Ditemukan 7054 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 795/Pid.B/2016/PN Blb
Tanggal 26 Oktober 2016 — HAMBALI Alias MALI Bin ACENG (Alm)
329
  • Keadaan umum:Kesadaran: penurunan kesadaran (nilai sembilan dari skala lima belas)Tandatanda vital: Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh mililiter air raksa(normal) Denyut nadi delapan puluh dua kali per menit (normal) Pernapasan dua puluh dua kali per menit (normal) Suhu tiga puluh tujuh derajat celsius (normal) Skala nyeri nilai enam dari skala sepuluh (nyeri sedang)2.
    Pada tanggal 14 Juli 2016kesadaran korban membaik (nilai sepuluh dari skala lima belas) delakukanpemeriksaan laboratorium darah dengan hasil perbaikan.
    Tandatandavital stabil sehingga dipindahkan ke ruang rawat inap biasa, pada pukul17.10 Wib.Selama perawatan di ruang rawat inap, korban tetap mengalamipenurunan kesadaran (nilai sebelas dari skala lima belas) danhasillaboratorium darah : kadar natrium menurunPada tanggal 27 Juli 2016, kesadaran korban masih menurun(nilaissebelas dari skala lima belas), dokter masih merencanakan untukpemantauan kesadaran dan perbaikan kadar natrium dalam darah, namunkeluarga korban meminta korban pulang dengan alasan
    Keadaan umum:Kesadaran: penurunan kesadaran (nilai sembilan dari skala lima belas)Tandatanda vital:Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh mililiter air raksa(normal) Denyut nadi delapan puluh dua kali per menit (normal) Pernapasan dua puluh dua kali per menit (normal) Suhu tiga puluh tujuh derajat celsius (normal) Skala nyeri nilai enam dari skala sepuluh (nyeri sedang)2.
    Pada tanggal 06Halaman 11 dari 24 Putusan pidana Nomor 795/Pid.B/2016/PN.BIb.Juli 2016, pukul 02.00 wib korban dipindahkan ke ruang rawat inap.Padatanggal 07 Juli 2016 pukul 20.15 Wib kesadaran korban makin menurun(nilai kesadaran delapan dari skala lima belas) sehinggakorbandipindahkan ke ruang rawat Neurosurgical critical care unit(NCCU). Pada tanggal 14 Juli 2016 kesadaran korban membaik (nilaisepuluh dari skala lima belas) delakukan pemeriksaan laboratoriumdarah dengan hasil perbaikan.
Register : 28-01-2016 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BINJAI Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Bj
Tanggal 24 Februari 2016 — SAIFUL Als IPUL
279
  • yang seringanringannya, terhadappermohonan pembelaan lisan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetappada tuntutan semula ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM26/BNJEI/Ep/01/2016 tanggal 27 Januari 2016, sebagai berikut :DAKWAAN :KESATU :Bahwa ia terdakwa SAIFUL ALs IPUL pada hari Jumat tanggal 13Nopember 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaktidaknya pada bulanNopember Tahun 2015 bertempat di Desa Sei Skala
    Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, kKemudian kedua saksi polisilangsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian,sesampainya di tempat, saksi polisi melihat terdakwa sedang berdiri di Jalan DesaSei Skala Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, selanjutnya saksipolisilangsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa,kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tubuh terdakwa, lalu terdakwa sempatmembuang uang pecahan seribu rupiah yang ternyata didalamnya terdapat berupa1
    RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 112 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narotika.ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa SAIFUL ALs IPUL pada hari Jumat tanggal 13Nopember 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaktidaknya pada bulanNopember Tahun 2015 bertempat di Desa Sei Skala Kecamatan SelesaiKabupaten Langkat, atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menurut Pasal 84 Ayat
    Saksi SUPERI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :e Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekira pukul17.30 Wib, saat saksi dan teman saksi yang bernama SUPERIanggota dari Polres Binjai sedang melakukan penyelidikan tentangperedaran Narkoba lalu mendapat informasi dari masyarakat yangmengatakan bahwa ada seseorang memiliki Narkotika kemudiandiberikan ciriciri dan tempatnya di Desa Sei Skala KecamatanSelesai Kabupaten Langkat, selanjuntnya kami saksi langsungmenuju tempat yang
    dimaksud dan melakukan pengintaian,sesampainya di tempat tersebut saksi melihat terdakwa sesuaidengan cirri ciri yang di informasikan tersbeut sedang berdiri di JalanDesa Sei Skala Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, lalu kamilangsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan ;e Bahwa saat kami lakukan pemeriksaan terhadap tubuh terdakwa, laluterdakwa sempat membuang uang pecahan seribu rupiah yangternyata di dalamnya terdapat berupa 1 (satu) bungkus plastic klipwarna putih berisi sabusabu
Putus : 11-12-2017 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — TOMMY DELSY, S.H.
