Ditemukan 5033 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-06-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 73Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Tanggal 2 Agustus 2017 — SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., S.E., S.H., M.H., Dr. Adnan Hamid,S.H., M.H., M.M., Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Muhammad Ridwan, S.H., Hasbullah, S.H., M.H., Dave Advitama, S.H, M.H., Andreas Dony Kurniawan, S.H., Husni Az-zaki, S.H., M.H., Yudianta Medio Natamana, S.H., M.Hum., Rinto Ari Nando, S.H., M.H., Dendy Kadir Amudi, S.H., Arief Budiman, S.H. dkk, selaku Tim Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, para advokat yang memilih domisili hukum kantor di MR & Partners Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2017 untuk selanjutnya disebut âÃÂÃÂPEMOHONâÃÂÃÂ,
588 — 304
588 — 304
Dengan demikian membaca UUseyogyanya tidak saja terhadap teks gramatikalsemata, namun juga perlu difahami orisinil(original intent) dari pembuat UU tersebut. Putusan PerkaraNo.119/Pid.Prap/2015/PN.Jkt Sel. A.n. RJ. Lino(halaman 218219) a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuanpasal 43 ayat (1) UU RI No. 30 tentang KPKmenyatakan Penyelidik adalah Penyelidikpada KPK yang diangkat dan diberhentikanoleh KPK.
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 6 Maret 2017 — Drs. MAULANA SYACHRUL KOSWARA, MM Bin ME. SUKARDI SURIADJI
132 — 31
132 — 31
Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas berartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.;
M e l a w a n :
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1129 — 958
1129 — 958
Padahal seharusnya ketika menafsirkan hukum, harusmelihat tujuan hukum, baik pada saat UndangUndang itu disusun,maupun pada saat UndangUndang itu ditegakkan denganmemperhatikan teks, konteks dan kontekstualitasnya.
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 6 Maret 2017 — Dr. QODARIAH ARIANTO, SE, MM Binti M. JAHIDIN
186 — 36
186 — 36
Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas berartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Putus : 07-06-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 30/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm. Tanggal 7 Juni 2012 —
42 — 12
42 — 12
memerlukan untuk peningkatan mutu dan kwalitasnya;Putusan Nomor 30/Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm Hal 62 dari 252 Bahwa Tim Tehnis Kegiatan dalam melakukan survey guna menentukansekolah sekolah mana yang pantas mendapat bantuan buku perpustakaanini berpedoman pada Permendiknas No.18 Tahun 2010 tanggal 25Agustus 2010 tentang Petunjuk Tehnis penggunaan DAK BidangPendidikan, yang mana sekolah yang akan mendapat bantuan diutamakansekolah sekolah yang belum punya gedung perpustakaan serta belumpunya buku teks
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
151 — 35
151 — 35
., (tanpa tanggal);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaranBiaya Pengadaan CD dan Buku Teks PelatihanCurriculum Evaluator Resource Developer dan StudentHalaman 106 dari 935 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Pik28.8.6.28.9:128.8.8.28.8.9.28.8.10.28.8.11.Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011,sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus lima puluh riburupiah), yang diterima dan ditandatangani olehMUSLIMIN, (tanpa tanggal);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaranBiaya Fotocopy
Koten No. 74 B Palangka Raya), (tanpa tanggal);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaranBiaya Pengadaan CD dan Buku Teks Pelatihan ClinicalTeacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25Januari 2011, sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus limapuluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani olehMUSLIMIN (tanpa tanggal);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaranBiaya Komunikasi Panitia Pelatinan Clinical Teacher danHalaman 111 dari 935 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN
,(tanpa tanggal);28.8.5. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaPengadaan CD dan Buku Teks Pelatihan Curriculum EvaluatorResource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp. 850.000, (delapan ratuslima puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani olehMUSLIMIN, (tanpa tanggal);28.8.6. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaFotocopy Pelaporan dan Penjilidan Pelatihnan CurriculumEvaluator Resource Developer dan Student
B.Koten No. 74 B Palangka Raya), (tanpa tanggal);28.9.3. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaPengadaan CD dan Buku Teks Pelatihan Clinical Teacher danRole Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011,sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah),yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIMIN (tanpatanggal);28.9.4. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaKomunikasi Panitia Pelatinan Clinical Teacher dan Role ModelPSPD UNPAR tanggal 24 s/d
Putus : 05-03-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2483 K/PID.SUS/2017 Tanggal 5 Maret 2018 — DR. HENRY SINGARASA, M.S
228 — 1060 — Berkekuatan Hukum Tetap
228 — 1060 — Berkekuatan Hukum Tetap
., (tanpa tanggal); 28.8.5.1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaranBiaya Pengadaan CD dan Buku Teks PelatihanCurriculum Evaluator Resource Developer danStudent Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22Januari 2011, sebesar Rp850.000, (delapan ratuslima puluh ribu' rupiah), yang diterima danditandatangani oleh MUSLIMIN, (tanpa tanggal); 28.8.6.1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaranBiaya Fotocopy Pelaporan dan Penjilidan PelatinanCurriculum Evaluator Resource Developer danStudent
Upload : 13-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 K/PDT.SUS/2011 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ( KPPU ) REPUBLIK INDONESIA; PT. BERKAH SURYA ABADI PERKASA, DKK.
