Ditemukan 136896 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelaksaan pelaksanaan pemaksaan
Penelusuran terkait : Pelaksana verifikasi Penelusuran teknis impor guia Keputusan tim seleksi akhir lsm pelaksana program pidra Pelaksana tugas bupati biak numfor vs dr. eddy leunardus rumbarar; “kepala desa ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu “; Muhammad sholeh S.h vs kepala bnpb selaku ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan covid-19; Rosa sabina j. aliandoe Dkk vs kepala unit pelaksana pelayanan terpadu satu pintu kota administrasi jakarta utara; Pt. mitra pembangunan sultra vs kelompok kerja (pokja) b.3.5 balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi wilayah sulawesi tenggara tahun anggaran 2022;; 1. mangatas togi butarbutar. 2. bevin butarbutar. 3. mangadar butarbutar vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten toba samosir. 2. badan pelaksana otorita toba; Samsudiredja sunadim vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten bandung selaku ketua pelaksana pengadaan tanah. Ii. ppk pengadaan tanah jalan tol cileunyi - sumedang - dawuan i dan soreang - pasir koja;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-04-2022 — Upload : 01-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1323 K/Pdt/2022
Tanggal 18 April 2022 — KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO SELAKU PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PURWOREJO, dkk vs KOMARIYAH, dkk
151 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJOSELAKU PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUKPEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PURWOREJO, dkk vs KOMARIYAH, dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/Pdt/2017
Tanggal 12 September 2017 — THERESIA PENI HADJON Melawan KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BEBAS HAMBATAN (TOL) PANDAAN MALANG, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
155 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • THERESIA PENI HADJON Melawan KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BEBAS HAMBATAN (TOL) PANDAAN MALANG, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
    PUTUSANNomor 2446 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:THERESIA PENI HADJON, bertempat tinggal di Jalan SumberWaras Timur RT 006/RW 007, Kelurahan Lawang, KecamatanLawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;LawanKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLBEBAS HAMBATAN (TOL) PANDAAN MALANG, KANTORPERTANAHAN KABUPATEN MALANG, berkedudukan di
    Nomor 2446 K/Pdt/2017sehingga sudah jelas keberatan ditujukan kepada Panitia Pengadaan TanahUntuk Kepentingan Umum cq Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan TolBebas Hambatan (TOL) Pandaan Malang, Kantor Pertanahan KabupatenMalang. Dengan demikian secara hukum, Negara atau Pemerintah RI cqKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq.
Pengadilan PN Andoolo Perdata
Register : 03-11-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN Andoolo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Adl
Tanggal 25 Januari 2022 — PLN unit pelaksana proyek pembangkit dan jaringan
27 — 0
  • PLN unit pelaksana proyek pembangkit dan jaringan
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 11-09-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 23-01-2024
Putusan PTUN KUPANG Nomor 36/G/2023/PTUN.KPG
Tanggal 21 Desember 2023 — WIDYA RAHMAT KARYA
Tergugat:
KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I NUSA TENGGARA TIMUR
80 — 32
  • WIDYA RAHMAT KARYA
    Tergugat:
    KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I NUSA TENGGARA TIMUR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-09-2017 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2449 K/Pdt/2017
Tanggal 12 September 2017 — ALOYSIUS LUSI BETAN vs KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BEBAS HAMBATAN (TOL) PANDAAN MALANG, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
191 — 650 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALOYSIUS LUSI BETAN vs KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BEBAS HAMBATAN (TOL) PANDAAN MALANG, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
    PUTUSANNomor 2449 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:ALOYSIUS LUSI BETAN, bertempat tinggal di Jalan Sumber Sekar,Gang Cempaka Nomor 5A, RT 004 RW 007, Kelurahan Kalirejo,Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;LawanKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLBEBAS HAMBATAN (TOL) PANDAAN MALANG, KANTORPERTANAHAN KABUPATEN MALANG
    , berkedudukan di JalanTerusan Kawi Nomor 10 Kota Malang, diwakili oleh BambangSutjahjo, S.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malangselaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol BebasHambatan (Tol) Pandaan Malang, dalam hal ini memberi kuasakepada Fathorahem, S.H., Kepala Seksi Hak Tanah danPendaftaran Tanah, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 22 Agustus 2016;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari
    Nomor 2449 K/Pdt/2017007, Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang kepada KetuaPengadilan Negeri Kepanjen;Dengan demikian permohonan dalam perkara ini adalah suatu bentuk atauprosedur keberatan terhadap penetapan ganti rugi tanah untuk kepentinganumum yang diatur secara khusus dalam ketentuan ketentuan Pasalpasal 38ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012,sehingga sudah jelas keberatan ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanahuntuk Kepentingan Umum cq Ketua Pelaksana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-02-2013 — Upload : 17-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/Pdt.Sus2011
Tanggal 5 Februari 2013 — BPM NU (BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA’ARIF NAHDHATUL ULAMA) ; SRI WIDODO, S.Pd, dkk
16 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: BPM NU (BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MAARIF NAHDHATUL ULAMA) tersebut;
    BPM NU (BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MAARIF NAHDHATUL ULAMA) ; SRI WIDODO, S.Pd, dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 23-02-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI MAKASSAR, SNVT PELAKSANA JALAN NASIONAL METROPOLITAN MAKASSAR, DK VS PT. DUTA NIAGA JUMANTARA,
64 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VIMAKASSAR, SNVT PELAKSANA JALAN NASIONALMETROPOLITAN MAKASSAR, DK VS PT. DUTA NIAGA JUMANTARA,
    KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VIMAKASSAR, SNVT PELAKSANA ~ JALAN NASIONALMETROPOLITAN MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Abdullah Dg.Sirua No. 5 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Ir. RachmanDjamil, M.Si., selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Metropolitan Makassar, selanjutnya memberi kuasa kepadaIr. Rachmat Fadjar, Asisten Pelaksanaan dan Pengawasan SNVTPJN Metropolitan Makassar, beralamat di Jalan Abdullah Dg.
    Surat Peringatan Ill Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan PolisiPamong Praja No. 730/271/VIII/Sat.PP tanggal 5 Juli 2013 yangditerbitkan oleh Tergugat Il, diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Juli2013;sehingga sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 masih dalam tenggang waktu untuk diajukan gugatan ini;Bahwa dengan dikeluarkannya surat oleh Tergugat yaitu Surat Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, SNVT Pelaksana Jalan NasionalMetropolitan Makassar, Kepala Satuan
    Menyatakan batal Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIMakassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, KepalaSatuan Kerja Nomor : JM.01.03/PUNMETRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013yang diterbitkan oleh Tergugat ;3. Menyatakan batal Surat Peringatan II Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 730/271/VIII/Sat.PP., tanggal 5 Juli2013 yang diterbitkan oleh Tergugat Il;4.
    Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional MetropolitanMakassar, Kepala Satuan Kerja Nomor : UM.01.03/PUN.METRO/307/2013tanggal 30 Mei 2013;5. Mewajibkan Tergugat II mencabut Surat Peringatan II Pemerintah ProvinsiSulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 730/271/VIII/Sat.PP.,tanggal 5 Juli 2013;6.
    Putusan Nomor 553 K/TUN/2014koordinasi antara Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIMakassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional dan Provinsi MetropolitanMakassar, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta DinasDinas terkait. Jadi, dan, dengan demikian, syarat Final nyapun tidakterpenuhi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-12-2011 — Upload : 16-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 778 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 19 Desember 2011 — BADAN PELAKSANA HARIAN BADAN PENYELENGGARA (BPH-BP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG vs ZAINUDIN M. DJAHA
108 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PIMPINAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG dan BADAN PELAKSANA HARIAN BADAN PENYELENGGARA (BPH-BP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG tersebut ;
    BADAN PELAKSANA HARIAN BADAN PENYELENGGARA (BPH-BP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG vs ZAINUDIN M. DJAHA
    Ahmad Dahlan No.17, Kota Kupang ;2 BADAN PELAKSANA HARIAN BADAN PENYELENGGARA (BPHBP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG, beralamat di JIn.K.H. Ahmad Dahlan No.17, Kota Kupang ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christian Kameo, SH.,Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di RT. 04 RW.04 Desa BaumataBarat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang berdasarkan SuratKuasa Khusus No: 10/PDT/PHI/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 ;Pemohon Kasasi I, IJ dahulu Tergugat, I, II ;melawan:ZAINUDIN M.
    diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 juncto Surat EdaranMahkamah Agung No. 6 Tahun 1994, karena Christian Kaineo selaku kuasa tidakdisertai surat kuasa yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :Pimpinan Universitas Muhammadiyah Kupang dan Badan Pelaksana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-04-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 822 K/Pdt/2019
Tanggal 10 April 2019 — PT MANDIRA LANGGENG MULIA VS PERUSAHAAN LISTRIK NASIONAL UNIT PELAKSANA KONSTRUKSI JARINGAN JAWA BALI (REGION JAWA TENGAH DAN DIY), dkk
73 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT MANDIRA LANGGENG MULIA VS PERUSAHAAN LISTRIK NASIONAL UNIT PELAKSANA KONSTRUKSI JARINGAN JAWA BALI (REGION JAWA TENGAH DAN DIY), dkk
    Nomor 822 K/Pdt/2019 Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I/Penggugat bukan orang yangberhak atas obyek sengketa, maka gugatan Penggugat harus ditolakseluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il: PERUSAHAAN LISTRIKNASIONAL UNIT PELAKSANA KONSTRUKSI JARINGAN JAWA BALI(REGION JAWA TENGAH DAN DIY) dan kawankawan, dan membatalkanPutusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 25-04-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 22-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 76/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 13 Juni 2017 — Pembanding/Tergugat : Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Diwakili Oleh : Mahfudhah, SH.,MH.
Terbanding/Penggugat : Tuan Drs. Musran Apt.,M.Kes
183 — 6
  • Pembanding/Tergugat : Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah Diwakili Oleh : Mahfudhah, SH.,MH.
    Terbanding/Penggugat : Tuan Drs. Musran Apt.,M.Kes
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-08-2017 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2076 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG, 2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG PADA BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL XI VS FREDRIK AUGUST WALEWANGKO INARAY
92 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG, 2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG PADA BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL XI VS FREDRIK AUGUST WALEWANGKO INARAY
    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAHPEMBANGUNAN JALAN TOL MANADOBITUNG PADABALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL XI, Weynni PaulceDavidson Mawey, ST., beralamat di Desa Suwaan KecamatanKalawat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;Pemohon Kasasi I, II dahulu Termohon I, Il:LawanFREDRIK AUGUST WALEWANGKO INARAY, bertempat tinggaldi Desa Tumaluntung Jaga Il, Kecamatan Kauditan, KabupatenMinahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikuasa kepada Stevie Da Costa, S.H., Pengacara
    Nomor 2076 K/Pdt/2017Wiryadi, Satuan Tugas Iventarisasi Pelaksana Pengadaan TanahPembangunan Jalan Tol ManadoBitung serta Panitia Pengadaan TanahPemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk Pembangunan Jalan TolManado Bitung telah melakukan sosialisasi kKemasyarakat mengenalpembayaran ganti rugi milik tanahtanah dari masyarakat yang salah satunyaadalah tanahtanah kebun dari Penggugat; Posita gugatan poin 6 (enam) halaman 4 (empat) sebagaimana dibawah ini:Bahwa sehubungan dengan objek sengketa yang akan
    (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp970.000,00(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) (Hengky Liklik Watil, Cs).Posita gugatan poin 9 (sembilan) halam 8 (delapan) sebagaimana dibawah ini:Bahwa penetapan ganti rugi tanah sengketa secara sepihak oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukumyang sangat merugikan Penggugat;Dirubah/diperbaiki menjadi:Bahwa penetapan ganti rugi tanah sengketa secara sepihak oleh para ParaTergugat dan Penilai Pertanahan dan Pelaksana
    Nomor 2076 K/Pdt/2017Menetapkan, penetapan ganti rugi tanah sengketa secara sepihak olehPara Tergugat dan Penilai Pertanahan dan Pelaksana Pengadaan tanahPembangunan Jalan Tol ManadoBitung oleh KJJP SIH Wiryadi danRekan tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum yang sangat mrugikan Penggugat; Poin 4 (empat) halaman 9 (sembilan) sebagaimana dibawah ini:Menetapkan penghitungan ganti rugi tanah kebun milik Penggugat yangdilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanpa persetujuan
    KEPALAKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSISULAWESI UTARA SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAHPEMBANGUNAN JALAN TOL MANADOBITUNG, 2. PEJABAT PEMBUATKOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN' JALAN TOLMANADOBITUNG PADA BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL XIHalaman 31 dari 33 hal. Put. Nomor 2076 K/Pdt/2017tersebut:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 131/Pdt.G/2016/PNArm. tanggal 2 Maret 2017;MENGADILI SENDIRI: Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya:3.