418124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • II/XII/2008, PTKahayan Agro Lestari Skala 1 : 10.000, Kwitansi pengeluaran uangdari PT KAL kepada Siren D.
    1 : 6.000, Peta Tumbang Kontraktor atas nama Yoridie NomorKontrak : 004/KAL/LC/XII/2008 PT KAL Skala 1 : 6.000, Peta CincangHal. 10 dari 53 hal.
    Skala 1 : 140.000;Hal. 13 dari 53 hal.
    Bukti Novum PK5a berupa :Peta Rekomendasi Rencana Pelepasan Kawasan Hutan Untuk PerkebunanKelapa Sawit PT Kahayan Agro Lestari seluas +20.000 Ha;Bukti Novum PK5a, didasarkan pada sumber : Peta TGHK Kalimantan Tengah Tahun 1982, Skala 1 : 500.000: Peta RTRWP Kalimantan Tengah Perda Nomor 8/2003, Skala 1500.000; Peta Rupa Bumi Indonesia Wilayah Prov.Kalteng, Skala 1 : 250.000; Peta Administrasi Wilayan Kabupaten Kapuas, Skala 1 : 250.000: Peta Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan PT Kahayan Agro Lestari
    ,Skala 1 : 250.000: Peta Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan Hutan PT Kahayan AgroLestari , Skala 1 : 250.000;6.
Register : 13-01-2017 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 2/PID.TPK/2017/PT SMR
Tanggal 6 Februari 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M.Si Bin H. A. RASYID AZIZ Alias Drs. H. ANDI SYAMSUL QAMAR, M.Si Bin H. A. RASYID AZIZ
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TOTO HARMIKO, SH
227101
  • Sjambas Chotib ;
  • 4 (empat) lembar foto copy Rekapitulasi Penggunaan Termin II Survei dan Pembuatan Peta Kabupaten Penajam Paser Utara Skala 1 : 5.000 dengan metode Fotogrametris yang telah ditandangani oleh H. Sjambas Chotib selaku Konsultan Perencana dan kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. PPU An. Drs. H. Syamsul Qamar. AR, Msi. yang belum ditandatangani oleh PPTK An. Setyarso Wahyudiono, ST, MT.
    Sjambas Chotib ;
  • 4 (empat) lembar foto copy Rekapitulasi Penggunaan Termin III Survei dan Pembuatan Peta Kabupaten Penajam Paser Utara Skala 1 : 5.000 dengan metode Fotogrametris yang telah ditandangani oleh H. Sjambas Chotib selaku Konsultan Perencana dan kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. PPU An. Drs. H. Syamsul Qamar. AR, Msi. dan belum ditandatangani oleh PPTK An.
    PPU Skala 1 : 5.000 dengan MetodeFotogrametris dengan pagu anggaran Rp10.000.000.000, (SepuluhMilyar Rupiah) dan tertuang dalam DPA Bappeda Kab. PPU. Nomor:917 / 005 / DPASKPD / Keu / /2012, tanggal 2 Januari 2012 FormulirDPASKPD 2.2.1 tahun anggaran 2012 terdapat anggaran untukkegiatan survey dan pembuatan Peta Kab. PPU. Skala 1 : 5.000dengan Metode Fotogrametris dengan pagu Anggaran Rp.10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah);Bahwa sekitar bulan Mei 2012 Terdakwa menghubungi Sdr.
    Skala 1 : 5.000dengan metode fotogrametris dengan pagu dana : Rp.9.904.350.000,dan HPS Rp. 8.754.828.000, (delapan milyar tujuh ratus lima puluhempat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan proseslelang sebagai berikut:Setelah menerima perintah lelang kami pihak ULP.
Register : 20-02-2012 — Putus : 19-04-2012 — Upload : 15-05-2012
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 62/ PID. SUS/ 2012/ PN.PL.R
Tanggal 19 April 2012 —
2710
  • rakyat,perijinan skalamenengah dan perijinan skala besar sesuai UU No.4. tahun 2009 yaitu :a.
    Prosedor untuk perijinan skala rakyat, pelaku pertambangan (skalarakyat) harus mengajukan permohonan ijin pertambangan rakyat (IPR)kepada Bupati kabupaten Gunung Mas apa bila lokasi yang dimohonberada dalam wilayah pertambangan rakyat (IPR) yang dikeluarkan olehBupati atau pekabat yang berwenang ;b.
    Prosedur pengurusan perijinan skala menengah dan perijinan skalabesar, untuk pemberian wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP)baik,mineral logam dan Batu bara dengan cara lelang sesuai dengan PPNo.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ; Bahwa benar sesuai data ijin pertambangan rakyat IPR yang ada diKabupaten gunung Mas sampai sat ini Para terdakwa tidak memiliki ijin pertambanganrakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Bupati Gunung Mas ;e Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh
    (sepuluh milyard rupiah) ; Bahwa benar prosedor untuk melakukan kegiatan usaha Pertambanganadalah setiap kegiatan usaha Pertambangan harus memiliki ijin yangdiberikan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangan untuk melaksanakankegiatan usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUU No.04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara ; Bahwa benar prosedur pengurusan perijinan untuk skala rakyat, perijinanskala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU No.04 2009 yaitu :a.Prosedur
    untuk perijinan skala rakyat, pelaku usaha Pertambangan (skalarakyat) harus mengajukan permohonan ijin pertambangan rakyat (IPR)kepada Bupati Kabupaten Gunung Mas apabila skala yang dimohonberada dalam wilayah Pertambangan rakyat (WPR) yang dikeluarkan olehBupati atau pejabat yang berwenang ;b.Prosedur pengurusan perijinan skala menengah dan perijinan skala besar,untuk pemberian wilayah ini usaha pertambangan (WIUP) baik minerallogam dan batu bara dengan cara lelang sesuai dengan PP No.23 tahun2010
Register : 18-04-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/2016
Tanggal 30 Juni 2016 — JAMES THIEN, SE., MM VS PRESIDEN RI;
12461 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kecil sebesar 1%dan untuk skala besar sebesar 2,5%.
    Pemohon selaku Pengusahaperikanan perseorangan dengan skala bobot Kapal 66 GT masuk kedalam kategori skala besar sehingga dibebankan dengan pungutan2,5% dari produktifitas hasil Kapal Pemohon.
    Skala Menengah per tahun Rp. 10% ProduktifitasKapalx Harga Patokan Ikanx ukuran GT Kapal3.
    Skala Kecil Per tahun Rp5% x Produktivitas Kapal x Harga Patokanikan x Ukuran GT Kapal;2. Skala Menengah Per tahun Rp10% x Produktivitas Kapal x HargaPatokan ikan x Ukuran GT Kapal;3.
    kecil menjadi 5%, Skalamenengah menjadi 10% dan Skala besar 25% secara nyatamelanggar aspek keadilan karena membebani masyarakat secaratidak wajar.
Register : 18-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 612 K/TUN/2019
Tanggal 21 Nopember 2019 — I. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN., II. PT. MULTI SARANA AGRO MANDIRI VS PT. SEBUKU BATUBAI COAL;
19182 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan:1) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/00987/PU perihalPeruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 25 Juni 2018;2) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/01315/PU perihalKlarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 9 Agustus 2018;sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalamperkara ini;Dalam Pokok Perkara:1.
    Menyatakan batal atau tidak sah:1) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/00987/PU perihalPeruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 25 Juni 2018;2) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/01315/PU perihalKlarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 9 Agustus 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:Halaman 2 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 612 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.1) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/00987/PU perihalPeruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 25 Juni 2018;2) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/01315/PU perihalKlarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 9 Agustus 2018;1.
Register : 18-12-2017 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 42/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
NURMILA ODE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MIMIKA
Intervensi:
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Mimika
11719
  • peta skala 1:2.500.C. ukuran muka peta 60 cm x 60 cm dan ukuranbidang gambar 60 cm x 60 cm untuk peta skala 1:10.000.Peta dasar pendaftaran yang berupa peta foto dibuat dengan ketentuan :a. ukuran muka peta dan bidang gambar 50 cm x 50 cm untuk peta skala1: 1000;b. ukuran muka peta dan bidang gambar 60 cm x 60 cm untuk peta skala 1: 2500 dan skala 1 : 10000;Simbolsimbol kartografi yang digunakan untuk pembuatan peta dasarpendaftaran dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalamlampiran
    pendaftaran dalam sistemkerangka dasar nasional, penomoran peta terdiri dari nomor zone dannomor lembar peta.(2) Penomoran zone mengacu pada nomor zoneUTM, penomoran terdiri dari tiga digit dimana dua digit pertama berisinomor zone UTM dan digit terakhir merupakan letak zone TM3 sebagaimana tercantum dalam lampiran 5.(3) Satu zone TM3 dibagi dalam wilayahwilayahyang tercakup pada peta skala 1 : 10.000 dengan ukuran muka peta 60cm x 60 cm.(4) Penomoran lembar peta skala 1 : 10.000 terdiridari lima
    digit dimana dua digit pertama menunjukkan nomor kolom lembar(arah x) dan tiga digit berikutnya adalah nomor baris lembar (arah y)dimulai dari koordinat x = 32.000 m dan y = 282.000 m sebagaimanatercantum dalam lampiran 6.Halaman 20 dari 79 halaman Putusan Nomor : 42/G/2017/PTUN JPR.(5) Lembar peta skala 1 : 10.000 dibagi menjadi16 lembar peta skala 1:2.500 dengan ukuran muka peta 60 cm x 60 cm.(6) Penomoran lembar peta skala 1 : 2.500 terdiri daritujuh digit dimana lima digit pertama adalah nomor
    lembar peta skala1:10.000nya dan dua digit berikutnya adalah nomor urut lembar petaskala 1 : 2.500 di dalam lembar peta skala 1:10.000 yang dimulai darinomor 1 (satu) di pojok kiri bawah selanjutnya ke arah kanan dankemudian baris selanjutnya dari kiri ke kanan sebagaimana tercantumdalam lampiran 7.(7) Lembar peta skala 1:2.500 dibagi menjadisembilan lembar peta skala 1:1.000 dengan ukuran muka peta 50 cm x 50cm.(8) Penomoran lembar peta skala 1:1.000 terdiridari delapan digit dimana tujuh digit
    pertama adalah nomor lembar petaskala 1:2.500nya dan satu digit berikutnya adalah nomor urut lembar petaskala 1:1.000 di dalam lembar peta skala 1:2.500 yang dimulai dari nomor1 (satu) di pojok kiri bawah selanjutnya ke sebagaimana tercantumdalam lampiran 7.(9) Untuk lembarlembar peta skala yang lebihbesar (1:500 dan 1:250) ukuran muka petanya sama dengan ukuranmuka peta skala 1:1.000 dan pembagian serta penomoran lembarpetanya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(7) dengan menambahkan
Register : 27-10-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 21-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 914/Pid.B/2015/PN Dps
Tanggal 18 Januari 2016 — I WAYAN SUBADIA
3325
  • Kemudiansaat itu seingat terdakwa untuk setiap 100 M2 (1 are) tanah dihargai olehnyasejumlah Rp. 325.000.000, (tiga ratus.dua puluh lima juta rupiah). setelah ituterhadap tanah milik Nyoman Sukaharja terdakwa buatkan gambar skala (blokplan) yang mana dari luas awal sesuai SPPT sejumran 900 M2 terdakwabuatkan kapling menjadi 3 (tiga) buah kaplingan dengan masingmasing kaplingselu as 250 M2(dua ratus lima puluh);Bahwa sekira bulan April 2013, terdakwa bertemu dengan saksi Nyoman Jayayang mana saat
    maka sertifikat akan langsung diberikan;Bahwa kemudian saksi Nyoman Jaya sepakat akan membeli tanah tersebutdimana terdakwa meyakinkan kepada saksi dengan menuliskan nama saksipada gambar skala blok plan yakni Nyoman Jaya;Bahwa saksi Nyoman Jaya kemudian menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga)kali yaitu :.1. pertama sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang mana uangtersebut langsung diserahkan oleh saksi Nyoman Jaya kepada terdakwayang bertempat dirumah saksi Jalan Tukad Bilok Gang No 7
    pembayaran maka sertifikat akan langsungdiberikan.Bahwa kemudian saksi Nyoman Jaya sepakat akan membeli tanahtersebut dimana terdakwa meyakinkan kepada saksi dengan menuliskan namasaksi pada gambar skala blok plan yakni Nyoman Jaya.Bahwa saksi NyomanJaya kemudian menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :.1.pertama sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang mana uangtersebut langsung diserahkan oleh saksi Nyoman Jaya kepada terdakwayang bertempat dirumah saksi Jalan Tukad Bilok
    pembayaran maka sertifikat akan langsungdiberikan.Bahwa kemudian saksi Nyoman Jaya sepakat akan membeli tanahtersebut dimana terdakwa meyakinkan kepada saksi dengan menuliskan namasaksi pada gambar skala blok plan yakni Nyoman Jaya.Bahwa saksi NyomanJaya kemudian menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan totalRp.750.000.000, sedangkan Terdakwa sama sekali tidak pernahmengurus15sertifikat tersebut ke Notaris sebagaimana yang dikatakan kepada saksikorban.
    pembayaran maka sertifikat akan langsungdiberikan.Bahwa kemudian saksi Nyoman Jaya sepakat akan membeli tanahtersebut dimana terdakwa meyakinkan kepada saksi dengan menuliskan namasaksi pada gambar skala blok plan yakni Nyoman Jaya.Bahwa saksi NyomanJaya kemudian menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :.1. pertama sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang mana uangtersebut langsung diserahkan oleh saksi Nyoman Jaya kepada terdakwayang bertempat dirumah saksi Jalan Tukad Bilok
Register : 09-07-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SORONG Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Son
Tanggal 29 Februari 2016 — PERDATA SUTAAT, DK MELAWAN BPN BAMBANG SUPRAPTO, DKK
10638
  • Saksi tidak mencari peta skala lain dan data fisik lainnyakecuali hanya peta skala 1:2.000 tersebut;Bahwa Saksi mengetahui untuk Transmigrasi biasanya ada 2 peta yaitu : petaskala 2.000, dan peta skala 5.000 atau peta skala 10.000. Perbedaannya adapada legalitasnya. Peta skala 2.000 digunakan untuk memetakan tanah yangsudah bersertifikat. Peta skala 5.000 itu adalah peta rancang kavling yang dibuatberdasarkan permintaan Kantor Departemen Transmigrasi.
