Ditemukan 7054 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sakala siala skplb salah suara suala sikala saala
Penelusuran terkait : Melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki ijin usaha perkebunan
Pengadilan PN KLATEN
Register : 23-08-2013 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 25-03-2014
Putusan PN KLATEN Nomor 76/Pdt.G/2013/PN.Klt
Tanggal 20 Februari 2014 —
114 — 30
  • itu Penggugat telahmenerbitkan nota tertanggal 12 Agustus 2008 (Bukti P4);4 Bahwa selain hubungan hukum jual beli barang dagangan berupa segala kebutuhantoko kelontong antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi hubungan hukumlainnya, yaitu terjadinya piutang sebesar Rp. 70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah);5 Bahwa atas hutang tersebut (point 4) berawal dimana pada akhir Agustus tahun2008, Tergugat mendatangi Penggugat untuk menawarkan kerjasama di distribusibarang berupa minyak urang aring dalam skala
    barangkelontong senilai Rp. 13.370.000, (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh riburupiah);Pada tanggal 12 Agustus 2008, atas permintaan saya telah dikirim barangkelontong senilai Rp. 13.370.000, ( tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh riburupiah);Bahwa saya mengakui adanya hutang piutang dengan Penggugat sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah);Benar bahwa pada akhir Agustus 2008, saya menawarkan kerjasama kepadaPenggugat dibidang kerjasama distribusi barang berupa minyak rambut urangaring dalam skala
    Bahwa selain itu. setahu saksi ada usaha bersama tentang pengelolaan minyakwangi orangaring antara Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa dari bukti P1, P2, P3 dan P4 membuktikan bahwa Tergugattelah mengambil barang dagangan berupa segala kebutuhan toko kelontong dari Penggugatselanjutnya berdasarkan bukti P5 dan bukti P6 membuktikan bahwa Tergugat telahmenerima secara tunai sebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dana kerjasama14distribusi barang minyak rambut urang aring skala besar
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum Penghinaan
Register : 06-05-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 147/PID.B/2014/PN.SIAK
Tanggal 30 September 2014 — Ir. MUHAMAD DASRIN NASUTION
147 — 170
  • Muhammad Dasrin Nasution Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Melakukan Usaha Budidaya Dalam Jumlah Skala Tertentu Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dalam Dakwaan Tunggal Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan ;2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Ir.
    Karya Dayun tidak memiliki fin Amdal, layak atau tidaknya suatubadan usaha harus diperiksa dokumen Amdalnya;21Bahwa untuk skala usaha dengan luas lebih dari 1000 (Sseribu) hektar wajibmemiliki fin amdal;Bahwa biasanya badan usaha terbentur pada persyaratan untukmelengkapi dokumen yaitu surat tanah dan ijin lokasi;Bahwa surat teguran yang dikirim bersifat sebagai himbauan;Bahwa mengenai fin Prinsip berkaitan dengan hak atas tanah merupakanwewenang Bupati;Bahwa ijin lokasi harus ada terlebih dahuu
    Karya Dayunberjumlah diatas 1.000 (seribu) seribu hektar sehingga berdasarkan Pasal 1UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 menyatakan bahwa usahaperkebunan yang sudah mencapai skala terlentu yang didasarkan padaluasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan /atau kapasitas Pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha;Bahwa benar menurut pandangan Ahli dalam fakta dipersidanganmengatakan bahwa didalam Pasal 8 Peraturan Menten Pertanian Nomor98/PermentarvOT.1409/2013 tentang Pedoman
    Karya Dayunseluas lebin kurang 1.300 ( seribu tiga ratus ) hektar disini majelis Hakimmenilai bahwa dengan terwujudnya areal perkebunan yang dikelola olehterdakwa dengan luas lebih kurang 1.300 ( senbu tiga ratus ) tersebutdengan jumlah karyawan sebanyak 150 (seratus lima puluh ) orang hal inidapat dinilai bahwa kehendak yang timbu didalam bathin terdakwa untukmembuka usaha dibidang perkebunan yang memiliki skala yang besar danmemilki potensi untuk mendapatkan hasil yang sangat besar juga dan halini
    Karya Dayun tidak bisa diproses atau diberikan, kemudian Majelis Hakimjuga menilai bahwa seyogyanya Terdakwa sebelum melakukan pengelolaanUsaha Perkebunan dengan jumlah skala tertentu hendaknya terlebih dahulumengurus Perizinan yang telah dianjukan Oleh UndangUndang Nomor 18 Tahun2004 namun sebaliknya bahwa Terdakwa malah melakukan Pengelolaan terhadapareal perkebunan kelapa sawit terlebin dahulu sejak tahun 2005 sampai dengansekarang dan lahan perkebunan yang dikelola oleh Terdakwa selaku Direktur
    MUHAMMAD DASRIN NASUTIONTELAH TERBUKT SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAHMELAKUKAN TNDAK PDANA DENGAN SENGAJA MELAKUKANUSAHA BUDDAYA DALAM JUMLAH SKALA TERTENTU TANPAMEMLKI ZN SEBAGAMANA DALAM DAKWAAN TUNGGAL PASAL46 AYAT 1 UNDANGUNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANGPERKEBUNAN ;2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA IR.
