Putusan Nomor 1257/B/PK/Pjk/2018Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak dikabulkan dengan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dan Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00022/107/13/057/15tanggal 26 Januari 2015;Bahwa adapun perincian jumlah yang masih harus dibayar menurutperhitungan Penggugat adalah sebagai berikut: Semula Gugatan

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87192/PP/M.XVIIIB/99/2017, tanggal 28 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal8 Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00022/107/13/057

Putusan Nomor 1257/B/PK/Pjk/2018Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00022/107/13/057/15 tanggal 26 Januari2015, atas nama PTI Elegant Textile Industry, NPWP01.001.773.9057.000, alamat: JI. K.H. Mas Mansyur Kav.126,Menara Batavia Level 16, Karet Tengsin, Tanah Abang, JakartaPusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00022/107/13/057

2018a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya Gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00022/107/13/057

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00133/107/13/057/16, tanggal 21 Juli 2016, sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp 0,00atau ex aequo et bono:Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilipermohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 17 November 2017;Menimbang, bahwa amar

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117351.99/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00133/107/13/057/16 tanggal 21 Juli

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihnan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00133/107/13/057/16,tanggal 21 Juli 2016, karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diJalan Menara Jamsostek, Lantai 21,

Putusan Nomor 3445 /B/PK/Pjk/2018Nomor KEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00133/107/13/057/16, tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Juli 2013,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon

PeninjauanKembali dalam perkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatanPenggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadapKeputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan KembaliNomor KEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00133/107/13/057/16,tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa

Putusan Nomor 3321/B/PK/Pjk/2018telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan seluruhpermohonan gugatan yang diajukan Penggugat yakni membatalkan SuratKeputusan Tergugat tentang Penolakan Permohonan Pengurangan AtauPembatalan Surat Tagihan Pajak Nomor 00341/107/14/057/15 Masa April2014 dan memutuskan agar Tergugat mengembalikan sanksi administrasidenda Pasal 14 (4) KUP

Tahun 2018, tanggal 21 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugatterhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal26 Januari 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057/15 tanggal 8 Juli 2015 atas nama : PT IndofoodFritolay Makmur, NPWP 01.346.347.6057.000, beralamat diSudirman PlazaIndofood Tower

Putusan Nomor 3321/B/PK/Pjk/2018mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057/15 tanggal 8 Juli 2015, atas nama Penggugat, NPWP:01.346.347.6057.000, sehingga

Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00341/107/14/057

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00070/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak Januari 2011 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupunsuratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00070/KEB/ WP4J.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/11/

057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak Januari 2011; dan3.

Pengadilan Pajak NomorPut.112306.13/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00070/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00001/304/11/057

Putusan Nomor 4151/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00001/304/11/057/15 tanggal 29Oktober 2015 Masa Pajak Januari 2011 atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat Wisma 46Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT010, RW 009

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/304/1 1/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Januari 2011 atasnama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000,beralamat Wisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan JenderalSudirman Kav.1, RT 010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat,DKI Jakarta 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal Kampung Gelelungi, KecamatanPegasing, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebutPemohon II;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah membaca suratsurat dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksisaksi dipersidangan;TENTANG DUDUKPERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan ItsbatNikah dengan suratnya tertanggal 14 Februari 2013 yang terdaftar di KepaniteraanMahkamah Syariyah Takengon dibawah Register Nomor : 057

Bahwa dalam pelaksaan nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalahSenang Kamaruddin/Abang kandung dari Pemohon II, dengan mahar berupa5 gram mas, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernamaKamaluddin R dan Suparman di depan Qadhi Abdullah K;Penetapan No. 057/Pdt.P/2013/MSTkn. Halaman 1 dari 7 halaman3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudahmempunyai empat orang orang anak yang bernama :1. Danu Nopebri, lahir 16 Nopember 1998;2.

pernikahan Pemohon I denganPemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Senang, saksisaksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Suparman, Qadhi nikahnya adalah Tgk.Abdullah K, sedangkan maharnya berupa emas seberat 5 (lima) gram; Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah danhubungan susuan atau sebabsebab lain yang menjadi halangan nikah ; Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon II dan sejakmenikah hingga sekarang tidak pernah bercerai ;Penetapan No. 057

Sutisna Bin linPenetapan No. 057/Pdt.P/2013/MSTkn.