Pengadilan PN SINTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2012 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan PN SINTANG Nomor 20/Pdt.G.2012/PN.Stg
Tanggal 29 Juli 2013 — AWAM SANJAYA, S.Sos.I, Dkk MELAWAN KETUA BADAN PERWAKILAN PENDIDIKAN MA'ARIF NU PUSAT DI DAERAH KABUPATEN SINTANG ( BADAN PELAKSANA HARIAN ), Dkk
72 — 5
  • AWAM SANJAYA, S.Sos.I, DkkMELAWANKETUA BADAN PERWAKILAN PENDIDIKAN MA'ARIF NU PUSAT DI DAERAH KABUPATEN SINTANG ( BADAN PELAKSANA HARIAN ), Dkk
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 31-05-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 21 Oktober 2021 — WIRA KARSA KONSTRUKSI
Tergugat:
Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wil. II. Provinsi Maluku
279 — 154
  • WIRA KARSA KONSTRUKSI
    Tergugat:
    Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wil. II. Provinsi Maluku
    Prima Pratama Konstruksi (KSO)pada Proses Tender Pengadaan Paket PembangunanJembatan Wai Pulu dan Pembangunan Jembatan Wai Tunsadi Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi WilayahHalaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.ABN10.11.12.13.14.15.Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Bukti T13Bukti T14Bukti T15Maluku, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tanggal 25September 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;Surat Nomor BPW0104Bb16/498675/126 Hal: UndanganRapat
    Prima Pratama Konstruksi (KSO) pada Proses TenderPengadaan Paket Pembangunan Jembatan Wai Pulu dan Pembangunan JembatanHalaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.ABNWai Tunsa di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku, DirektoratJenderal Bina Konstruksi tanggal 19 Agustus 2020 yang salah satunyarekomendasinya adalah melakukan proses pemberian sanksi pencantuman daftarhitam kepada PT. Karmel One, Penggugat, dan PT.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-06-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 20-07-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 380/PDT/2023/PT DKI
Tanggal 20 Juli 2023 — TERRA GLOBAL VESTAL BATURAJA
Terbanding/Tergugat I : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI dh. BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
16 — 11
  • TERRA GLOBAL VESTAL BATURAJA
    Terbanding/Tergugat I : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
    Terbanding/Tergugat II : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI dh. BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 06-07-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 06-07-2017
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Gns
Tanggal 31 Mei 2017 — PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II
124 — 70
  • PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II
    Menyatakan bahwa warga yang bernama KADINAH, yang tertera dalamLampiran Surat Keputusan PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAHIALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR II No.217/PJT/X1/2015tentang PENETAPAN BESARNYA NILAI GANTI KERUGIAN TERKENAJALAN TOL KAMPUNG KARANG ENDAH, KECAMATAN TERBANGGIBESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dengan nomor urut 115 adalahSIT DARIYATI; 6. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian kepadaPENGGUGAT sesuai dengan harga pasaran yaitu sebagai berikut :1.
    hukum Keputusan Panitia Pelaksana Pengadaan TanahJalan Tot BakauheniTerbanggi Besar Il Nomor 217/PJT/XI/2015Tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan TolKampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar KabupatenLampung Tengah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negerimelainkan kewenangan Pengaditan Tata Usaha Negara (PTUN)dikarenakan Keputusan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah JalanTol BakauheniTerbanggi Besar Il Nomor 217/PJT/XI/2015 TentangPenetapan Besarnya Nitai Ganti Kerugian
    Pengadaan Tanah.Bahwa dengan demikian jelas yang berwenang menetapkan besarnya nilaiganti kerugian adalah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu Kepata KantorWitayah BPN c.q.