Pengadilan PN TANJUNG Pidana Khusus
Register : 02-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN TANJUNG Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Tjg
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
LUKMAN.A.B,SH
Terdakwa:
NANANG FENDRI Als NANANG Bin IBRAHIM
79 — 13
  • harus dipenuhi meliputi persyaratan administrasidan persyratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri ESDMRI nomor 0007 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaanizin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan Gas bumi; Benar bahwa Ahli menjelaskan Izin Niaga Umum (wholesale) yaitu izinyang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usahapenjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas,bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala
    besaryang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan danberhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir denganmenggunakan merek dagang tertentu; Benar bahwa Ahli menjelaskan Izin Niaga terbatas (Trading) yaitu izinyang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usahapenjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas,bahanbakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yangtidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan atau sarana penyimpanandan
    skalabesar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpananHalaman 10 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Tjgdan berhak menyalurkannya kepada semuapengguna akhir denganmenggunakan merek dagang tertentu; Benar bahwa Kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori niagaterbatas (Trading) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yangmelakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahanbakar minyak dan gas,bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasilolahan dalam skala
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 28-09-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 637/Pid.Sus/2017/PN Mtr
Tanggal 30 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
1.IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY,SH.
2.MUTMAINNAH,H,SH.
Terdakwa:
M.AHYAR ROSIDIN
24 — 14
  • Dini Hariyati Maulida Syakur, dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut yang pada pokoknya :Pemeriksaan Fisik : kesadaran menurut skala koma Glasgow adalah tiga,pasien sudah tidak bernapas, nadi di leher tidak teraba, tekanan darahtidak terukur, refleks pupil negatif dan pupil sudah melebar, serta akralteraba dingin.Pemeriksaan Luka:Kepala : Dtemukan dua buah luka, luka pertama berupa luka robek dikepala bagian kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar duasentimeter dan dalamnya nol koma tiga
    Dini Hariyati Maulida Syakur, dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut, yang pada pokoknya :Pemeriksaan Fisik : kesadaran menurut skala koma Glasgow adalah tiga,pasien sudah tidak bernapas, nadi di leher tidak teraba, tekanan darah tidakterukur, refleks pupil negatif dan pupil sudah melebar, serta akral terabadingin.Pemeriksaan Luka : Kepala : ditemukan luka robek di kelopak mata bagian kanan denganukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dandalamnya satu sentimeter.
    Dini Hariyati Maulida Syakur, dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut yang pada pokoknya :Pemeriksaan Fisik : kesadaran menurut skala koma Glasgow adalahtiga, pasien sudah tidak bernapas, nadi di leher tidak teraba, tekanandarah tidak terukur, refleks pupil negatif dan pupil sudah melebar, sertaakral teraba dingin.Pemeriksaan Luka : Kepala : Dtemukan dua buah luka, luka pertama berupa Iluka robek dikepala bagian kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebardua sentimeter dan dalamnya nol koma
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 08-07-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 45/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 3 Agustus 2020 — Pemohon:
ARDIANSAH SURBAKTI
Termohon:
1.KAPOLDA SUMUT
2.KAPOLRESTABES MEDAN
3.KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
4.KANIT PIDUM POLRESTABES MEDAN
5.PENYIDIK PEMBANTU AN. BRIGADIR OKMA BRATA
89 — 14
  • Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya diatas, telah terbukti ParaTermohon telah melakukan kekeliruan dalam penetapan Tersangka, menangkapdan menahan Pemohon dan sesuai ketentuan hukum diatas patut dan wajarapabila atas kekeliruan Para Termohon ini Pemohon meminta rehabilitasi namabaik Pemohon melalui media massa cetak dan elektronik skala nasional selama3 (tiga) hari berturutturut.Bahwa berdasarkan uraian Pemohon diatas, adalah patut dan wajar danberdasarkan hukum yang benar, apabila Hakim Tunggal
    Yang Mulia yangmemeriksa, memutuS dan mengadili permohonan Praperadilan a quomenghukum Para Termohon merehabilitasi nama baik Pemohon melalui mediamassa cetak dan elektronik skala nasional selama 3 (tiga) hari berturutturutterhitung sejak putusan hukum Praperadilan ini diucapkan.Halaman 8 dari 16Putusan Pra Peradilan Nomor 45/Pid.Pra/2020/PN MdnF.
