DasarDasar Dan AlasanAlasan Gugatan:1.Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor45/Ketapang Timur, Tanggal 13 Maret 2000, Surat Ukur Nomor266/2000, Tanggal 13 Maret 2000, dengan luas 5.590 m# (lima ribu limaratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Harun Djakfar; dimanapenerbitan sertifikat ini didasarkan pada informasi buku Letter C Nomor194, persil nomor 12 b, klas Ill, atas nama B.

(dua ribu enam ratus sembilan puluh delapanmeter persegi), atas nama Harun Djakfar;Memerintahkan Tergugat mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor45/Ketapang Timur, Tanggal 13 Maret 2000, Surat Ukur. 266/2000, Tanggal13 Maret 2000, Luas 2698m?

Putusan Nomor 205 K/TUN/201710.11.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHM Nomor45/Ketapang Timur, tanggal 13 Maret 2000, Surat Ukur Nomor:266/2000, tanggal 13 Maret 2000, Luas 2698 m? (dua ribu enamratus sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama HarunDjakfar yang semula Luasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Ketapang Timur, tanggal 13 Maret 2005, Surat Ukur No 266/2000seluas 5.590 m? menjadi 2698 m?

Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo tidaksesuai dengan bukti tertulis yang menjadi alas hak penerbitan SHMdimaksud yang mana dasar permohonan penerbitan SHM Nomor45/Ketapang Timur tanggal 13 Maret 2000 adalah Akta Jual BeliNomor 201/KTP/1998 yang dikeluarkan oleh Drs.

, yangkemudian secara ajaib setelah dalam sertifikat SHM Nomor45/Ketapang Timur tanggal 13 Maret 2000 luasnya menjadi 5590 m?

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 tentang Pedoman Penghitungan PengkreditanPajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang BerdasarkanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak PenghasilanSebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir DenganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan PajakDengan Menggunakan Norma Penghitungan;Pasal 1 ayat (2)Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud denganPedagang Eceran yang menggunakan Norma PenghitunganPenghasilan

berlandaskanPasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 45/PMK.03/2008 tentang Pedoman Penghitungan PengkreditanPajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak dan tidak meneliti secaradetail terhadap PasalPasal yang terkait dalam Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 serta alasan PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang terkait hal tersebutsehingga menyebabkan suatu putusan yang dengan nyatanyata tidaksesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

Putusan Nomor 846/B/PK/PJK/2017 Mempunyai peredaran usaha yang melebihi Rp600.000.000,00pada bulan Januari 2008; Tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak;Sehingga tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat(2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 a quo dan oleh karenanya Pemohon Banding tidakberhak menggunakan pedoman tersebut;e Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas faktafakta, buktibukti,penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding

berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis PengadilanPajak telah salah dan keliru dalam memberikan putusan terhadappokok sengketa tarif tersebut;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingtidak setuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yanghanya berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RINomor 45/PMK.03/2008 dan tidak mempertimbangkan Pasal 5Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 dalammemutus sengketa ini.Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45

Putusan Nomor 846/B/PK/PJK/2017TARIF Pajak Keluaran 10%Pajak Masukan (80%X10%) 8%Tarif Pajak yang harus dibayar 2%Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding menyatakan bahwa seharusnya Majelis Pengadilan Pajakmempertimbangkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008 dan pokok sengketa yang Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding ajukan yaitu mengenai Tidakdiperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan olehPedagang Eceran dengan Norma Penghitungan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanSebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak DenganMenggunakan Norma Penghitungan;Pasal 1 ayat (2)Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud denganPedagang Eceran yang menggunakan Norma PenghitunganPenghasilan

Bahwa Majelis Pengadilan Pajak dalam pendapatnya telah mencampuradukan omset secara keseluruhan sedangkan kewajiban pengukuhansebagai PKP dilakukan pada masingmasing lokasi dengan Nomor PKPyang berbeda untuk masingmasing Kantor Pelayanan Pajak dan jugaMajelis Pengadilan Pajak dalam pertimbangannya selalu berlandaskanPasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak dan tidak meneliti

Putusan Majelis Pengadilan Pajak tidak mencerminkan ataumempertimbangkan secara menyeluruh Pasal demi Pasal dalamHalaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 780 B/PK/PJK/2017Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan PajakMasukan Bagi Pengusaha Kena Pajak :A.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingtidak setuju atas pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak yanghanya berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RINomor 45/PMK.03/2008 dan tidak mempertimbangkan Pasal 5Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 dalammemutus sengketa ini .Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, jelasjelas disebutkan bahwa apabila dalam suatuMasa Pajak Pengusaha Kena Pajak tidak lagi memenuhipersyaratan untuk dikenakan

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2008;b.

