /B / 2019 / PT. TUN.JKTDAN:PT. TRITUNGGAL SENTRA BUANA, yang diwakili oleh ANDRIANUS,selaku Direktur, yang berkedudukan di Jalan A.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: BUPATI KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR tersebut ;

BUPATI KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR vs PT. SARITAPRIMA COAL;

PUTUSANNomor. 11 PK/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :BUPATI KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR,berkedudukan di Jalan SoekarnoHatta No. 1 KomplekPerkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten Kutai Timur.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. H.Zainuddin Aspan, SH, Msi. Jabatan Kepala BagianHukum Setkab Kutai Timur2. Evian Agus Saputra, SH.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur a quo adalah bersifatkonkrit karena mengenai kasus hukum antara PT. SaritaprimaCoal dengan Bupati Kutai Timur;c. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur a quo adalah bersifatindividual karena surat keputusan dimaksud bukan ditujukankepada umum ;d. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur a quo adalah bersifatfinal karena telah menimbulkan akibat hukum bagi PT.

TimurNomor : 188.4.451569/HK/XI/2008 tertanggal 28 Nopember 2008tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 597/02.188.45/K/XI/2007 tertanggal 05 Nopember 2007 ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/569/HK/XI/2008 tertanggal 28Nopember 2008 tentang pencabutan Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 597/ 02.188.45/HK/XI/2007 tertanggal 05 Nopember 2007 ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusanyang baru kepada PT

mengenai pematokanbatas wilayah pertambangan daerah kepada Bupati Kutai Timurcq.

Timur Nomor :188.4.45/20/HK/II/2009 tanggal 6 Pebruari 2009 tentang RevisiKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/569/ HK/XI/2008tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor597/02.188.45/HK/XI/2007 tentang Perpanjangan Izin UsahaPertambangan Tahap Penyelidikan Umum Kepada PT.Saritaprima Coal Seluas 25.000 Ha Yang Terletak di KecamatanMuara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur tersebut karena terdapatkekeliruan mengenai penyebutan nama badan hukum, yangseharusnya PT.

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-148/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

,MM, NIP.196312311989031143 ;

Penggugat:
SUGIARTO
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara

Kutai Kartanegara, Bulan : Agustus2018;Foto copy Sesuai Legalisir Surat Bupati Kutai Kartanegara, DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, (Sekretariat Korpri Kab. KutaKartanegara) Sekretariat Korpri Kab. Kutai Kartanegara, BulanSeptember 2018;Foto copy Sesuai Legalisir Surat Bupati Kutai Kartanegara, DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, (Sekretariat Korpri Kab. KutailKartanegara) Sekretariat Korpri Kab.

Kutai Kartanegara, BulanOktober 2018;Foto copy Sesuai Legalisir Surat Bupati Kutai Kartanegara, DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, (Sekretariat Korpri Kab. KutaKartanegara) Sekretariat Korpri Kab. Kutai Kartanegara, BulanNopember 2018;Foto copy Sesuai Legalisir Surat Bupati Kutai Kartanegara, DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, (Sekretariat Korpri Kab. KutailKartanegara) Sekretariat Korpri Kab.

Kutai Kartanegara, BulanDesember 2018;Foto copy Sesuai Legalisir Surat Bupati Kutai Kartanegara, DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, (Sekretariat Korpri Kab. KutaKartanegara) Sekretariat Korpri Kab. Kutai Kartanegara, Bulan : Januari2018;Foto copy Sesuai Legalisir Surat Bupati Kutai Kartanegara, DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, (Sekretariat Korpri Kab. Kutai44Kartanegara) Sekretariat Korpri Kab.

Kutai Kartanegara, Bulan : Februari2018;P29.7: Foto copy Sesuai Legalisir Surat Bupati Kutai Kartanegara, DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, (Sekretariat Korpri Kab. KutaiKartanegara) Sekretariat Korpri Kab. Kutai Kartanegara, Bulan : Maret 2018;P29.8: Foto copy Sesuai Legalisir Surat Bupati Kutai Kartanegara, DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, (Sekretariat Korpri Kab. KutaiKartanegara) Sekretariat Korpri Kab.

Kutai Kartanegara, Bulan : April2018;P29.9: Foto copy Sesuai Legalisir Surat Bupati Kutai Kartanegara, DaftarPembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, (Sekretariat Korpri Kab. KutaiKartanegara) Sekretariat Korpri Kab.

ADITYA KIRANA MANDIRI, BUPATI KUTAI KARTANEGARA ; PT. BARA SEJATI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di JalanWolter Monginsidi, Tenggarong, Kabupaten KutaiKartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal inimemberi kuasa kepada :1. Abdullah Pannusu, SH., M.Si., pekerjaan Kepala BagianHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten KutaiKartanegara;2. Budi Haryadi, SH., MH., pekerjaan Kepala Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian WHukum SekretariatKabupaten Kutai Kartanegara;3. Alfince Y.

No. 285 K/TUN/2009Sejati kepada Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara Cq. Kepala DinasPertambangan dan Energi Kutai Kartanegara di Tenggarong, dengan suratpermohonan No. 79/BA/X/06 areal yang dimohon seluas 4.996 Hektar yangterletak di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur dengan titik koordinat : No.

No. 285 K/TUN/2009Kabupaten Kutai No. 2 Tahun 2001 tentang Izin Usaha PertambanganUmum Daerah tanggal 22 Januari 2008 (Bukti T13 b = T.IF21);Sehingga dengan telah dicabutnya Peraturan DaerahKabupaten Kutai No. 2 Tahun 2001 tentang Izin Usaha PertambanganUmum Daerah tersebut, maka Plt. Bupati Kutai Kartanegaraseharusnya sejak tanggal 22 Januari 2008 tidak berwenang lagimengeluarkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan termasuk SuratKeputusan Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas nama PT.