    Memerintahkan Para Termohon untuk membebaskan Pemohon daritahanan terhitung sejak putusan hukum Praperadilan ini diucapkan ;Menghukum Para Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohonmelalui media massa cetak dan elektronik skala nasional selama 3 (tiga)hari berturutturut terhitung sejak putusan hukum Praperadilan inidiucapkan.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohondan para Termohon hadir diwakili kuasa hukum masingmasing, lalu pengadilantelah berupaya mendamaikan para
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 24-02-2023 — Putus : 13-06-2023 — Upload : 13-06-2023
Putusan PA BEKASI Nomor 0900/Pdt.G/2023/PA.Bks
Tanggal 13 Juni 2023 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 1
  • >Yogi Saladin bin Supardi Sayoem) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Ria Dwi Anggraini binti Jaja Jaelani) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

    • Dalam Rekonvensi:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
    2. Menetapkan hak asuh (hadhonah) 2 (dua) orang anak bernama:
    3. Eiko Sakha Yori bin Yogi Saladin, laki-laki, lahir 13 Mei 2017;
    4. Eazy Skala
      Diberikan kepada Penggugat (Ria Dwi Anggraini binti Jaja Jaelani) sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dengan kewajiban Tergugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencrahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

      1. Menghukum Penggugat untuk:
      2. Membayar nafkah untuk dua orang anak sebagai berikut:
        1. Eiko Sakha Yori bin Yogi Saladin, laki-laki, lahir 13 Mei 2017 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
        2. Eazy Skala
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 06-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 261/PID/2020/PT BNA
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : MOHAMMAD FAHMI, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Fachrul Razi Bin M. Nasir Diwakili Oleh : Dian Yuliani, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Jerry Setyadi Bin Selamet Riyadi Diwakili Oleh : Dian Yuliani, SH
81 — 26
  • Penganiayaan ringan ;Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitasadat) ;Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik ;>Pencemaran lingkungan (skala ringan) ;Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman) ; dan> 2b 9Perselisinan perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat ;Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 261/PID/2020/PT BNA15.Bahwa sebelum Memori Banding ini Para Pembanding/Para Terdakwatutup, perlu juga Para Pembanding/Para Terdakwa sampaikanhalhalsebagai berikut
    Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;. Pencemaran lingkungan (skala ringan);QO TFT OO 5. Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); danHalaman 26 dari 36 Putusan Nomor 261/PID/2020/PT BNAr.
    Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat) ;o. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik ;p. Pencemaran lingkungan (skala ringan) ;q. Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman) ; danr. Perselisihan perselisinan lain yang melanggar adat dan adat istiadat ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-03-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2768 K/PID.SUS/2015
Tanggal 10 Maret 2016 — Ir. DULANG MARTAPA
59 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.2768 K/PID.SUS/2015Bangunan (KSB) Nomor 6421/3813/16/566/1997, tanggal 16 September 1997, skala :1000 yang diajukan oleh PT.
    Asri Pembangunan Catur Karya Cipta melakukanpembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bernama Bumi Asri terletakdi Jalan AsramaPondok Kelapa, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia,Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; Pada tahun 1997 Kepala Dinas Tata Ruang danTata Bangunan Kota Medan menyetujui dan mensyahkan Gambar Keterangan SituasiBangunan (KSB) Nomor 6421/3813/16/566/1997, tanggal 16 September 1997, skala :1000 yang diajukan oleh PT.