    Peta skala 2.000dibuat berdasarkan peta skala 5.000;Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemberian hak atas tanah kepada pesertaTransmigrasi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN. Saksimengetahui adanya SK Kakanwil BPN Provinsi Irian Jaya NomorBPN.03/HM/1992 tanggal 8 Januari 1992 (vide bukti TI13/P2). Setahu saksibahwa setelah SK ada maka akan langsung dibuatkan sertipikatnya.
    ;Bahwa saksi mengaku sudah melakukan pengecekan terhadap peta skala 5.000dan menurut saksi ada indikasi sengketa batas tanah, tetapi menurut saksi bukanHal 28 dari 48 Hal.
    1:2.000 (buktiTL5) dan ternyata bentuk tanah milik Tergugat Il sama dengan dalam peta skala 1:2.000(bukti TI.5) ;Menimbang, bahwa menurut saksi Sudrajat A.R.
    S.ST terdapat perbedaan antarapeta skala 2000 dan peta skala 5000 dimana peta skala 2000 adalah merupakan petauntuk tanah yang telah bersertifikat sedangkan peta skala 5000 adalah peta untuk tanahyang belum bersertifikat ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lopo diperoleh fakta bahwa saksipernah menggarap tanah/lahan milik saudara Giran namun pada saat itu para Penggugatbelum menempati lahan tersebut ;Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan selama para Penggugat menempatitanah objek sengketa
Putus : 08-10-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2322 K/Pdt/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — JHON NASRI,, DKK VS PT. BANK BUKOPIN Tbk cq PT. BANK BUKOPIN Tbk CABANG PADANG
8855 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebuahKoperasi yang telah ber Badan WHukum Koperasi yang sah,beralamat/bertempat kedudukan di Jorong Koto Agung Kenagarian,Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, PropinsiSumatera Barat;Menyatakan bahwa benar Penggugat (KUD Lubuk Karya) pada TahunAnggaran 2003 telah ditetapbkan oleh Kementerian Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai salah satu KoperasiPenerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Berupa Dana BergulirDalam Rangka Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Skala
    Bank Bukopin Cabang Padang)adalah merupakan Bank Penampung atas Dana Bantuan PerkuatanBerupa Dana Bergulir Dalam Rangka Pembangunan Pabrik KelapaSawit Skala Kecil oleh Koperasi, untuk Tahun Anggaran 2003 yangditerima oleh Penggugat (KUD Lubuk Karya) dari KementerianKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia denganNilai Bantuan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yangdana tersebut telah ditampung oleh Tergugat (PT.
    Menyatakan bahwa benar Pemohon Kasasi (KUD Lubuk Karya) padatahun Anggaran 2003 telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai salah satuKoperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Berupa DanaBergulir Dalam Rangka Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Skala Keciloleh Koperasi dengan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);6. Menyatakan Termohon Kasasi (PT.
    Bank Bukopin Cabang Padang)adalah merupakan Bank Penampung atas Dana Bantuan PerkuatanBerupa Dana Bergulir Dalam Rangka Pembangunan Pabrik KelapaSawit Skala Kecil oleh Koperasi, untuk tahun anggaran 2003 yangditerima oleh Pemohon Kasasi dari Kementerian Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Nilai Bantuan sebesarRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang dana tersebut telahditampung oleh Termohon Kasasi (PT.
    Menyatakan bahwa Dana Bantuan Perkuatan Berupa Dana BergulirDalam Rangka Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Skala Kecil olehKoperasi, untuk tahun anggaran 2003 yang diterima oleh PemohonHalaman 6 dari 10 hal. Put.
