Advokat dan Konsultan Hukum padakantor Advokad Eksan Nawawi & Partneryang berkantor dijalan Bukit Pesagi Gg.Ampai No.97 Skala Brak Kotabumi,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14Juni 2021. Selanjutnya disebut sebagaiee ee Penggugat;MELAWAN1. Robi Adhitama, S.H., Di JI. Mawar No.10 Rt.004 Rw.007 Kelurahan KelapaTujuh, Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan , KabupatenLampungUtara, Lampung. Selanjutnya disebut sebagaiee te TT Te Te Tee rT Tee Tergugat I ;2.

5.000 HA yang terletak di TK I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan Fungsi Sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya ;- 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/51981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas : 5.537,88 HA, skala

Adagae Seluas + 5.000 HA yang terletakdi TK Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan Hutan dengan FungsiSebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 198 beserta lampirannya. 1 (satu) lembar peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagaesebagaimana telah di tunjuk dengan surat keputusan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/51981 tanggal 7 Mei 1981terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten AlorTingkat Il Alor Propinsi daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur Luas :5.537,88 HA, skala

tuti adagae seluar + 5.000 HA yang terletak di TK IlAlor daeerah TK Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan denganfungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batas darhutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengan suratkeputusan = menteri Pertanian republik Indonesia Nommor396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilankecamatan alor timur kebupaten alor tingkatll Alor Provinsi daerah tingkat Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala

tuti adagae seluar + 5.000 HA yang terletak di TK IlAlor daeerah TK Nusa tenggara timur sebagai kawasan hutan denganfungsi sebagai taman wisata tertanggal 7 mei 1981, serta peta tata batasdar hutan taman wisata tuti adagae sebagaimana telah di tunjuk dengansurat keputusan menteri Pertanian republik Indonesia Nommor396/KPTS/UM/5/1981 tertanggal 7 mei 1981 terletak diwilayah perwakilankecamatan alor timur kebupaten alor tingkatll Alor Provinsi daerah tingkat Nusa Tenggara Timur Luas : 5,537,88 HA, skala

/Pdt.G/2013/PA.StbSelain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat jugamenghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi dan Saksi Il masingmasing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut:TsSaksi ;Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Juni 2007;Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumahorangtua Penggugat di Lingkungan Sei Skala, KelurahanPekanSelesai, Kecamatan

Saksi Il ;Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juni tahun 2007;Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumahorangtuaPenggugat di Lingkungan Sei Skala, Kelurahan PekanSelesai, KecamatanSelesai, Kabupaten Langkat;Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahorangtua Penggugat;Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumahorangtua Penggugat;Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi

Lab : 4502/KKF/2018 pada pokoknya bahwapada kesimpulan didapatkan adanya kandungan etanol dengan kadar24,00 %; Bahwa menurut Ahli yaitu Masduki, M.Kes, (Kepala SeksiKefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan KabupatenTulungagung) pada pokoknya dalam mengedarkan produksi pangansebelum produk diedarkan harus mendapatkan ijin edar / registrasi yakniberupa nomor MD / ML untuk produk skala besar / high risk dan PIRTuntuk skala kecil / low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutuHalaman

Sediaan Farmasi, Menyelenggarakansertifikat PKRT, Menyelenggarakan Sertifikat IRTP, MelaksanakanBINDALWAS produksi dan distribusi makanan dan minuman ; Bahwa keahlian Ahli di bidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan,makanan dan minuman termasuk didalamnya zat atau bahan yangmenyebabkan adiktif seperti Alkohol / Etanol ; Bahwa yang Ahli terangkan dalam perkara ini dalam mengedarkanproduksi pangan sebelum produk diedarkan harus mendapatkan ijin edar /registrasi yakni berupa nomor MD/ML untuk produk skala

besar / High riskdan PIRT untuk skala kecil/low risk tujuannya agar produk tersebutterjamin mutu keamanan; Bahwa minuman keras jenis ciu yang diperdagangkan Terdakwatersebut termasuk jenis pangan karena berasal dari Sumber hayati daripertanian, perkebunan yang dilakukan pengolahan/mengubah kemasanlebih kecil ; Bahwa kegiatan peredaran pangan dalam bentuk minuman jenis arakyang mengandung alkohol harus mendapat ijin baik produksi maupundistribusi dari Badan POM ; Bahwa dalam perkara ini Terdakwa

