saksi Suwardi panggilan Uwal didekat sepeda motortersebut selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal mengeluarkan 1 (satu) buahobeng yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci pas yang terbuat dari besiyang berbentuk segi tiga yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya saksiSuwardi panggilan Uwal memasukkan pangkal obeng ke kinci pas sehinggakedua alat tersebut saling terhubung selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwalmemasukkan kunci tersebut kunci kontak sepeda motor tersebut sehinggalampu netral

Sesampainya saksi Suwardi bin Nasar Panggilan Uwaldi dalam pekarangan rumah saksi Zulma Wati, dengan mengeluarkan 1 (satu)buah obeng yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci pas yang terbuat daribesi yang berbentuk segi tiga yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnyasaksi Suwardi panggilan Uwal memasukkan pangkal obeng ke kinci passehingga kedua alat tersebut saling terhubung selanjutnya saksi Suwardipanggilan Uwal memasukkan kunci tersebut kunci kontak sepeda motor tersebutsehingga lampu netral

sepedamotor tersebut berada di depan rumah tepatnya diteras kemudian langsungsaksi Suwardi panggilan Uwal mengeluarkan 1 (satu) buah obeng yang terbuatdari besi dan 1 (satu) buah kunci pas yang terbuat dari besi yang berbentuk segitiga yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya saksi Suwardi panggilanUwal memasukkan pangkal obeng ke kinci pas sehingga kedua alat tersebutsaling terhubung selanjutnya saksi Suwardi panggilan Uwal memasukkan kuncitersebut kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga lampu netral

., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H.Halawa, S.H., dan Angelia Irine Putri, S.H., masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari Rabu,tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Reski Hakiki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriPelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum danTerdakwa secara elektronik.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Sev Netral H. Halawa, S.H.

,M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad IlhamMirza, S.H. dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Gina Olivia, S.H..

Bambang Setyawan, S.H., M.H.Sev Netral H. Halawa, S.H.Panitera Pengganti,Ramadhani Puji Lestari, S.H.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 374/Pid.B/2020/PN Plw

persneling netral, sehingga ketika sampai di jalan Simpang PanjiSuroso saat di perempatan plaosan kendaraan yang terdakwakemudikan oleng / menyerong ke kanan dan terdakwa juga tidakmenyadari dari arah berlawanan ada sebuah Daihatsu Pick Up No.Pol W 9908 NN yang sedang posisi berhenti disebelah kanan dansebuah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No Pol N 3398 AACyang dikemudikan oleh korban RUBIYANTONO, dan terdakwa barumenyadari bahwa kendaraan yang dikemudikannya sudah berjalanmenyerong ke kanan dan

untuk menarik kendaraan tersebut menujuke Surabaya, sekitar jam 13.30 Wib., teman terdakwa yang bernamaAGUS mendatangi terdakwa dengan membawa kendaraan trukMitsubishi L 8372 UV untuk menarik kendaraan truk terdakwa dengancara menggunakan bambu panjangnya sekitar 3 meter dan diikatdengan tali dan berjalan pelanpelan dengan kecepatan kurang lebih2030 km / jam, dan saat itu terdakwa tetap berada didalamkendaraannya dan kondisi terdakwa yang dalam keadaan mengantukberat, dan posisi gigi persneling netral

Adapun saksi Ahmad Nur Cahyomemperoleh sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut adalah dari hasilmengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang ditinggal pemiliknya dipinggir jalan di area persawahan turut Desa Bogotanjung yang dilakukandengan cara menggunakan kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Smiliknya dengan dimasukkan secara paksa ke lubang kontak (rumah kontak)sepeda motor Yamaha Jupiter Z lalu diputar hingga lampu netral menyalaberwarna hijau dan mesin sepeda motor hidup, yang selanjutnya sepedamotor

ditinggal di dekat laoangan sepakbolatidak jauh dari lokasi tersebut, kKemudian Saksi berjalan kaki sekitar 200 (duaratus) meter menuju lokasi sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merahhitam berada, setelah sampai kemudian sepeda motor Yamaha Jupiter Ztersebut Saksi nyalakan kontaknya dengan kunci kontak sepeda motorYamaha Mio S miliknya dengan cara Saksi tancapkan/masukkan kuncisepeda motor Yamaha Mio S tersebut ke lubang kontak (rumah kontak)sepeda motor Yamaha Jupiter Z lalu diputar hingga lampu netral

