dengan Peta Lampiran Surat KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/MenhutII/2009tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang Terletak diKabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara, ProvinsiKalimantan Timur seluas 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluhenam) hektar, tanggal 29 September 2009, dan pada sumber datanyamenyatakan dasarnya adalah Peta Tata Batas Hutan Wisata Bukit Soeharto DiKabupaten Kutai Propinsi Dati I Kalimantan Timur Skala

Menteri Kehutanan No. 270/Kpts/1991 tanggal 20 Mei 1991) dan BeritaAcara Tata Batas Taman Wisata Bukit Soeharto Tanggal 10 Maret 1990 yangtelah disahkan oleh Menteri Kehutanan Tanggal 15 Mei 1991 beserta petalampirannya skala : 25.000. Penggugat mendapatkan fakta hukum dan terbuktibahwa PT. Kaltim Batumanunggal melaksanakan kegiatan penambanganbatubara di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dengan luasoverlapping UP OP PT.

Menteri Kehutanan No. 270/KptsII/1991tanggal 20 Mei 1991) dan Berita Acara Tata Batas Taman Wisata Bukit SoehartoTanggal 10 Maret 1990 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Tanggal 15 Mei1991 beserta peta lampirannya skala 1 : 25.000, didapat fakta bahwa peta tersebutditumpang tindihkan (overlay) dengan koordinat lampiran Keputusan Tergugat yaituKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT.

KALTIMBATUMANUNGGAL sesuai Surat Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/MenhutII/2009tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yangterletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten PenajamPaser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 148,22 (seratusempat puluh delapan, dua puluh dua perseratus) hektar, tanggal29 September 2009, Skala 1 : 50.000, tanggal 18 Januari 2016;: fotokopi sesuai fotokopi Peta Hasil Investigasi LSM Badakterhadap pelanggaran JIUP OP PT.

KALTIMBATUMANUNGGAL sesuai Surat Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/MenhutII/2009tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yangterletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten PenajamPaser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 148,22 (seratusempat puluh delapan, dua puluh dua perseratus) hektar, tanggal29 September 2009, Skala 1 : 25.000, tanggal 18 Januari: fotokopi sesuai fotokopi Peta Citralandsat 8 Investigasi LSMBadak terhadap pelanggaran JUPOP PT.

Memerintahkan kepada Tergugat selaku Pimpinan Perusahaan PTAmbhara Tharuna (Ambhara Hotel) agar melaksanakan kewajibanperusahaan untuk segera menyusun Struktur dan Skala Upah sesuaiyang diperjanjikan dalam Pasal 48 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama(PKB);.

,tanggal 7 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 48 ayat (1) Perjanjian KerjaBersama;Memerintahkan Tergugat untuk menyusun Struktur dan Skala Upahsesuai yang diperjanjikan dalam Pasal 48 ayat (1) Perjanjian KerjaBersama;Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 59 ayat (6) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Nip 19640911 199502 2001, Psikolog Pemeriksa pada RumahSakit Jiwa Daerah Surakarta yang dilakukan pada 21 Nopember 2012, denganhasil pemeriksaan :Dengan menggunakan skala kemasakan sosial dan instrument yang menunjukkanbahwa kemasakan sosial Verli setara dengan anak usia 9 tahun 2Potensi Kemampuan Verli menunjukkan suspeet IQ = 4050 (Mental RetardasiSedang ) Observasi dan wawancara : Daya tangkap kurang, miskin pertimbangan, peka dansuka diperhatikan serta mudah dipengaruhi, Verli cukup kooperatif

Nip 19640911 199502 2001, Psikolog Pemeriksa padaRumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang dilakukan pada 21 Nopember 2012,dengan hasil pemeriksaan :Dengan menggunakan skala kemasakan sosial dan instrument yang menunjukkanbahwa kemasakan sosial Verli setara dengan anak usia 9 tahun 2bulan .Potensi Kemampuan Verli menunjukkan suspeet IQ = 4050 (Mental RetardasiSedang) .Observasi dan wawancara : Daya tangkap kurang, miskin pertimbangan, peka dansuka diperhatikan serta mudah dipengaruhi, Verli cukup kooperatif