Samsuri Aspar, MM. dalammengeluarkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan EksploitasiBukti T12 pada bagian Konsideran Mengingat pada angka 12, masihmenggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai No. 2 Tahun 2001,maka dengan demikian produk Kuasa Pertambangan Eksploitasi atasnama Termohon Kasasi (PT. Bara Sejati) yang ditanda tangani olehPlt. Bupati Kutai Kartanegara Drs.

Eksploitasi dengan Surattanggal 16 Oktober 2006 No. 79/BA/X/06 luas area 4.996 Hektar terletakdi Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;Bahwa permohonan Penggugat (PT. Bara Sejati) tersebut telahdikabulkan dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/015/KpEp/DPEIV/IIV2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang PemberianKP.

Pembanding/Penggugat : SYARIFAH MAIMUNAH
Terbanding/Tergugat : Bupati Kutai Kartanegara

Kemangi No. 53,Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni2019, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING:MELAWANBUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan WolterMonginsidi, Timbau, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikanKUasa Ke pada) 222 ene nn nen ene n ence eensHlm.1 dari 10 him. Put.

., NIP. 19780605 200212 1002,Jabatan Kepala Bagian Hukum, Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara;2. Harman, S.H. M.Kn., NIP.19840625 201001 1013, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenKutai Kartanegara;S.2 Suratno, S.H., NIP.19650408 2008011003,Jabatan Analis Advokasi pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; 4.Budi Heryudhi, S.H.

,M.Kn, NIP. 19780403201101001, Jabatan Analis Advokasi pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; 5, Alfince Yoel Lupung, S.H.

., NIP.198010232014102 005, Jabatan Analis Advokasipada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenKutai Kartanegara;Semuanya kewaganegaran Indonesia, beralamatpada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Jalan WolterMonginsidi, Timbau, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor B2129/HK/BANKUM/065.16/08/2019,tanggal 27 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telahMOEMDACA : 22

Tergugat) atau Bupati Kutai Kartanegara untuk menundapelaksanaan lebih lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek SengketaSurat berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1151/A.SK/IV/BKPSDM/2019, tanggal 30 April 2019 tentangPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADAHUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, atas nama SYARIFAHMAEMUNAH, NIP. 196512122000122005 pada unit kerja DinasKependudukan

PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA, dk

Kutai Energi atas lahan wilayah pertambangan dan ijinlokasi untuk keperluan penambangan kepada PT. Kutai Energi dan PT.Kutai Energi Il yang faktanya lahan tersebut telah terlebih dahulu olehTergugat diberikan ijin penggunaannya kepada Penggugat untukkeperluan perkebunan kelapa sawit sehingga pada akhirnya di lokasitersebut menjadi tumpang tindih antara lahan wilayah pertambanganPT. Kutai Energi, PT. Kutai Energi dan PT.

Kutai Energi atas lahan wilayah pertambangan danijin lokasi untuk keperluan penambangan kepada PT. Kutai Energi danPT. Kutai Energi ll yang faktanya lahan tersebut telah terlebih dahuluoleh Tergugat diberikan ijin penggunaannya kepada Penggugat untukkeperluan perkebunan kelapa sawit.

Kutai Energi, juga dihadiri olen Penggugat dan KapolresKabupaten Kutai Kartanegara.

Kutai Energi Il dengan PT.Perkebunan Kaltim Utama pada tanggal ....., sementara padabagian Memutuskan (halaman 2) tercantum Memberikan ijinlokasi kepada PT. Kutai Energi II.

Kutai Energi dan PT.

MH
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA CQ DINAS PERTANAHAN DAN PENATAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 888/0010/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Andi Supaldi NIP 198304032010011011 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut

Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 888/0010/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Andi Supaldi NIP 198304032010011011 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

Penggugat:
ANDI SULPADLI
Tergugat:
Bupati Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur, KomplekPerkantoran Bukit Pelangi Jalan Soekarno HattaNo. 1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, ProvinsiKalimantan Timur ;Dengan ini memberikan Kuasa kepada :Halaman 1 Putusan Nomor : 14/G/2019/PTUN.SMD1.

Kutai Timur ;3. JANUAR BAYU IRAWAN, SH, JabatanKasubbag PerundangUndangan = BagianHukum Setkab. Kutai Timur ;4. ARDIANSYAH, SH, Jabatan Staf KasubbagBantuan Hukum dan Kerja Sama BagianHukum Setkab. Kutai Timur ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesiamemilih domisili hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, JalanSoekarnoHatta Nomor 1 Sangatta, KabupatenKutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/8/S.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai TimurNomor 888/0010/BKPPTIM/XII/2018, Tanggal 20 Desember 2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil Atas Nama ANDI SULPADLI NIP.198304032010011011di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.3.

, yang ditujukan kepada Bupati Kutai TimurBahwa berdasarkan surat Bupati Kutai Timur Nomor :800/0111/BKPP/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018 tentangmohon pertimbangan hukuman PNS Kabupaten Kutai Timuryang melakukan tindak pidana korupsi (salah satu namayang dimohonkan Bupati Kutai Timur agar dapatpengampunan dari BKN adalah saudara ANDI SULPADLI),yang ditujukan kepada kepala Badan Kepegawaian NegaraBahwa berdasarkan surat Keputusan Bersama MenteriDalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:888/0010/BKPPTIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Andi Sulpadli NIP.198304032010011011 di LingkunganPemerintah Kabupaten Kutai Timur;3.