    POM 1/5 Medan, Dan Ramil Medan, KepalaPolsek Medan dan Kepala Kelurahan Cinta Damai, Nomor 640/3518,tanggal 10 Mei 2013, perihal mohon bantuan tenaga;1 (satu) lembar foto copy legalisir gambar lampiran keterangan situasibangunan Nomor 6421/3813/16/566/1997, tanggal 16 September 1997,skala 1 : 1000 yang ditandatangani oleh Ir. Fachry Mudadalam selakuKepala Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat IT Medan;Hal. 9 dari 26 hal. Put.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Pidsus Perkebunan
Register : 16-12-2015 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN Mdn
Tanggal 2 Mei 2016 — - ASWIN SYAHFITRI Als ASWIN
484 — 44
  • Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH WilayahlMedan dan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1: 50.000 dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.
    . : SK.579 /Menhutll / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan ProvinsiSumatera Utara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutandengan fungsi Kawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keteranganahli dari BPKH Wilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 24-07-2014 — Putus : 31-12-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 31 Desember 2014 — 1.BAHRI,2.BASYID GALIH PATIH GEMULUNG,dkk;I.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,II. II. PT. SUPREME ENERGY RAJABASA
517 — 291
  • Supreme Energy Rajabasa telah dilengkapi persyaratansesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat(1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MenhutII/2014, tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan hutan,yaitu:1) Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan;2) Peta lokasi yang dimohon skala 1:50.000;3) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi sesuai KeputusanBupati Lampung Selatan Nomor B/94A/III.07/HK/2010, tanggal 14Mei
    Bukti T.II.Intv 90Penetapan Areal Kerja dengan Skala : 25.000 (fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 407/MenhutII/2014, tertanggal 24 April 2014, tentangPenetapan Areal Kerja Hutan Desa Tanjung Gading Seluas+ 16 (Enam Belas) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung(HL) di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa PetaPenetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Menteri
    Seluas + 14(Empat Belas) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung (HL)di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa PetaPenetapan Areal Kerja dengan Skala : 25.000 (fotokopisesuai dengan aslinya);Halaman 125 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUNJKT91.
    Bukti T.IL.Intv 94Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 410/MenhutII/2014, tertanggal 24 April 2014, tentangPenetapan Areal Kerja Hutan Desa Canti Seluas + 70(Tujuh Puluh) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung (HL)di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa PetaPenetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopiKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 411/MenhutII/2014, tertanggal 24 April 2014, tentangPenetapan Areal
    , Provinsi Lampung beserta lampirannyaberupa Peta Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 :25.000 (fotokopi sesuai denganaslinya); nan nnnnnnnKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 413/MenhutII/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang95.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 07-01-2022 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 16/PDT/2022/PT SBY
Tanggal 9 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : Gunawan
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Panin Cabang Surabaya Coklat
Terbanding/Tergugat II : PT.Duta Balai Lelang
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Sidoarjo
Terbanding/Tergugat IV : BPN Sidoarjo
82 — 61
  • Bahwa Penggugat berada dalam kondisi keuangan yang kurang baik dandiperparah dengan kondisi saat ini, kita semua tahu sedang dalam masapandemi Covid19 dimana situasi ekonomi sedang bermasalah, tidak hanyadalam skala nasional, melainkan dalam skala internasional;5. Bahwa Tergugat dalam melakukan proses pra lelang menggunakan jasaTergugat Il dimana hal itu bertentangan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf bUndangUndang Hak Tanggungan;6.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 27-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 30/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 27 April 2017 — Ir. MACHYUZAR B.Sc KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU SUHRAH
101 — 26
  • Bahwa TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa Aquo,didalam gambar situasi menggunakan skala perbandingan 1 : 1000, dimanaangkaangka menunjukkan jarak dihitung meter dan batas batas yangtercantum dalam data Fisik dan data yuridis, Sertifikat Hak Milik No 939,Uraian Batas Gambar Situasi No 900/80, Luas 8.535 M2, Terahir TercatatAtas Nama Suhrah, Terbit Tanggal 29 Januari 1981, Sekarang BerdasarkanPeta Petunjuk Dalam Penjelasan, Letak Lokasi Tanah Di Jalan P.M.Noor,17,2 M, Dari Titik kat
    atas nama Samidi(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);Peta RBI dibuat oleh BAKORS ULTANAL (Badan Koordinasi Surveidan Pemetaan Nasional) Tahun 1892 Skala 1 : 50.000 (Fotokopisesuai dengan aslinya);Peta Situasi Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru Skala 1 :2.500 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Analisa Peta Salinan Letak SHM No. 939 tahun 1980 an MariatulQlbtiah Balik Nama ke Suhrah.