Dewantara 9 memiliki GT.59 danalat tangkap jaring porsene di pergunakan menangkap ikan di jalur yangsalah (jalur I) adalah saat olah TKP diatas kapal dilihat di JPS (alatpenentu posisi) diketemukan Kapal KM.Dewantara 9 berada / arealpenangkapannya pada courdinat 7 00 505 LS 114 34 750 BT dandilhat di peta laut No.Katalog 87 dengan skala : 200 000 dengan caradiukur antara Kapal KM.Dewantara 9 yang saat itu sedang digunakanmenangkap ikan dengan jarak daratan terdekat diketemukan jaraknyasejauh 4,750

Memerintahkan kepada Tergugat selaku Pimpinan Perusahaan PTAmbhara Tharuna (Ambhara Hotel) agar melaksanakan kewajibanperusahaan untuk segera menyusun Struktur dan Skala Upah sesuaiyang diperjanjikan dalam Pasal 48 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama(PKB);.

,tanggal 7 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 48 ayat (1) Perjanjian KerjaBersama;Memerintahkan Tergugat untuk menyusun Struktur dan Skala Upahsesuai yang diperjanjikan dalam Pasal 48 ayat (1) Perjanjian KerjaBersama;Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 59 ayat (6) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Nomor 85 PK/Pdt.SusPHI/201810.Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja/karyawan tetap padalembaga Tergugat (pekerja waktu tak tentu) sejak 1 Agustus 2009.Menyatakan bahwa penetapan upah/gaji yang diterima olen Penggugatsebesar Rp1.850.000,00 tidak sesuai dengan skala upah/gaji yangproporsional menurut Undang Undang Ketenagakerjan.Menetapkan upah/gaji yang pantas diterima oleh Penggugatberdasarkan skala upah/gaji yang proporsional adalah Rp2.800.000,00.

Menyatakan terdakwa AGUS SALIM bersalah melakukan tindak pidana yang tanpahak atau melawan hukum,menawarkan untukdiijual,menjual,membeli,menerima,menjadiperantara dalam jual beli,menukar,ataumenyerahkan Narkotika golongan 1 jenis shabushabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram sebgaimana yang kami dakwakan dalm dakwaan Primair melanggarpasal 114 ayat (2) UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa aka nada pengiriman Narkotikajenis shabushabu dengan skala

memilikismenyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksiRoesdiato, saksi Saeful Anton dan saksi Azis Muhaemin yang selaku anggota Polisipada sat Narkoba Polresta Bogor sedang melaksanakan tugas telahmendapatinformasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa aka nada pengiriman Narkotikajenis shabushabu dengan skala

terhadap diri terdakwa sehingga terdakwa menggigittangan saksi korban DONNY SAUKOTTA $;Bahwa pperistiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16September 2013 sekitar Jam 10.30 Wit bertempat dijalanMolunjunga, didepan toko Bandung di Desa Labuha, KecamatanBacan, Kabupaten Halmahera Selatan;Bahwa pada saat itu awalnya terdakwa yang baru turun darimobil penumpang melihat korban membongkar semen didepantokonya yaitu toko Aneka Surya, kemudian terdakwa menegurkorban agar jangan membongkar semen dengan skala

berhasilmemegang tangan korban dan langsung menggigitnya hinggadilerai beberapa orang yang berada disekitar tempat kejadian ;e Bahwa pada saat itu ada juga orang lain yang ikut memukulterdakwa dari belakang akan tetapi terdakwa tidak sempatmelihatnya ;e Bahwa pada saat itu terdakwa mengalami luka dibagian wajahnyasedangkan korban mengalami luka dibagian tangannya ;e Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat perkelahiantersebut ;e Bahwa setelah kejadian tersebut korban sudah tidak melakukanpembongkaran skala