M.H.Panitera Pengganti,ttd.SUKNA, S.Ag.Penetapan No. 057/Pdt.P/2013/MSTkn. Halaman 7 dari 7 halamanPerincian Biaya :1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 50.000,4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,5. Biaya Meterai Rp. 6.000.Jumlah Rp.141.000, (Seratus empat puluh satu ribu rupiah)Untuk salinan yang sama bunyinyaPanitera Mahkamah Syariyah TakengonSalman AK, SH

Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2012tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiPemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding No.Kep319/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Keberatan atasSKPKBT PPN yang mempertahankan SKPKBT PPN masa/tahun pajak 2006 No.0001/307/06/057/08 tanggal 26 Maret 2008 dengan jumlah PPN yang masihharus dibayar Rp. 2.676.221.694,00;Bahwa keputusan keberatan tersebut

Selisih saldo persediaan WIP awal tersebut menyebabkankoreksi negatif di Harga Pokok Penjualan dan koreksi positif pada peredaranusaha;Alasan Pemohon BandingFormalitas penerbitan SKPKBTBahwa SKPKBT PPN Masa/Tahun Pajak 2006 No. 0001/307/06/057/08 tanggal26 Maret 2008 dengan jumlah PPN yang masih harus dibayarRp. 2.676.221.694,00 diterbitkan oleh Terbanding sebagai salah satu produkpemeriksaan berdasarkan Surat PRINPSL728/WPJ.07/KP.0505/2007Sedangkan sebelumnya atas kewajiban PPN, Pemohon Banding

telah diperiksaoleh pihak kantor pajak berdasarkan Surat PRINPSL168/WPJ.07/KP.0505/ 2007dengan produk berupa SKPLB No: 0054/407/06/057/07 tanggal 14 September2007;Bahwa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28Tahun 2007 Pasal 15 disebutkan : "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya

Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2012Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, penerbitan SKPKBT PPNmasa/tahun pajak 2006 No. 0001/307/06/057/08 tanggal 26 Maret 2008 tersebuttidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU KUP yaitu adanya databaru, karena pada saat dilakukan pemeriksaan yang pertama, Pemohon Bandingsudah memberikan datadata yang diminta, sehingga sesungguhnya tidak adadata baru yang menjadi dasar penerbitan SKPKBT dalam pemeriksaanselanjutnya.

2.676.221.694 (2.676.221.694) 0 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24312/PP/M.XV16/2010, tanggal 24 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP319/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal20 Maret 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2006 Nomor: 00001/307/06/057

Putusan Nomor 48/B/PK/Pjk/2019Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak;Bahwa memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei2013 Nomor 00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 sehinggaperhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp0,00, atauex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksadan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat

Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116531.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02331/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00118/107/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02331/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 16 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Mei 2013yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 116531.99/2013/PP,atas nama PT Cheil Jedang Superfeed, NPWP01.071.778.3057.000, beralamat di Menara Jamsostek

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor : KEP02331/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor:00118/107/13/057

Putusan Nomor 48/B/PK/Pjk/2019Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor:00118/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Mei 2013 olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1. 057. 000, 00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakDesember 2013, Nomor 00122/107/13/057/16, tanggal 10 Juni 2016,sehingga perhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP =Rp0,00,atau ex aequo et bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain,maka mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal

Pengadilan Pajak NomorPUT116943.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02511/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 September 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00122/107/13/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP02511/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 7September 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karenaPermohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor: 00122/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa PajakDesember 2013 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:115631.99/2013/PP, atas nama PT.

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02511/NKEB/WP4J.07/2017, tanggal 7September 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00122/107/13/057

Putusan Nomor 107/B/PK/Pjk/2019Jasa Nomor: 00122/107/13/057/16, tanggal 10 Juni 2016, Masa PajakDesember 2013, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena

Putusan Nomor 3279/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa agar STP PPN Masa April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal10 Juli 2015 sebesar Rp89.431.634, dikurangkan menjadi Nihil atauDibatalkan;Bahwa demikian permohonan Gugatan ini Penggugat sampaikan, denganharapan Majelis dapat memutus dengan seadil mungkin.Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 21 Juni 2017

;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90563/PP/M.XVI.A/99/2017, tanggal 19 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan' selurunnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00928/NKEB/WP4J.07/2017tanggal 3 April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak Masa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal10 Juli 2015, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIMIl Mabar, Percut, Percut, Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara20371, alamat korespondensi

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal 10 Juli2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan tidak

