Nurdin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaBontang tertanggal 24 September 2009 dan pernyataan/pengakuannya bahwa untuk proyekproyek dengan skala prioritastersebut dananya sudah ada. Dalam hal ini saksi mengatakan bahwaH.

Bahwa saksi Umar Tanatta, Ketua DPRD Kota Bontang Tahun 20042009, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Dewan pada Tahun 20062007 menyerap aspirasi masyarakatdalam bentuk usulan pembangunan dengan skala prioritas; Bahwa Dewan menganggap penting usulan masyarakat dengan skalaprioritas tersebut dan diajukan dalam rapat pleno DPRD Kota Bontang; Bahwa hasil rapat pleno pada dasarnya menyetujui usulan proyek denganskala prioritas tersebut dan mengusulkannya kepada Walikota Bontang

; Bahwa jawaban lisan dari Walikota Bontang atas usulan Dewantersebut adalah : "... akan diselesaikan"; Bahwa saksi berpendapat bahwa proyek skala prioritas tersebutsangat bermanfaat bagi masyarakat karena itu harus dibayar olehPemerintah apalagi sudah dimanfaatkan; Bahwa saksi meyakini bahwa proyek tersebut kalau tidak ada perintahtidak ada yang mau mengerjakan; Bahwa saksi juga meyakini pasti proyek Pemerintah yang dikerjakanoleh kotraktor;3.

Skala prioritas musuh pemerintah setempat (dimana JI berada)TAMKIM Fokus pada poros perubahan dunia Islam yaitu di Syam. Terbentuknya Daulah Islamiah di poros global, baru diikuti oleh negeri Islamlainnya.

Skala prioritas musuh adalah koalisi Salibis Yahudi (amerika, yahudi).Pada tahun 1998, ABU FATIH yang menjabat sebagai amir Mantigi 2(wilayah Indonesia), mengajak terdakwa untuk Melakukan Pelatihnan di daerahMoro Philipina.Atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa setuju untuk mengikutipelatinan tersebut bersama dengan ABU FATIH, sehingga akhirnya terdakwabertiga yaitu terdakwa, ABU FATIH, DUDUNG berangkat dari Solo ke Surabaya,sampai Surabaya terdakwa melanjutkan perjalanan ke pelabuhan NunukanKalimantan

Skala prioritas musuh pemerintah setempat (dimana JI berada)Halaman 24 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKITAMKIM Fokus pada poros perubahan dunia Islam yaitu di Syam. Terbentuknya Daulah Islamiah di poros global, baru diikuti oleh negeri Islamlainnya.

Skala prioritas musuh adalah koalisi Salibis Yahudi (amerika, yahudi).Pada tahun 1998, ABU FATIH yang menjabat sebagai amir Mantigi 2(wilayah Indonesia), mengajak terdakwa untuk Melakukan Pelatihnan di daerahMoro Philipina.Atas ajakan tersebut kKemudian Terdakwa setuju untuk mengikutipelatinan tersebut bersama dengan ABU FATIH, sehingga akhirnya terdakwabertiga yaitu terdakwa, ABU FATIH, DUDUNG berangkat dari Solo ke Surabaya,sampai Surabaya terdakwa melanjutkan perjalanan ke pelabuhan NunukanKalimantan

diberitanda P7 ;Foto copy Peta Over lapping Area Claim KT Benua Etam Bengalon denganLand Release Ratau Pulung dan Bengalon, setelah diperiksa ternyata darifoto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P8JHal. 21 dari 40 Putusan No. 14/Pdt.G/2016/PN.Set.09.10Asli Peta wilayah Administrasi Kabupaten Kuati Tumur Tahun 2011berdasarkan polygon 18 Kecamatan sesuai Perda No.12 Tahun 2005, sertatelah diberi matrai cukup, diberi tanda P9 ;Asli perbandingan tanpa perhitungan skala

peta, diberi tanda P9a ;Asli perbandinagn dengan memperhitungkan skala masingmasing peta,diberitanda P9b;Asli penempatan peta pada system koordinat masingmasing peta, diberitanda P9c;Asli pembesaran 10x peta Administrasi/peta plotting lokasi, diberi tanda Pod;Asli perta pembesaran 30 x, diberi tanda P9e ;Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kuati Tumur Nomor 12 Tahun 2005tertanggal 31 Oktober 2005, setelah diperiksa ternyata dari foto copy kefoto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberitanda

Saksi Ahli BUDI HANDOKO, menerangkan sebagai berikut :@ Bahwa untuk menjelaskan peta P9 tersebut harus ditentukan dulu nilaipeta yang ada yaitu pertamatama harus menentukan dulu titikkoordinatnya ;@ Bahwa untuk menentukan titik koordinat tersebut ahli menggunakan alatberupa GPS dan Pensil dan penggaris ;@ Bahwa Peta P9 tersebut yaitu peta Kabupaten Kutai Timur yang terdiridari 18 (delapan belas) Kecamatan ;@ Bahwa Peta P9a yaitu perbandingan tanpa perhitungan skala peta dandibawahnya peta plotting

lokasi Penggugat;Hal. 24 dari 40 Putusan No. 14/Pdt.G/2016/PN.Set.Bahwa Peta P9b tersebut yaitu perbadingan dengan memperhitungkanskala masingmasing peta dengan 1 bading 1.500.000 dan dibawahnyapeta plotting lokasi Penggugat skala 1 bading 50.000 ;Bahwa Peta P9c yaitu penempatan peta pada sitem koordinat masingmasing peta dan peta plotting lokasi sudah bisa terlihat ;Bahwa Peta P9d tersebut yaitu 4 perbesaran dan dibawahnyaperbesaran peta 10 x sehingga terlihat batas Kecamatan Bengalun danbatas

Kecamatan Ratau Pulung ;Bahwa Peta P9e tersebut yaitu perbesaran 10 x dengan skala 1 bading150.000 dan terlihat dengan jelas batas Kecamatan Bengalun denganKecamatan Ratau Pulung, sedangkan dibawah peta perbesaran 30 xsehingga terlihat lebih jelas lagi batas Kecamatan Bengalun denganKecamatan Ratau Pulung dan juga terlihat jelas letak obyek tanahsengketa ;Bahwa Alat yang ahli pakai untuk menentukan koordinat batas wilayahKecamatan tersebut yaitu GPS, Pinsil, Penggaris dan Kalkolator ;Bahwa ahli menentukan

statuspenguasaan tanah lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatantanah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;5. fotocopy surat keterangan rencana kota (SKRK) atau fotocopy IMByang dimiliki sebelumnya atau siteplan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;6. rencana teknis bangunan meliputi : a. gambar rancang bangun (bestek) yang ditandatangani olehpenanggung jawab (pemilik, perencana, pengawas/ pelaksana), sebanyak 3 (tiga) set, yang terdiri dari :1) gambar situasi (Skala

1 : 1000 / 1 : 500); 2) gambar...........262) gambar lay out/denah, tampak, potongan (skala 1 : 100 /1: 200);3) gambar rencana pondasi, sanitasi dan rencana atap (skala 1 : 100/ 1 : 200) ;b. gambar konstruksi (Skala 1 : 100) dan detail (Skala 1: 50/1: 20/1:10) ditandatangani oleh penanggung jawab (pemilik, perencana,pengawas / pelaksana), sebanyak 2 (dua) set (untuk bangunan bertingkat);c. perhitungan konstruksi sebanyak 2 (dua) set (untuk bangunan bertingkat);.

Pucang Adi No.122 Surabaya dengan Skala 1 : 100 dan 1 : 500 ( Lampiran IMBNomor: 188/402992/402.4.6/2002) tanggal 28 Juni 2002 (fotocopysesuai dengan aslinya) ; Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (IPT)188/.45/1351B/436.6.18/2014 atas nama Drh.

TPK/2021/PT BDGBahwa Terdakwa dan Priyadi Kardono sudah lama saling mengenal karenakeduanya samasama tergabung dalam komunitas Masyarakat AhliPenginderaanJauh Indonesia (MAPIN) dan juga samasama anggotaKeluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) ;Bahwa Terdakwa bersama GREOGORIUS HARYOATMANTO aliasGH.ANTO sejak tahun 2010 memiliki dan mengelola perusahaan deng.bidang bisnis penjualan data citra satelit skala tinggi maupu menengah yarbernama PT.WAINDO SPECTERRA.