, IX, X, XI, Xl, XI, XIV, XVII, XVII, XIX, XX, XX, XX, XXII,XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXVI,XXXVIII, XXXIX, XXXX, XLI, XLII, XLIV, XLV, XLVI, XLVI, L, LI;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Tergugat XLII, XXIX, VI, XV, Il, XVI, V, XXXiIll,XXVIll, XXXVI, XLVI, XXXV, XLIX, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor45

Dalam Konvensi Dan Rekovensi; Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untukmembayar semua biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hinggakini saja dianggar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor45/PDT/G/2003/PN.Kpg., tanggal 11 Mei 2004, yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Tergugat XLII, XXIX, VI, XV, Il,XVI, V, XXXIll, XXVIII, XXXVI, XLVI, XXXV, XLIX, pada tanggal 27

Bahwa dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kupang Nomor45/PDT.G/2003/PN.Kpg., Tanggal 1 Mei 2004, buktibukti surat yangdiajukan oleh Penggugat asal dalam perkara tersebut di atas yang termuatdalam putusan pada halaman 41 sampai dengan halaman 42 tidak pernahatau belum pernah diajukan buktibukti sebagaimana yang akan kamijelaskan dalam memori peninjauan (PK) ini;4.

Bahwa dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kupang Nomor45/PDT.G/2003/PN.Kpg., Tanggal 1 Mei 2004, buktibukti surat yangdiajukan oleh Para Pemohon PK/Para Tergugat asal yang termuat dalamputusan pada halaman 45 sampai dengan 51 tidak pernah atau belumpernah diajukan buktibukti sebagaimana yang akan kami jelaskan dalammemori peninjauan (PK) ini;5.

Bahwa ternyata objek sengketa dalam Putusan Perkara Perdata Nomor45/PDT.G/2003/PN.Kpg., sebagaimana yang termuat pada halaman 8 danhalaman 59 yakni sebidang tanah seluas + 4 ha (40.000 m*) terletak di RT.2dan RT.4/RW.1 Kelurahan Oebufu (sekarang Kelurahan Tuak Daun Merah),Kecamatan Oebobo, Kota Madya Kupang (sekarang Kota Kupang) denganbatasbatas sebagai berikut: Utara dengan tanah Yulius Ndun dan Tanah Esau Bala; Selatan dengan jalan dan tanah Herman Tema; Timur dengan Kali Liliba; Barat dengan

Bahwa dari pernikahan Pemohon, dikaruniai 3 (tiga) orang anakbernama:Peter, lakilaki, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1998,tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor45/U/JT/1999;Natalie, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember2001, tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor184/U/JU/2002;Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 318/Padt.P/2019/PN Jkt. UtrSelinalie Lehman, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 07September 2009;4.

Bahwa dari pernikahan Pemohon, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, diantaranya anak pertama yang bernama Peter, lakilaki, lahir di Jakarta padatanggal 11 Desember 1998, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor45/U/JT/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana CatatanSipil Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 14 Januari 1999;3.

Posita dan Petitum gugatan mengandung obscuur libel (dalam hal antaraposita dengan petitum saling bertentangan);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya olehPengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor45/G/2018/PTUNBDG, tanggal 18 Oktober 2018, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta dengan Putusan Nomor 7/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 30Januari 2019;Halaman 2 dari 6 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor /7/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 30 Januari 2019 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor45/G/2018/PTUNBDG., tanggal 18 Oktober 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Terlawan) dan dikabulkan sehinggaKetua Pengadilan Negeri Medan menerbitkan Penetapan Nomor45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo. BeritaAcara Sita Eksekusi (ExecutorialBeslag) Lanjutan Nomor45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018;Bahwa Pelawan/Kurniawan David Syukur tidak pernah digugat ataudiikutsertakan dalam gugatan perkara perdata No. 546/Pdt.G/2016/PN.Mdnyang diajukan oleh Penggugat (i.c. Terlawan) terhadap EddyDjohan/Tergugat (i.c.

Sei Rengas II, KotaMedan, Provinsi Sumatera Utara adalah milik Pelawan, maka peletakanSita Eksekusi (Executorial Beslag) berdasarkan Penetapan Nomor45/Eks/2017/ 546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo.

BeritaAcara Sita Eksekusi (ExecutorialBeslag) Lanjutan Nomor : 45/Eks/ 2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 09 April 2018 harus dinyatakan cacathukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibathukumnya;Bahwa cukup alasan hukum, untuk mengangkat Sita Eksekusi (ExecutorialBeslag) berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo.

