Rd Hasan Basri,S,SH,M.SiSeharusnya : terhadap substansi pertama keputusan a quoyakni pencabutan keputusan Gubernur Jambi Nomor001/KEPGUB/BKD4.1/2017 tentang pemberhentian denganhormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipildengan hak pensiun a.n.

Bahwa karena adanya cacat formal dan substansial dalamKeputusan Objek Gugatan, maka Keputusan Gubernur JambiTentang pencabutan keputusan Gubernur Jambi Nomor001/KEPGUB/BKD4.1/2017 tentang pemberhentian denganhormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri SipilHalaman 47 dari 104 HalamanPutusan Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.JBI.dengan hak pensiun a.n.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur JambiNomor : 673/KEP.GUB/BKD4.2/2019 Tahun 2019 tanggal 28 Mei2019 tentang pencabutan keputusan Gubernur Jambi Nomor001/KEPGUB/BKD4.1/2017 tentang pemberhentian dengan hormatHalaman 58 dari 104 HalamanPutusan Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.JBI.atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negri Sipil dengan hakpensiun an.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur JambiNomor : 673/KEP.GUB/BKD4.2/2019 Tahun 2019 tanggal 28 Mei2019 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor001/KEPGUB/BKD4.1/2017 tentang pemberhentian dengan hormatatas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hakpensiun an. Rd Hasan Basri,S,SH,M.Si dan penetapanpemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan..

(fotokopi dari fotokopi);Keberatan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor673/KEP.GUB/BKD4.2/2019 Tahun 2019 tanggal 28 Mei 2019tentang pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor001/KEPGUB/BKD4.1/2017 tentang pemberhentian denganhormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipildengan hak pensiun a.n.

persidangan;Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon danPemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa, pada persidangan berikutnya para Pemohon tidak hadir dan telah habisbiaya sesuai dengan surat Panitara Pengadilan Agama Sanggau Nomor W14A4/288/HK.05/III/2015 tertanggal 23 Maret 2015 bahwa Para Pemohon telah diteguruntuk menambah biaya perkara yang telah habis dan ternyata para Pemohon tidakmembayarnya sesuai dengan surat Panitera Pengadlan Agama Sanggau Nomor001

/X1/2010 Perinal Kesepakatan Musyawarah JualBeli Mess Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/MESSPEMDA/X1V2010 tentang Jual Beli Mess PemdaKabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/A/X1/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab Kepulauan Anambas di TanjungpinangT.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi

yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/ASRAMAMHS/A/X1V/2010 tentang Jual Beli AsramaMahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/B/X1/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab.

TPG23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.a0:1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/MESSPEMDA/X1V2010 tentang Jual Beli Mess PemdaKabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/A/X1/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab Kepulauan Anambas di TanjungpinangT.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/ASRAMAMHS/A/X1V/2010 tentang

Jual Beli AsramaMahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/B/X1/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab.

yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/ASRAMAMHS/A/X1/2010 tentang Jual Beli AsramaMahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/B/X1/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahHalaman 130 dari 134 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.

Bahwa syaratsyarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yangberlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohonbelum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kKehendak Pemohon telah ditolakoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, KabupatenMalaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana surat penolakanpernikahan dari KUA Kecamatan Malaka Tengah Nomor001/Kua.20.21.1/1/2022 tertanggal 03 Januari 2022;.

pelaksanaan kewajiban pembayaran dari Penggugatterhadap terhadap Tergugat sejak September 2004September 2007 saja,sebesar Rp14.640.800.854,00 (empat belas miliar enam ratus empat puluhjuta delapan ratus ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), yangmembuktikan bahwa Penggugat selalu memenuhi kewajibanpembayarannya kepada Tergugat akan Penggugat buktikan dalampersidangan;Bahwa ternyata Tergugat secara sepihak memutuskan hubungan hukumdengan Penggugat, melalui Suratnya tertanggal 22 November 2007 Nomor001

