Ditemukan 4452 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1574 1474 1174 1974 1824 1872 1814 1884 1774
Penelusuran terkait : 1874/pdt.g/2016/pa.plg
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2016 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 222/Pdt.G/2015/Pn.Sgr
Tanggal 29 Maret 2016 — Penggugat - I Wayan Alus Tergugat - Made Merta
31 — 20
  • Disamping itu, dikenal juga adanya pernyataan domein khusus(speciale Domein Verklaring) yang tercantum dalam peraturan perundangantentang pengaturan hak erfpaht yang diundangkan dalam S. 1874 94f, S.1877 55 dan S. 1888 58. Dalam Art. 1 rumusannya sebagai berikut:alle woeste gronden in de Gouvernementslanden op.... behooren,voorzoover daarop door leden der inheemsche bevolking geene aan hetOntginningsrecht ontleende rechten worden uitgeoefend, tot hetStaatsdomein.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-10-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 489/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 5 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : Herijan Julianto
Terbanding/Tergugat I : Jaka Malik Ibrohim
Terbanding/Tergugat II : Asep Supriatna
Terbanding/Tergugat III : Endut Rahma
Terbanding/Tergugat IV : Enjang Nandang
Terbanding/Tergugat V : Endang Salim
Terbanding/Tergugat VI : Asep Mulyadi
Terbanding/Tergugat VII : Enca
Terbanding/Tergugat VIII : Sugiono
Terbanding/Tergugat IX : Endi
Terbanding/Tergugat X : Nurhayati
Terbanding/Tergugat XI : Sunarwan
Terbanding/Tergugat XII : Supriyanto
Terbanding/Tergugat XIII : Rudy Siswanto
Terbanding/Tergugat XIV : Muhamad Ansori
Terbanding/Tergugat XV : Merry
Terbanding/Tergugat XVI : Hendro
Terbanding/Tergugat XVII : Rohendi
Terbanding/Tergugat XVIII : Parijan
Terbanding/Tergugat XIX : Oman Suganda
Terbanding/Tergugat XX : Diana
Terbanding/Tergugat XXI : Dedi Suryadi
Terbanding/Tergugat XXII : Rasmadi
Terbanding/Tergugat XXIII : Sutarmo
Terbanding/Tergugat XXIV : Sutrisno
Terbanding/Tergugat XXV : Yuyu Wahyudin
84 — 63
  • Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.476 K/Sip/1874, tanggal 14 November 1974: Sita jaminan tidak dapatdilakukan terhadap barang milik pihak ketiga. Oleh karena itu, denganalasan ini saja PELAWAN mohon untuk diangkatnya sita terhadap barangmilik PELAWAN ;8. Bahwa oleh karena perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini diajukandengan alas hak milik dengan bukti yang otentik, maka PELAWAN selainHalaman.19 dari 151 halaman put.
    Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 476 K/Sip/1874, tanggal 14 November 1974: Sita jaminantidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga. OlehKarena itu, dengan alasan ini saja PELAWAN mohon untukdiangkatnya sita terhadap barang milik PELAWAN;19.
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 07-01-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN POLEWALI Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Pol
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
1.DAHLAN
2.NAHIRA
3.YANI
Tergugat:
1.SUDDING
2.LEHA
89 — 42
  • I, Il, Ill 13 tersebut di atas adalah merupakan suatu akta dibawahtangan, dimana terhadap bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihaksendiri dan diketahui oleh pihak desa (Kepala desa) serta disaksikan oleh saksisaksi, dimana saksisaksi yang menjadi saksi di Surat pernyataan tersebut jugamenjadi saksi di depan persidangan dalam perkara a quo, sehingga terkait haltersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1874 Kitab Undangundang HukumPerdata dan Pasal 286 RBg yang menyatakan bahwasanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2990 K/PDT/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — NIRWAN MUNIR digantikan oleh ahli warisnya AMELIA NIRWAN VS IDA THAHIR, dkk.