Salah satu hasil mengenaioptimalisasi anggaran adalah terdapat sisa anggaran yang cukup besesekitar Rp80.000.000.000,0@elapan puluh milyar rupiah) dikarenakanperubahan skala yang semula 1:25.000 menjadi 1:50.000 dan diputusoptimalisasi ini akan digunakan untuk pengadaan CSRT kembali ;Bahwa setelah rapim tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB bertempatdiRuangan Kepala BIG, ANTONIUS BAMBANG WUJANARTO selaku Pth.Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (IGD) BIG) menemui PRIYALKARDONO dan saat itu ANTONIUS

Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanNomor : SR373/D5/02/202Itanggal06 Mei 2021 yaitu sejumlahRp137.751.858.765,54eratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus limapuluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enampuluh lima rupiah lima puluh empat sen ), yang dilakukan oleh Terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa bersama GREOGORIUS HARYOATMANTO. aliasGH.ANTO sejak tahun 2010 memiliki dan mengelola perusahaandengan bidang bisnis penjualan data citra satelit skala

TPK/2021/PT BDGhasil mengenai optimalisasi anggaran adalah terdapat sisa anggaranyang cukup besar sekitar Rp80.000.000.00@@@pan puluh milyarrupiah) dikarenakan perubahan skala yang semula 1:25.000 menjadi1:50.000dan diputuskanoptimalisasiini akan digunakan untukpengadaan CSRT kembali ;Bahwa setelah rapim tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB bertempat diRuangan Kepala BIG, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO selakuPlh.

Adapun anggaran kegiatan terdiri dariRp45.000.000.000,0@ntpat puluh lima milyar rupiah) hasil revisiPetunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rp73.000.000.000,00(tujuh puluh tiga milyar rupiah hasil optimalisasi kegiatan pemetaanRBI skala menengah ;Usulan optimalisasi anggaran yang dimuat dalam Revisi DIPA itukemudian diteruskan ke DitJen Perbendaharaan dan disetujui daydipergunakan untuk kegiatan pengadaan CSRT.

PRIMA MITRAJAYA MANDIRI Tanggal 8Nopember 2011;Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Tanggal: 28 Pebruari 2007 pada pasal 15 huruf f berbunyi :BAB III SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHAPERKEBUNANiIzin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calonlokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;Keputusan Tergugat tidak dilengkapi dengan Peta Lokasi PT.Prima Mitrajaya Mandiri dan Daftar Koordinat, sehingga

BuktiP 15.P15.d.P 16.a.P 16.b.Nomor. 79/KptslI/2001, tanggal 15 Oktober 2015,Skala : 200.000;Foto copy sesuai dengan aslinya PetaCitralandsat Hasil Investigasi LSM BADAKPelanggaran Perkebunan PT. Prima MitrajayaMandiri terhadap Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor. 79/KptsI1/2001 ( DataCitralandsat 8 Lipitan 12 Agustus 2015), tanggal 15Oktober 2015, Skala : 1 : 200.000;Foto copy sesuai dengan aslinya Peta CitralandsatInvestigasi LSM BADAK Pelanggaran Izin UsahaBudidaya Perkebunan PT.

Usaha Budidaya Perkebunan Skala Menengah dan Skala Besarwajib menjalin kemitraan dengan koperasi dan masyarakat disekitar tempat/lokasi perkebunan dalam bentuk / pola pembagiansaham atau Pola IntiPlasma;c. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan,partisipasif, berdaya guna dan berhasil guna;d. Melaksanakan AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku;e.

Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calonlokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unitpengolahan;h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;J.

minimal 1:100.000;izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya;izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;d. rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, dilampiri peta kawasanhutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal1:100.000; danpernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris kecualipermohonan oleh Pemerintah, untuk:7. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan;2. tidak akan mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan kawasanhutan

memeriksadan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan, yang dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasanhutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :e Bahwa kawasan Hutan Produksi wilayah RPH Bagu Pasiriantepatnya di Petak 19 B Blok Banyu Adem Desa Bagu KecamatanPasirian Kabupaten Lumajang adalah kawasan Hutan Produksisesuai dengan Gambar Peta Lokasi skala

mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan, yang dengan sengaja, memuat, membongkar, mengeluarkan,mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpaizin, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :Bahwa kawasan Hutan Produksi wilayah RPH Bagu Pasiriantepatnya di Petak 19 B Blok Banyu Adem Desa Bagu KecamatanPasirian Kabupaten Lumajang adalah kawasan Hutan Produksisesuai dengan Gambar Peta Lokasi skala

mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memunguthasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :Bahwa kawasan Hutan Produksi wilayah RPH Bagu Pasiriantepatnya di Petak 19 B Blok Banyu Adem Desa Bagu KecamatanPasirian Kabupaten Lumajang adalah kawasan Hutan Produksisesuai dengan Gambar Peta Lokasi skala

mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutanyang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :e Bahwa kawasan Hutan Produksi wilayah RPH Bagu Pasiriantepatnya di Petak 19 B Blok Banyu Adem Desa Bagu KecamatanPasirian Kabupaten Lumajang adalah kawasan Hutan Produksisesuai dengan Gambar Peta Lokasi skala

Poh Gading Desa Ubung Kaja Denpasar UtaraDenpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Hasil Pemeriksaan :" Pemeriksaan fisik :Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah110/70 mmHg, denyut nadi 80 x/menit, pernapasan 22 x/menit, suhu ketiak36 derajat celcius, skala nyeri ), berat badan 70 kilogram." Pemeriksaan lukaluka :1.

Poh Gading Desa Ubung Kaja Denpasar UtaraDenpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan :7 Pemeriksaan fisik :Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah110/70 mmHg, denyut nadi 80 x/menit, pernapasan 22 x/menit, suhu ketiak36 derajat celcius, skala nyeri ), berat badan 70 kilogram.7 Pemeriksaan lukaluka :1.

Poh Gading DesaUbung Kaja Denpasar Utara Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut :Hasil Pemeriksaan := Pemeriksaan fisik :Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah110/70 mmHg, denyut nadi 80 x/menit, pernapasan 22 x/menit, suhuketiak 36 derajat celcius, skala nyeri ), berat badan 70 kilogram.= Pemeriksaan lukaluka :1.

Poh Gading Desa Ubung Kaja Denpasar UtaraDenpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan := Pemeriksaan fisik :Hal 30 dari 34 hal Putusan No.38/Pid.SusAnak/2017/PN DpsTingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah110/70 mmHg, denyut nadi 80 x/menit, pernapasan 22 x/menit, suhu ketiak36 derajat celcius, skala nyeri, berat badan 70 kilogram.= Pemeriksaan lukaluka :1.

Bahwa penjualan minuman beralkohol yang terdakwa lakukan yaitudengan cara menjual langsung kepada pembeli yang mana pembellHalaman 5 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbmlangsung datang ke toko terdakwa baik akan melakukan pembelian dalamskala kecil yaitu per botol maupun dalam skala besar yang mencakuplusinan.Perbuatan terdakwa ANDI R OCTAVIANUS tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 106 UndangUndang RI Nomor 7Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 49 Peraturan MenteriPerdagangan

minuman beralkohol tersebut terdakwa masih belummemiliki izin dari pihak perdagangan maupun pihak terkait lainnya,selanjutnya minumanminuman tersebut beserta terdakwa kembalidiamankan dan dibawa ke kantor Polres Prabumulih untuk dilakukanpemeriksaan lebih lanjut;Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan minuman keras tersebut yaitudengan cara menjual langsung kepada pembeli yang mana pembelilangsung datang ke toko terdakwa baik akan melakukan pembelian dalamskala kecil yaitu per botol maupun dalam skala

sekitar 15 Dus sedangkanuntuk minuman ASOKA dan minuman SINGA RAJA sekitar 5 dus.Sedangkan sistem pembayaran yang biasa terdakwa lakukan kepadaDistributor yaitu dengan melakukan pembayaran untuk pengiriman pertamaakan dibayarkan pada pengiriman yang kedua dan itu dilakukan seterusnya.Menimbang, bahwa benar sistem penjualan minuman beralkoholyang terdakwa lakukan yaitu dengan cara menjual langsung kepada pembeliyang mana pembeli langsung datang ke toko terdakwa baik akan melakukanpembelian dalam skala

kecil yaitu per botol maupun dalam skala besar yangmencakup lusinan namun tidak ada pembeli yang melakukan pembelianuntuk langsung minum dilokasi toko terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakimberpendapat bila unsur Pelaku usaha telah terpenuhi;Ad 3 Unsur Unsur yang melakukan kegiatan usaha Perdagangantidakmemiliki Perizinan di bidang Perdagangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UndangUndang Nomor 7Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan Perdaganganadalah

Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara).Halaman 4 dan 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN KotBahwa darn hasil Pengambilan Titkitik Koordinat tunggul pohon kayusonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan LindungBukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000 (Lampiran BATB Tanggal 30 Maret1995), Lokasi tunggul pohon kayu sonokeling berada di dalam kawasan HutanLindung (HL) Bukit Rindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal BatasKawasan HL Bukit Rindingan

Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetaokan olehMeteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara).Bahwa darn hasil Pengambilan Titkttik Koordinat tunggul pohon kayusonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan LindungBukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000 (Lampiran BATB Tanggal 30 Maret1995), Lokasi tunggul pohon kayu sonokeling berada di dalam kawasan HutanLindung (HL) Bukit Rindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal BatasKawasan HL Bukit

Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetapkan olehMeteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara);Bahwa dari hasil Pengambilan Titikitk Koordinat tunggul pohon kayusonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata Batas KawasanHutan Lindung Bukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000(Lampiran BATB Tanggal 30 Maret 1995), Lokasi tunggul pohon kayusonokeling berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) BukitRindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal Batas KawasanHL Bukit

kayu atauasal usul kayu sonokeling tersebut benar masuk didalam Hutan Lindung BukitRindingan Register 32 Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab.Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetapkan oleh Meter Kehutanansebagai Hutan Lindung (Hutan Negara), yang mana dari hasil Pengambilan TitiktitkKoordinat tunggul pohon kayu sonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil TataHalaman 25 dan 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN KotBatas Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala

Hal ini juga nyata daripengakuan Tergugat / Terbanding yang mengakui menerima kiriman Penggugat /Pembanding 5 kali yang seluruhnya berjumlah Rp. 6.000.000, dan Tergugat /Terbanding masih mau minta dibelikan sepeda motor ; Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan diatas maka nyata Tergugat /Terbanding telah melalaikan kewajiban selaku suami dalam skala kewajiban secaraumum, maka secara khusus maka Tergugat / Terbanding telah melalaikan danmelanggar janji taklik talak nomor 2 dan 4, yaitu tidak memberi

Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tam miskin, petani/peternak(pemilik dan atau pengarap) skala kecil, buruh tani, dand. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usahaharianmingguan, maupun musiman. Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP), Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh Gabungan Kelompok Tani(Gapoktan) yang di dasarkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana UsahaAnggota (RUA).

Non Budidaya (offfarm)Industri rumah tangga pertanian 10 5.000.000,Pemasaran hasil pertanian skala 1 20.750.000,Mikro (bakulan, dill) Usaha Lain Berbasis Pertanian 1 10.500.000,TOTAL 50.000.000, Bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan tersebut disetujui dan disahkansebagai dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) melalui RapatAnggota dan ditandatangani oleh saudara ACHER LABETO selaku Ketua GapoktanNailaka.

Non Budidaya (offfarm)Industri rumah tangga pertanian 10 5.000.000,Pemasaran hasil pertanian skala 1 20.750.000,Mikro (bakulan, dll) Usaha Lain Berbasis Pertanian 1 10.500.000,TOTAL 50.000.000, Bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan tersebut disetujui dan disahkan sebagaidokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) melalui Rapat Anggota danditandatangani oleh Ketua Gapoktan (saudara ACHER LABETO).

RUB disusun berdasarkan RUA (Formulir 2a) oleh petani anggota yang didasarkanpada informasi hasil identifikasi pote nsi ekonomi yang dilakukan oleh PenyuluhPendamping meliputi usaha budidaya sektor pertanian pangan, holtikultura ,Peternmakan, Perkebunan dan Usaha Non Budidaya seperti usaha industri rumahtangga , pertanian , pemasaran skala kecil / bakulan dan usaha lain yang berbasispertanian ;3.

RUB disusun berdasarkan RUA (Formulir 2a) oleh petami anggota yang didasarkanpada informasi hasil identifikasi potensi ekonomi yang dilakukan oleh Penyuluh46Pendamping meliputi usaha budidaya disektor pertanian pangan holtikultura,peternakan, perkebunan, dan usaha non Budidaya seperti usaha indsutri rumah tanggapertanian pemasaran skala keci/bakulan dan usaha lain yang berbasis pertanian ;3.

