Ditemukan 4953 data
215 — 277 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rapat dengan Direktur tanggal24 Maret 2010 pukul 09.3010.30 bertempat di PT Traya TirtaMakassarSO (IPA II Panaikang).3 (tiga) lembar fotokopi warna Notulen tanggal 05 Juni 2012 pukul10.00 WITA selesai bertempat di Ruang Rapat Direktur Teknik PDAMKota Makassar dengan acara Pertemuan Antisipasi Musim KemarauPDAM Kota Makassar & PT Traya Tirta Makassar.6 (enam) lembar fotokopi Hasil Laporan Survey IPA V Somba Oputanggal 10 Juni 2010 pukul 09.00 15.30 WITA.1 (satu) lembar asli tulisan tangan tentang Opini
IPA II Panaikang).3 (tiga) lembar fotokopi warna Notulen tanggal 05 Juni 2012 pukul10.00 WITA selesai bertempat di Ruang Rapat Direktur Teknik PDAMHalaman 1114 dari 1578 halaman Putusan Nomor 259 PK/PID.SUS/2017467.468.469.470.471.472.473.474.475.Kota Makassar dengan acara Pertemuan Antisipasi Musim KemarauPDAM Kota Makassar & PT Traya Tirta Makassar.6 (enam) lembar fotokopi Hasil Laporan Survey IPA V Somba Oputanggal 10 Juni 2010 pukul 09.00 15.30 WITA.1 (satu) lembar asli tulisan tangan tentang Opini
187 — 116
TrayaTirta Makassar;6 (enam) lembar fotokopi Hasil Laporan Survey IPA V SombaOpu tanggal 10 Juni 2010 pukul 09.00 15.30 WITA;1 (satu) lembar asli tulisan tangan tentang Opini PT. Traya TirtaMakassar tanggal 26 Mei 2008;1 (satu) bundel Hasil Perhitungan Harga Air Curah yang dibelioleh PDAM Kota Makassar kepada PT. Traya;1 (satu) lembar copy tanda terima dokumen PT.
TrayaTirta Makassar;6 (enam) lembar fotokopi Hasil Laporan Survey IPA V SombaOpu tanggal 10 Juni 2010 pukul 09.00 15.30 WITA;1 (satu) lembar asli tulisan tangan tentang Opini PT. Traya TirtaMakassar tanggal 26 Mei 2008;1 (satu) bundel Hasil Perhitungan Harga Air Curah yang dibelioleh PDAM Kota Makassar kepada PT. Traya;1 (satu) lembar copy tanda terima dokumen PT. Traya kepadaPDAM Makassar, tanggal 13 Oktober 20101 (satu) lembar copy surat Dirtek PDAM Kota Makassar kepadaPresiden Direktur PT.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NI PUTU EKA WIRYASTUTI Diwakili Oleh : NI NENGAH SALIANI, S.H
453 — 62
Agustus 2017 perihal data pemerintah daerah yang telah menggunakan e-procurement
1(satu) bundel fotocopy Surat Kemenpan-RB Nomor B/08/AA.00/2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal penyampaian data hasil evaluasi AKIP Pemda
1(satu) bundel fotocopy Surat Kemenpan-RB Nomor B/367/PP.00.05/2017 tanggal 5 September 2017 perihal dana insentif daerah inovasi Pelayanan publik
1(satu) bundel fotocopy Surat BPK Nomor 449/S/X/09/2017 tanggal 29 September 2017 perihal penyampaian penambahan data opini
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1591 — 1230
bahwa saat saksi berkomunikasi dengan HARISHASANUDIN, saksi menyampaikan Nanti kita ketemu.Saat LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN meminta kepada saksiuntuk membuat legal oppinion, saksi tidak melihat LUKMANHAKIM SAIFUDDIN sedang berbicara dengan orang lain yangmenginginkan agar HARIS HASANUDDIN tetap bisa diangkatmenjadi Kakanwil Kemenag Jawa Timur, bahkan LUKMANHAKIM SAIFUDDIN tidak mengucapkan sepatah katapunSaya ingin HARISJika LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN merasa ada sesuatu yangtidak bisa diputuskan tanpa ada opini
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
PETERFI SUFANDRI
337 — 434
- 1 (satu) bundel asli legalisir Legal Opini Saksi Ahli TPPU Ibu Dr.Yenti Garnasih, SH, MH atas permohonan legal opini dari Oktavianus Setiawan, SH, CMED, CMLC, CRIP selaku Pemohon yang mewakili Korban FIN888;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembar Permohonan Perlindungan LPSK oleh Pemohon atas nama KAROLIN SABATINI selaku Korban/Pelapor FIN888, tanggal 14 Juli 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.Rajawali Bintang Mandiri selaku exchanger FIN888
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : INSYAYADI
171 — 199
Bina Artha Sekuritas;
15. Asli Opini Konsultan Akutansi atas nama Sugeng Siswanto;
16. Asli surat dari BPD Jambi Nomor: 641.09/Kp.Dir tanggal 21 September 2018 perihal Penyampaian Dokumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Reksadana yang ditujukan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Jambi;
17. Asli Memo Internal Divisi KMR Nomor: 12c.01/Kp. TDN tanggal 18 Januari 2018 perihal Limit Fortofolio Reksadana;
18.