Halmahera Selatan, korban hanya diizinkan untukmelakukan pembongkaran semen skala kecil digudangnyatersebut ;wonn Menimbang, bahwa selain fakta hukum diatas, terdapat faktafakta yang barudapat diungkap setelah melihat persesuaian antara buktibukti yang ditemukan selamapersidangan yang akan diuraikan bersamasama dengan pertimbangan unsur pasal dalamdakwaan aquo ;w Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahfaktafakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsurunsur

ARCHIPELAGO TIMUR ABADI skala 1 : 50.000, tanggal 11 November 2004; ....5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-

: 7416 /MenhutVII/IPSDH/2011 skala 1 : 200.000, tanggal 4September 2012;1 (satu) lembar Foto copy (egalisir) Surat PT.

/MenhutVII/IPSDH/2011 skala 1 : 200.000, tanggal 4 September2012;1 (satu) lembar Foto copy (legalisir) Surat PT.

skala 1 : 200.000, tanggal 4 September 2012.1 (satu) lembar Foto copy (legalisir) Surat PT.

) Peta Pertimbangan Teknis beradasarkanPerda 8 tahun 2003 tentang RTRWP Kalteng skala 1 : 200.000, tanggal 4September 2012;1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Peta Penguasaan Tanah berdasarkan SKMenhut No 292/MenhutII/2011 skala 1 : 200.000, tanggal 4 September 2012;1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Peta Petunjuk Lokasi skala 1 : 250.000,tanggal 4 September 2012;69614.15.16.17.18.19.20.21;22.23%1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Peta berdasarkan SK Menhut Nomor :7416/ MenhutVII/IPSDH/2011

dan Tergugat karenaTergugat menuntut agar dalam rancangan PKB 2008 2009 dicantumkanbeberapa hal padahal halhal tersebut tidak perlu untuk dicantumkan dalamrancangan PKB 2008 karena merupakan peraturan normatif yang telah diaturdalam peraturan perundangundangan ;Halhal tersebut yaitu sebagai berikut : Kebebasan pekerja untuk berserikat padahal UndangUndang No. 21 Tahun2000 jelas dan tegas telah mengatur hal ini ; Outsourcing padahal UndangUndang No. 13 Tahun 2003 telah mengaturhalini; Struktur dan skala

Kep49/Men/IV/2004") telah mengatur halhal berkaitan dengan strukturdan skala upah. Penggugat menjadikan Kepmen No. Kep49/Men/IV/2004sebagai dasar kebijakan dalam penentuan upah dan skala upah diperusahaannya ; Hak pekerja atas istirahat padahal UU No. 13 Tahun 2003 telah mengaturmengenai hal ini ; Pembayaran dalam hal terjadi PHK, pengunduran diri dan pensiun dinipadahal hal initelah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 ;Yang seharusnya dipahami oleh Tergugat adalah bahwa PKB cukuplahmemuat :a.

Nestle Indonesia Panjang Factory ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 24 ayat (1)) ;Hak Buruh Outsourcing minimal harus sama dengan ketentuan terendahyang mengatur kesejahteraan buruh tetap ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 25 ayat (2)) ;Pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusahadan buruh atau serikat buruh yang dicantumkan dalam lampiran skalaupah ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 26 ayat (1)) ;Tabel Skala UpahLevel 3 : Rp 1.500.000, sd.

Nestle Indonesia PanjangFactory ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 24 ayat (1)) ;Hak Buruh Outsourcing minimal harus sama dengan ketentuanterendah yang mengatur kesejahteraan buruh tetap ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 25 ayat (2)) ;Pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antarapengusaha dan buruh atau serikat buruh yang dicantumkan dalamlampiran skala upah ;(Rancangan PKB 2008 2009, Pasal 26 ayat (1)) ;Tabel Skala UpahLevel 3 : Rp 1.500.000, sd.

No. 153 K/PDT.SUS/2010 Struktur dan Skala upah sudah diatur Kepmenakertrans No.

Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atauHasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, BUPIUNU(Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalam menyalurkanBahan Bakar Minyak untuk Pengguna Skala Kecil, Pelanggan Kecil,transportasi, dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyaluryang ditunjuk BUPIUNU melalui seleksi.Halaman 8 dari 22 Putusan

Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yangakan melaksanakan kegiatan usaha niaga Minyak Bumi, Gas Bumi BahanHalaman 11 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2019/PN BirBakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau Hasil Olahanwajid memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, BUPIUNU (BadanUsaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalam menyalurkan BahanBakar Minyak untuk Pengguna Skala

Nomor36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, BadanUsaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha niaga Minyak Bumi, Gas BumiBahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau HasilOlahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan MenteriESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan BakarMinyak, BUPIUNU (Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalammenyalurkan Bahan Bakar Minyak untuk Pengguna Skala

Bukti Para Pemohon bertanda P 5):Bahwa Para Pemohon a quo dalam menjalankan usahatersebutmemerlukan tenaga kerja / karyawan yang masih sangat terbatas jumlahnyadan masih dalam skala kecil termasuk untuk melakukan kegiatanpembongkaran barang / produk serta pekerjaan lain sesuai dengan jenisusaha Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas.

Secara filosofis, kKeberadaan tenaga kerjabongkar muat (TKBM) lebih berkaitan dengan aspek pengangkutan danpembongkaran barang dalam skala besar yang biasa dilakukan di wilayahpelabuhan. Yakni pembongkaran dari wilayah pelabuhan laut menuju tempatpenyimpanan / gudang maupun pada wilayah pelabuhan udara;Sedangkan secara sosiologis yakni masyarakat atau pelaku usaha (ic.

Para Pemohon).Karena pada umumnya pelaku usaha (ic. termasuk Para Pemohon)melakukan proses pekerjaan bongkar muat produk di toko / tempat usahameskipun dalam skala / volume kecil:Halaman 15 dari 54 halaman.

Secara filosofis, keberadaan tenaga kerjabongkar muat (TKBM) lebih berkaitan dengan aspek pengangkutan danpembongkaran barang dalam skala besar yang biasa dilakukan di wilayahpelabuhan.

:Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf (e) di atas, dalildalil kami dalamD.1.a di atas, bahwa PERWAL dimaksud tidak efektif diberlakukan kepadamasyarakat / pelaku usaha dalam skala kecil (UMKM), baik secara filosofis,sosiologis maupun yuridis.

harus dipenuhi meliputi persyaratan administrasidan persyratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri ESDMRI nomor 0007 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaanizin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan Gas bumi; Benar bahwa Ahli menjelaskan Izin Niaga Umum (wholesale) yaitu izinyang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usahapenjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas,bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala

besaryang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan danberhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir denganmenggunakan merek dagang tertentu; Benar bahwa Ahli menjelaskan Izin Niaga terbatas (Trading) yaitu izinyang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usahapenjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas,bahanbakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yangtidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan atau sarana penyimpanandan

skalabesar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpananHalaman 10 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Tjgdan berhak menyalurkannya kepada semuapengguna akhir denganmenggunakan merek dagang tertentu; Benar bahwa Kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori niagaterbatas (Trading) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yangmelakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahanbakar minyak dan gas,bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasilolahan dalam skala

Dini Hariyati Maulida Syakur, dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut yang pada pokoknya :Pemeriksaan Fisik : kesadaran menurut skala koma Glasgow adalah tiga,pasien sudah tidak bernapas, nadi di leher tidak teraba, tekanan darahtidak terukur, refleks pupil negatif dan pupil sudah melebar, serta akralteraba dingin.Pemeriksaan Luka:Kepala : Dtemukan dua buah luka, luka pertama berupa luka robek dikepala bagian kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar duasentimeter dan dalamnya nol koma tiga

Dini Hariyati Maulida Syakur, dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut, yang pada pokoknya :Pemeriksaan Fisik : kesadaran menurut skala koma Glasgow adalah tiga,pasien sudah tidak bernapas, nadi di leher tidak teraba, tekanan darah tidakterukur, refleks pupil negatif dan pupil sudah melebar, serta akral terabadingin.Pemeriksaan Luka : Kepala : ditemukan luka robek di kelopak mata bagian kanan denganukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dandalamnya satu sentimeter.