Skala 1:250,000 wilayah negara. Skala 1:1.000.000 LaRTRWKab Kulon Progo arahon kebijakan don stretegi pemanfoatanruang wilayah kabupeten. Skala 1:50.000 arahan kebijakan dan strategipemanfectan ruang wilayah KSN TamenNasional Gunung Merapi. Skele 1:50.000 RTR KSNPecpres 70/2014 RDTR KawasanKota YogyakartaPerda 1/2018Rencene secara terperinel skale: 1:5.000 dilengkapi denganperaturan zonasiHalaman 43 dari 67 halaman.

UntukKepentingan Umum, bandar udara termasuk dalam kategori atauklasifikasi kepentingan umum;Oleh karena itu, pendirian bangunan untuk kepentingan umum (dalam halini bandar udara) dimungkinkan untuk dilaksanakan pada kawasan rawanbencana alam geologi (termasuk kawasan rawan bencana tsunami);Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa YogyakartaTahun 20092029 yang merupakan arahan kebijakan danstrategipemanfaatan ruang provinsi skala

Putusan Nomor 32 P/HUM/2019Kemudian berdasarkan hasil overlay peta tematik bencana tsunami(Sumber: inarisk.bnpb.go.id) dengan peta pola ruang RTRW Provinsi DIY,Kabupaten Kulon Progo berada pada kawasan dengan tingkat tsunamisedang dan tsunami rendah (gambar 7);Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 2032 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruangkabupaten skala 1:50.000, pengaturan arahan rencana

Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas,tekanan darah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter airHalaman 3 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Skyraksa, denyut nadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan :dua puluh dua kali per menit.B. Pemeriksaan fisik : Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang,ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nolkoma lima sentimeter.

Melani, denganpemberitaan :Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas,tekanan darah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter airraksa, denyut nadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan :dua puluh dua kali per menit.Pemeriksaan fisik :Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang,ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nolkoma lima sentimeter.

Melani,dengan pemberitaan :Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas, tekanandarah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyutnadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan : dua puluh dua kali permenit.Pemeriksaan fisik :Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang, ukuranpanjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma limasentimeter.

Lebih lanjut dalam angka 9 disebutkan bahwa pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usahaperkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangansaksisaksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa adalah pelaku usahaperkebunan/pekebun dimana Terdakwa secara perorangan mengelola usahaperkebunan atau setidaktidaknya membuka kebun untuk dikelola denganmenanam tanaman SayurSayuran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

: 2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran I Hasil Pengukuran Ulang);

dengan Skala 1 : 2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran III Hasil Pengukuran Ulang);

Apa yang dilihat saksi merupakan kontak fisik dalam skala kecilyang terjadi antara keduanya. Keterangan tersebut disampaikan karena saksimelihat sendiri pertengkaran Pemohon tersebut yang berujung pada perginyaPemohon dari kediaman bersama. Diterangkan oleh saksi bahwa saksi seringmendengar keluh kesah Pemohon pada setiap kali terjadi perselisihan danpertengkaran.

sama dengan anjing dan iblis, selain ituTergugat juga sering mengatakan katakata carutan kepadaPenggugat;Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat, sepertiTergugat sudah 3 minggu tidak memberikan nafkah untukPenggugat;Tergugat sering menuduh Penggugat berlaku boros, padahaltuduhan tersebut tidak benar, Penggugat telah menuliskanpengeluaran Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga atas biayayang telah Tergugat berikan tersebut, dan dari buaya tersebutPenggugat dapat menggunakannya menurut skala

Bahwa,Tergugat sering menuduh Penggugat berlaku boros, padahal tuduhantersebut tidak benar, Penggugat telah menuliskan pengeluaran Penggugatuntuk kebutuhan rumah tangga atas biaya yang telah Tergugat berikantersebut, dan dari biaya tersebut Penggugat dapat menggunakannyamenurut skala prioritas.