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
CARRY CHANDRA
329 — 452
- 1 (satu) bundel asli legalisir Legal Opini Saksi Ahli TPPU Ibu Dr.Yenti Garnasih, SH, MH atas permohonan legal opini dari Oktavianus Setiawan, SH, CMED, CMLC, CRIP selaku Pemohon yang mewakili Korban FIN888;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembar Permohonan Perlindungan LPSK oleh Pemohon atas nama KAROLIN SABATINI selaku Korban/Pelapor FIN888, tanggal 14 Juli 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.Rajawali Bintang Mandiri selaku exchanger FIN888
187 — 67
Jika nilai diatas paternalitas makamempengaruhi opini yang ahli berikan seperti WDP atau WTP.Bahwa ahli menghitung kekurangan volume dari pekerjaan tersebut danbantuan ahli kontruksi ITB sehingga dapat dihitung kerugian negara dariproyek sorong.Bahwa dengan kondisi uang yang diterima oleh pelaksana pekerjaan Rp.89miliar dan ada kerugian negara sebesar Rp.40 miliar maka terjadikemahalan harga.Bahwa ahli melakukan pemeriksaan berapa nilai uang yang benarbenardigunakan untuk proyek sorong ini.Bahwa
133 — 25
Pernah menulis artikel (opini) di Harian Kompastentang Polemik Audit atas hasil survei.Bahwa dasar hukum pelaksanaan sensus atau survey yangberskala nasional di Indonesia adalah UU No.16 Tahun 1997tentang Statistik, Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Statistik, Peraturan Presiden R.I.
211 — 132
Audit Keuangan meliputi : Audit Keuangan yang memberikan Opini yaitu Audit atas laporan keuanganyang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihakpihak yangberkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikanoleh Manajemen dengan standar akuntasi yang berlaku;Audit Keuangan terhadap aspek Keuangan tertentu adalah audit atas aspektertentu mengenai pengelolaan keuangan yang di selenggarakan oleh suatuorganisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwapengelolaan
126 — 26
Pernah menulis artikel (opini) di HarianKompas tentang Polemik Audit atashasil survei.e Bahwa dasar hukum pelaksanaan sensusatau survey yang berskala nasional diIndonesia adalah UU No.16 Tahun 1997tentang Statistik, Peraturan PemerintahNo.51 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanStatistik, Peraturan Presiden R.I.
MIA NATALINA., SH
Terdakwa:
HARIYANA Binti HERMAIN
534 — 346
BOBBY HERWIBOWO;
- Opini Dewan Syariah Yayasan Aksi Cepat Tanggap Nomor 002/DS-ACT/III/2020, tanggal 25 Maret 2020 tentang Dana Operasional, yang ditanda tangani oleh Dr. AMIR FAISHOL FATH, M.A.
741 — 156
Serda Wira serta penasehat hukumnya banyak memberikan pernyataan di dalam media sociaI (Tik.Tok, You Tube dan Berita Online) untuk menggiring opini publik yang pada intinya menuduh Pemohon Banding sebagai otak dari pembunuhan Serda Wira, hal tersebut sangat merugikan Pemohon Banding serta institusi TNI khusunya Angkatan Darat dan Corp Arhanud sehingga masyarakat luas sudah menghakimi Pemohon Banding sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.IV.
626 — 215
Audit keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yangdilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini tingkatkewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ; 2. Audit Kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi danefesiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazimdilakukan bagi kepentingan manajemen ; 3.
Rumbai, kami mendapatkan infonya di bulanNovember namun kami belum bisa bekerja karena terkait denganlahan, tapi kami sudah mulai bersihbersin disana, PP tidakdiperkenankan untuk bekerja oleh Lukman saat itu alasannya adalahini ada wacana lokasi ini akan dipindahkan, seingat saksi ada suratdari Gubernur tentang pemindahan lokasi project venue menembakdisamping SMKNtadi, berdasarkan itu kami baru bisa bekerja kalau taksalah dibulan April, karena lokasinya baru kewajiban PP adalahmemberikan second opini
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MANIEL SYATFLE Diwakili Oleh : Yance Salambauw, S.H., M.H.
144 — 153
yang bertuliskan Celsqua design co..
837 — 2399
setujui di Perda itu bahaya akan ada dampak hukumnyanantinya, jadi temuan nantinya, tidak ada payung hukum ditambah lagi iniDiskresi, oke kalau gitu kita pindahhkan saja masukkan ke Pergub angka15% nya, biar nanti Gubernur dengan bebas, toh Perda ini umurnya 15tahun ada banyak hal perubahan kebutuhan pemda DKI sebagai lbu Kotanegara, jadi Gubernur siapapun nanti yang menang dia akan bebas untuk266menentukan persentasi di atas, karena ketika berbicara menghilangkanberarti kami setuju seolaholah opini