143 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
., HukumPersaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Jakarta, Oktober,2009 hal. 149);3.21. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut JudexFacti telah jelas melakukan kesalahan dalam mendefinisikanpersekongkolan dalam Perkara a quo, karena Judex Factimengabaikan buktibukti dan faktafakta bahwa telah terjadipersekongkolan yang mengakibatkan persaingan usaha yangtidak sehat, sehingga Putusan Judex Facti haruslahdibatalkan;4.
Register : 09-08-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg Tanggal 14 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
Himawan Setianto, SH MH
Terdakwa:
SUNARYO Alias MOCH BUSRO KARIM Bin BAHRUN
122 — 34
Himawan Setianto, SH MH
Terdakwa:
SUNARYO Alias MOCH BUSRO KARIM Bin BAHRUN
122 — 34
sehingga secara hukumtidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukanyang dituju oleh norma delik(addresat norm) tersebut;Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwasetiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Hal 152 dari 236 halaman, Putusan Nomor 69/Pid.SusTPK/2017/PN Smg.Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
Register : 19-07-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Tanggal 3 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
RADEN PRABOWO AJISASMITO, SH.MH.
Terdakwa:
ST YULIUS SOEYOED Bin SINGODIREJO
135 — 38
RADEN PRABOWO AJISASMITO, SH.MH.
Terdakwa:
ST YULIUS SOEYOED Bin SINGODIREJO
135 — 38
dituju dari norma (addressatnorm) suatu delik/tindak pidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatudelik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik(addresat norm) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Register : 09-01-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AJI SUSANTO, SH, MH
Terdakwa:
NASIRIN PANCA KURNIA bin SUDIR MUHADI
128 — 30
AJI SUSANTO, SH, MH
Terdakwa:
NASIRIN PANCA KURNIA bin SUDIR MUHADI
128 — 30
dari norma (addressat norm) suatu delik/ tindak pidana, sehinggasecara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyatabukan yang dituju oleh norma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
Register : 10-05-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh Tanggal 31 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
187 — 677
187 — 677
selain harus memuat alasan dandasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dariperaturan perundangundangan yang bersangkutan atausumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untukmengadili;Halaman 208 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih+ Bahwa dengan memperhatikan Pasal 25 ayat (1) diataspendapat lan McLeod (2012) adalah sangat relevan untukmemeriksa dan memutuskan suatu persoalan hukum. lanMcLeod (2012) berpendapat sumber utama hukum tidak hanyakasus (yurisprudensi), teks
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2809 — 3670
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2809 — 3670
secara melawan hukum yang dilakukanoleh pejabat TUN selalu dibilang ke DKPP tapi DKPP juga tidak berhasilmengindentifikasi suatu pedoman yang baik karena yang dia buatbuatkode etik dalam pengertian berbasiskan berlandaskan kepada etika yangrasional tetapi dicemari oleh semangat ajudikatif sehingga isinya adalahsemuanya normanorma hukum;Bahwa Interpretasi ini adalah pemahaman, yang jadi soalnya adalahterjadi Sesuatu yang harus dia pahami, celakanya di dalam tradisi hukumini yang dipahami adalah teks
Register : 19-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 5 Nopember 2015 — Rd. TORRY SUBIANTORO,S.IP Bin ZAINAL EFFENDI
61 — 55
61 — 55
Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teks atauredaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankanlagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas, berartipenghancuran hukum (Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio) (VariaPeradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Register : 21-01-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 124/Pdt.G.KPPU/2018/PN JKT.SEL Tanggal 7 Mei 2019 — PT Tirta Investama
lawan
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KPPU
dan
PT Balina Agung Perkasa
1299 — 3955
1299 — 3955
Selanjutnya, berdasarkan Buku Teks Hukum PersainganUsaha yang diterbitkan oleh Termohon Keberatan sendiri,dimana pada halaman 62 paragraf kedua menyatakan padapokoknya Proses pembuktian pasar bersangkutan yangumum dilakukan adalah dengan menggunakan asumsihypothetical monopolist test.