/PCB/GSK/XI/2007 perihal Pencabutan Surat Penunjukkan Nomor001/SPD/GSK/IV/07, dengan alasan yang tidak benar dan tidak pernahdiadakan pembicaraan serta evaluasi bersama antara Tergugat sebagaiprodusen dan Penggugat sebagai distributor, bahkan yang sangat tidakterpuji adalah perbuatan Tergugat yang langsung menunjuk Tergugat IIselaku distributor untuk menggantikan Penggugat:Bahwa Tergugat sepatutnya mengetahui bahwa Tergugat II yang ditunjukselaku distributor tidak memiliki ijin memasukkan, menyalurkan

kepada Tergugat I/Terbanding sekarang Termohon Kasasi sebagai distributor sesuai Bukti SuratP.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah sebagaimana Bukti Surat P.19, P.20,P.21, P.22, P.23, P.24, P.32, P.31, P.30, P.29, P.28;d) Bahwa ternyata oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya telah menolak gugatan Penggugat sekarang PemohonKasasi dengan pertimbangan hukumnya adalah oleh Penggugat/Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) denganmendasarkan putusannya pada Bukti Surat T.15 yakni Surat Nomor001

gugatan dengan dalildalilsebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah Persekutuan Komanditer, yang didirikanberdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang bergerakdibidang Jasa Catering;Bahwa Tergugat adalan Badan Hukum Perseroan Terbatas yangdidirikan berdasarkan Hukum Negara Indonesia, yang bergerakdibidang Industri Garment;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjiankerjasama dalam bidang Jasa Catering Perusahaan, sebagaimanaternyata dari surat perjanjian tertanggal 10 Januari 2020 Nomor001

GUNUNGSALAK SUKABUMI Mengenai JASA KATERING PERUSAHAAN Nomor001/LZN1I/2020 tanggal 10 Januari 2020 dan tidak dibantah oleh Tergugat ;Menimbang , bahwa sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor4 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana , gugatanyang telah diakui dan tidak dibantah serta dibenarkan oleh Tergugat tidakperlu dilakukan pembuktian ;Menimbang, bahwa dalam gugatan sederhana ini, Penggugatmendalilkan Tergugat telah melakukan ingkar janji ;Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan

;Menimbang, bahwa setelah tanggal 18 Agustus 2020 dimana Tergugatyang telah tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat, telah pulamelakukan pemesanan katering kepada pihak lain tanpa sepengetahuanserta seijin dari pihak Penggugat, sehingga dalam hal ini Tergugat telahnyata melanggar isi perjanjian sebagaimana dalam perjanjian Nomor001/GSS/LZN1/2020 ;Halaman 17 dari 25 halaman , Putusan Nomor 61/ Pdt.G.S / 2020 / PN CbdMenimbang, bahwa terhadap perjanjian yang telah nyata dilanggaroleh Tergugat

JOHAN WIDJAJA periode1 Agustus 2015 sampai 31 Agustus 2015; 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan Nomor 0101/HRD/KET/ADF/IX/2014 tanggal 29 September 2014 atas namaHANSEN SUSANTO; 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Jabatan Nomor001/HRD/KETADF/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 atasnama HANSEN SUSANTO; 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan Nomor001/HRD/KETADF/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 atasnama HANSEN SUSANTO; 1 (satu) lembar Surat Tanda Lulus Profesi Nomor246/BAPPEBTI/ TLUP/7/2009 bulan

dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/MESSPEMDA/XII/2010 tentang Jual Beli Mess PemdaKabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/A/XII/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab Kepulauan Anambas di TanjungpinangT.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/ASRAMAMHS/A/XII/2010 tentang Jual Beli AsramaMahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang

T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/B/XII/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab.

Kepulauan Anambas di TanjungpinangT.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/ASRAMAMHS/B/XII/2010 tentang Jual Beli AsramaMahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Tanah dan Bangunan Nomor : 003/PH/MESSPEMDA/XI/2010tanggal 15 Desember 2010 An. Drs.