89 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • juga terbukti dengan jelas dan terang dimana tidak ada dasarkepemilikan yang sah dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku dari Tergugat Ill dalam mengalinkan haknya atas objek perkara Bkepada Tergugat I:Bahwa hal penerbitan Surat peralinan hak atas objek perkara A danobjek perkara B oleh Tergugat IV telah nyatanyata sangat bertentangandan sama sekali tidak mematuhi unsurunsur sebagaimana yang dimaksuddi dalam Pasal 47 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris juncto Pasal 1874
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 25-06-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Melur K,SH
Terdakwa:
PT. GRAND PERINTIS INDUSTRY di wakili oleh TAN DJIOE HAN Als DJOHAN
618 — 178
  • dirampas harta kekayaannya, yaitu asset dari perusahaan yang dirampas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berlaku pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban perbaikan akibat tindak pidana tersebut ;
  • Menyatakan barang bukti berupa :

    • Penetapan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1717 /Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt-Sel

    1. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Nomor : 800/1874
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR
Tanggal 10 Mei 2017 — SUMIYANTO ALIAS YAYAN ALIAS ANTO
156 — 92
  • IKHLASUL AMAL 1874 IRSAL ILYASMAHFUT KURNIA306 SYAINURI 1915 SUNYOTO307 MARDI SETIAWAN 1916 KOMAR TUSAINI308 MEGA SEFRIYANI 1875 NURYANTO Halaman 18 Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR. 309 MELIA ELVI YENDRI 1943 HERYANTOMUHAMAD310 MULYAWAN 1945 RAHMAN311 MUHAMMAD 1946 PAIMIN312 MUHAMMAD ADE 1947 MALIDINMUHAMMAD FAJAR313 AFIKI 1876 TAUFIK B.
    IKHLASUL AMAL 1874 IRSAL ILYASMAHFUT KURNIA306 SYAINURI 1915 SUNYOTO307 MARDI SETIAWAN 1916 KOMAR TUSAINI308 MEGA SEFRIYANI 1875 NURYANTO309 MELIA ELVI YENDRI 1943 HERIYANTO310 MUHAMAD MULYAWAN 1945 RAHMAN311 MUHAMMAD 1946 PAIMIN312 MUHAMMAD ADE 1947 MALIDINMUHAMMAD FAJAR313 AFIKI 1876 TAUFIK B.
    IKHLASUL AMAL 1874 IRSAL ILYAS306 MAHFUT KURNIASYAINURI 1915 SUNYOTO307 MARDI SET IAWAN 1916 KOMARTUSAINI308 MEGASEFRIYANI 1875 NURYANTO309 MELIAELVI YENDRI 1943 HERIYANTO310 MUHAMAD MULYAWAN 1945 RAHMAN311 MUHAMMAD 1946 PAIMIN312 MUHAMMAD ADE 1947 MALIDIN313 MUHAMMAD FAJAR AF IKI 1876 TAUFIKB. AKYAS314 MULIA ABDIANSYAH.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 24-06-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 12-02-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Bpp
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 66
  • HGB 7836 2/ HGB 1862 93 HGB 78882 HGB 1837 238 HGB 7863 04 HGB 78893 HGB 1838 29 HGB 7864 55 HGB 78904 HGB 1839 30 HGB 7865 306 HGB 78915 HGB 7840 31 HGB 7866 o7 HGB 78926 HGB 7841 32 HGB 1867 58 HGB 78937 HGB 1842 33 HGB 7868 09 HGB 7894 Halaman 6 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Bpp 3 HGB 1843 34 HGB 7869 60 HGB 78959 HGB 1844 35 HGB 7870 61 HGB 789610 HGB 7845 36 HGB 1871 62 HGB 789711 HGB 7846 37 HGB 1872 63 HGB 789812 HGB 1847 33 HGB 1873 64 HGB 789913 HGB 1848 39 HGB 1874
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-10-2013 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 617/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Tanggal 4 Maret 2015 — - Meher Banshah LAWAN 1.Ir. Saiful Amri 2.Usman Ali 3.Datuk Mufit 4.Zaitun Ardiyah 5.Irwansyah 6.Abdul Rahman alias Abd. Rachman 7.Kantor Camat Kecamatan Medan Sunggal 8.Kantor Lurah Kelurahan Sunggal 9.Martin Roestamy, SH 10.Yudi Herriyanto Herlambang 11.Watini 12.Robert Tito
82 — 14
  • AJA WANUN pada Surat AKta Pelepasan Hak dan Ganti Rugitersebut, hanya membubuhkan CAP JEMPOL, yang mana dalamKitab Undangundang Perdata (KUHPerdata) pasal 1874 ayat 2yang berbunyi Dengan penandatanganan sepucuk tulisandibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhidengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notarisatau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undanundangdarimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol,atau bahwa orang lain telah diperkenankan kepadanya, bahwaisinya
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 23-04-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN BANJARBARU Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bjb
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
153 — 94
  • Bjb.menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik YEYEP RATMAN(Tergugat Intervensi);Menimbang, bahwa bukti T&T.I9, T&T.I10, T&T.l11, T&T.12, T.T1dan T.T2 merupakan akta bawah tangan yang telah di waarmerking olehNotaris, dimana Pasal 1874 KUHPerdata, mengatur legalisasi atauwaarmerking tanda tangan para pihak yang tercantum dalam Akta BawahTangan.
