Putusan Nomor 137/B/PK/Pjk/2019 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakAgustus 2014 Nomor 00325/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016sehingga perhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP =Rp0,00atau ex aequo eft bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116533.99/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02332/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihnan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00325/107/14/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02332/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Agustus2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00325/107/ 14/057/16 tanggal 10Juni 2016 Masa Pajak Agustus 2014 yang terdaftar dalam berkassengketa Nomor 116533.99/2014/PP, atas nama PT Cheil JedangSuperfeed, NPWP 01.071.778.3057.000

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02332/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16Agustus 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00325/107/14/057

Putusan Nomor 137/B/PK/Pjk/2019atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor: 00325/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016, Masa PajakAgustus 2014, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan

Put.No.057 1/Pdt.G/2020/PA.KrsBahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohonyang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka rencanapernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan LecesKabupaten Probolinggo dengan Surat Nomor: B441/Kua.15.8.02/PW.01/08/2020;Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karenaanak

Put.No.057 1/Padt.G/2020/PA.KrsBahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal halyang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakanbagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Put.No.057 1/Padt.G/2020/PA.Krs3. Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp. 411.000, (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan HakimTunggal pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 masehi. bertepatandengan tanggal 22 Muharram 1442 hijriyah, yang dibacakan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. TAUFIQURROCHMAN, MH.

Put.No.057 1/Padt.G/2020/PA.Krs

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksi administrasidalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018,menjadi Nihil demi prinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005615.99/2019/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal

28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01130/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 9 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00601/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juli2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Gold Coin Indonesia,NPWP 01.000.246.7057.000

Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00601/207/16/057

/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juli2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01 .000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01130/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00601/207/16/057

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan biodata Para Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/057/II/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang semula biodata Pemohon I tertulis BAGUS DWI SANSOKO bin SUKADJI, tempat tanggal lahir Trenggalek 21 Mei 1981 dirubah menjadi BAGUS DWI SANCOKO bin SUKADJI, tempat tanggal lahir Malang 21-05-1981;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan perubahan

biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, untuk perbaikan biodata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/057/II/2016, sesuai diktum penetapan poin 2 diatas;

SALINAN PUTUSANNomor 057/Pdt.G/2016 OSL aay j 2DEMI KEADILAN, 2 u..0 wc. cece at Cae uais a ANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai talak antara:Pemohon, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer Badan KeluargaBerencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan AnakKabupaten Karimun, Pendidikan terakhir S1 IImu Pemerintahan,Tempat kediaman di Kabupaten Karimun

25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikanterakhir SMA, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 057

No. 057/Pdt.G/2016/PA.TBKtertanggal 22 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkanTermohon berstatus perawan;Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaisuamiisteri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon diKabupaten Karimun, selama lebih kurang 4 (empat) tahun, setelah itu pindahke rumah kontrakkan di Kabupaten Karimun, selama lebih kurang (satu

No. 057/Pdt.G/2016/PA.TBKMenimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidakpernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnyadimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksuddan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan alat bukti, berupa:A Surat:1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2102030505770003, tanggal11 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh

No. 057/Pdt.G/2016/PA.TBK12Hakim Anggota,ttd.IRFAN FIRDAUS, S.H.1., M.H.Hakim Anggota,ttd.YUSTINI RAZAK, S.H.I., M.H.Perincian biaya:1. Pendaftaran Rp 30.000,00Ketua Majelis,ttd.ADI SUFRIADI, S.H.I.Panitera Pengganti,ttd.Drs. NASARUDDIN2. Proses Rp 50.000,003. Panggilan Rp 240.000,004. Redaksi Rp 5.000,005. Meterai Rp6.000,00 ,Jumlah Rp 331.000,00Untuk salinan yang sama bunyinya,Tanjung Balai Karimun, ............. eee 2016Panitera Pengadilan AgamaTanjung Balai Karimun,NURAEDAGH, S.Ag.12

yang bersangkutan ternyataPemohon ...Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan PengadilanPajak tanggal 3 Oktober 2003 Nomor : Put01642/PP/HT.V/16/2003 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauankembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Kepala KPP PMA IV menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor : 00008/227/01/057

Sriboga Raturaya dalam permohonan banding, yaitu KeputusanKepala Kantor Wilayah VII DJP Jaya Khusus berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP205/WPJ.07/BD.04/2003tanggal 27 Mei 2003 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai yang menolak keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor :00008/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002 Masa Pajak Oktober2001 yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing

Bahwa SKPKB Nomor : 00008/227/01/057/02 tanggal 20 September 2002Masa Oktober 2001 terbukti cacat hukum karena disebutkan sebagai dasarpenerbitan ...penerbitan SKPKB adalah Pasal 13 atau 17 B UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 adalah undangundang yang mengaturtentang Pajak Penghasilan, sehingga karenanya tidak dapat dijadikandasar hukum untuk menagih PPN Impor.