TEUNGKU ADI (DPO) dan dari setiap paketnya yangterjual Anak TERDAKWA mendapatkan bayaran sebesar Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah) namun Anak TERDAKWA tidak memiliki ijin daripihak berwenang, selanjutnya Anak TERDAKWA beserta barang buktilangsung di bawa ke Polres Bireuen untuk proses hukum lebih lanjut.Halaman 4 dari 19 HalamanPutusan Nomor :02/Pid.SusAnak/2017/PN.BirBahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor001/SP.60060/2017 tanggal 9 Januari 2017 yang dibuat danditandatangani oleh pimpinan

TEUNGKU ADI (DPO) dan dari setiap paketnya yangterjual Anak TERDAKWA mendapatkan bayaran sebesar Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah) namun Anak TERDAKWA tidak memiliki ijin daripihak berwenang, selanjutnya Anak TERDAKWA beserta barang buktilangsung di bawa ke Polres Bireuen untuk proses hukum lebih lanjut.Bahwaberdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor001/SP.60060/2017 tanggal 9 Januari 2017 yang dibuat danditandatangani oleh pimpinan PT.

TEUNGKU ADI (DPO) berupa uang yang akan diberikan perpaketnya sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukantindak pidana narkotika jenis sabu tersebut.Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor001/SP.60060/2017 tanggal 9 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatanganioleh pimpinan PT.

Kesepakatan MusyawarahJual Beli Mess Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas diTanjungpinang T.A 2010;23.1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/MESSPEMDA/X1V/2010 tentang Jual Beli Mess PemdaKabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;24.1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/A/X1/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab Kepulauan Anambas diTanjungpinang T.A 2010;25.1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir

Berita Acara Nomor001/BAJB/ASRAMAMHS/A/X1V/2010 tentang Jual Beli AsramaMahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A2010;26.1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/B/X1/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab.

fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/ASRAMAMHS/A/X1V/2010 tentang Jual Beli AsramaMahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;Halaman 97 dari 131 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.TPG26.27.28.Zo.30.31.32.33.34.35.36.37.38.1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/B/X1/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab.

/X1V/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Mess Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas diTanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/MESSPEMDA/X1/2010 tentang Jual Beli Mess PemdaKabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/A/X1/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahJual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab Kepulauan Anambas diTanjungpinang T.A 2010;1 (satu) bundel fotokopi

yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAJB/ASRAMAMHS/A/X1/2010 tentang Jual Beli AsramaMahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A2010;1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor001/BAM/ASRAMAMHS/B/X1/2010 Perihal Kesepakatan MusyawarahHalaman 128 dari 131 Putusan Nomor 24/Pid.

Narendra Inti Corpora berjumlah 16 (enam belas)SPK dengan uraian sebagai berikut :1.Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor001/SPK/DS.LANGENSARI/BPDLPMD/XII/2017, Tanggal 19Januari 2017 antara Terdakwa Patria Hidayat selaku Direktur CVPusaka Andalan Tiraha dengan dengan Kepala Desa Langen Sariatas nama Agus Kusumah wilayah desa Langen Sari tentangpelaksanaan pekerjaan jalan Desa Kp.

Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor001/SPK/DS.LANGENSARI/BPDLPMD/XII/2017, Tanggal 19Januari 2017 antara Terdakwa Patria Hidayat selaku Direktur CVPusaka Andalan Tiraha dengan dengan Kepala Desa Langen SariHalaman 20 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utratas nama Agus Kusumah wilayah desa Langen Sari tentangpelaksanaan pekerjaan jalan Desa Kp.

Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor001/SPK/DS.LANGENSARI/BPDLPMD/XII/2017, Tanggal 19Januari 2017 antara Terdakwa Patria Hidayat selaku Direktur CVPusaka Andalan Tiraha dengan dengan Kepala Desa Langen Sariatas nama Agus Kusumah wilayah desa Langen Sari tentangpelaksanaan pekerjaan jalan Desa Kp. Cisungalah Rt. 01 Rw. 12Desa Langensari Kabupaten Bandung senilai Rp. 400.000.000,(empat ratus juta Rupiah).2. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS.