Nip 19640911 199502 2001, Psikolog Pemeriksa pada RumahSakit Jiwa Daerah Surakarta yang dilakukan pada 21 Nopember 2012, denganhasil pemeriksaan :Dengan menggunakan skala kemasakan sosial dan instrument yang menunjukkanbahwa kemasakan sosial Verli setara dengan anak usia 9 tahun 2bulan .10Potensi Kemampuan Verli menunjukkan suspeet IQ = 4050 (Mental RetardasiSedang ) . 22 22222 ===Observasi dan wawancara : Daya tangkap kurang, miskin pertimbangan, peka dansuka diperhatikan serta mudah dipengaruhi

menurut Ahli Kehutanan DENNY DWINATA HERYANTO, S dariBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, lahan yangterbakar berada pada titik koordinat N 140'32.0484" E 101 23'4.236',setelah dilakukan pengeplotan terhadap peta kawasan hutan Provinsi RiauHalaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS.LH/2018/PT PBRlampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK . 878/ Menhutll/ 2014tanggal 29 September 2014 dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutanmenjadi bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau skala

menurut Ahli Kehutanan DENNY DWINATA HERYANTO, S dariBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, lahan yangHalaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 190/PID.SUS.LH/2018/PT PBRterbakar berada pada titik koordinat N 140'32.0484" E 101 23'4.236',setelah dilakukan pengeplotan terhadap peta kawasan hutan Provinsi Riaulampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK . 878/ Menhutll/ 2014tanggal 29 September 2014 dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutanmenjadi bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau skala

membakar lahan semak belukardisekitar lahan yang terdakwa kerjakan.Bahwa menurut Ahli Kehutanan DENNY DWINATA HERYANTO, S dariBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, lahan yangterbakar berada pada titik koordinat N 140'32.0484 E 101 23'4.236',setelah dilakukan pengeplotan terhadap peta kawasan hutan Provinsi Riaulampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhutll/2014tanggal 29 September 2014 dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutanmenjadi bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau skala

dan Tergugat karenaTergugat menuntut agar dalam rancangan PKB 2008 2009 dicantumkanbeberapa hal padahal halhal tersebut tidak perlu untuk dicantumkan dalamrancangan PKB 2008 karena merupakan peraturan normatif yang telah diaturdalam peraturan perundangundangan ;Halhal tersebut yaitu sebagai berikut : Kebebasan pekerja untuk berserikat padahal UndangUndang No. 21 Tahun2000 jelas dan tegas telah mengatur hal ini ; Outsourcing padahal UndangUndang No. 13 Tahun 2003 telah mengaturhalini; Struktur dan skala

Kep49/Men/IV/2004") telah mengatur halhal berkaitan dengan strukturdan skala upah. Penggugat menjadikan Kepmen No. Kep49/Men/IV/2004sebagai dasar kebijakan dalam penentuan upah dan skala upah diperusahaannya ; Hak pekerja atas istirahat padahal UU No. 13 Tahun 2003 telah mengaturmengenai hal ini ; Pembayaran dalam hal terjadi PHK, pengunduran diri dan pensiun dinipadahal hal initelah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 ;Yang seharusnya dipahami oleh Tergugat adalah bahwa PKB cukuplahmemuat :a.

Nestle Indonesia Panjang Factory ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 24 ayat (1)) ;Hak Buruh Outsourcing minimal harus sama dengan ketentuan terendahyang mengatur kesejahteraan buruh tetap ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 25 ayat (2)) ;Pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusahadan buruh atau serikat buruh yang dicantumkan dalam lampiran skalaupah ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 26 ayat (1)) ;Tabel Skala UpahLevel 3 : Rp 1.500.000, sd.

Nestle Indonesia PanjangFactory ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 24 ayat (1)) ;Hak Buruh Outsourcing minimal harus sama dengan ketentuanterendah yang mengatur kesejahteraan buruh tetap ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 25 ayat (2)) ;Pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antarapengusaha dan buruh atau serikat buruh yang dicantumkan dalamlampiran skala upah ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 26 ayat (1)) ;Tabel Skala UpahLevel 3 : Rp 1.500.000, sd.