    Bahwa sebagaimana gugatannya, PENGGUGAT menyatakan bahwaTURUT TERGUGAT Ill tetah melakukan perbuatan melawan hukum atasKeputusan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar Il Nomor 217/PJT/XI/2015 Tentang PenetapanBesarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung KarangEndah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.4.
    pengadaantanah. dengan demikian jelas yang berwenang menetapkan besarnya nilaiganti kerugian adalah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu KepalaKantor Wilayah BPN c.g.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 19-01-2023 — Putus : 02-03-2023 — Upload : 03-03-2023
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 14/B/2023/PT.TUN.MKS
Tanggal 2 Maret 2023 — AZRILVA KARYA UTAMA Diwakili Oleh : Junita, SH
Terbanding/Tergugat : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup Kementrian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar Pekerjaan Kontruksi Pengadaan Pembangunan Sarana Manasik Haji Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022
100 — 32
  • AZRILVA KARYA UTAMA Diwakili Oleh : Junita, SH
    Terbanding/Tergugat : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup Kementrian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar Pekerjaan Kontruksi Pengadaan Pembangunan Sarana Manasik Haji Unit Pelaksana Tehnis Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022
Pengadilan PN Dataran Hunimoa Perdata
Register : 05-11-2021 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 05-10-2022
Putusan PN Dataran Hunimoa Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Dth
Tanggal 28 Juli 2022 — Penggugat:
SADIA SETYAWATI RUMOEY
Tergugat:
1.Kementerian PUPR Cq. balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Maluku
2.Kontraktor Pelaksana PT. Azriel Perkasa
Turut Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
87 — 20
  • Penggugat:
    SADIA SETYAWATI RUMOEY
    Tergugat:
    1.Kementerian PUPR Cq. balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Maluku
    2.Kontraktor Pelaksana PT. Azriel Perkasa
    Turut Tergugat:
    Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Tender
Register : 07-09-2021 — Putus : 12-10-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 200/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 12 Oktober 2021 — PEMBANGUNAN MAKMUR SANTOSO vs KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 14B UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG / JASA (UPTBJ) WILAYAH JAWA TIMUR
165 — 78
  • PEMBANGUNAN MAKMUR SANTOSO vs KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 14B UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG / JASA (UPTBJ) WILAYAH JAWA TIMUR
    SahrurRomadhona, S.H.keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,berkantor pada kantor hukum MA & Partner Law Office, beralamatdi komplek ruko ketampon Jalan Ketampon Nomor 91 Surabaya.Domisili Elektronik (email): amuknalar@yahoo.com;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT ;MELAWANKELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 14B UNIT PELAKSANA TEKNISPENGADAAN BARANG / JASA (UPTBJ) WILAYAH JAWATIMUR, tempat kedudukan di Jalan Bukit Darmo Raya Nomor 1Surabaya.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 22-07-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Pbr
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
RADEN MAS RATNAM ANINDYA
Tergugat:
1.Gubernur Riau
2.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
76 — 24
  • Penggugat:
    RADEN MAS RATNAM ANINDYA
    Tergugat:
    1.Gubernur Riau
    2.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Provinsi Riau, beralamat di Jalan Sudirman No. 438Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru,Provinsi RIAU SCDAQAL .............ccceeeeeseeeeeeees TERGUGAT II;Selanjutnya disebut SeDagal..............
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2483 K/Pdt/2015
Tanggal 11 Mei 2016 — VS Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah DK
92 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VS Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sumatera Selatan selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah DK