Dini Hariyati Maulida Syakur, dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut yang pada pokoknya :Pemeriksaan Fisik : kesadaran menurut skala koma Glasgow adalahtiga, pasien sudah tidak bernapas, nadi di leher tidak teraba, tekanandarah tidak terukur, refleks pupil negatif dan pupil sudah melebar, sertaakral teraba dingin.Pemeriksaan Luka : Kepala : Dtemukan dua buah luka, luka pertama berupa Iluka robek dikepala bagian kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebardua sentimeter dan dalamnya nol koma

Bahwa terdakwa Nasib Bin Syafri dan terdakwa Sulistiono telahmelakukan perambahan atau penebangan pohon alam tersebut seluas + 1,5 hektar ;Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Jafri Bin ML.Mancayo dengan titik koordiant : N.0022'14,3 E. 10247'13,2 , yangkemudian di ploting ke peta perizinan PT RAPP dengan skala 1 : 100.000.Bahwa menurut Ahli Hermes M Ujung.

Bahwa terdakwa Nasib Bin Syafri dan terdakwa Sulistiono telahmelakukan perambahan atau penebangan pohon alam tersebut seluas + 1,5 hektar ;Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Jafri Bin ML.Mancayo dengan titik koordiant : N.0022'14,3 E. 10247'13,2 , yangkemudian di ploting ke peta perizinan PT RAPP dengan skala 1 : 100.000.Bahwa menurut Ahli Hermes MUjung.

pengambilan titik koordinat adalahGPS (Global position Sistem) Map 76 CSX merek Garmin Made inTaiwan dengan nomor seri 10R 022508, juga menggunakan Kompasmerek Sunto 360 made In Finlandia dengan nomor seri 0333334.Sedangkan cara ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebutadalah dengan cara berdiri di tengah areal yang diperkirakan didugatelah terjadi tindak pidana tersebut dengan membawa GPS, kemudiandapatlah titik koordinat, kemudian diploting ke peta perizinan PT.Nusa Wana Raya dengan skala

Pelalawan dengan skala 1100.000 ; Bahwa kemudian diperoleh titik koordinat : N0022'14,3 E10247'13,2 ; Bahwa hasil dari titik koordinat yang ahli dapatkan adalah bahwa arealyang telah dilakukan perambahan tersebut adalah areal yang berada didalam konsesi PT.RAPP atau di lokasi tanaman unggulan sesuai denganSK.Peta tata ruang HTI yang dibebani dengan izin kepada PT.RAPP danstatus lokasi kejadian tersebut merupakan Kawasan hutan tetap sesuaidengan Peta TGHK ; Bahwa PT.

JoPasal 92 ayat (1) : Pengusaha menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.7Bahwa surat Keputusan Gubernur Propensi Kepulauan Riau No. 534Tahun 2010 menyatakan upah minimum Kota Batam Tahun 2011 sebesarRp. 1.180.000, untuk anak lajang.Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sudah 13 tahun danPenggugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan kurang lebih satubulan lagi akan melahirkan anak yang ke 3 (tiga), anak yang pertamasekolah

Tergugat dan juga perusahaan lainnya diseluruh Indonesia bahkan dunia telah mempunyai kebijakan internalakan skala pemberian upah secara general yang didasarkan padakapabilitas, kredibilita dan integritas setiap karyawan dengan mengacupada peraturan perundangundangan yang berlaku, bukan kepadastandart kebutuhan hidup dari masingmasing karyawan yang sifatnyasubyektif, di karenakan setiap orang tentu memiliki kebutuhan hidupyang berbeda.DALAM REKONPENSIBahwa terhadap halhal yang telah di kemukakan