PERMA
PERMA Nomor 1 Tahun 2020
30501723
  • Tentang : Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Skala Krisis Daerah/Lokal adalah krisis yang tidaktermasuk skala nasional.BAB IIASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUPBagian KesatuAsasPasal 2Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindakpidana Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang PemberantasanTindak Pidana Korupsi berdasarkan asas:a. kemandirian Hakim;aprofesionalitas;transparansi;akuntabilitas;proporsionalitas;keadilan;kemanfaatan; danrc rf o& fpkepastian hukum.Bagian KeduaTujuanPasal 3Pedoman Pemidanaan bertujuan untuk:a. memudahkan Hakim dalam
    nasional;b. aspek dampak tinggi, yaitu:1.perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak ataukerugian dalam skala nasional;perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaanatau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekalitidak dapat dimanfaatkan; dan/atauperbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagikelompok masyarakat yang rentan, diantaranyaorang lanjut usia, anakanak, fakir miskin,perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;c. aspek keuntungan terdakwa tinggi, yaitu:Lsnilai harta benda yang diperoleh
    Aspek Kesalahan Tinggi (Pasal 8 huruf a1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindakpidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersamasama; ee terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yangmenyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;Bi terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modusoperandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisisekonomi dalam skala nasional;b.
    Aspek Kesalahan Sedang (Pasal 9 huruf a) Le2.a,terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindakpidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersamasama;terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidanakorupsi;terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahuluiperencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih;dan/atauterdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisisekonomi dalam skala daerah/lokal; b.
    Pasal 8 huruf a angka 4terdakwa melakukanperbuatannya dalam keadaanbencana atau krisis ekonomidalam skala nasional; 4 Pasal 9 huruf a angka 4terdakwa melakukanperbuatannya dalam keadaanbencana atau krisis ekonomidalam skala daerah/lokal,atau Pasal 10 huruf a angka 4 terdakwa melakukanperbuatannya tidak dalamkeadaan bencana atau krisisekonomi. Jumlah Aspek Kesalahan? 2Isi dengan angka.
Register : 26-02-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
GUNTUR EKA PERMANA, SH.
Terdakwa:
PEPEN PERMANA YUDA, ST Bin RUSIN
12323
  • Peta KabupatenPENAJAM PASER UTARA Skala 1:5.000 dengan Metode Fotogrametris dengan pagu anggaran Rp.10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah);Bahwa sekitar bulan Mei 2012 saksi Drs.
    Kab PENAJAM PASER UTARA Skala 1 : 5.000dengan Metode Fotogrametris dengan pagu anggaran Rp.10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah);Bahwa sekitar bulan Mei 2012 saksi Drs.
    Peta Foto skala 1 : 5.000 ukuran AO (kurang 9 Eksemplar);Halaman 38 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN Smrb.
    PPU skala 1 : 5.000dengan metode Fotogrametris.
    PPU skala 1 : 5.000 dengan metode Fotogrametrisberdasarkan pekerjaan yang telah ditawarkan oleh Drs. H.Syamsul Qomar AR.M.Si. selaku Kepala Bapeda Kab.
Register : 27-10-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Tjt
Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
NURUL AFIFAH ANA, SH
Terdakwa:
1.SAHARUDIN Bin MAPPIARE Alm
2.SAMINGUN Bin MADISWAN Alm
29971
  • Pekebun adalah Orang perseorangan warga Negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skalatertentu;b. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau perusahaanperkebunan yang mengelola usaha perkebunan;c.
    Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usahaperkebunan; Bahwa skala usaha perkebunan berdasarkan Permentan Nomor : 21Tahun 2017 Perubahan kedua atas Permentan Nomor : 98 Tahun 2013Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan) yaitu :a. skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu yaitu luasannyakurang dari 25 hektar.b. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu yaitu luasannya25 hektar atau lebih dan diwajibkan memiliki izin usaha Bahwa bentuk pemeliharaan lingkungan
    Adapun menurut skala usaha perkebunanberdasarkan Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atasPermentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan) yaitu :a.
    Skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu yaitu luasannyakurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;b. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu yaitu luasannya25 hektar atau lebih dan diwajibkan memiliki izin usaha;Menimbang, bahwa berdasarkan Terdakwa I SAHARUDIN BinMAPPIARE (Alm) dan Terdakwa Il SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm)merupakan individu atau perorangan warga negara Indonesia yang mengelolatanah garapan yang luasnya 5 (lima) hektar atau kurang dari 25 (dua puluh lima)hektar
Register : 03-08-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 07/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Ir.MUHAMAD HANAFI,MT bin H MUHAMAD SUKARDI
4716
  • Tahun Anggaran 2010;2. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Rencana Kerja dan syarat-syarat Teknis (RKS) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2010;3. 1(satu) eksemplar Asli Surat Nomor:640/04.A/DISPU-CK/2011 tanggal 11 Pebruari perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti Taman Seribu Riam;4. 1(satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2010;5. 1(satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor 15 /CV-BS/MTW-V/2010 tanggal 11 Mei 2010;6. 1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti 1 skala
    :10;7. 1(satu) lembar Asli gambar Prasasti II skala :10;8. 1(satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala:10;9. 1(satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baru skala 1:100;10. 1(satu) lembar asli gambar potongan ,denah rencana, dan detail ornamen ;11. 1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 1 tahun 2010; 12. 1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010; 13. 1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 3 tahun 2010; 14. 1(satu) eksemplar asli
    DISPUCK/2010 tanggal 10 Mei Tahun Anggaran 2010;1(satu) eksemplar Foto Copy Rencana Kerja dan syaratsyarat Teknis (RKS)Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2010;171818l(satu) eksemplar Asli Surat Nomor:640/04.A/DISPUCK/2011 tanggal 11Pebruari perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti Taman SeribuRiam;1(satu) lembar asli kwitansi tanggal 6 Juli 2010;l(satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor:15/CVBS/MTWV/2010tanggal 11 Mei 2010;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti skala
    :10;1(satu) lembar Asli gambar Prasasti IT skala :10;1(satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala:10;1(satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1:100;1(satu) lembar asli gambar potongan,denah rencana,dan detail ornamen;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 1 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 3 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli laporan bulanan dan mingguan Mei bulan ke 1 tahun2010;1(satu) eksemplar
    /2010 tanggal 10 Mei Tahun Anggaran 2010;2 1 (satu) eksemplar Foto Copy Rencana Kerja dan syaratsyarat Teknis (RKS)Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2010;3 1(satu) eksemplar Asli Surat Nomor:640/04.A/DISPUCK/2011 tanggal 11Pebruari perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti Taman SeribuRiam;4 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2010;5 1(satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor 15 /CVBS/MTWV/2010tanggal 11 Mei 2010;6 1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti skala
    :10;7 1(satu) lembar Asli gambar Prasasti II skala :10;8 (satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala:10;9 (satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1:100;10 1(satu) lembar asli gambar potongan ,denah rencana ,dan detail ornamen ;111213141516171819201(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 1 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 3 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli laporan bulanan dan mingguan Mei bulan
    :10;1(satu) lembar Asli gambar Prasasti II skala :10;10111213141516171819206.1(satu) lembar Asli gambar Prasasti II skala:10;(satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1:100;1(satu) lembar asli gambar potongan ,denah rencana, dan detail ornamen ;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 1 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010;1(satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 3 tahun 2010;l(satu) eksemplar asli laporan bulanan dan mingguan Mei bulan ke
Register : 08-06-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn
Tanggal 14 Desember 2015 — ELFRIDAWATI, DKK (2 ORANG ) LAWAN PT. AGRINDO INDAH PERSADA
6216
  • AIPmengajukan permohonan perundingan bipartit kepada Tergugat untuk membahasstuktur dan skala upah untuk tahun 2015;10.11.12.13.14.15.Bahwa Para Penggugat adalah tim perunding stuktur dan skala upah dari serikatpekerja PTP FPBI PT. AIP;Bahwa dalam Perundingan tersebut tidak ada kesepakatan antara PTP FPBI PT. AIPdan Tergugat;Bahwa akibat dari gagalnya perundingan mengenai stuktur dan skala upah, padatanggal 29 januari 2015 seluruh anggota PTP FPBI PT.
    AIP yang masihaktif dan masih mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan organisasiserta masih bertugas untuk menyelesaikan perselisihan tentang skala upah denganTergugatBahwa pada tanggal 01 April 2015 Tergugat memberikan Surat Mutasi kepada ParaPenggugat, akan tetapi Para Penggugat menolaknya dengan alasan mutasi yangdilakukan Tergugat hanya akalakalan Tergugat dan merupakan intimidasi secarahalus agar Para Penggugat tidak menuntut dan memperjuangkan stuktur skala upahditempat Tergugat
Register : 16-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 290/PID.SUS/2019/PT DKI
Tanggal 16 Oktober 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DHANY RAMDHANY
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BUDIYANINGSIH, SH
422360
  • ingatkan Potensi GempaLIP mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besarkhususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan.
    /penelitiasingprediksiindo...Buat yg lg d pulau jawa atau ada keluarga di jawa..PERBANYAK DOA...TETAP WASPADA...Lempeng Jawa Terus Bergerak, LIPI Ingatkan Potensi GempaLIP mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besar khususnya diPulau Jawa beberapa waktu ke depan.
    Ingatkan Potensi GempaOo * LIPI mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besar5 khususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan.
    Ingatkan Potensi GempaLIP mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besarkhususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan.