    Skala 1 : 2.500 (Fotokopisesuai dengan aslinya);Peta Salinan Letak SKT No. 107/KSBU/CII/1986 Register No.502/HMT/KB/86. Berdasarkan Peta Petunjuk Letak/Penjelasan anChirstian Radikh Bin Pulu. Kelurahan Sungai Ulin, KotaBanjarbaru, Skala 1 : 2.500. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Peta Situasi RT. 27, RW 06 Kelurahan Sungai, Ulin KecamatanBanjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.
    Skala 1 : 6.000 (Fotokopisesuai dengan aslinya);Peta Salinan Letak SHM No. 939 tahun 1981 Berdasarkan PetaPetunjuk Letak/Penjelasan an. Mariatul Qibdah Balik Nama keSuhrah Oktober 1994. Kelurahan Sungai, Kota Banjarbaru.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Peta Situasi RT. 27 Rw. 06 Kelurahan Sungai Ulin, KecamatanBanjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Skala 1 : 6.000, tertanggal 18Januari 2015.
    Skala 1 : 10.000, Tertanggal 18 Januari 2015.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Gambar Peta Lokasi dan Peta petunjuk letak SHM No. 939 yangmenunjukan angka 41,2 dari jalan dan 17,2 dari titik ikat.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 07-12-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1429/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
BENU EL AMRUSYIA, SH
Terdakwa:
KONG HUI
43 — 24
  • Putusan Nomor 1429/Pid.B/2018/PN Jkt Utrmelaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala besar berdasarkan suratperintah Dirpolair Polda Metro Jaya Nomorsprin/1013/IX/PAM.5.1.2/2018 tanggal 20 September 2018 sekira pukul01.00 Wib kapal Polisi
    saksi sebagai ABK KapalPolisi KP.VII2002 Ditploir Polda metro jaya adalahmerawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayahperairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR,melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala
    timur Pulau Ayer Kepulauan Seribu Jakarta pada koordinat 06 02531 LS1060 47 998 BT saat ia Terdakwa KONG HUI yang bertindaksebagai Nakhoda Kapal dan saksi JEKSEN yang bertindak sebagai KepalaKamar Mesin (KKM) serta Saksi INDRA JAYA bin ZULKIFLI Anak BuahKapal (ABK) sedang berlayar diatas kapal perikanan KM Penguin 3 di lautmengangkut muatan cumi sebanyak 30 ton menuju Pelabuhan MuaraAngke Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair PoldaMetro Jaya yang sedang melakukan patroli skala
Pengadilan PA STABAT Perdata Agama Perceraian
Register : 01-05-2013 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 03-07-2013
Putusan PA STABAT Nomor 363/Pdt.G/2013/PA.Stb
Tanggal 18 Juni 2013 — Penggugat VS Tergugat
5 — 4
  • /Pdt.G/2013/PA.StbSelain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat jugamenghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi dan Saksi Il masingmasing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut:TsSaksi ;Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Juni 2007;Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumahorangtua Penggugat di Lingkungan Sei Skala, KelurahanPekanSelesai, Kecamatan
    Saksi Il ;Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juni tahun 2007;Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumahorangtuaPenggugat di Lingkungan Sei Skala, Kelurahan PekanSelesai, KecamatanSelesai, Kabupaten Langkat;Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahorangtua Penggugat;Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumahorangtua Penggugat;Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 08-07-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — SAHRIAL. R. AHMAD VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • baru selama tenggang waktu 90 hari masih ada;Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistikyang diangkat pada tahun 2009 dengan penempatan pertama sebagaistaf Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;Bahwa pada tahun 2012, Penggugat menjabat sebagai Bendaharakerjasama swakelola antara Badan Pusat Statistik dengan Pusat Datadan Informasi Kementerian Pertanian untuk kegiatan Upaya PercepatanPenyediaan Data dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman PanganBerkesinambungan pada skala