Menyatakan Perkara Nomor : 057/Pdt.P/2011/PA.Prob. tersebut dicabut ;-------------------3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).-----------------------------------------------------------

PENETAPANNomor : 057/Pdt.P/2011/PA.Prob.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Probolinggo yang mengadili perkaratertentu) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapandalam perkara IstbatNikah : PEMOHON I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,Pendidikan terakhir MI, bertempattinggal di Kota Probolinggo,sebagai Pemohon IPEMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, Pendidikan terakhir SD,bertempat tinggal di KotaProbolinggo

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00072/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00004/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak April 2011 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupun suratsuratlainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00072/KEB/ WP4J.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00004/304/11/057

Pengadilan Pajak NomorPut.112309.13/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00072/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00004/304/11/057

Putusan Nomor 4152/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3. 3.3. 4.Atau:tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 danmembatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanPajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/304/11/057/15tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak April 2011, atas nama PTCargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat

diWisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal SudirmanKav. 1, RT 010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKIJakarta 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00004/304/11/057/15 tanggal 29Oktober

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00072/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00004/304/11/057

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;-
2. Menetapkan penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/057/A.1/Trk/2000/P, tanggal 10 November 2000 dari yang semula tertulis EDY SUGIONO dirubah dan diperbaiki menjadi EDI SUDIONO;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan 1 (satu) foto copy salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Tarakan agar segera dilakukan pencatatan, perbaikan dan perubahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/057/A.1/Trk/2000/P, tanggal 10 November 2000 sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;-

bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan PeninjauanKembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.20634/PP/M.V/99/2009 tanggal 16November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa Tergugat menerbitkan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober sampai dengan Desember 2004 kohir Nomor: 00002/207/ 04/057

koreksi tersebut kepada Penggugat diterbitkan juga STP PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4)UndangUndang KUP sebesar 2% x Rp.18.112.031.200,00 = Rp. 362.240.621,00;Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.16589/ PP/M.V/16/2008 yang diucapkan dalam sidang tanggal 18 Desember 2008 Dasar PengenaanPajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober sampaidengan Desember 2004 Nomor: 00002/207/04/057

Namun faktanya adalah, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) tidak atau belum pernah menerbitkan satu keputusan pun berkaitandengan permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)tersebut atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasdenda Pasal 14 ayat (4) KUP Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember2004 Nomor: 00003/107/04/057/07 tanggal 24 Januari 2007 dimaksud ;c.

Berdasarkan dokumendokumen Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) diketahui bahwa Surat Permohonan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) Nomor : 040/KidojAcct/l/2009 tanggal 20Januari 2009 tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas denda Pasal 14 ayat (4) KUP Masa Pajak Oktober sampaidengan Desember 2004 Nomor : 00003/107/04/057/07 tanggal 24 Januari2007;2.10.2.

TentangKeberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober s.d.Desember 2004 Nomor : 00002/207/ 04/057/07 tanggal 24 Januari 2007,Penggugat atas SKPKB PPN tersebut telah megajukan Keberatan yangditolak oleh Tergugat sesuai dengan KEP1459/WPJ.07/BD.05/2007tanggal 07 September 2007 sehingga; sehingga tidak memenuhiHal. 13 dari 18 hal.

Putusan Nomor 1257/B/PK/Pjk/2018Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak dikabulkan dengan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dan Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00022/107/13/057/15tanggal 26 Januari 2015;Bahwa adapun perincian jumlah yang masih harus dibayar menurutperhitungan Penggugat adalah sebagai berikut: Semula Gugatan

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87192/PP/M.XVIIIB/99/2017, tanggal 28 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal8 Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00022/107/13/057

Putusan Nomor 1257/B/PK/Pjk/2018Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00022/107/13/057/15 tanggal 26 Januari2015, atas nama PTI Elegant Textile Industry, NPWP01.001.773.9057.000, alamat: JI. K.H. Mas Mansyur Kav.126,Menara Batavia Level 16, Karet Tengsin, Tanah Abang, JakartaPusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00022/107/13/057