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas ukuran kecil berwarna putih bertuliskan angka judi togel jenis sidney 057 = 2 dan 57 = 2, dirampas untuk dimusnahkan : 8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menetapkan barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) lembar sobekankertas ukuran kecil berwarna putih bertuliskan angka judi togel jenis Sidney 057 =2 dan 57 = 2, dirampas untuk dimusnahkan;6. Menetapkan supaya terdakwa WAGIYO bin WARIYO membayar biayaperkara Rp. 2.000, (dua ribu rupiah); 7. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke2KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair Jaksa Penuntut Umum; 8.

yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 12.30 wibterdakwa sedang menyetor hasil penjualan nomor togel Sidney kepada seorang pengepul yang bernama Karsidi dirumahnya dukuh Balong desa Pucakwangikecamatan Pucakwangi kabupaten Pati dengan jumlah setoran uang hasilpenjualan nomortogel Sidney sejumlah Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah) .Uang yang disetor terdakwa itu adalah hasil penjualan nomor togel jenis Sidneydengan urutan tiga angka 057

Ketika terdakwa sedang menyetor kepada saksi Karsidi tersebut tibatibadiketahui oleh Polisi dan selanjutnya terdakwa digrebek bersama Karsidi ,berikut barang bukti 1 (Satu) lembar sobekan kertas ukuran kecil berwarna puthbertuliskan angka judi togel jenis Sidney 057 = 2 dan 57 =2.

PAK YUS bin DJOJO PADANG,kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas ukuran kecil berwarna putih bertuliskan angka judi togel jenis Sidney 057=2 dan 57=2;Bahwa dalam permainan judi togel Sidney tersebut peranan terdakwasebagai pembeli atau penombok yang dilakukan dengan cara terdakwalangsung menemui saksi KARSIDI als.

PAK YUS bin DJOJO PADANG,kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa1 (satu) lembar sobekan kertas ukuran kecil berwarna putih bertuliskanangka judi togel jenis Sidney 057=2 dan 57=2; Bahwa dalam permainan judi togel Sidney tersebut peranan terdakwasebagai pembeli atau penombok yang dilakukan dengan cara terdakwalangsung menemui saksi KARSIDI als.

Memerintahkan barang bukti berupa :- 2(dua) buah buku Nikah asli Nomor 057/VII/2016, tanggal 17 Juli 2016 a.n. Andri Agus Rustandi dan Intan Megasari, - 1(satu) buah kaos berwarna orange dengan tulisan Freed and Tell Me I M Pretty, 1(satu) buah kaos berwarna merah dengan gambar boneka berwarna hitam, 1(satu) buah celana pendek berwarna dasar merah bermotif kotak-kotak berwarna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak saksi Intan Mega Sari Binti Lala Suryana;8.

tempatdalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan kekerasan fisikdalam lingkup rumah tangganya yang dilakukan dengan cara :Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2017/PN Blb.Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa pulang ke rumahnyadan melihat saksi Intan Mega Sari yang merupakan istri sah dari terdakwa dan tinggalserumah dengan terdakwa yang dinikahi oleh terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016berdasarkan buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 0760/057

tidak menimbulkan penyakit atau halangan untukHalaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2017/PN Blb.menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari yangdilakukan dengan cara :Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa pulang ke rumahnyadan melihat saksi Intan Mega Sari yang merupakan istri sah dari terdakwa dan tinggalserumah dengan terdakwa yang dinikahi oleh terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016berdasarkan buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 0760/057

sURYANA,Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik PolriBahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalahketerangan yang sebenarnya ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi;Bahwa saksi tahu dipanggil kepersidangan sehubungan dengan adanya tindakpidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa Terdakwa adalah suami sah saksi Intan Megasari yang menikah pada haritanggal 17 Juli 2016 sesuai dengan Kutipan Akta asli Nomor 057

terdakwa yang terletak di Kampung Sukanegla Rt 06 Rw 07Desa Sukamantri Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, dan yang menjadikorbannya adalah istri Terdakwa dan Terdakwanya adalah suami dari saksibernama Intan Megasari;Bahwa kejadian dalam perkara ini berawal saat terdakwa pulang ke rumahnya danmelihat saksi Intan Mega Sari yang merupakan istri sah dari terdakwa dan tinggalserumah dengan terdakwa yang dinikahi oleh terdakwa pada tanggal 17 Juli 2016berdasarkan buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 0760/057

dalamhubungannya dengan dakwaan maupun dengan tuntutan serta tanggapan (replik) dariPenuntut Umum maupun Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa, terlebih dahulu MajelisHakim menggaris bawahi segala sesuatu yang telah termuat dan merupakan bagian dariBerita Acara Persidangan yang tidak dipertimbangkan didalam putusan ini haruslahdianggap sebagai telah dimuat pula selengkapnya dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang buktiberupa 2(dua) buah buku Nikah asli Nomor 057