Register : 22-08-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN KOTABUMI Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Kbu
Tanggal 2 Oktober 2017 — terdakwa Arga Yodian Renamond Alias Okes Bin Bambang Kiswanto
382
  • Tempat tinggal : JI Skala Brak No.34 Kelurahan Tanjung AmanKecamatan Kotabumi SelatanKabupaten LampungUtara.7. Agama : Islam.8.
    tetap pada tuntutannya danatas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum Terdakwa jugamenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU:Bahwa ia terdakwa ARGA YODIAN RENAMOND Alias OKES BinBAMBANG KISWANTO pada hari kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 13.30WIB dan atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 ataudalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di Jalan Skala
    hukumPengadilan Negeri Kotabumi,, tanoa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksiARDIANSYAH Bin ABDULLAH bersama sama saksi A.RAVIT RAMONDHABin OMON saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR mendapat informasidari masyarakat bahwa ada peredaraan atau penyalahgunaan Narkotikajenis shabu shabu dijalan Skala
    Lampung Utara setelah mendapat informasiidentitias dan ciri ciri terdakwa, kemudian dilakukan penyelidikan di salahsatu rumah di jalan skala brak No 34 Kel, Tanjung Aman Kec, KotabumiSelatan Kab, Lampung Utara, bahwa benar terdapat terdakwa didalamrumah tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan, lalu saksiARDIANSYAH Bin ABDULLAH bersama sama saksi A.RAVIT RAMONDHABin OMON saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR beserta anggota satres narkoba lainya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadapterdakwa
    narkotika golongan berupa Shabu tersebut tanpa berhak dan tanpa ijin daripihak berwenang.Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN KbuPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa ARGA YODIAN RENAMOND Alias OKES BinBAMBANG KISWANTO pada hari kamis tanggal 06 April 2017 sekitar jam 13.30WIB dan atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 ataudalam kurun waktu tahun 2017 bertempat di Jalan Skala
Register : 15-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN Tjt
Tanggal 19 April 2021 — Penuntut Umum:
NURUL AFIFAH ANA, SH
Terdakwa:
KADI Bin RONO KARTO Alm
22372
  • Ahli pernah menjadi saksi ahli sebelumnyadan pernah mengikuti bimbingan teknis PLTB (Pembukaan Lahan TanpaBakar); Bahwa skala usaha tidak mencapai skala tertentu dengan melakukanpendaftaran untuk memperoleh surat tanda daftar usaha perkebunan /STDBatau STDP tergantung jenis usaha perkebunan yang dilakukan.
    Bahwa untuk skala usaha tertentu wajiod memiliki izin usahaperkebunan/IUPB atau IUPP tergantung jenis usaha perkebunan yangdilakukan.
    usahaperkebunan tidak mencapai skala tertentu yakni membuat surat tanda daftarusaha perkebunan untuk budidaya (STDB) sesuai Pasal 5 Ayat 1 s.d. 4Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PermentanNomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; Bahwa berdasarkan Pasal 12 Permentan Nomor 5 Tahun 201a8 tentangPembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar,dimana pelaku usaha perkebunan wajib memiliki sistem sarana prasaranapengendalian kebakaran lahan
    Adapun menurut skala usaha perkebunanberdasarkan Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atasPermentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan) yaitu :a.
    Skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu yaitu luasannyakurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;b. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu yaitu luasannya25 hektar atau lebih dan diwajibkan memiliki izin usaha;Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN TjtMenimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telahmenghadirkan Terdakwa KADI Bin RONO KARTO (Alm)Menimbang, bahwa benar Terdakwa adalah pemilik lahan seluas + 3,5(tiga koma lima) Hektar yang terletak di Desa Jati
Register : 21-10-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 25-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 7 Maret 2012 — -MARLAN ROSANDY VS -GENERAL MANAGER, PT. PLN ( PERSERO ) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR.
7441
  • PLN ( PERSERO )Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic4E02, sangat merugikan Penggugat, baikmoral / immateril maupun materil, kKerugian moralyaitu dengan diberhentikannya Penggugat sudahbarang tentu Penggugat merasa malu dimatamasyarakat, karena pemberhentian Penggugattidak sesuai dengan prosedur.
    PLN ( PERSERO ) Wilayah KalimantanTimur, Skala Grade Basic 4E02 dapat dijadikanObyek Sengketa pada Peradilan Tata UsahaNegara;7. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkanKeputusan Obyek Sengketa melanggarPeraturan Perundangundangan yang berlaku,yaitu :LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA, ANTARA PT. PLN (PERSERO)dan SERIKAT PEKERJA PT.
    PLN ( Persero ), atas nama Marlan Rosandy,Nomor Induk 8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi pada KantorPelayanan Bunyu Cabang Berau, PT PLN ( Persero ) Wilayah KalimantanTimur, Skala Grade Basic 4E02, adalah termasuk perselisihan pemutusanhubungan kerja yang merupakan perselisihan hubungan industrial;9.
    PLN( PERSERO ) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR, SKALA GRADE BASIC4E02;2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil EksepsiTergugat mengenai Kompetensi Absolut;3.
    PLN(Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic 4E01;13.BuktiT13 : Foto copy sesuai dengan aslinyaNota Dinas PT.