No. 153 K/PDT.SUS/2010 Struktur dan Skala upah sudah diatur Kepmenakertrans No.

masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang PelaksanaanPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Luasnya TidakLebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil), sebagaimana di dalam suratedaran tersebut menegaskan bahwa kegiatan pengadaan tanah yangluasnya tidak mencapai dari 1 (satu) hektar maka kegiatanpelaksanaannya dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang mengusulkan kegiatan pengadaan tanah tersebut.

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentangPelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum YangLuasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil);Bahwa saksi menerangkan dengan demikian sejak pada tahunanggaran 2013, pelaksanaan pengadaan tanah dalam skala kecilyang ada di Bagian Pertanahan tidak pernah dilaksanakan, karenaberdasarkan ketentuan perundangundangan dan ditambahdikeluarkannya surat edaran tersebut sudah menjadi domain dariOPD yang bersangkutan ;Bahwa saksi menerangkan oleh karena

Tanah / 2013 tanggal 22Mei 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar(Skala Kecil).

Berau;Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pagu anggaranpengadaan lahan peningkatan sarana dan prasarana lapangansepak bola Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupatentertampung di dalam DPA Bagian Pertanahan Kabupaten Berau.Namun karena pengadaan tanah terebut adalah skala kecil makasesuai dengan Per Pres Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum maka pengadaan tanah skala kecil yangmelaksanakannya adalah OPD yang membutuhkan.

Namun karenapengadaan tanah terebut adalah skala kecil maka sesuai dengan PerPres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum makapengadaan tanah skala kecil yang melaksanakannya adalah OPDyang membutuhkan. Sehingga pengadaan tanah tersebutdikembalikan kepada Dispora Kab.

Advokat dan Konsultan Hukum padakantor Advokad Eksan Nawawi & Partneryang berkantor dijalan Bukit Pesagi Gg.Ampai No.97 Skala Brak Kotabumi,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14Juni 2021. Selanjutnya disebut sebagaiee ee Penggugat;MELAWAN1. Robi Adhitama, S.H., Di JI. Mawar No.10 Rt.004 Rw.007 Kelurahan KelapaTujuh, Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan , KabupatenLampungUtara, Lampung. Selanjutnya disebut sebagaiee te TT Te Te Tee rT Tee Tergugat I ;2.

MBD Nomor : 523/14.a/DKP-MBD/II/2015 Tanggal 11 Pebruari 2015 Tentang Penunjukan PPK Dinas Kelautan Dan Perikanan;

JHONY JAMES KAY

09 Juni 2015

Berkat Nomor Kontrak : 523/126.1/P4-PS/DKP-MBD/SPK/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015

>

Surat Teguran dari dinas kelautan dan perikanan perihal Teguran dan Pemberitahuan untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Pabrik Es Skala Kecil Tenaga Surya 2 Ton per hari Nomor : 523/180.B/PS/ST.1/DKP-MBD/VII/2015 tanggal 25 November 2015

1 (satu) lembar Surat Pernyataandari CV.

Bahwa seiring perjalanan rumah tangga antara PEMOHON danTERMOHON tersebut, mulailah terungkap ketidakmampuanTERMOHON dalam mengelola dan mengatur kKeuangan, hal manaTERMOHON tidak dapat membuat skala prioritas dalam pemenuhankebutuhan (mana kebutuhan Primer, Sekunder dan Tersier),sehingga yang terjadi gaji yang menjadi sumber utama penghasilandari PEMOHON tidak pernah mencukupi, apabila PEMOHONmemberikan masukan untuk memperbaiki hal tersebut, maka yangterjadi adalah pertengkaranpertengkaran yang

Bahwa, secara tegas TERMOHON menolak dan membantah dalilposita pada angka 6 (enam) yang mendalilkan "Bahwaketidakmampuan TERMOHON dalam mengelola dan mengaturkeuangan tidak dapat membuat Skala prioritas dalam pemenuhankebutuhan (primer, sekunder, dan tersier), sehingga yang terjadi gajiyang menjadi sumber utama penghasilan dari PEMOHON tidakpernah mencukupi, apabila PEMOHON memberikan masukanuntuk memperbaiki hal tersebut, maka yang teradi adalahpertengkaranpertengkaran yang berkepanjangan.