Bahwa namun demikian Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat,yakni Surat Nomor B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31Maret2016 perihal Surat Peringatan II, yang pada intinya Tergugat memintaPenggugat selambatlambatnya tanggal 8 April 2016 harus menyelesaikankewajiban sebesar Rp 2.378.099.011,09, untuk menghindari tuntutan hukumdari Tergugat:.

Bahwa perbuatan Tergugat melalui Surat Nomor B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016 tersebut, oleh karena Penggugatmerasa tidak nyaman atau ketakutan dan diancam terkait kata gunamenghindari tuntutan hkum apabila pada tanggal 8 April 2016 tidakmenyelesaikan selurunh kewajiban, sehingga merugikan Penggugat selakukonsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c, dan g UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan;.

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah melanggar Undangundangdan asas kepatutan sebagaimana tersebut pada alasan gugatan pada angka6, maka mohon perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam SuratNomor B.057/SP/RECSARM/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016,dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan segala perbuatan atasdasarnya batal demi hukum;.

Nomor 2942 K/Pdt/2017perkara ini untuk menyatakan Surat Nomor B.057/SP/RECSARM/R.07/0316tertanggal 31 Maret 2016 adalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga bataldemi hukum, serta perbuatan atas dasar surat tersebut batal demi hukum;Bahwa mohon Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajiban sebagaipelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, c dan gUndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen danmelanggar asas kepatutan dan peraturan di bidang perbankan dalammenyelesaikan

Bahwa mohon menyatakan perbuatan Terbanding adalah bertentangandengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen dan asas kepatutan, maka mohon perbuatan Terbandingsebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 8B. 057/SP/RECSARMW/R.07/0316 tertanggal 31 Maret 2016, dinyatakan sebagai perbuatanmelawan hukum dan segala perbuatan atas dasarnya batal demi hukum;5.

Putusan Nomor 2509/B/PK/Pjk/2019tanggal 14 September 2017, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor00275/107/14/057/16, tanggal 9 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Hogy Indonesia;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117120.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal

25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02550/NKEB/WPVJ.07/2017, tanggal 14 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor 00275/107/14/057/16,tanggal 9 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama PT Hogy Indonesia, NPWP01.084.734.1057.000, beralamat di Blok

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP02550/NKEB/WP4J.07/2017, tanggal 14 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor 00275/107/14/057

Putusan Nomor 2509/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) NomorKEP02550/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 14 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 Nomor00275/107/14/057/16, tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) Huruf c Karena

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormatagar mengabulkan gugatan ini dan memerintahkan Tergugat untukmenindaklanjuti dan memproses pengajuan keberatan Penggugat atasSKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2011 Nomor00004/207/1 1/057/16:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 6 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87034/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S418/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00004/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016 untukMasa Pajak Mei 2011, atas nama: PTI Khrisna Duta, NPWP02.193.094.6057.000, beralamat di Jalan Gunung Agung Nomor 123B,Denpasar (alamat korespondensi

Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali NomorS418/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahnuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00004/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Mei 2011, atas nama:PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamat di JalanGunung Agung Nomor 123B, Denpasar (alamat korespondensiJalan Raya Negara Nomor 100, Batuan, Sukawati, Denpasar

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor : S418/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor : 00004/207/11/057

dan benar dengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Surat Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor : S418/ WPJ.07/2017tanggal 25 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yangTidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2011 Nomor : 00004/207/11/057