Lia Elia Als Lia.Bahwa selain itu diketahui juga ternyata ada 2 (dua) SuratPerjanjian Kerja yang tidak ada pekerjaannya/fiktif, yaitu :Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor001/SPK/DS.LANGENSARI/BPDLPMD/XII/2017, TANGGAL19 Januari 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selakuDirektur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHA dengan denganKepala Desa Langen Sari atas nama AGUS KUSUMAHwilayah desa Langen Sari tentang pelaksanaan pekerjaanjalan Desa Kp. Cisungalah Rt.

UtrMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktidipersidangan, yaitu berupa :1)2)3)4)5)Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor001/SPK/DS.LANGENSARI/BPDLPMD/XII/2017, TANGGAL 19Januari 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CVPUSAKA ANDALAN TIRAHA dengan dengan Kepala Desa LangenSari atas nama AGUS KUSUMAH wilayah desa Langen Sari tentangpelaksanaan pekerjaan jalan Desa Kp.

sah.2) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor001/01/1/2013 tanggal 2 Januari 2013 yangdikeluarkan KUA Sawahlunto.3) 1 (Satu) lembar foto copy KartuKeluargaHal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 62K/PMTI/BDG/AL/V1I/2019Membaca1.Nomor KK 3519111408130004.4) 12 (dua belas) lembar foto copy struk transfer.5) 4 (empat) lembar foto copy RujukanKesehatan BPJS a.n.

Menetapkan barang bukti berupa suratsurat :1) 1 (Satu) lembar Surat Pengaduan oleh Sdri. dr.Shinta Triadma selaku isteri sah.2) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor001/01/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 yangdikeluarkan KUA Sawahlunto.3) 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga NomorHal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 62K/PMTI/BDG/AL/V1I/2019MenimbangMenimbangKK 3519111408130004.4) 12 (dua belas) lembar foto copy Struk Transfer.5) 4 (empat) lembar foto copy RujukanKesehatan BPJS a.n.

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat dari perkawinan yangdilangsungkan menurut agama Buddha di hadapan pemuka agamaBuddha bernama Pandita Bou Kawal Bosman pada hari Rabu tanggal22 Maret 2017 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor001/SKN/YSBB/III/2017 (Surat Keterangan Nikah terlampir LampiranIl) dan telah dicatatkan perkawinannya pada kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil kota Batam dengan kutipan aktaperkawinan bernomor 2171KW300320170014 tertanggal 30 Maret2017 (Kutipan Akta Perkawinan

di atas, Penggugatmemohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan NegeriBatam yang memeriksa dan mengadili perkara a aquo dapat memutusdengan amar putusan sebagai berikut:(1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;(2) Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan yang sahantara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurutagama Buddha di hadapan pemuka agama Buddha bernamaPandita Bou Kawal Bosman pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017sesual dengan Surat Keterangan Nikah Nomor001

beralamat sesuai keputusan diJalan Lintas Timur Palembang Jambi, Simpang Blok B2Srigunung, dan beralamat korespondensi di MNC TowerLantai 19, Jalan Kebon Sirih Nomor 1719, Kebon Sirih,Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Arsal Ismail,jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RiaTrianingsin, kewarganegaraan' Indonesia, jabatanFinance & Accounting Supervisor, beralamat di Jalan RawaSilam II RT 012 RW 003, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001

BPRBumi Riau Insani, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 19 Januari 2018 Nomor001/S.K/BPRBRI/I/2018, sebagai Penggugat;LAWANMuharramah, bertempat tinggal di Jalan Purnama RT.06 RW.02Desa/Keluranan Pandau Jaya Kecamatan Siak HuluKabupaten Kampar Provinsi Riau, sebagai Tergugat I;Dody Harianto, bertempat tinggal di Jalan Purnama RT.06 RW.02Desa/Keluranan Pandau Jaya Kecarnatan Siak HuluKabupaten Kampar Provinsi Riau, sebagai Tergugat II;Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2015, Penggugat dipanggil oleh DireksiTergugat, dan mendapat Surat Pemutusan WHubungan Kerja Nomor001/PT.MPM/PHK/VIII/2015 yang menyatakan bahwa pada 1 Agustus 2015,Penggugat diberhentikan secara sepihak;.