/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo.Berita Acara Sita Eksekusi (ExecutorialBeslag) Lanjutan Nomor45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal O09 April 2018 danmembebankan biaya cabut sita/angkat sita kepada Terlawan;Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkatSita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2017 jo.Berita Acara Sita Eksekusi (ExecutorialBeslag) Lanjutan Nomor45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Medan untukmengangkat Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor45/Eks/2017/546/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13Nopember 2017 jo.

Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonanbanding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan bandingtersebut secara formil dapat diterima.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medansetelah mempelajari, memeriksa dengan seksamaberkas perkara dan denganmemperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimanatercantum dalam putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor45/Pdt.G/2017/PA.Bji tanggal 11 April 2017

Pembanding untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demikemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagikeduanya di masa yang akan datang.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka keberatan Pembanding/Tergugat atas Putusan PengadilanAgama Binjai Nomor 45/Pdt.G/2017/PA.Bji tanggal 11 April 2017 M. bertepatandengan tanggal 14 Rajab 1438 H, tidak beralasan hukum dan karenanya patutdikesampingkan; Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor45

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan tidak dapat diterimaselain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp 320.000, (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh PaniteraMahkamah Syariyah Banda Aceh bahwa Pemohon/Pembanding melaluiKuasanya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, telah mengajukanpermohonan banding atas Putusan Mahkamah Syariyah Banda Aceh Nomor45

bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara aquo telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata carasebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) UndangUndangNomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formalpermohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa Mahkamah Syariyah Aceh setelah mempelajarisecara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dansalinan resmi Putusan Mahkamah Syariyah Banda Aceh Nomor45

Putusan No. 83/Pdt.G/2021/MS.AcehMENGADILIMenerima permohonan banding Pembanding;Membatalkan Putusan Mahkamah Syariyah Banda Aceh Nomor45/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 20 April 2021 Miladiyah bertepatan dengantanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriyah;Dengan Mengadili SendiriDalam Konvensi1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) Menjatuhkan talak satu rajiterhadap Termohon (lka Meuthia binti Zulkarnain) di depan sidangMahkamah Syariyah Banda Aceh;Dalam Rekonvensi1.

Helena Lamadlauw berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor45/1972/HN.Pdt. tanggal 7 september 1972 dan beralih hak menjadi miliknyaPenggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Limboto Nomor 185/1988 danpemisahan harta peninggalan tanggal 26 Juni 1989 dimana tanah tersebut terletak diKelurahan Pulubala dan Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, KotaGorontalo;Adapun tanah kintal yang terletak di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah,Kota Gorontalo yang luasnya + 3664 m* dalam

Menyatakan menurut hukum suratsurat bukti yang ditunjukkan oleh Penggugatberupa Berita Acara Noedel Opname harta peninggalan almarhum TowapoeLamadlauw Nomor 1474/PN, Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor45/1972/HN tanggal 07 September 1972, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor45/PT/1975 tanggal 19 September 1981 serta Berita Acara Eksekusi Nomor 45/1975tanggal 19 September 1981 serta Berita Acara Eksekusi Nomor 45/1972/Trtlo.tanggal 12 Mei 1984,15 Mei 1984, dan tanggal 19 Mei 1984 serta Putusan

II dan Tergugat III atas obyeksengketa ;Menghukum kepada Tergugat I, II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapathak dari padanya agar dihukum segera keluar dan meninggalkan obyek sengketasekaligus menyerahkan/dalam keadaan kosong kepada Penggugat bila perlu denganbantuan alat negara (Polri);Menyatakan menurut hukum suratsurat bukti yang ditunjukkan oleh Penggugatberupa Berita Acara Boedel Opname harta peninggalan almarhum TowapoeLamadlauw Nomor 1474/PN, Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor45

/1972/HN tanggal 07 September 1972, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor45/PT/1975 tanggal 19 September 1981 serta Berita Acara Eksekusi Nomor 45/1975tanggal 19 September 1981 serta Berita Acara Eksekusi Nomor 45/1972/Grtlo.11tanggal 12 Mei 1984,15 Mei 1984, dan tanggal 19 Mei 1984 serta Putusan Pengadilan Agama LimbotoNomor 185/1988 tanggal 08 Februari 1989 dan surat pemisahan harta peninggalantanggal 26 Juni 1989 merupakan Akta yang autentik adalah sah dan berharga;9.

putusan tersebut;Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa putusan MajelisPengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan fakta persidangan dan tidakditambahtambahkan oleh karena itu memohom agar Majelis Hakim TingkatBanding menguatkan putusan tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 10 Mei 2017 Nomor45

Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa paraTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya berdasarkan alasan yangHalaman 11 dari 13 Putusan Nomor 453/PID/2017/PT SBYtepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapatdijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasmaka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 10 Mei 2017 Nomor45

Terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat dan memperhatikan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILLI: Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 10 Mei 2017 Nomor45

Putusan Nomor 847/B/PK/PJK/2017Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netosebesar 80 % (delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran(sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008), yaitu dengan perhitunganseharusnya menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding adalah sebagai berikut:Koreksi atas Penyerahan BKP Rp 77.643.900,00Pajak Keluaran (tarif 10%) Rp 7.764.390,00Pajak Masukan (80%X10%) Rp 6.211.512,00PPN yang

Putusan Nomor 847/B/PK/PJK/2017berikutnya setelah bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2).(4) Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkanPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah yang terutang oleh Pengusaha sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dimulai sejak saat dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 Tentang Pedoman Penghitungan PengkreditanPajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang BerdasarkanUndangUndang

Tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak;Sehingga tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat(2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 aquo dan oleh karenanya Pemohon Banding tidakberhak menggunakan pedoman tersebut;Halaman 12 dari 23 halaman.

77.643.900,00Jumlah Omset Rp 450.884.500,00maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingbelum dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelasjelas Putusan MajelisPengadilan Pajak tidak sesuai dengan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003dan harus dibatalkan.Putusan Majelis Pengadilan Pajak tidak mencerminkan ataumempertimbangkan secara menyeluruh Pasal demi Pasal dalamPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

berdasarkan hal tersebut di atas maka MajelisPengadilan Pajak telah salah dan keliru dalam memberikanputusan terhadap pokok sengketa tarif tersebut;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding tidak setuju atas pertimbangan Majelis PengadilanPajak yang hanya berpedoman pada Pasal 2 Peraturan MenteriKeuangan Rl Nomor 45/PMK.03/2008 dan tidakmempertimbangkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RINomor 45/PMK.03/2008 dalam memutus sengketa ini;Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45

., Juncto Nomor45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriJakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Pusat masingmasing pada tanggal 10 Juni 2019 dan 12 Juni 2019;Menimbang, memori banding dari Para Pemohon Banding tersebuttelah disampaikan kepada Termohon Banding masingmasing pada tanggal19 Juni 2019 dan tanggal 3 Juli 2019, kemudian Termohon Bandingmengajukan kontra

waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal10 Juni 2019 dan 12 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari putusan ini, Pemohon meminta agar:Memori dari Pemohon Banding : Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding; Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untukseluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor45

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor45/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Pst., tertanggal 16 Mei 2019, yangHalaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1066 B/Padt.SusArbt/2019membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) Nomor 981/X/ARBBANI/2017, tanggal 26 November 2018;Serta selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagaiberikut:1. Menolak permohonan pembatalan putusan Arbitrase dari PemohonPembatalan untuk seluruhnya;2.

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor45/Pid.B/2018/PN Pyh tanggal 11 Oktober 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Renny /Yudianti panggilan Renny bintiSyamsuardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;2.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor45/Pid.B/ 2018/PN Pyh tanggal 11 Oktober 2018 sekedar lamanyapidana yang dijatuhkan dan dengan amar yang selengkapnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Terdakwa Renny Yudianti panggilan Rennybinti Syamsuardi telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimanadalam dakwaan kesatu;2.

Lok Bahu, Sungai Kunjang, Kota Samarinda,Kalimantan Timur , sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor45/Pdt.P/2021/PN.Smr, tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukkan Hakimdan panitera pengganti untuk menyidangkan perkara permohonan ini;Telah pula mempelajari suratsurat yang berkenaan dengan permohonan ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSamarinda pada tanggal 15 Februari 2021 dalam Register Nomor45/Pdt.P/2021/PN Smr, telah mengajukan permohonan dengan alasanalasansebagai berikut:1.

Pemohon Peninjauan Kembali telahmengajukan permohonan peninjauan kembali didasarkan pada adanyabukti baru (novum) yang ditemukan pada tanggal 20 September 2018sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Ditemukannya Bukti Baru(Novum) Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn. tanggal 22 November 2018, yang pada pokoknya bukti barutersebut ditemukan pada tanggal 20 September 2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali tersebutdiajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor45

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor45/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn. tanggal 17 April 2014;MENGADILI KEMBALI: Menyatakan Pengadilan Negeri Madiun tidak berwenang mengadiliperkara ini;3.