Bksmengelola keuangan keluarga tidak dapat membuat skala prioritasdalam pemenuhan kebutuhan (mana kebutuhan primer, sekunder danTersier) dan setiap kali terjadi perselisihan Termohon seringmengeluarkan katakata kasar kepada Pemohon; Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudahberpisah ranjang sejam Mei 2017; Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukundengan Termohon tetapi tidak berhasil;2.

BksTermohon mempunyai hutang piutang dengan orang lain tanpa seijin dansepengetahuan Pemohon, Termohon dalam mengelola dan mengaturkeuangan tidak dapat membuat skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan(mana kebutuhan primer, sekunder dan tersier), dalam setiap pertengkaranyang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengeluarkankatakata kasar dan makian kepada Pemohon dan lain sebagainyasebagaimana dalam posita gugatan yang akhirnya mengakibatkan Pemohondan Termohon berpisah ranjang

PUTUSANNomor 538/Pdt.G/2019/PA.Stb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Stabat Klas B yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara CeraiGugat antara:Demiyati binti Sugiyat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat tinggal di Jalan Bersama, Lingkungan ,Kelurahan Sei Skala, Kecamatan Selesai

, Kabupaten Langkat,sebagai Penggugat;melawanIrwan bin Ismail Gimun, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan dahulu Wiraswasta,tempat tinggal dahulu di Jalan Bersama, Lingkungan ,Kelurahan Sei Skala, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat,sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruhwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca semua Surat dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi yang

atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 0420.AJB.CPS-PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12239/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 654/2019 Skala

ST;1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12237/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 653/2019 Skala 1:2500 tanggal 8 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Pesisir Selatan atas nama Desrizal, S.

Bukti Para Pemohon bertanda P 5):Bahwa Para Pemohon a quo dalam menjalankan usahatersebutmemerlukan tenaga kerja / karyawan yang masih sangat terbatas jumlahnyadan masih dalam skala kecil termasuk untuk melakukan kegiatanpembongkaran barang / produk serta pekerjaan lain sesuai dengan jenisusaha Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas.

Secara filosofis, kKeberadaan tenaga kerjabongkar muat (TKBM) lebih berkaitan dengan aspek pengangkutan danpembongkaran barang dalam skala besar yang biasa dilakukan di wilayahpelabuhan. Yakni pembongkaran dari wilayah pelabuhan laut menuju tempatpenyimpanan / gudang maupun pada wilayah pelabuhan udara;Sedangkan secara sosiologis yakni masyarakat atau pelaku usaha (ic.

Para Pemohon).Karena pada umumnya pelaku usaha (ic. termasuk Para Pemohon)melakukan proses pekerjaan bongkar muat produk di toko / tempat usahameskipun dalam skala / volume kecil:Halaman 15 dari 54 halaman.

Secara filosofis, keberadaan tenaga kerjabongkar muat (TKBM) lebih berkaitan dengan aspek pengangkutan danpembongkaran barang dalam skala besar yang biasa dilakukan di wilayahpelabuhan.

:Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf (e) di atas, dalildalil kami dalamD.1.a di atas, bahwa PERWAL dimaksud tidak efektif diberlakukan kepadamasyarakat / pelaku usaha dalam skala kecil (UMKM), baik secara filosofis,sosiologis maupun yuridis.

5.000 HA yang terletak di TK I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan Fungsi Sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya ;- 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/51981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas : 5.537,88 HA, skala

Adagae Seluas + 5.000 HA yang terletakdi TK Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan FungsiSebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya. 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagaesebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/51981 tanggal 7 Mei 1981terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten AlorTingkat Il Alor Propinsi daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur Luas :5.537,88 HA, skala

tuti adagae seluar + 5.000 HA yang terletak di TK IlAlor daeerah TK Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan denganfungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batas darhutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan suratkeputusan = menteri Pertanian republik Indonesia Nommor396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilankecamatan alor timur kebupaten alor tingkatll Alor Provinsi daerah tingkat Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala

tuti adagae seluar + 5.000 HA yang terletak di TK IlAlor daeerah TK Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan denganfungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batasdar hutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengansurat keputusan menteri Pertanian republik Indonesia Nommor396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilankecamatan alor timur kebupaten alor tingkatll Alor Provinsi daerah tingkat Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala

Beserta Lampiran Keputusan;Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanPenetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, Peta PenggunaanTanah Skala 1:3000, Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah Skala1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala 1:3000, Peta KesesuaianPenggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Ketersediaan Tanah Skala1:3000, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanLokasi Skala 1:3000 (Pembangunan Embarkasi Haji

Reg.Camat: 731/BR/2012;Fotocopy Peta Bidang Badan Pertanahan Nasional Pengadaan TanahEmbarkasi/Asrama Haji Skala 1:1000 tanggal 6122012;Halaman 46 dari 79 Putusan.

Beserta LampiranKeputusan;Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan DalamPenerbitan Penetapan Lokasi Nomor : 221/KEP.14.71/X/2012tanggal 24 Oktober 2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala1:15000, Peta Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta GambaranUmum Penguasaan Tanah Skala 1:3000, Peta Kemampuan TanahSkala 1:3000, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000,Peta Ketersediaan Tanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan TeknisPertanahan Dalam Penerbitan Lokasi Skala 1:3000 (PembangunanEmbarkasi Haji

Camat: 731/BR/2012;Fotocopy Peta Bidang Badan Pertanahan Nasional PengadaanTanah Embarkasi/Asrama Haji Skala 1:1000 tanggal 6122012;Halaman 63 dari 79 Putusan.

Kepala BiroPemerintahan;Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaPekanbaru Nomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi RiauAtas Tanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500;Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440kepala keluarga H. IR RUBA'l;Halaman 64 dari 79 Putusan.

Menyatakan terdakwa AGUS SALIM bersalah melakukan tindak pidana yang tanpahak atau melawan hukum,menawarkan untukdiijual,menjual,membeli,menerima,menjadiperantara dalam jual beli,menukar,ataumenyerahkan Narkotika golongan 1 jenis shabushabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram sebgaimana yang kami dakwakan dalm dakwaan Primair melanggarpasal 114 ayat (2) UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa aka nada pengiriman Narkotikajenis shabushabu dengan skala

memilikismenyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksiRoesdiato, saksi Saeful Anton dan saksi Azis Muhaemin yang selaku anggota Polisipada sat Narkoba Polresta Bogor sedang melaksanakan tugas telahmendapatinformasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa aka nada pengiriman Narkotikajenis shabushabu dengan skala

terhadap diri terdakwa sehingga terdakwa menggigittangan saksi korban DONNY SAUKOTTA $;Bahwa pperistiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16September 2013 sekitar Jam 10.30 Wit bertempat dijalanMolunjunga, didepan toko Bandung di Desa Labuha, KecamatanBacan, Kabupaten Halmahera Selatan;Bahwa pada saat itu awalnya terdakwa yang baru turun darimobil penumpang melihat korban membongkar semen didepantokonya yaitu toko Aneka Surya, kemudian terdakwa menegurkorban agar jangan membongkar semen dengan skala

berhasilmemegang tangan korban dan langsung menggigitnya hinggadilerai beberapa orang yang berada disekitar tempat kejadian ;e Bahwa pada saat itu ada juga orang lain yang ikut memukulterdakwa dari belakang akan tetapi terdakwa tidak sempatmelihatnya ;e Bahwa pada saat itu terdakwa mengalami luka dibagian wajahnyasedangkan korban mengalami luka dibagian tangannya ;e Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat perkelahiantersebut ;e Bahwa setelah kejadian tersebut korban sudah tidak melakukanpembongkaran skala