mengudurkan diri dari panitia pemilihan;34.Bahwa, selain dari pada itu berdasarkan pada Pasal 14 ayat (3)Peraturan Bupati Bangkalan Nomor: 89 Tahun 2020 Tentang PetunjukTeknis Pemilihnan Kepala Desa Penggugat (Panitia Pemilihan dalammelaksanakan tugasnya dan kewajibanya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan (2) bertanggung jawab kepada BadanPermusyawaratan Desa bukan kepada Tergugat, sehinggaseharusnya berdasarkan pada aturan yang ada apabila Tergugatberasumsi atau menilai dikawatirkan panitia tidak netral

, oleh karenaPenggugat bertanggung jawab kepada Badan PermusyawaratanDesa seharusnya terlebin dahulu) Tergugat memanggil BadanPermusyawaratan Desa(BPD) terkait dengan dikawatirkan Penggugattidak netral yang selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa(BPD)akan memanggil Penggugat atau Badan PermusyawaratanDesa(BPD) dapat mengganti Panitia Pemilihan sesuai dengan aturandan prosedur hukum yang berlaku, bukan dengan serta mertamengeluarkan objek sengketa tanpa aturan dan mekanisme yangbenar;35.Bahwa, berdasarkan

Adanya penolakan darimasyarakat, laporan baik dari TFKD dan laporan dari bakal calon yangmerasa P2KD tidak netral. Fakta tersebut akan menimbulkan konflik dimasyarakat karena curiga pelaksanaan pilkades di Desa Tanah MerahLaok tidak akan independen. Karena salah satu calon kepala Desamerupakan Kepala incumbent yang notabenenya adalah atasan dari KetuaP2KD dan anggotanya.

P17); Bahwa berdasarkan Surat Tim Fasilitasi pemilinan Kepala DesaKabupaten Bangkalan (TFPKD) Nomor : 11/TFPKD/IV/2021 tertanggal 9April 2021 Perihal : Laporan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaTanah Merah Laok, jelas disebutkan dalam surat tersebut yang padapokoknya melaporkan secara umum pelaksanaan tahapan Pilkades DesaTanah Merah Laok berjalan lancar sesuai perundangundangan yangberlaku, namun ada beberapa laporan catatan yaitu pembentukan panitiatidak terbuka dan cenderung tidak netral

, bendahara tidak dijabat KaurKeuangan, Verifikasi berkas tidak netral, pengumuman hasil verifikasi berkastidak terbuka (vide bukti T3);Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas,dikaitkan dengan substansi hukum penerbitan Keputusan objek sengketa,Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terkait alasan Tergugat yang pada pokoknyamenduga adanya ketidaknetralan panitia dan juga adanya eskalasi konflik dimasyarakat, dengan adanya

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai PanitiaPemilihan Dukuh Kalikepek, Desa Giripeni tidak netral yangmana hal ini dilakukan dengan memihak calon yang berhakdipilih nomor urut : 2 dengan cara mencari massa untukmemilih calon nomor urut : 2 dengan berbincangbincang/mempengaruhi warga calon pemilih, salah satudiantaranya Saudara HARYANTO yang beralamat di KalikepekRt 33 Rw 15 Desa Giripeni, Wates, Kulon Progo, kalau mausebetulnya lumayan mendapat Rp. 600.000 (enam ratus ribu)untuk seluruh

Dari dalil yang dikemukakanPenggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatanyang kabur, sedangkan alasan dan dasar gugatan nomor 4 yangmenyatakan tergugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai PanitiaPemilihan Dukuh tidak netral dengan mencari masa untuk memilihnomor urut 2 salah satu di antaranya saudara Haryanto yangberalamat di Kalikepek Rt.33/Rw.15.

Pada hal yangHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor 96/PID/2018/PT SMRdibutuhukan sebagai saksi adalah orang yang benar benar diberikansecaran bebas, netral, obyektif dan jujur (vide penjelasan pasal 185ayat (6) KUHAP);. Bahwa secara formal kehadiran Polisi di persidangan pada dasarnyadigunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisan;.

Bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi lainnya yakni Sandhy Sarwanipada pokoknya menerangkan tidak mengetahui atau tidak melihatbarang bukti shabu shabu maupun barang bukti lainnya pada saatpenangkapan;Bahwa pada saat penggeledahan pihak Kepolisian tidak didampingioleh saksi yang netral atau Ketua RT setempat atau tokoh masyarakatsehingga melanggar ketentuan pasal 33 ayat (4) KUHAP, pasal 129KUHAP dan pasal 57 ayat (3) Perkapolri Nomor 12 tahun 2012;Bahwa Sdr.

Klarifikasi di kantor Badan Lingkungan Hidup diNgabang sudah pasti akan netral kalau tidak ada intervensi, jadijauh lebih profesional, lebih efektip, lebih transparan, lebih benardan lebih adil. Knususnya karena Tergugat menghadapi langsungpara staf ahli yang ada di kantor Badan Lingkungan Hidup,Kabupaten Landak. Tetapi kesempatan tersebut untuk salingmemberikan klarifikasi tidak terlaksana, akibatnya bisa timbul kesankemanamana bahwa pihak Tergugat berada di pihak yangdinyatakan bersalah;B.

ilmu eksak, tentunya lebin menguasai tahap danjalannya pekerjaan dari sejak awal penanda tanganan kontrak, tetapikenyataannya justru tidak direspon positip oleh yang berwenang, hanyakarena dianggap kalah argumentasi dibandingkan dengan argumentasiyang dibangun oleh pihak Penggugat yang menggunakan jasa lawyerterkenal dan berpengalaman;Mengingat jawaban Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dari sejakpersidangan tingkat pertama maupun banding, Tergugat merasa tidakpernah direspon secara profesional, netral

Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihakyang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan gunaHal. 1 dari 7 Hal. Akta Perdamaian Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Botgmencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpamenggunakan cara memutus atau memaksanakan sebuah penyelesaian;4.

M.llyas Banno selaku Kepala Desa Corawali sudahmengetahui tentang kewajibannya untuk bersikap netral dalam pemilu,namun jika Lk. M.llyas Banno setelah mengetahuitetapi tetapmenghendaki untuk melakukan perbuatan memposting gambar atau fotoHalaman 9 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Bar2.salah satu calon DPD RI atas nama DR. H. SINDAWA TARANG,SH.MM.MH., di group whatssapp Barru Membangun kemudian tidaksegera menghapusnya, justru mengomentari bahwa ketua Umum apdesiitu.

Jafar membalas komentar dengan menuliskan saya pahami daengjangan berkampanye karena di group ini ada juga tergabung Ketua BawasluKabupaten Barru; Bahwa nomor telepon 081355883366 adalah benar nomor telepon yangdigunakan untuk akun terdakwa atas nama M ilyasbanno; Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Corowali sudah mengetahuitentang kewajibannya untuk bersikap netral dalam pemilu, namun jikaTerdakwa setelah mengetahui tetapi tetap menghendaki untuk melakukanperbuatan memposting gambar atau foto salah

di luar Daerah Pabean Indonesia;Bahwa sebagai pajak atas konsumsi sebenarnya tujuan akhir PajakPertambahan Nilai adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untukkonsumsi (a tax on consumption expenditure), karena konsumen tidaksematamata mengkonsumsi barang tetapi juga mengkonsumsi jasa, maka agarbeban pajak yang dipikul oleh konsumen dapat dihitung dengan baik, makaPajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang maupun juga ataskonsumsi jasa;Bahwa dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai netral

konsumsi sebenarnya tujuan akhir PajakPertambahan Nilai adalah mengenakan pajak atas pengeluaran konsumsi,dengan legal karakter Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak atas konsumsi,sasaran akhir pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumen BarangKena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) selaku pemikul beban pajaksebenarnya, sedangkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKPdan atau JKP hanya sebagai sasaran antara sebelum Pajak Pertambahan Nilaisampai ke sasaran akhir;4 PPN Bersifat Netral

tujuan barang, yaitu negara tempatkomoditi ekspor tersebut akan dikonsumsi, meskipun demikian, supaya dayasaing komoditi ekspor Indonesia dengan produk domestik negara pengimportidak dipengaruhi oleh Pajak Pertarnbahan Nilai Indonesia, masih diperlukansarana lain berupa pengenaan Pajak Pertarnbahan Nilai atas komoditi ekspordengan tarif 0%;Bahwa oleh karena itu, dengan dianut prinsip tempat tujuan (destinationprinciple) yang dimodifikasi dengan perlakuan khusus terhadap komoditiekspor, maka PPN netral

., M.H (dikutip dari Varia Peradilan tahun XXX Nomor 347Oktober 2014, Halaman 31) , yang berbunyi:Makna penerapan hukum secara umum dapat diartikan sebagai "suatu sistempemecahan konflik sosial yang tidak berpihak, netral dan objektif. Sedangkankeadilan diartikan sebagai "pertimbangan dan resolusi intelektual bagi konfliktersebut, yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan secara dingin, lugas, tidakberat sebelah, dan tanpa prejudice".

Untuk itu nalar dan prosedur hukumnyapun harus rasional, universal, formal dan mengesampingkan personal bias.Dalam hal ini, hakim harus berperan sebagai wasit yang netral dalam prosespenemuan fakta hukum sekaligus menerapkan hukumnya serta harusterbebas dari kepentingan diluar hukum dan keadilan.

Nomor 153 PK/Pdt/2016Dari kedua tulisan tersebut dan kaidah hukum diatas, maka sepatutnyalahJudex Facti peradilan tingkat pertama dan Judex Facti tingkat keduaseharusnya melakukan halhal termaksud diatas, faktanya kedua JudexFacti tersebut tidak melakukan penerapan hukum secara netral dan objektif,maka sangat beralasan untuk dijadikan alasan pembatalan putusan kasasiperdata Mahkamah Agung yang dimohonkan PK ini dan untuk menolaktuntutan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan

Penggugatmenganggap Panitia Desa tidak netral, sehingga rekap suara cenderungmenguntungkan Calon Kepala Desa No. 1 (Prasino Ilman, SE), adapunperselisihan perhitungan suara adalah hanya 1 (satu) suara, yaitu: NO. NAMA CALON JUMLAH DENGAN HURUF1. PRASINO ILMAN, SE. 1064 Satu kosong enam empat2. SAHDAN, S.PD 649 Enam empat sembilanai HAJI MAZNI HAMID 1063 Satu kosong enam tiga . Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat untuk menyaksikanrekap perhitungan suara, yaitu Sdr.

Frase gugatan yang menadalilkan bahwa panitiatidak netral sangat tidak jelas, apbakah KPPS atau Panitia Pemilihan Desa.Bila yang dimaksudkan adalah KPPS maka akan bertolak belakangdengan frase dalil Penggugat yang menyatakan: "dalam rekap suarapanitia pemilihan desa.." dst.

Dalam dalilnya, berulangulangPenggugat disebut kepentingan hukumnya dirugikan oleh PanitiaPemilihan Desa sebagai berikut:a.Panitia Desa tidak netral karena pada saat rekap suara terjadiperselisihan hasil penghitungan surat antara surat suara pemilih yangmencoblos Penggugat dengan surat pemilih yang mencoblos kepaladesa nomor 1, sehingga dalam rekap suara panitia desa cenderungmenguntungkan calon kepala desa nomor urut (1);. kKeberadaan 2 (dua) surat suara dianggap batal/tidak sah oleh PanitiaPemilinaan

,perselisihan tersebut Penggugat beranggapan Panitia Desa tidak netral,sehingga rekap suara Panitia Desa menguntungkan calon Kepala Desa No.1 (satu), adapun perselisihan perhitungan suara adalah hanya 1suara) yaitu:(satu NO. NAMA CALON JUMLAH DENGAN HURUF1. PRASINO ILMAN, SE. 1064 Satu kosong enam empat2.

VII VT xX SuaraPrasino 186 132 141 209 368 0 2 10 16 1064Ilman SE.Sahdan 38 3 34 19 18 247 257 20 13 649SPDH.Mazni 66 65 148 59 11 21 69 298 326 1063Suara 3 1 5 8 5 3 6 1 2 34BatalPutusan Nomor 11/G/2017/PTUN.MTR Halaman 32 Dari fakta hukum tersebut jelas Panitia Desa dalam menghitung perolehansuara masingmasing Calon, sesuai dengan aturan Hukum yang berlakuyaitu menjumlahkan peroleh suara masingmasing calon dari TPS sampaiTPS IX, sehingga Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Panitia DesaTidak Netral

Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai Keterangansaksisaksi, dari Kepolisian yang bersifat tidak netral, sebagaimanaHalaman 6 dari 15 halaman Put.No.57/PID.SUS/2021/PT MKSpertimbangan hukum Judex Factie pada putusannya halaman 5sampai dengan halaman 7.1.1.Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat denganpertimbangan terhadap saksi penangkap dari Kepolisian yangdiungkap oleh Judex Factie Tingkat Pertama sebagai fakta hukum;1.2.Bahwa pertimbangan tersebut amat keliru karena saksi

sifatnyaSubjektif;1.3 Saksi penangkap Ismail Kadir, S.H. dan Abdul Qadir Jaelani tidakdapat dijadikan sebagai alat bukti karena sifatnya yang tidak netralsebagaimana dijelaskan dalam Putusan MA Nomor 1531K/Pid.Sus/2010 Mahkamah Agung bahwa keterangan dua oranganggota Polisi tidak dapat diterima dan kebenarannya sangatdiragukan Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangan tersebutpada penjelasan Pasal 185 ayat (6) UndangUndang Nomor Tahun1981 (KUHAP) yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslahbebas, netral

., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum danTerdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Deddi Alparesi, S.H. Rahmat Hidayat, S.H,S.T.M.H.Sev Netral H.

Dan menurut kami Jaksa Penuntut Umum,Majelis Hakim juga telah melakukan Sugestif Pragen yang dilarang dalamundangundang (vide Pasal 166 KUHAP) di mana tindakan Majelis Hakimtelah menguntungkan Terdakwa yang seharusnya dalam penangananatau pemeriksaan Majelis Hakim bersifat Netral atau tidak memihak danjuga tindakan Majelis Hakim tersebut telah mengaburkan pokok masalahterhadap pengujian unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepadaTerdakwa.Hal. 13 dari 16 hal. Put.

MajelisHakim dengan berani menyimpulkan alat bukti lain tanpa menerapkanAzas Netral dan tidak memihak dengan membaca pikiran Terdakwasemata sehingga Majelis Hakim berani menyimpulkan bahwa Terdakwasengaja meletakkan kantong plastik titipban Sdr. DERI tersebut di lemariplastik bukan di dalam lemari kayu dikarenakan Terdakwa menganggapkantong plastik tersebut hanya merupakan barang yang tidak berhargayang Terdakwa kira saat itu adalah kotak Handphone biasa.

Bahwa saksi HERRY BARANI dan MARTINUS KENDEK dalammemberikan keterangan di persidangan tidak akan netral sebagaisaksi yang harus memberikan keterangan secara bebas, netral,objektif dan jujur sebagaimana kehendak penjelasan Pasal 185 ayat(6 ) KUHAP);3. Bahwa tidak ada saksi yang benarbenar mengetahui siapapemilik barang bukti narkotika jenis shabu yang terdapat di dalampembungkus rokok sampoerna dengan berat 7.2025 gram dandisimpan di dalam tissu yang ditaruh di atas rem tangan mobil;4.

Penghantar fase tertukar dengan penghantar netral pada sambunganfase satu dan penghantar netral terputus serta terhubung ke bumi;f. Segel atau tanda tera dalam keadaan baik tetapi Alat Pengukur tidakberfungsi sebagaimana mestinya, yang disebabkan dilambatkan,ditahan, dibalikkan putarannya, atau kumparan tegangan dan ataukumparan arus dirusak sehingga mempengaruhi pengukuran energi;Hal. 4 dari 18 hal. Put.

No. 2300 K/Pid.Sus/201314memberikan keterangan yang netral, independen dan obyektif.

Padahal yang dibutuhkan sebagai saksiadalah orang yang benarbenar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur(vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP);Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakanpada saat memberi keterangan yang sifatnya Verbalisan ;Bahwa keterangan 3 orang saksi lainnya pada pokoknya menerangkan tidakmengetahui siapa barang tersebut;Bahwa barang yang ditemukan tidak jelas siapa pemiliknya.

Pihak Kepolisian yang menangkapTerdakwa, tentu akan memberikan keterangan yang membenarkan tindakannya tanpaadanya dukungan dari saksi lainnya dari masyarakat yang bersifat netral, jujur danobjektif. Sedangkan Terdakwa dari sejak awal telah menyangkal perbuatan yangdituduhkan kepadanya.5 Bahwa alasan pertimbangan yang digunakan Judex Facti hanya didasarkan padaketerangan M. Zain Saidi dan saksi Tri Kurniawan, tanpa mempertimbangkanketerangan Terdakwa dan saksi Hervian dan saksi Arief.