    bahwa uang untuk pembayaranhonor pelaksana kegiatan Upaya Percepatan Penyediaan Data danPeningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan Berkesinambungan padaskala Nasional hilang;Bahwa pada tanggal 8 Januari 2013 Penggugat dipanggil menghadapdiruangan Kepala Bagian Tata Usaha dan dliinterogasi oleh semuaKabag/Kabid untuk dimintai keterangan berkaitan dengan hilangnya uangpembayaran honor pelaksana kegiatan Upaya Percepatan PenyediaanData dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman PanganBerkesinambungan pada skala
    Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapatditerima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Terbanding/Tergugat pada saat di persidangan tidak memberikanalat bukti berupa Objek Sengketa, dengan menyatakan Penggugat tidakmembayarkan honor pelaksana kegiatan Upaya Percepatan PenyediaanData dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman PanganBerkesinambungan pada skala
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 03-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 107/PID/2011/PT-MDN
Tedung Siahaan,Dkk
25 — 25
  • Barumun Sosa, resmi menjadipengurus KUD Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa, kemudianterdakwa TEDUNG SIAHAAN, terdakwa AHMAD ZULPAN DAULAY AliasMIDUN Bin ABDUL HAKIM DAULAY dan terdakwa ELY IRWAN HARAHAPBin DAHRIN HARAHAP mengetahui surat nomor 522/1440/2005 tanggal 19September 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan KabupatenTapanuli Selatan menyampaikan bahwa lahan yang dimohon sesuai dengan petaKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 44/MenhutII/05 tanggal 16 Februari2005 skala
    Hutaraja skala 1:45.000 dariDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Lawas Nopember 2009 ;12.Asli 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Serba Guna KotaPinang tanggal 7 Mei 2005 ;13. Asli 1(satu) lembar Surat Penyataan H. SUYONO tertanggal 21 Desember1997;. Fotocopy 1 (satu) berkas terdiri dari 4 (empat) lembar Akte NotarisSETIAWATI, SH. Nomor 20 tanggal 10 Desember 1997 yang telah dilegalisiroleh Notaris SETIAWATI, SH ;15.
    Hutaraja skala 1:45.000 dariDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Lawas Nopember 2009 ;. Asli 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Serba Guna Kota Pinangtanggal 7 Mei 2005 ;. Asli 1(satu) lembar Surat Penyataan H. SUYONO tertanggal 21 Desember1997;14. Fotocopy .........14. Fotocopy 1(satu) berkas terdiri dari 4(empat) lembar Akte Notaris SETIAWATI,SH. Nomor 20 tanggal 10 Desember 1997 yang telah dilegalisir oleh NotarisSETIAWATI, SH ;12.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-06-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 368/Pid.B/LH/2020/PN Mtr
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.EDI TANTO PUTRA, SH.,M.H.
2.NI MADE SAPTINI
3.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
Terdakwa:
ALI USMAN ALS SEGO
279 — 25
  • Terdakwa selanjutnya menjual pasirdengan harga Rp.150.000, / dam truck, tanah urug dengan hargaRp.70.000, / dam trucknya.Bahwa terdakwa ALI USMAN alias SEGO melakukan pertambangandengan luas lahan kurang lebin 6 Are dalam melakukan kegiatanpertambangan tersebut harus wajidb memiliki SPPL sesuai denganPeraturan Bupati Lombok Utara Nomor : 9 tahun 2017 tentang UKLUPL dan SPPL dengan skala Produksi di bawah 25.000 m? makaharus memilki SPPL, sedangkan skala Produksi 25.000 m?
    maka harus memilki UKLUPL dan apabilasedangkan di atas skala Produksi 500.000 m* maka harus memilkiAMDALPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan pengelolaan Lingkungan HidupMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.GEDE YOGA WIRA PRATAMA dibawah sumpah
    maka harus memilki SPPL,sedangkan skala Produksi 25.000 m* sampai dengan 500.000 m? makaharus memilki UKLUPL dan apabila sedangkan di atas skala Produksi500.000 m? maka harus memilki AMDAL.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-06-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2741 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — RISNA NONA lawan PEMERINTAH KOTA BONTANG Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA BONTANG
79 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nurdin, Kepala Dinas PU Kota Bontang tertanggal 24September 2009 dan pernyataan/pengakuannya bahwa untuk proyekproyek dengan skala prioritas tersebut dananya sudah ada. Dalam halHalaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 2741 K/Pat/2014ini saksi mengatakan bahwa H.
