Ditemukan 5203 data
1.Drs. LIBERT SIRAIT
2.LAIDIN WILFRIED SIRAIT
3.RIDE MAGDALENA Br. SIRAIT
Tergugat:
1.LEONARDO HENDRIKO SIRAIT
2.LASIJO
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA PEMATANG SELENG, KECAMATAN BILAH HULU, KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN
2.CAMAT KECAMATAN BILAH HULU, KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN
3.Ahli Waris Almarhum LODEWYK MARIHAT SIRAIT
4.LEORENSIUS HORAS SIRAIT
5.LINDUNG SAUT MARULI SIRAIT
6.LUSIANA KATARINA SIRAIT
7.SUTAN LEMAN SIRAIT
100 — 7
Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1457 KUHPerdata yangmenentukan pengertian jual beli adalah suatu persetujuaan yangmengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/bendadan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikatkan diri berjanjimembayar hargaharga,sehingga persetujuan jual beli sekaligusmembebankan qua kewajiban, yakni :a. Kewajiban pihak Penjual menyerahkan barang yang dijualkepada Pembeli;b. Kewajiban pihak Pembeli membayar harga barang yangdibeli kepada penjual;9.
175 — 141
Diatasnya berdin suatu bangunan milik bekas pemegang hakyang didiami/digunakan oleh pihak lain dengan persetujuanpemilik bangunan/oekas pemegang hak.Berdasarkan dalil dalil diatas maka Penggugat secara Formal dan Mateniiltelah melanggar hukum yang mengakibatkan guguurnya Penggagat menjadisuovek hak atas tanah.Bahwa gugatan Penggugat dalam Posita Nomor 22 tidak benar karenaberdasarkan KUHPerdata pasal 1320 dan pasal 1457 setiap peralihan hakatau jual bell harus memenuhi syarat syarat sesuai pasal
114 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
PLN(Persero) melaksanakan hubungan hukum keperdataan atau dengankata lain melakukan jual beli tanah sesuai Pasal 1457 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi Jualbeliadalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkandirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lainuntuk membayar harga yang telah diperjanjikan jo Pasal 1320 KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo Pasal 1338 KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata)Bahwa antara Pemohon Peninjauan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
202 — 112
daripertimbangan terhadap fakta dipersidangan, unsurunsurdari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan KesatuPertama dan Dakwaan Kedua telah terbukti, sehinggaperkara aquo adalah ranah pidana dan bukan perdata.Adalah fakta yang nyata dan terang bahwa hubungan hukumantara PT ABU TOURS dengan Agen dan Mitra atau calon jemaahmerupakan hubungan keperdataan yang timbul dariperikatan karena adanya jualbeli paket umrah, dimana PTABU TOURS selaku PENJUAL, dan Agen atau Mitra selakuPEMBELI.JUAL BELI menurut Pasal 1457
Kitab Undangundang HukumPerdata (KUH Perdata), adalah:Suatu. persetujuan dengan mana pihak yang satumengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang,dan pihak yang lain untuk membayar harga yangdijanjikan.Hal 158 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKSSesuai dengan Pasal 1457 KUH Perdata di atas, PT ABU TOURSmengikatkan diri untuk menyerahkan Paket Promo PerjalananUmrah dan jemaah membayar harga Paket Promo PerjalananUmrah yang dijanjikan.
JOHANA JOSEPHINA, SH
Terdakwa:
DEWIYANTI.
84 — 45
Desa Wiring Tasi Tahun 2020;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap I Batch III Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor : 045.2/771/DPMD tanggal 8 April 2020;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap II Batch III Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor : 045.2/1104/DPMD tanggal 8 Juni 2020;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap II Batch IV Penyaluran Ke-II Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor : 141/1457
113 — 62
Saleh Marhat adalah secarahukum adat maka menurut hukum adat jual beli hak atas tanah bukan merupakanperjanjian dimana yang dimaksudkan dalam pasal 1457 KUHP perdata, jual bellitanah itu dilakukan Kepala Adat (Desa),maka jika pihakpihak yang bersangkutantunduk pada hukum adat maka hukum yang berlaku terhadap perjanjian itu adalahhukum adat.
1.I MADE DHAMA, SH
2.MAYANG TARI,SH
Terdakwa:
ASRAL Bin H. MUHAMAD SHOLEH.
260 — 152
kepada pihak pembelisetelah dilakukan penyerahan nyata dari saham tersebut; Bahwa dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroanapabila Perseroan menjual sahamsahamnya maka ada kewajiban terlebihdahulu untuk menawarkan kepada Perseroan artinya kepada pemegangsaham lainnya; Bahwa jusal beli saham harus diawali dengan adanya Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan nantinya dituangkan ke dalam PKR(Pernyataan Keputusan rapat); Bahwa aham sebagai benda bergerak yang berwujud maka mengacupada Pasal 1457
59 — 31
Dan haltersebut telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dalam Pasal1666 KUH Perdata tentang Hibah dan Pasal 1457 serta Pasal1459 KUH Perdata tentang jualbeli;Kemudian hal tersebut diperkuat juga dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor : 475K/Sip/1970, tanggal 03 Juni 1970yang pada Pokoknya menyatakan sebagai berikut:Proses Jualbeli menurut Hukum Adat sudah teradi sejakperjanjian tersebut di ikuti dengan pencicilannya,;Dengan demikian proses hibah dan atau jualbeli yang telahdilakukan oleh ANDREAS
52 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kemilikan tanah tersebut diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi dengan carayang benar dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkanpasal 1457 Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkandirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untukmembayar harga yang telah diperjanjikan, maka dalam upaya hukumPeninjauan Kembali inilah Pemohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonKasasi I/Pembanding I/Tergugat
140 — 31
Bahwa Pasal 1457 KUHPerdata telah merumuskan jual beli(peralinan hak) sebagai berikut:suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkandirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lainuntuk membayar harga yang telah diperjanjikanBahwa dengan telah dilaksanakannya peralihan hak olehTERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata diatas yaitu berdasarkan kesepakatan antara TERGUGAT denganPara Penggarap selaku penguasa dan pengusaha tanah yangarealnya berada di dalam Izin
Pebrianto Patulak, S.H.