Halmahera Selatan, korban hanya diizinkan untukmelakukan pembongkaran semen skala kecil digudangnyatersebut ;wonn Menimbang, bahwa selain fakta hukum diatas, terdapat faktafakta yang barudapat diungkap setelah melihat persesuaian antara buktibukti yang ditemukan selamapersidangan yang akan diuraikan bersamasama dengan pertimbangan unsur pasal dalamdakwaan aquo ;w Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahfaktafakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsurunsur

surat keterangan rencana kota (SKRK) atau fotokopiIMB yang dimiliki sebelumnya atau siteplan yang telahdilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;6 fotokopi berita acara serah terima administrasi prasaranalingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial bagi pengembangpada kawasan perumahan ;7 rencana teknis bangunan meliputia gambar rancang bangun (bestek) yang ditandatangani olehpenanggung jawab (pemilik, perencana, pengawas/pelaksana), sebanyak 3 (tiga) set; yang terdiri dari :1 gambar situasi (skala

I: 1000 / 1 : 500) ;2 gambar lay out / denah, tampak, potongan (skala I : 100/1 : 200);3 gambar rencana pondasi, sanitasi dan rencana atap (skala1 : 100 / 1b gambar konstruksi kayu/beton bertulang, baja/besi (skala 1: 100) dan detail (skala 1: 5071: 20/71: 10)ditandatangani. oleh penanggung jawab (pemilik,perencana, pengawas / pelaksana), sebanyak 2 (dua) set ;c perhitungan konstruksi kayu/beton bertulang, baja /besi,sebanyak 2 (dua) set ;S surat pernyataan pertanggungjawaban konstruksi daripenanggung

surat keterangan rencanakota (SKRK) atau fotocopy IMB yang dimiliki sebelumnya atau siteplan yang telahdilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 6. foto copy berita acara serah terimaadministrasi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial bagi pengembangpada kawasan perumahan; 7. rencana teknis bangunan meliputia. gambar rancang bangun (bestek) yang ditandatangani oleh penanggung jawab(pemilik, perencana, pengawas/pelaksana), sebanyak 3 (tiga) set; yang terdiri1). gambar situasi (skala

1 : 1000/1 : 500); 2). gambar lay out / denah, tampak, poton gan (skala 1 : 100/ 1 : 200); 3) gambar rencana pondasi, sanitasi dan rencana atap (skala 1 : 100 / 1:b. gambar konstruksi kayu/beton bertulang, baja/besi (skala : 100) dan detail (skala1: 50/1: 20 / 1: 10) ditandatangani oleh penanggung jawab (pemilik,perencana, pengawas/pelaksana), sebanyak 2 (dua) set ; c. perhitungan konstruksi kayu/beton bertulang, baja/besi, sebanyak 2 (dua)Menimbang .....Menimbang, bahwa dari kedua prosedur persyaratan

Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atauHasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, BUPIUNU(Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalam menyalurkanBahan Bakar Minyak untuk Pengguna Skala Kecil, Pelanggan Kecil,transportasi, dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyaluryang ditunjuk BUPIUNU melalui seleksi.Halaman 8 dari 22 Putusan

Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yangakan melaksanakan kegiatan usaha niaga Minyak Bumi, Gas Bumi BahanHalaman 11 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2019/PN BirBakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau Hasil Olahanwajid memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, BUPIUNU (BadanUsaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalam menyalurkan BahanBakar Minyak untuk Pengguna Skala

Nomor36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, BadanUsaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha niaga Minyak Bumi, Gas BumiBahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau HasilOlahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan MenteriESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan BakarMinyak, BUPIUNU (Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalammenyalurkan Bahan Bakar Minyak untuk Pengguna Skala

Dudut Rustyadi,Sp.FM (K),SH Dokter pemeriksapada RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan fisik : tingkatkesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 120/80mmHg, denyut nadi 80x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu ketiak 36,5 c,skala Nyerinyeri dan pemeriksaan Lukaluka : pada pipi sisi kanan enamcentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawahsudut luar mata, terdapat luka memar, berwarna sama dengan kulitsekitarnya, tampak bengkak, berukuran empat centi meter kali

Dudut Rustyadi,Sp.FM (K),SH Dokter pemeriksa padaRSUP Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan fisik : tingkatkesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 120/80mmHg, denyut nadi 80x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu ketiak 36,5 c,skala Nyerinyeri dan pemeriksaan Lukaluka : pada pipi sisi kanan enamcentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawahsudut luar mata, terdapat luka memar, berwarna sama dengan kulitsekitarnya, tampak bengkak, berukuran empat centi meter kali