    Bahwa saksi Umar Tanatta, Ketua DPRD Kota Bontang Tahun 20042009, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa Dewan pada Tahun 20062007 menyerap aspirasi masyarakatdalam bentuk usulan pembangunan dengan Skala Prioritas; Bahwa Dewan menganggap penting usulan masyarakat denganSkala Prioritas tersebut dan diajukan dalam Rapat Pleno DPRD KotaBontang; Bahwa hasil Rapat Pleno pada dasarnya menyetujui usulan proyekdengan Skala Prioritas tersebut dan mengusulkannya kepadawalikota Bontang
    ; Bahwa jawaban lisan dari Walikota Bontang atas usulan Dewantersebut adalah :"... akan diselesaikan"; Bahwa saksi berpendapat bahwa proyek Skala Prioritas tersebutsangat bermanfaat bagi masyarakat karena itu harus dibayar olehPemerintah apalagi sudah dimanfaatkan; Bahwa saksi meyakini bahwa proyek tersebut kalau tidak adaperintah tidak ada yang mau mengerjakan.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 18-11-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT BTN
Tanggal 8 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DWI KUSTONO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. SAMAD. S. Sos., M.Si Bin H. UCIT Diwakili Oleh : BASUKI, S.H., MH., MM., Dkk
159 — 173
  • atau 1 (satu) hektar dilaksanakan langsungoleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebagai instansi yangmemerlukan tanah dengan pihak yang berhak sebagimana ketentuan Pasal 55ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang PedomanTahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten:Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentinganumum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima)
    Bambang Ermanto sebagai Direktur Utama PTTrigada Laroiba Mitra untuk mengerjakan pembuatan Dokumen Perencanaanpengadaan tanah (DPPT) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor900/8804099/SPK/JK/BAPENDA/2019, tanggal 27 Mei 2019 berdasarkanketentuan Pasal 56 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentangPedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan UntukHalaman 6 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di ProvinsiBanten
    Bahwa pembentukan Tim Persiapan/Tim Pelaksanaan pengadaan LahanUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping tersebut adalahuntuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping dengan tugas berdasarkanketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018tentang Pedoman Tahapan ' Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, bertugas:a.
    Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Banten Nomor11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan PelaksanaanHalaman 18 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/TimPelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan:.
    Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Nomor 11Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/Tim Pelaksanaanmempunyai tugas melaksanakan kegiatan:a. Sosialisasi rencana pembangunan;b.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 42/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 12 Agustus 2015 — EDDY PAMUJI RAHARDJO, Dkk VS KEPALA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) KOTA BEKASI
181 — 130
  • Bahwa lokasi pembangunan Apartemen City Terrace yaitudi Kelurahan Jatibening berada di lingkungan yang menurut PerdaRTRW Kota Bekasi No.13/2011 peruntukannya bukan untuk lokasidengan fungsi hunian, akan tetapi untuk lokasi dengan fungsi pusatpemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail kelompok, pusatjasa dan pusat pendidikan.
    SPPK Pondok Gede berada di sekitar Kelurahan Jatiwaringinmencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, JatibeningBaru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusatpemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok,pusat jasa dan pusat pendidikan; b.
    Lingkungan di KelurahanJatibening hanya layak untuk pembangunan suatu hunian denganfungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retailkelompk, pusat jasa dan pusat pendidikan sesuai Pasal 8 Perda RT/RWKota Bekasi No.13/201 1 ; 22+ 2 222 o2 noe one. Bahwa jika kita runut dari awal proses dikeluarkannya objek gugatanaquo adalah berawal dari adanya Rekomendasi dari Tim KoordinasiPenataan Ruang (TKPRD) No.01/Rek.TKPRD/V2013 tanggal 10Januari 2014 (vide bukti P 5).
    Desindo WijayaTama berada pada koordinat 615'57.82 6160.69LS dan 106570.2410657'2.40BT yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13Tahun 2011, lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan terletak di wilayah denganarahan fungsi sub pusat pelayanan kota (SPPK) Pondok Gede dengan fungsipusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail kelompok, pusat jasadan pusat pendidikan. Selanjutnya menurut Gambar 1.1.
    SPPK Pondok Gede berada di sekitar kelurahan Jatiwaringin mencakupwilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening,Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan,perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusatDEIIGICLIKCEEY ,, mnee eee ene eee nee ne ec nen nee eee ence nena nee necneneeareneeeneereentHalaman 80 dari 90 Halaman Putusan Nomor :42/G/2015/PTUNBDGb.