Pengadilan PA TABANAN Perdata Agama
Register : 07-01-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA TABANAN Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Tbnan
Tanggal 26 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 35
  • Menurut penjelasan Pasal 1874 KUHPerdatadan 286 R.Bg, akta di bawah tangan (onderhand akte) adalah surat, daftar,Surat uruSan rumah tangga atau Suratsurat lain yang dibuat tanpa perantaraseorang pejabat umum. Di mana kekuatan pembuktian akta di bawah tanganakan menjadi sempurna (volledig bewiskracht) dan mengikat (bindendebewijskracht) apabila diakui oleh pihak lawan.
Pengadilan PA PANGKAJENE
Register : 06-01-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 85/G/2017/PA.Pkj
Tanggal 25 Oktober 2017 —
19 — 18
  • Laude (di sebut anak kedua Xxxxx), dibuat secara tertulis tanggal15 Agustus 2006, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggalserta tempat penandatanganan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuandalam Pasal 1874 KUH Perdata tentang akta di bawah tangan, dengandemikian bukti P.5. tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatuakta di bawah tangan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. apabila dikaitkan denganpokok perkara adalah tidak ada relevansi, karena surat perjanjian/kesepakatanantara
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 30-03-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim
Tanggal 20 Februari 2017 — DJAMIN bin BATONG VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT TENTARA NASIONAL INDONESIA (KASAD TNI) Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA TENTARA NASIONAL INDONESIA (KODAM JAYA TNI), Cs
132 — 52
  • Bahwa karena batasbatasnya tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugatharuslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana:1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/Sip/1874 tanggal 2181974yang pada intinya menyatakan : Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidakJelas batasbatasnya, oleh karenanya gugatan harus ditolak dan tidak dapatditerima.2) Yurisprudensi MARI Nomor : 566 K/Sip/1973 tanggal 2181973, yang padaintinya menyatakan : Bahwa karena batasbatas obyek gugatan tidak jelas
    Bahwa karena batasbatasnya tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugatharuslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana:1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/Sip/1874 tanggal 2181974yang pada intinya menyatakan : Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidakJelas batasbatasnya, oleh karenanya gugatan harus ditolak dan tidak dapatditerima,2) Yurisprudensi MARI Nomor : 566 K/Sip/1973 tanggal 2181973,yang pada intinya menyatakan : Bahwa karena batasbatas obyek gugatantidak jelas
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 23-11-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 04-02-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 404/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 26 Januari 2016 — MEHER BANSHAH LAWAN Ir. SAIFUL AMRI, DKK
44 — 15
  • AJA WANUN pada Surat AKta Pelepasan Hak dan Ganti Rugitersebut, hanya membubuhkan CAP JEMPOL, yang mana dalamKitab Undangundang Perdata (KUHPerdata) pasal 1874 ayat 2yang berbunyi Dengan penandatanganan sepucuk tulisandibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhidengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notarisatau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undanundangdarimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol,atau bahwa orang lain telah diperkenankan kepadanya, bahwaisinya
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2016 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 09-09-2016
Putusan PN BOYOLALI Nomor -45/ Pdt.G/ 2015/ PN. Byl
Tanggal 9 Mei 2016 — -Ny. SRI MURNI -Ny. RUSMINI -Ny. PARNIYAH -Ny. SRI HANDAYANI -Ny. SRI RAHAYU -SUMARNO -SUHARTONO -DWI HARI KUNCORO -JOKO PRIHANTO -Ny. MUSTOWILAH -SUMARI, -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI,
60 — 8
  • Pasal 1874 ayat (2)KUH Perdata dengan tegas mempersamakan cap jempol dengan tanda tangan.Terhadap pemungkiran tanda tangan secara tegas dari Penggugat I, PenggugatIV, Penggugat V dan Penggugat VI, berdasarkan Pasal 1877 KUH Perdata,Pihak Para Tergugat haruslah dibebani wajib bukti terhadap kebenaran tulisandan tanda tangan itu ;Menimbang, bahwa Tergugat Il, Ill dan IV telah mengajukan saksi EdiSantoso yang menerangkan bahwa :e Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Manggis sejaktahun 1989
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama
Register : 25-04-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 998/Pdt.G/2016/PA.Mr
Tanggal 25 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 11