Putusan Nomor 844/B/PK/PJK/2017tidak diperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan olehPedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netosebesar 80 % (delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran(sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 tanggal 31 Maret 2008), yaitu dengan perhitunganseharusnya menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding adalah sebagai berikut:Koreksi atas Penyerahan BKP Rp 77.839.400,00Pajak Keluaran (tarif 10%)

Putusan Nomor 844/B/PK/PJK/2017berikutnya setelah bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2).(4) Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkanPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah yang terutang oleh Pengusaha sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dimulai sejak saat dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45/PMK.03/2008 tentang Pedoman Penghitungan PengkreditanPajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang BerdasarkanUndangUndang

berlaku dan dapatdilihat pada Putusan Pengadilan Pajak halaman 22 dari 24, adalah:e Berdasarkan hasil pemeriksaan Terbanding sebagai pusat dariPemohon Banding diketahui antara lain bahwa: Belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Mempunyai peredaran usaha yang melebihi Rp600.000.000,00pada bulan Januari 2008; Tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak;Sehingga tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat(2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

77.839.400,00Jumlah Omset Rp 373.240.600,00 maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingbelum dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelasjelas Putusan MajelisPengadilan Pajak tidak sesuai dengan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003dan harus dibatalkan.Putusan Majelis Pengadilan Pajak tidak mencerminkan ataumempertimbangkan secara menyeluruh pasal demi pasal dalamPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor45

berdasarkan hal tersebut di atas maka MajelisPengadilan Pajak telah salah dan keliru dalam memberikanputusan terhadap pokok sengketa tarif tersebut;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding tidak setuju atas pertimbangan Majelis PengadilanPajak yang hanya berpedoman pada Pasal 2 Peraturan MenteriKeuangan RI Nomor 45/PMK.03/2008 dan tidakmempertimbangkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RINomor 45/PMK.03/2008 dalam memutus sengketa ini;Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor45/PDT.G/2015/PN.OLM, yang di mohonkan banding tersebut tidak benardan tidak adil oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor45/PDT.G/2015/PN.OLM, haruslah di batalkan oleh Pengadilan TinggiKupang di Kupang.2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor45/PDT.G/2015/PN.OLM, tanggal 11 Nopember 2015.3. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.4, Menghukum penggugat / terbanding untuk membayar biaya perkara ini. Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Hukum ParaPembanding semula Para Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semulaPenggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :1.

Perdata Nomor 26/PDT/2016/PT.KPG Hal 15 dari 18 halmemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa danmengadili Perkara aquo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :1) Menyatakan Menolak Permohonan Banding dari Pembanding yang semulaPara Tergugat.2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor45/Pdt.G/2015/PN.Olm tanggal 11 Nopember 2015.3) Menghukum Pembanding untuk membayar biaya Perkara yang timbuldalam perkara ini pada tingkat banding.Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan menelitisecara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi PutusanPengadilan Negeri Oelamasi tanggal 11 Nopember 2015 Nomor45/Pdt.G/2015/PN.0lm dan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa HukumPara Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding yangdiajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasanalasan hukum dalamputusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah

Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubeidengan register Nomor: 11/SK/Pid/2019 tanggal 23 Juli 2019;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor65/Pen.Pid.Sus/2019/PT BGL tanggal 2Agustus 2019 tentang penunjukanMajelis Hakim;Telah membaca dan meneliti berkas perkara serta suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara;Telah membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor45

;Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.3.000, (tiga rupiah);Hal 7 dari 14 halaman, Pts.No.65/Pid.Sus/2019/PT BGL.Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor45/Pid.Sus/2019/PN Tub tanggal 23 Juli 2019, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa REDO EFENDI bin ARIS KOMAR telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana AnggotaPPK Yang Turut Serta Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Hilang SertifikatRekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan

diajukan dalam jangka waktupaling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan apabila Terdakwa hadir dipersidangan, apabila Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka jangka waktu 3(tiga) hari tersebut dihitung sejak putusan disampaikan kepadanya danPengadilan Negeri yang bersangkutan harus melimpahkan berkas perkaranyake Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah permintaanbanding diterima;Hal 9 dari 14 halaman, Pts.No.65/Pid.Sus/2019/PT BGL.Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor45

Tingkat Pertama berpendapat TerdakwaRedo Efendi bin Aris Komar telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Anggota PPKyang Turut Serta karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya BeritaAcara dan atau Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim tingkat banding berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri Tubeisebagai pengadilan' tingkat pertama dalam Putusannya Nomor45

rukun kembalidengan Termohon tetapi tidak berhasil;Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Termohon tidak hadir di persidangan;Bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon selaku PegawaliNegeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabatyang berwenang;Bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon agar mengikuti ketentuanperaturan perundanganundangan yang berlaku yakni Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45

Pasal 3 ayat 1 PemerintahNomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990;MENGADILI1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi danpatut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;2.