Putus : 03-05-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/Pid.TPK/2011/PN.TK Tanggal 3 Mei 2012 — AHMAD SAIKHU Bin WAHYA SUHARMA
107 — 38
107 — 38
Dengan mendasarkan pada teks pasal 2 UUno.31 tahun 1999 tersebut, serta kaidah hukum sebagaimana dalam Putusan MA.RI197no. 868 .K/PID.SUS /2008 tanggal 28 Juli 2008 ,maka Majelis berpendapat bahwayang dituju oleh norma ( addressat norm) dari unsur setiap orang dalam delik pasal2 UU no.31 tahun 1999 adalah subyek hukum berupa orang perseorangan ataukorporasi dimana orang persorangan meliputi orang dalam predikat sebagaipegawai negeri / penyelenggara negara maupun orang dalam predikat bukan sebagaipegawai
Register : 10-02-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk. Tanggal 10 Juni 2015 — WAHYONO HARYADI Bin SOEPINGI
57 — 77
57 — 77
tindakpidana , sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yangdiperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Hal 194 dari 248 hal No. 01/ Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk.tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 20/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN Tanggal 15 Nopember 2018 — TAMIN SUKARDI
311 — 220
311 — 220
Transkrip iniadalah salinan pengalihan tuturan dalam bentuk suara/ bunyi menjaditulisan/ teks yang halhal disampaikan dalam persidangan, baik olehMajelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Sakisaksi, Ahli danTerdakwa. Transkrip Persidangan dan Rekaman (recording) Persidanganmerupakan fakta hukum..
Register : 01-09-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN PALU Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal Tanggal 18 Desember 2014 — JACOB,S.E.,M.M. Alias HENRY JACOB
78 — 63
78 — 63
Metodologi Penafsiran Teks Abu Yasid Erlangga 286. Metodologi Penelitian Pendidikan Sukardi Bumi Aksara 287. Mikrobiologi Farmasi Silvia T. Pratiwi Erlangga 688. Modern English Conversation Djalinus S Bumi Aksara 289. Morfologi Tumbuhan Dewi Rosanti, M.Si Erlangga 290. Operation Research Jl.1 Siswanto, Msc (Fe Atmajaya Yg) Erlangga 491. Operation Research Jl.2 Siswanto, Msc (Fe Atmajaya Yg) Bumi Aksara 392. Otonomi & Pemb. Daerah Mudrajat Kuncoro Bumi Aksara 293.
Metodologi Penafsiran Teks Abu Yasid Erlangga pi86. Metodologi Penelitian Sukardi Bumi Aksara 2Pendidikan87. Mikrobiologi Farmasi Silvia T. Pratiwi Erlangga 688. Modern English Djalinus S Bumi Aksara 2Conversation89. Morfologi Tumbuhan Dewi Rosanti, M.Si Erlangga pi90. Operation Research Jl.1 Siswanto, Msc (Fe Erlangga 4Atmajaya Yg)91. Operation Research Jl.2 Siswanto, Msc (Fe Bumi Aksara 3Atmajaya Yg)92. Otonomi & Pemb. Daerah Mudrajat Kuncoro Bumi Aksara 293.
Register : 25-01-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Tanggal 22 Mei 2018 — Penuntut Umum:
DIDIK MULYO NUGROHO, SH, MH
Terdakwa:
SISWADI bin SABARNO alm
413 — 230
DIDIK MULYO NUGROHO, SH, MH
Terdakwa:
SISWADI bin SABARNO alm
413 — 230
secara hukum tidakterpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju olehnorma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalahorang perseorangan atau termasuk korporasi.Hal 110 dari 211 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2018/PN Smg.Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks