Ditemukan 257 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 9014 904 964 906 9g14 9.14 90048 90060 90143 9364 9564 9004 9164
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 09-01-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/PDT.G/2013/PN.PDG
Tanggal 24 Oktober 2013 — MISWAN vs GUBERNUR Sumatera Barat
29 — 5
  • Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal13 Desember 1958 No. 9064 K/Sip/1958 yang isinya : syarat mutlak untuk menuntutseseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-02-2012 — Upload : 05-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 965 K/Pdt/2011
Tanggal 21 Februari 2012 — H. SUTAN MOEHAMMAD TAUFIK THAIB, DK Vs. MUHAMMAD NASIR, DK.
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sejalandengan putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlak untuk menuntut seseorangdi depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara duapihak" ; Dalam hal ini yang berselisin adalah antara Penggugat denganTurut Tergugat yang tidak jadi menerbitkan sertifikat atas permohonanPenggugat ;2.3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL).
Pengadilan PN DOMPU Perdata
Register : 18-08-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN DOMPU Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dpu
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
SHERLINA
Tergugat:
1.RIDWAN
2.EDI JAYA WARDANA
3.SUKRIN
4.RENI RATNAWATI
5.MUHTAR MUSTOFA
285 — 168
  • Oleh sebab itu tidak ada hubunganhukum antara Penggugat dengan Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V.Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya syarat mutlak untuk menuntutseseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antaradua pihak:B. Dalam Pokok Perkara.Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pat.G/2021/PN Dpu.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pertanahan
Register : 16-03-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 135/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 16 Agustus 2017 — SARUJI AK. M. YASIN dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA dan Hj. ATTIYAH dkk
95 — 45
  • Muhammad Jan yang terletak di Desa Penyaring ;Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember1958 nomor 9064 K/SIP/1958 yang isinya Syarat mutlak untuk menuntut18seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antaradua pihak ;Berdasarkan uraian tersebut diatas maka seharusnya gugatan Penggugatditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ;PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAIPENGGUGATBahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalamgugatannya
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Perdata
Register : 18-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 24/PDT/2021/PT BBL
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Sri Harti Diwakili Oleh : Dr. H. Zaidan., SH., S.Ag., Mhum
Terbanding/Tergugat I : Fitra Jaya
Terbanding/Tergugat II : Panca Heryawan
Terbanding/Tergugat III : Junaidi
Terbanding/Turut Tergugat I : Kelurahan Tua Tunu Indah
Terbanding/Turut Tergugat II : Kecamatan Gerunggang
116 — 121
  • Barat berbatasan dengan Tanah Nurchasanah, Tanah HabibIsa dant Tanah Tanah) Ala yin: axes ane exe axons wnat xan exomicns caren ence exe a 60 MBerdasarkan dalildalil Gugatan tersebut diatas, TERGUGAT.TERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill tegaskan bahwa PARATERGUGAT tidak mengetahui letak/posisi tanah yang dimaksudPenggugat yang menjadi objek Gugatan,oleh sebab itu tidak adahubungan hukum antara Penggugat dengan TERGUGAT Ill, Hal iniharus sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 13Desember 1958 Nomor:9064
Pengadilan PT PADANG Perdata Waris
Putus : 26-11-2018 — Upload : 14-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 126/PDT/2018/PT PDG
Tanggal 26 Nopember 2018 — Desna Empriani, dkk Melawan : M. Yanis, dkk
92 — 31
  • Oleh sebab itutidak ada hubungan hukum antara para penggugat dengan tergugat danIl terhadap tumpak (satu) dan tumpak II hal ini sejalan dengan putusanMahkamah Agung tanggal 13 desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yangisinya syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilanadalah adanya perselisihan Hukum antara dua pihak;Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT PDG.Bahwa khusus untuk tergugat Il, gugatan para penggugat terhadaptergugat benarbenar tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 02-08-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 26-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 71/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 4 September 2018 — Pembanding/Tergugat : Ridwan Ismail
Pembanding/Penggugat : Darwis Bin M.Adam
Terbanding/Penggugat : Darwis Bin M.Adam
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Pusat, Cq Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bener Meriah
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Notaris Budi Harto, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Notaris Henni Emalia, SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT Bank Danamon Indonesia TBK
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Notaris CENDRI NARFIS MARIESTA
Terbanding/Tergugat : Ridwan Ismail
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT Bank Danamon Indonesia TBK
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Notaris CENDRI NARFIS MARIESTA
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Pusat, Cq Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bener Meriah
Terbanding
45 — 20
  • Hal ini sejalan dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 Desember 1958No.9064 K/Sip/1958 yang isinya syarat mutlak untuk menuntutseseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukumantara dua pihak" ;Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 71/PDT/2018/PT BNAI.1.Dalam Pokok PerkaraBahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatanPenggugat kecuali bila ada halhal yang diakui secara jelas dantegas, sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;Bahwa segala alasan
Pengadilan PN LUMAJANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-02-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN LUMAJANG Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Lmj
Tanggal 14 September 2015 — SURANI melawan SURANI alias KAMAT dkk
63 — 33
  • Hal ini sejalan dengan PutusanMahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No. 9064 K/Sip/1958yang isinya syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepanPengadilan adalah adanya perselisihnan hukum antara dua pihak;7.
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-04-2015 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 33/PDT.G/2015/PN Sgl
Tanggal 7 Desember 2016 — Mirwan Syairi Lawan Ming Pong, Dkk
67 — 6
  • Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlakuntuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanyaperselisihan hukum antara dua pihak;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1881 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — Tuan MULYONO DK VS KURNIA alias AMUNG
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal13 Desember 1958 Nomor 9064 K/Sip/1958 yang isinya syarat mutlakuntuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanyaperselisihan hukum antara dua pihak;Bahwa khusus untuk Tergugat, gugatan Para Penggugat terhadapTergugat benarbenar tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata, dimanatidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Para Penggugat,selain itu gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalah salahbatasbatasnya dan Tergugat adalah tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1064 K/Pdt/2015
Tanggal 28 September 2015 — MOCHTAR Glr SUTAN MANGKUTO, DKK VS SITI ZILDA ADRIANI, DKK
75 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sejalan dengan Putusan MahkamahAgung tanggal 13 Desember 1958 Nomor 9064 K/Sip/1958 yang isinyaSyarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalahadanya perselisinan hukum antara dua pihak;Bahwa khusus untuk Tergugat B.C dan D, gugatan Para Penggugat terhadapTergugat dimaksud benarbenar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata,dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat B.C dan D dengan ParaPenggugat, selain itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat B.C.D adalahsalah alamat.
Pengadilan PN TANGERANG
Putus : 14-08-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 72/PDT.G/2014/PN.TNG
Tanggal 14 Agustus 2014 —
92 — 35
  • (bukti terlampir). juga mengacu pada surat teguran Walikota Tangerang SelatanNo.9064/822inspektorat tanggal 25 Juni tahun 2013, dimana Kepala DinasKesehatan diperintahkan untuk lebih meningkatkan pengendalian danpengawasan terhadap manajemen (PPK,PPTK,Konsultan Pengawas, PelaksanaTeknis Kegiatan) serta Panitia Penerima Hasil Kegiatan.
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Tanah
Register : 10-12-2014 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Sky
Tanggal 26 Mei 2015 — F R E D R I K lawan RUSLAN Bin KUNTUM, DKK
109 — 23
  • Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958No.9064 K/Sip/1958 yang isinya Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepanPengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak., dengan demikiangugatan a quo patut ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);7 GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.SkyBahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) sehingga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-11-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2693 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — TEUKU SYAMAUN bin T.M. YUSUF, DKK lawan H. HERI SUHADI, BA, DKK
65 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember1958, Nomor 9064 K/Sip/1958 yang isinya: Syarat mutlak untukmenuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihanhukum antara dua pihak:Bahwa bila dilihat dari posita gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat tidak sesuai apa yang menjadi petitum gugatannya, karenatidak ada relevansi. sama sekali dengan perbuatan yang dilakukanoleh Tergugat .
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN SINGARAJA Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Sgr
Tanggal 9 September 2014 — - perdata PENGGUGAT KANG LIEN MIEN : alan Imam Bonjol, Perum Taman Mutiara, Blok. C, Nomor : 3. B, Banjar Margaya, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar GEDE ADI PUTERA GUNAWAN:alan Imam Bonjol, Perum Taman Mutiara, Blok. C, Nomor : 3. B, Banjar Margaya, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar TERGUGAT MUZANNI : Banjar Dinas Sumber Pao, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng FATMAWATI : Banjar Dinas Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng I WAYAN DARKI :Banjar Dinas Taman, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Buleleng :Jalan Dewi Sartika Nomor : 24 Singaraja
70 — 31
  • Olehsebab itu tidak ada hubungan hukum selama ini pernah terjadi antara paraPenggugat dengan para Tergugat atas objek sengketa, dan mereka tidaksaling mengenal satu sama lainnya.Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya syarat mutlak untuk menuntutseseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukumantara dua belah pihak ;Bahwa gugatan para Penggugata terhadap para Tergugat benarbenar tidakmemenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, dimana
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 29-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 450/Pdt/2018/PT SMG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK – Radio Republik Indonesia Pusat cq. Kepala LPP Radio Republik Indonesia Semarang dkk lawan SUBIANTONO WIDJAJA, S.H.
45 — 56
  • cacat hukum dan tidaksah ;Bahwa selain itu pihak dari Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasidan Koperasi RI yang diwakilkan oleh Tuan Sridojo Tirtoprodjo selakuKepala Kantor Daerah Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah adalahpatut dipertanyakan dan mohon dibuktikan dalam persidangan apakahada surat pendelegasian kewenangan untuk melakukan Ruislagtersebut ;Bahwa karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat denganTergugat maka hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agungtanggal 13 Desember 1958 No.9064
Pengadilan PN LANGSA Perdata Tanah
Putus : 27-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN LANGSA Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Lgs
Tanggal 27 Mei 2015 — - RUSLI ABU BAKAR (PENGGUGAT) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI AGAMA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV.ACEH Cq. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA (Kakan.Kemenag) ACEH -TIMUR Cq. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA (Kakan.Kemenag) KOTA LANGSA (Tergugat I) - PEMERINTAH KOTA LANGSA Cq CAMAT LANGSA KOTA (TERGUGAT II) - GEUCHIK GAMPONG JAWA LANGSA KOTA (TERGUGAT III)
92 — 6
  • Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13Desember 1958 No. 9064 K/Sip/1958 yang isinya menyatakan : syarat mutlak untuk menuntutseseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak.Bahwa khusus untuk penggugat, gugatan Penggugat terhadap tergugat II dan Tergugat IIIbenarbenar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, dimana tidak ada hubungan hukumantara Tergugat II dan Tergugat HI dengan Penggugat sehingga gugatan penggugat terhadapTergugat II dan Tergugat
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 15-08-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 25/Pdt.G./2013/PN.Tdn
Tanggal 26 Februari 2014 — 1. J E L I N A H 2. ZAINAL ARIP lawan 1. LILY KURNIASIH 2. PEMERINTAH DESA GANTUNG Cq. KEPALA DESA GANTUNG
74 — 6
  • Jelinah(pihak kedua) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 253/Gantung atas namaZainal Arif, sehingga cukup beralasan untuk Majelis Hakim untukmenyampingkan dalil yang diajukan Penggugat hal ini sejalan denganPutusan MA No.9064 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yangHalaman 15 dari 47 Ptsn No.25/Pdt.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Umum
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 21-10-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 99/PID.SUS/2016/PT MTR
Tanggal 9 Januari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum I : SARI YUNI PRAMANTHI,SH.
Terbanding/Terdakwa : RAM JAFAR Als. MUKSIN Als. TEBOK
70 — 53
  • Hal inisejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlak untukmenuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanyaperselisihan hukum antara dua pihak",Bahwa khusus untuk Tergugat Il, gugatan para Penggugatterhadap Tergugat benarbenar tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata, dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat Ildengan para Penggugat, selain itu gugatan Penggugat terhadapTergugat II adalah salah alamat.Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 15-11-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 29-06-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 92/PDT/2016/PT PTK
Tanggal 31 Januari 2017 — Pembanding/Tergugat I : ROMBE PALAYUKAN Diwakili Oleh : KAMARUDDIN PALALOI
Pembanding/Tergugat II : RIBKA GISER Diwakili Oleh : KAMARUDDIN PALALOI
Pembanding/Tergugat III : IBRAHIM IKA NIAGA Diwakili Oleh : KAMARUDDIN PALALOI
Pembanding/Tergugat IV : MASJAYANI alias AYANG binti A. RACHAMAN IBRAHIM Diwakili Oleh : Zainuddin H Abdulkadir SH
Terbanding/Penggugat : JOHN HARD PAELONGAN Diwakili Oleh : JOHN PASULU, SH,MH
102 — 38
  • Bahwa sangat jelas bahwa gugatan Tergugat dalam rekonvensi terhadapPenggugat dalam rekonvensi tidak memenuhi syarat dalam perjanjianapalagi dikatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi),persoalannya disini karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugatdalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi.Bahwa dalam hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13Desember 1958 Nomor 9064 K/Sip/1958 yang isinya : Syarat mutlak untukmenuntut Seseorang di depan Pengadilan adalah adanya