  • ditandatangani seseorang yang berisi Suatu perbuatan hukum, sertadiakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secarahukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap sepertisuatu akta otentik bagi orang yang menandatanganinya, artinya selama tandatangan tersebut tidak disangkal, maka akta di bawah tangan tersebut memilikikekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, dan bernilai pembuktiansempurna (volledig) dan mengikat (bindende) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 30-08-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN AMBON Nomor 126/PDT.G/2013/PN.AB
Tanggal 10 April 2014 — JACOB WEMPI HETHARION, Umur 54 tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Bertindak selaku Ketua Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa Negeri Lilibooi. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. L a w a n DEMIANUS PETTA/dari moyang Adrian Petta, dkk, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Intervensi ; Lawan 1. KAREL HETHARION yang bertindak selaku KETUA SANIRI NEGERI LILIBOOI, beralamat di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah . Selanjutnya disebut TERGUGAT I 2. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI LILIBOOI, beralamat di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut TERGUGAT II. 3. ORELIUS CAESAR KASTANYA, yang bertindak selaku penanggung jawab MATARUMAH/KETURUNAN KASTANYA , beralamat di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat , Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut TERGUGAT III 4. JACOB SAMUEL KASTANYA,SE selaku Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, beralamat di Kantor BPS Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui, Provinsi Papua . Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT ;
79 — 94
  • disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukandengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagaian tandatangan adadiatas kertas dan sebagai lagi diatas meterai temple , selanjutnya ayat (9)6cmenyatakan Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampaidengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidakbermeterai dan berkaitan dengan pasal 1868 KUHPerdata maupun pasal 1874KUHPerdata, maka telah terjawab dalam pasal 1868 KUHPerdata maupunpasal 1874
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 20-07-2018 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 389/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat:
Tommy A. Kalalo
Tergugat:
1.CV. Tubagus Putra Sinar Banten
2.PT. PAN UNITED CONCRETE
3.Yuni Chandra Nurjanah
4.Sujadi
5.Ahli Waris Badur Bin Lihun
6.Lukman Sakti Nagaria
7.Hendra Nagaria
282 — 204
  • bukti surat T.VI&VII.8,T.VI&VILLO, T.VIRVIL1TL, T.VIEVI26, T.VIRVI28, T.VI&VIL31 dan T.VI&VI.32adalah fotokopy dari fotokopy, selanjutnya bukti surat T.VI&VII.22 s/dT.VI&VII.26 adalah berupa foto (bukti elektronik);Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat yang telah diajukan pihakPenggugat dan pihak Para Tergugat berupa foto copy yang telah dicocokkansesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterimasebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871,Pasal 1874
Pengadilan PN TOBELO Perdata Waris
Register : 29-02-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 01-09-2013
Putusan PN TOBELO Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TBL.
Tanggal 11 Oktober 2012 — PERDATA - KRISTOMUS SENAEN, DKK (PENGGUGAT) MELAWAN - MINCE WANGKA, DKK (TERGUGAT)
103 — 50
  • /d VI 4 berupa surat panggilanmenghadap di Polisi Tobelo dan pernyataan Musa Hairi yang dipertegas dalam keterangannyadi persidangan;Menimbang, bahwa bukti T.I s/d VI 4 berupa pernyataan Musa Hairi, bukti T.I s/dVI 5 sampai dengan bukti T.I s/d VI 7, berupa surat jual beli atau ganti rugi; Sedangkanbukti T.I s/d VI 8 sampai dengan T.I s/d VI 11 berupa kuitansi yang menjadi buktipembayaran atau pelunasan sejumlah uang adalah merupakan akta dibawah tangan; Bahwasebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1874
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-08-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 685/ Pdt.G / 2015 / PN. Tng
Tanggal 4 Agustus 2016 — AGUS RINALDO SIMANJUNTAK lawan NURUL NURROHMA, Dkk
56 — 9
  • terangdan penguatan dari para pejabat yang berwenang.Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan JabatanNotaris di Indonesia (Ordonantie Staatblad tahun 1860 Nomor 3, yangberlaku 1 Juli 1860), Notaris adalah pejabat umum yang satusatunyaberwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umumatau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalamsuatu akta otentik dan oleh undangundang juga ditegaskan menurutPasal 1874
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. PHILIP MORRIS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA dan CUKAI
77 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1863 K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK17c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktaHalaman 47 dari 71 halaman Putusan Nomor 173 B/PK/PJK/2015di bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalampasal 1874 KUH Perdata,...