Skala Bidang Tanah,tertanggal 12 April 2016 (Sesuai dengan asli) ; Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 129/SU.1./1980,Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa HaribunBachelor of Art sebagai Penjual dengan MuhammadFikri Fathoni Bachelor Bussines Of Admnistrationsebagai Pembeli. Dengan Lampiran : FotokopiSurat Pernyataan TanahTanah Yang DipunyaiPemohon a.n. M. Fikri Fathoni BBA, tertanggal 19Juli 1980. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 337/1980.Seluas 300 M?

(tiga ratus meter persegi), Skala Bidang Tanah,tertanggal 12 April 2016 (Sesuai dengan asli) ; Fotokopi Akta JualBeli Nomor 137/SU.1./1980,Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa HaribunBachelor of Art sebagai Penjual dengan Tripoejosebagai Pembeli. Dengan Lampiran : FotokopiSurat Pernyataan TanahTanah Yang DipunyaiPemohon a.n. Tripoejo, tertanggal 19 Juli 1980.Fotokopi Gambar Situasi Nomor 338/1980. Seluas300 M?

(Dua ratus delapanpuluh delapan meter persegi), Skala Bidang Tanah,tertanggal 11 Mei 2016 (Sesuai dengan aslli) ; Fotokopi Akta JualBeli Nomor 150/SU.1./1980.Tertanggal 19 Juli 1980 antara Mustofa HaribunBachelor of Art sebagai Penjual kepada MuhammadDaud sebagai Pembeli. DenganLampiran : Fotokopi Surat Pernyataan TanahTanahYang Dipunyai Pemohon a.n. Muhammad Daud,tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar SituasiNomor 341/1980. Seluas 300 M?

(Tiga ratusempat puluh satu meter persegi), Skala BidangTanah, tertanggal 2 Februari 1980 (Sesuai dengan asli) ;Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual BelliNomor 08 Tanggal 15 Februari 2018 antara,Ardiansyah Pratama Putra yang bertindakberdasarkan Surat Kuasa Sebagai Pihak Pertamadengan Ny. Ratna Juwita Nasution sebagai PihakKedua. Dibuat dihadapan Notaris Pejabat PembuatAkta Tanah (P.P.A.T) Kota Palembang Haji RioOstara, S.H., M.Kn.

(Lima ratusdelapan puluh dua meter persegi), Skala BidangTanah, tertanggal 8 Juni 2016 (Sesuai dengan asili) ;Fotokopi Akta JualBeli Nomor 135/SU.1./1980,Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa HaribunBachelor of Art sebagai Penjual dengan Abdul RozakBachtum sebagai Pembeli. Dengan LampiranFotokopi Surat Pernyataan TanahTanah YangDipunyai Pemohon a.n. Abdul Rozak Bachtum,tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar SituasiNomor 366/1980. Seluas 582 M?

dimanaTermohon mengadakan musyawarah penetapan ganti kerugian yangdidasarkan dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang hasilnyadituangkan dalam berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian;Bahwa sungguh keliru, apabila Pemohon mendalilkan bahwa Termohon selakupelaksana pengadaan tanah dan mengadakan musyawarah penetapan gantikerugian yang didasarkan dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP);Bahwa Termohon dalam hal ini BUKAN PIHAK PELAKSANA DALAMPENGADAAN TANAH SKALA

Manager UPP JARINGAN BANGKA BELITUNG) yangmemerlukan tanah untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum lebih dari 5 (lima) hektar atau bukan melalui pengadaantanah secara langsung (dalam hal ini bukan Pengadaan Tanah Skala Kecil),tentunya Termohon sebagai pihak lembaga pertanahan sebagai PelaksanaPengadaan Tanah akan menggunakan mekanisme tahapan penyelenggaraanpengadaan tanah berpedoman Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan

dari 5 (lima)hektar sebagaimana ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum jo Pasal 53 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, diaturPengadaan Tanah Skala

Oleh karenanya berdasarkan penjelasan point 5 dan poin 6, Termohon Ilmelaksanakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan mekanismePengadaan Tanah Skala Kecil/ hanya membutuhkan tanah yang luasnya tidaklebih dari 5 (lima) hektar yang dapat dilakukan langsung dengan jual beli, tukarmenukar, atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;.

Presiden nomor 148 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Pasal 53 PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6halaman 29 dari 38 halaman Putusan nomor 4/Pdt.G/2020/PN MtkTahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah,diatur Pengadaan Tanah Skala