Terdakwa:
ANDI RATNAWATI, S.E. Binti TATTA.
62 — 32
Desa Wiring Tasi Tahun 2020;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap I Batch III Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor : 045.2/771/DPMD tanggal 8 April 2020;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap II Batch III Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor : 045.2/1104/DPMD tanggal 8 Juni 2020;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap II Batch IV Penyaluran Ke-II Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor : 141/1457
SISWOYO
Tergugat:
1.KUSNAN
2.SUGIANTO
3.HARTONO
4.Kepala Cabang Bank JATIM Pasuruan
5.H.Kusnan
Turut Tergugat:
Bank Jatim Cabang Pasuruan
127 — 41
BW harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu :sepakat mengikatkan diri, kKecakapan untuk membuat perikatan, suatu haltertentu, Suatu sebab yang halal;Menimbang, bahwa terhadap suatu perjanjian yang telah disepakatimaka perjanjian tersebut sebagaimana Pasal 1338 (1) BW yang menyatakanbahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undangundang bagimereka yang membuatnya.Menimbang, bahwa dalam jual belli yang dilakukan oleh Tergugat II danPenggugat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1457
60 — 5
SPM : 991/096/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.02/09/2012 tanggal 20 September 2012 dengan nilai Rp.11.078.182,-.50.Surat Pengantar Nomor : 934/1457-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan lampiran SPP-LS Angsuran Kesatu dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) No.
273 — 766
Surat Nomor : 1457/Un.04/R/HM/00.1/04/2019 hal:klarifikasi tanggal 26 April 2019 (sesuai denganasli);35. BuktiT35 : Laporan Pelaksanaan Rapat Kerja Tahun 2019 Dan36. BuktiT 3637. BuktiT 37:Penyusunan Anggaran Tahun 2020 Universitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim Riau (sesuai dengan asli);: Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau. Nomor : 0521/R/2019 Tentang DewanKehormatan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Masa Bakti20192022.
186 — 92
Bahwa dalam perjanjian jual beli atas kedua bidang tanah ini didasarkanatas KESEPAKATAN antara Tergugat Ill selaku pembeli denganPenggugat selaku penjual, sesuai ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata,yang berbunyi sebagai berikut:"Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satumengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihakyang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.Hal 85 Putusan No.120/PDT/2018/PT. DKI16.
171 — 16
disepakatiMenimbang bahwa selanjutnya mengenai alat bukti surat PIV tentang AktaJual Beli, Nomor: 203/Pidie/1996, tanggal 19 Agustus 1996, antara Hamzah Nyak Benselaku penjual dan Penggugat selaku Pembeli atas sebidang tanah bekas milik adatseluas 1.266 meter persegi dengan harga sebesar Rp. 18.990.000, (delapan belas jutasembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terletak di Desa Keuniree, KecamatanPidie, Kabupaten Pidie, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa pasal 1457
150 — 59
Dimana klaim pembayaranpemanfaatan kayu log tersebut secara yuridis tidak dapat dikaitkandengan kewajiban PENGUGAT dalam pelaksanaan jual beliMal 1 Mm Hari 1 38 Diitncan Nn 1 Ifi/DnT fi/im 1/PN Phrsebagaimana dimaksud Pasal 1457 KUH Perdata, yang notabene hanyaberkewajiban menyelesaikan sisa harga penjualan saham sebesar Rp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Muhamad Hadi Seswanto
Tergugat:
1.RASWAN BIN KASIM
2.Lukas Bin Sudira
3.Sukini
4.Kana
5.Leopard
6.Wirya
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Bongas Kulon
2.Camat Kecamatan Sumberjaya
3.Mochamad Asep Muchroman, S.Sos
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka
162 — 81
Suatu sebab yang halal.Syarat ke 1 dan ke 2 dikenal dengan syarat subjektif yang apabila tidakterpenuhi maka suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalanya di hadapanhakim, sedangkan terhadap syarat ke3 dan ke 4 dikenal dengan syarat objektifyang apabila tidak terpenuhi suatu perjanjian haruslah dinyatakan batal demihukum ;Menimbang, bahwa pasal 1457 KUHPerdata juga telah menjelaskanbahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satumengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang
POLTIK SYAHMAWIN PURBA, Dkk
Tergugat:
PT. PETAMBURAN JAYA RAYA
92 — 40
Atas pembayaran yang dilakukan secara cicil bertahap, Pelawanserta pedagang lainnya memiliki itikad baik untuk pelunasan cicilan ataskios atau los di Pasar Kemiri Muka, namun untuk pembayaran cicilan aquo, Terlawan dan Turut Terlawan III yang biasanya melakukan penagihanlangsung kepada Pelawan maupun pedagang lainnya, terhenti dengansendirinya tanpa alasan yang jelas serta tanpa diketahui alamat saat dicarioleh Pelawan maupun pedagang lainnya.Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata
38 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
November 1974 tentang putusan haruscukup diberi pertimbangan/ alasan hal ini terbukti di dalampersidangan saksi David Chandra sebagai pemilik tanah 110 Hayang bertindak sebagai penjual tidak pernah dihadirkan di depanpersidangan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan dalamKUHAP, quot noun apabila benar ada pembelian tanah tentu akanterang suatu peristiwa hukum yang terjadi dan dapat menjadi dasaradanya jual beli yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu BAB V Pasal 1457