Rapat Umum Pemegang Saham telahmemutuskan untuk tahun 2006 tidak diberikan deviden;Bahwa sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Pemohon Banding denganBapak Frananto Hidayat Nomor: 057/MGW/XII/1997 pada tanggai 1 November 1997Pasal 3 ayat (2) harga sewa Golf Cartt Rp.50.000,00/per unit belum termasuk PPN;Bahwa perubahan harga sewa Golf Cartt ditentukan bersama, denganmemperhatikan kenaikan harga sewa Golf Cartt dilapangan lain;Bahwa adapun harga sewa Golf Cartt pada tahun 2006 lapangan golf lainsebagai

tetap, dipotongpajak oleh pihak yang wajib membayarkan...............7 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakanperusahaan yang bergerak dibidang penyediaan sarana olah raga golf.8 Bahwa pokok sengketa banding yang diajukan Peninjauan Kembali dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.35828/PP/M.I/12/2011 Tanggal 21Desember 2011 adalah atas tarif pajak, yaitu mengenai selisih pembayaran sewagolf cart sebesar Rp701.287.675,00.9 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 057

pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atasobjek PPh Pasal 23 atas sewa dan dividen yang dihitung oleh Pemeriksa Pajak,berdasarkan perkiraan Pendapatan Golf Cart dan perkiraan Biaya PengelolaanGolf Cart, adalah sebagai berikut :a Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan KoreksiNegatif terhadap pembayaran sewa golf cart sebesar Rp701.287.675,00 danmenetapkan pembayaran tersebut sebagai pemberian dividen kepadaPemegang Saham.b Sesuai perjanjian kerja sama Nomor: 057

demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)sangat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan dan putusan MajelisHakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Sewa Golf Cart menjadiDividen sebesar Rp701.287.675,00 dengan alasan sebagai berikut :1 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakanbahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyatanyata tidakmempertimbangan adanya kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor:057

/MGW/XII/1997 tanggal 1 Nopember 1997,untuk mengakomodasi kepentingan tersebut, dan agar sah di matahukum.Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak dalam mengambil keputusan tidak didasari buktibukti dalam persidangan, yang telah Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan lawan transaksinya setujuibersama) berupa Kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor: 057/MGW/XII/1997 tanggal 1 November 1997.Halaman 11 dari

Bahwa tidak seharusnya terdapat koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp21.508.940.790,00, sehinggaKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02137/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, yang merupakanpenetapan Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2015, Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 21 Maret 2018, dimohonkanPemohon Banding untuk dapat dibatalkan, dengan rincian perhitunganpajak berdasarkan

Banding tanggal 31 Oktober 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008091.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 7 Desember 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02137/KEB/WPJ.07/2019,tanggal 7 Mei 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2015, Nomor 00003/407/15/057

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02137/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2015, Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 19 Maret 2018, atasnama PT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015,Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 19 Maret 2018, atas namaPT Mondelez Indonesia Manufacturing, NPWP 01.071.001.0057.000, beralamat di Graha Inti Fauzi Lantai 10, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 2192/B/PK/Pjk/2021mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP02137/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 7 Mei 2019,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015,Nomor 00003/407/15/057/18, tanggal 19 Maret 2018, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.071.001.0057.000; sehingga perhitungan PPN yanglebih dibayar sebesar Rp36.956.995.102,00; adalah sudah tepat dan tidakbertentangan

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JSMenimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannyatertanggal 04 Septeber 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Jakarta Selatan, Nomor: xxxx/Pdt.P/2012/PA JS. Tanggal 04 September2012 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dengan dalildalilsebagai berikut :1. Bahwa, Para Pemohon telah dewasa dan cakap bertindak hukum;2.

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JSg. Fotokopi surat Akta kelahiran nomor : 20224/U/JS/1994tertanggal 24September 1994 atas nama: Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya(P.7) ;h. Fotokopi surat Akta kelahiran nomor : 9345/U/JS/1996tertanggal 04 April2003 atas Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.8) ;i. Fotokopi surat Akta kelahiran nomor : 10012/U/JS/1996tertanggal 07 April2005 atas. Bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.9) ;j.

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JS PIS) loo yo ugls 9 oN olS ols ...+ OLS! le Uge95 duo IZ YoArtinya: ... Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jikakamu tidak mempunyali anak. Jika kamu mempunyai anak, maka paraister!

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JSAMARNo. 75/Pdt.P/2012/PA JS.Put tanggal O5Juni 2012MENETAPKAN. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;. Menyatakan almarhum Hartono bin Warsodarsono meninggal dunia padatanggal 06 Juni 2011;.

No. 057/Pdt.P/2012/PA.JSKetua Majelis,Dra. Hj. Athiroh Muchtar,SH,MH.

057/Pdt.P/2016/PA.Wt

PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2016/PA.Wtasl pea ait) ausDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh:Ririn Januaristi binti Tarwoto, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaanDagang, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun KretekRT. 18/RW. 08 Desa Glagah, Kecamatan Temon KabupatenKulon Progo, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama

057/Pdt.P/2016/PA.Bkt