Oleh karenaPenggugat adalah Fireman Crew yang harus siap jaga untuk menghadapikebakaran dilingkungan perusahaan Tergugat ;e Bahwa Upah yang sudah diterima oleh Penggugat sudah diatas UMP yangditetapkan di Propensi Kepulauan Riau ;e Bahwa kenaikan gaji yang diajukan Penggugat berdasarkan padakebutuhan hidupnya sangat tidak rasional, Tergugat mempuyai kebijakantersendiri mengenai skala upah secara umum yang didasarkan padakapabilitas, kredibilitas dan integritas semua karyawanberdasarkanperaturan ketenagakerjaan.Menimbang

berdasarkan pada Undangundang ,Khususnya pasal 90 ayat (1) Jo, pasal 91 ayat (1), Jo pasal 92 ayat (1) dan (2)undangundang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang padapokoknya menyatakan bahwa Pengusaha dilarang memberikan upah lebih rendahdari upah minimum dan pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatanpengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yangditetapkan peraturan perundangundangan yang berlaku, disamping itu Pengusahamenyusun sendiri struktur dan skala

atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 0420.AJB.CPS-PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12239/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 654/2019 Skala

ST;1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12237/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 653/2019 Skala 1:2500 tanggal 8 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Pesisir Selatan atas nama Desrizal, S.

Nurdin, Kepala Dinas PU Kota Bontang tertanggal 24September 2009 dan pernyataan/pengakuannya bahwa untuk proyekproyek dengan skala prioritas tersebut dananya sudah ada. Dalam halHalaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 2741 K/Pat/2014ini saksi mengatakan bahwa H.

Bahwa saksi Umar Tanatta, Ketua DPRD Kota Bontang Tahun 20042009, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa Dewan pada Tahun 20062007 menyerap aspirasi masyarakatdalam bentuk usulan pembangunan dengan Skala Prioritas; Bahwa Dewan menganggap penting usulan masyarakat denganSkala Prioritas tersebut dan diajukan dalam Rapat Pleno DPRD KotaBontang; Bahwa hasil Rapat Pleno pada dasarnya menyetujui usulan proyekdengan Skala Prioritas tersebut dan mengusulkannya kepadawalikota Bontang

; Bahwa jawaban lisan dari Walikota Bontang atas usulan Dewantersebut adalah :"... akan diselesaikan"; Bahwa saksi berpendapat bahwa proyek Skala Prioritas tersebutsangat bermanfaat bagi masyarakat karena itu harus dibayar olehPemerintah apalagi sudah dimanfaatkan; Bahwa saksi meyakini bahwa proyek tersebut kalau tidak adaperintah tidak ada yang mau mengerjakan.

sebesarRp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran jasahukum selama proses persidangan mulai dari Pengadilan Negeri Klas 1AKhusus Palembang, Pengadilan Tinggi Palembang hingga kasasi diMahkamah Agung RI dalam periode waktu 20192020 yang harus dibayarsecara sekaligus dan seketika.Bahwa atas perbuatan melawan hukum tergugat, penggugat meminta ketuaPengadilan Negeri Palembang Kelas A Khusus menghukum Tergugatmenyampaikan permohonan maaf secara terbuka, yang dimuat oleh mediacetak skala

Biaya Hukum yang telah dikeluarkan penggugatuntuk Kantor Hukum K.SYARCOWIE, SH dan Rekan di Palembang sebesarRp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran jasahukum selama proses persidangan mulai dari Pengadilan Negeri Klas 1AKhusus Palembang, Pengadilan Tinggi Palembang hingga kasasi diMahkamah Agung RI dalam periode waktu 20192020 dibayar sekaligus danseketika.Menghukum tergugat karena kelalaiannya untuk menyampaikan permohonanmaaf secara terbuka, yang dimuat oleh media cetak skala

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita poin12 dan petitum poin 6 mengenai tuntutan permintaan maaf secara terbuka,yang dimuat dalam media cetak skala lokal dan nasional selama 7 (tujuh)hari berturutturut, dapat Tergugat sampaikan bahwa permintaanPenggugat terlalu berlebihan dan tidak masuk akal, karena tergugat punsudah beritikad baik dengan membantu memperbaiki kolektabilitasPenggugat yang sekarang sudah menjadi kolektabilitas 1 (lancar), namununtuk histori kolektabilitas