Bahwa adapun alasan tuntutan Penggugat atas pengembalian gaji dankomisi serta tuntutan immateriil disebabkan Tergugat telah melanggarkesepakatan yang termuat pada Pasal 3 vide Surat Perjanjian Kerja Nomor001/SDMU/IV/2013, yaitu:Pasal 3Kewajiban kewajiban. Pihak Kedua wajib membuat rencana kerja dan laporan hasil kerja danmenjalankan tugas sesuai Job Description (JD) dan Standard OperatingProcedures (SOP) yang telah ditetapkan;.

Menyatakan dalam hukum Surat Tergugat dengan Nomor001/SRT/BU/VI/2021, Perihal : Pembatalan Rekomendasi, tertangal 23 Juni2021, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;5. Memerintahkan Tergugat untuk memperkerjakan kembali tenagakerja bongkar muat yang tergabung dalam Federasi Serikat PekerjaTransport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(F.SPTI K. SPSI) Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan SuratNomor : 01/SRT/V/2016, Tertanggal 13 Mei 2016;6.

Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersamatanggal 15 Juli 2021 antara Penggugat dengan Turut Tergugat, maka dalilgugatan Penggugat pada poin 15 yang memohon agar surat Nomor001/SRT/BU/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 perihal PembatalanRekomendasi yang dikeluarkan Tergugat tidak sah dan tidak memilikikekuatan hukum mengikat, menjadi tidak relevan sebab berdasarkan suratkesepakatan bersama tersebut, maka permasalahan kegiatan bongkar muatTBS di PMKS milik Tergugat telah dilakukan penyelesaian

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2, Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat pembatalanrekomendasi yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Nomor001/SRT/BU/VI/2021, tertanggal 23 Juli 2021 yang ditujukan kepadaPenggugat;2.

Tergugat telah membatalkan Surat NomorO01/SRT/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016, melalui surat Nomor001/SRT/BU/V1/2021, Perihal : Pembatalan Rekomendasi, tertanggal 23Juni 2021 surat tersebut ditujukan kepada Drs. H.

Penggugat), rekomendasi dimaksud adalah berupapemberian ijin yang tidak mengikat kepada kedua belah pihak;Menimbang, bahwa oleh karena pemberian ijin bongkar muat kepadaPenggugat tidak menentukan batasbatas hak dan kewajiban hukumPenggugat maupun Tergugat serta tidak mengikat bagi Penggugat danTergugat, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Nomor001/SRT/BU/V1I/2021, Perihal : Pembatalan Rekomendasi, tertangal 23 JuniHalaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Rap2021

Bahwa pada hari Ahad tanggal 27 Oktober 2002, Pemohon denganTermohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Selayar, 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA MURPropinsi Sulawesi Selatan sebagaimana ternyata dalam Buku Nikah Nomor001/01/1V2003 tanggal 2 November 2002; .

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikahdi Amuntai pada tanggal 14 Nopember 2006, yang tercatat pada KantorUrusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Amuntai, PropinsiKalimantan Selatan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor001/DUP/SP/1/2017 tanggal 30 Januari 2017;Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.Botg.2.

berikut dalamperkara Gugatan Sederhana antara para pihak: KSU SWAMITRA BAHTERA AGUNG BOYOLALI yang berkedudukan di JlPandanaran Nomor 339 Banaran Kecamatan Boyolali, KabupatenBoyolali. selanjutnya disebut S@Dagal..............ccceeeee PENGGUGATdalam hal ini telah memberikan kuasa kepada HENRY PRASETYO, selakuManager KSU SWAMITRA BAHTERA AGUNG BOYOLALI yang berkantor di JIPandanaran Nomor 339 Banaran Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolalibertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Nomor001