2018a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya Gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00022/107/13/057

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00133/107/13/057/16, tanggal 21 Juli 2016, sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP = Rp 0,00atau ex aequo et bono:Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilipermohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 17 November 2017;Menimbang, bahwa amar

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117351.99/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00133/107/13/057/16 tanggal 21 Juli

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihnan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00133/107/13/057/16,tanggal 21 Juli 2016, karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diJalan Menara Jamsostek, Lantai 21,

Putusan Nomor 3445 /B/PK/Pjk/2018Nomor KEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00133/107/13/057/16, tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Juli 2013,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon

PeninjauanKembali dalam perkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatanPenggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadapKeputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan KembaliNomor KEP01465/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Mei 2017,tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00133/107/13/057/16,tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01379/NKEB/WPuJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, dan mengurangkan jumlah sanksiadministrasi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00606/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018, menjadi Nihil karena bertentangan denganprinsip pengenaan pajak yang adil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 8 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006158.99/2019

/PP/M.IIIB Tahun 2020, tanggal 28 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01379/NKEB/WPUJ.07/2019,tanggal 31 Mei 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00606/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juni2016 karena Permohonan Wajib Pajak karena Permohonan Wajib Pajak

Putusan Pengadilantersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01379/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00606/207/16/057

/18, tanggal 30 Oktober 2018, Masa Pajak Juni2016, karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama, PT Gold CoinIndonesia, NPWP 01.000.246.7057.000, beralamat di Jalan RayaBekasi KM 28, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, 17132, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00606/207/16/057/18,tanggal 30 Oktober 2018

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu. dikabulkannya gugatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) dan membatalkan KeputusanPemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) Nomor KEP01379/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 31 Mei 2019, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00606/207/16/057/18, tanggal 30 Oktober 2018 Masa Pajak Juni 2016 karenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00360/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016, sehingga perhitungannya menjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UUKUP = Rp0,00;atau ex aequo et bono:Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa danmengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Desember 2017;Menimbang,

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117353.99/2014/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01663/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00360/107/14/057/16 tanggal

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01663/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00360/107/14/057/16tanggal 21 Juli 2016 karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamat diJalan Menara Jamsostek, Lantai 21,

Putusan Nomor 3446 /B/PK/Pjk/2018Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00360/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Februari 2014,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya

gugatan Penggugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Tergugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP01663/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00360/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa Pajak Februari2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1. 057. 000, 00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah)

Pekerjaan lbu Rumah Tangga, selanjutnya di sebut,Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari semua berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi yang diajukan dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama TulangBawang tanggal 28 Januari 2014, di bawah Register Nomor: 0057/Pdt.G/201 4/PA.Tlb, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:Putusan Nomor : 057

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;SUBSIDAIR :Putusan Nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Tb.

tahun 2012 yang lalu rumah tangga Pemohondan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih danbertengkar;Bahwa saksi sering kali melinat dan mendengar antara Pemohon dan Termohonterlibat pertengkaran;Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohondisebabkan Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon dan anak Pemohondan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami danseringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumahPutusan Nomor : 057

Hakim PengadilanAgama Tulang Bawang untuk menjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhalyang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telahtermuat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti identitas Pemohon telahsesuai sebagaimana dalam surat permohonan, dan berdasarkan pengakuanPutusan Nomor : 057

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapattandatanda bagi kaum yang berfikir;Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta tersebut telah merupakanbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dansendisendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembaii,Putusan Nomor : 057/Pdt.G/2014/PA.Tb.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluanPerkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di KecamatanSandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16 Desember 2008;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor: 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan PerkebunanKelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan SandaranKabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian ljin UsahaPerkebunan (IUP) Kepada PT.

atas Putusan KomisiInformasi Pusat Republik Indonesia Nomor 057/XIVKIPPSMA/2015 tanggal 22Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.Juli 2016 yang mengabulkan permohonan Forest Watch Indonesia (FWIl) dengandasar sebagai berikut:.

Meskipun HGU dapat diberikan kepada tanah hak pengelolaan dan hakmilik, namun pemegang HGU tetap memiliki kewajibankewajiban khusus selama 1 Point 6.3 Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/KIPPS/2015Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.memegang HGU.

Bukti P6 : Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor :057/XIVKIPPSMA/2015 tanggal 22 Juli 2016 (fotokopisesual dengan aslinya).7.

Bukti T 02 : Putusan Hasil Mediasi Nomor 057/XIV/KIPPS/2015tertanggal 27 April 2016 (fotokopi sesuai denganaslinya).37.

Menguatkan Putusan Komisi Informasi KIP Pusat Republik Indonesia Nomor:057/XIVKIPPSMA/2015, tanggal 22 Juli 2016 ;Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.3.

Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, penggugat telah berusaha mencariPutusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 1 dari6keberadaan tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya, akan tetapipenggugat tidak menemukan tergugat dan mereka semua mengatakan tidak mengetahuikeberadaan tergugat sekarang;7.

Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dikabupaten Tulungagung, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :Putusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 2 dari6Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah keponakan penggugatdan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan 01;Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal dirumah orangtua penggugatselama 2 tahun 6 bulan, namun belum dikaruniai keturunan

telah berusahamencari keberadaan tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya,akan tetapi penggugat tidak menemukan tergugat dan mereka semua mengatakantidak mengetahui keberadaan tergugat sekarang ;Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernahberhubungan lagi ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut penggugat tidakkeberatan;Menimbang, bahwa penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi danmohon putusan;Putusan Cerai Gugat, nomor: 057

Apalagi merekasudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan telah putus komunikasi antaraPutusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 4 dari 6keduanya dan tidak dapat terpenuhinya hakhak dan kewajiban rumah tangga mereka,maka majelis menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikatagorikan padapertengkaran yang terusmenerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluargasejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal UU No. 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan

ENGKOS HAS YIM K, S.H.Hakim Anggota Panitera Penggantittd. ttd.Putusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 6s dari6Drs. MOH. JAENURI, S.H. Drs. MOH. DJUARIPerincian Biaya Perkara : 1. hak kepaniteraan Rp. 30.000,3. Biaya Panggilan Rp. 300.000 5. Materai Rp. 6.000,6. Redaksi Rp. 5.000,Jumlah Rp. 341.000 ,(ratus empat puluh satu riburupiah)Putusan Cerai Gugat, nomor: 057 1/Pdt.G/2005/PA.TA Halaman 6 dari 6

Bahwa TERGUGAT tanggal 11 Maret 2011 menerbitkan surat No. 057/KEU/BPYPK/2011 perihal usul Pesangon dan Renumerasi Pimpinan SekolahTinggi Teknik PLN, yang berisi antara lain ; mengenai pesangon diatur sebagaiberikut : Untuk yang direkrut setelah usia 35 tahun, diberi Uang Pesangon sajamaksimum 8 kali Penghasilan Tetap.

Dengan perhitungan berdasarkan pada suratdari TERGUGAT No. 057/KEU/BPYPK/2011 tanggal 11 Maret 2011.Dengan demikian TERGUGAT II melakukan perbuatan yang bertentangandengan surat keputusan No. 075.SK/3/1/2005 tanggal 28 Maret 2005 yangtelah diterbitkan oleh TERGUGAT II sendiri;TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal176 ayat (5) UndangUndang No13/ Tahun 2003;8.

Bahwa surat No. 057/BPYPK tanggal 11 Maret 2011 adalah suratdari Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN(Persero)/Tergugat (Termohon ) kepada Ketua STTPLN/Tergugat Il (Termohon Il) perihal pesangon dan remunerasipimpinan STTPLN.Penjelasan Pemohon menyatakan bahwa surat tersebut:1. Penuh diskriminasia. Membedakan karyawan yang direkrut terdiri dari sampai dengan usia35 tahun dan yang berusia di atas 35 tahun;b.

Berbunyi: Ketentuan dalamperaturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Dari data dan fakta yang tak terbantahkan bahwa surat No. 057/KEU/BPYPK bertentangan dengan peraturan yang berlaku/bertentangandengan undangundang, karenanya batal demi hukum;e.

Bahwa Pemohon Kasasi telah menerbitkan surat No. 057/KEU/BPYPK/2011 tertanggal 11 Maret 2011 perihal usulan Pesangon danRemunerasi Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik PLN yang berisi tentangpersetujuan atas perhitungan Pesangon dan Remunerasi bagi pegawaiyang diberhentikan atau diputus hubungan kerjanya tanpa penetapan,khususnya tenaga dosen/peneliti dan pegawai tetap yang direkrut danpensiunan PT PLN atau instansi lain;3.