Penyiapan Lahan Usaha 368 Ha 21,07 160 Ha 9,16ll Pemb. Jalan Desa (Lahan Basah) 2.0 Km 0,74 2.00 Km 0,74lll Pemb. Jalan Poros 5.0 Km 2,06 5.00 Km 2,06Pemb. Rumah Transmigrasi dan ; ;IV 146 Unit 46,58 146 Unit 46,58WCV Pemb. Sumur Gali Beton 78 Unit 4,09 78 Unit 4,09VI Pemb. Sumur Bor Dalam 5 Unit 3,18 5 Unit 3,18VIL Pemb. Rumah Kepala Unit 1 Unit 1,66 1 Unit 1,66VIIL Pekerjaan Puskesmas Pembantu 1 Unit 2,67 1 Unit 2,67IX Pek. Pemb. Rumah Ibadah 1 Unit 1,56 1 Unit 1,56X Pek. Pemb.

. 144.136.024,23 2,0 0,74% Rp.desa (lahan Unt 132.036.024,23basah)3 Pemb. jalan 5,0Km 2,49% Rp. 404.810.963,27 5,0 2,06% Rp.poros Unt 367.410.963,274 Pemb.

halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN.Pbr 7 Pemb. rumah kepala 1 unit249.411.407,75Unit8 Pemb. puskesmas 1 unit475.435.406,67pembantu9 Pemb. rumah Ibadah 1 unit 329.598.426,8710 Pemb. rumah Petugas 1 unit 296.173.213,7311 Pemb.

Sumur Gali 4,09 2,17 1,92 Halaman 149 dari 255 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN.Pbr 2. 3 Pemb, Sumur Bor 3,18 2,98 0,19Dalam4 Pemb. Rumah 1,66 1,63 0,03Kepala Unit5 Pemb. Puskesmas 2,67 2,49 0,18Pembantu6 Pemb. Rumah 1,56 1,55 0,02Ibadah7 Pemb. Rumah 1,85 1,77 0,09Petugas8 Pemb. Gudang Unit 1,40 1,20 0,209 Pemb. Gorong 0,48 0,47 0,01gorong10 Pemb. Dermaga 4,53 4,48 0,0511 Pemb.

Pemb. RumahTransmigrasi dan WC3 Pek, Pemb. Sumur Gali386.213.243,91Beton Halaman 154 dari 255 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN.Pbr 4 Pek. Pemb. Sumur Bor507.004.500,00Dalam5 Pek. Pemb. Rumah Kepala264.032.241,88Unit6 Pek. Puskesmas Pembantu 399.784.146,067 Pek. Pemb. Rumah Ibadah 275.504.527,638 Pek. Pemb. Rumah Petugas284.395.406,17Unit9 Pek. Pemb. Gudang Unit 191.209.386,9210 Pek. Pemb. GorongGorong 77.075.577,5611 Pek. Pemb. Dermaga 721.557.908,9412 Pek. Pemb.

antara lain mengemukakan : Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah keliru dalam putusannya,karena selain alat bukti berupa surat, ternyata pihak Tergugat tidakmengajukan alat bukti berupa saksi maupun alat bukti lainnya sebagaimanayang ditentukan dalam pasal 163 HIR/ pasal 283 RBg ; Bahwa Hakim Pengadilan Negeri tanjung Selor yang menyidangkan perkaraini tidak menilai bahwa pekerjaan pemasangan Jaringan listrik di GunugSeriang Baratan adalah pekerjaan yang berlanjut atas dasar MOU No. 600/ 157 / Pemb

keharusan dari Tergugat /Terbanding untuk mengajukan bukti berupa saksi dipersidangan, sepanjang olehTergugat / Terbanding merasa cukup dengan mengajukan bukti surat tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat / Pembanding yangdiuraikan dalam Memori Bandingnya yang menyatakan Hakim PengadilanNegeri tanjung Selor yang menyidangkan perkara ini tidak menilai bahwapekerjaan pemasangan jaringan listrik di Gunung Seriang Baratan adalahpekerjaan yang berlanjut atas dasar MOU No. 600 / 157 / Pemb

,Honor Kaur Umum Yusuf Efendi Rp. 3.150.000,Honor Kaur Kesra Sunyoto Rp. 1.100.000.Honor Kaur Pemb. Kasiran Rp. 1.100.000.Honor Kaur Pemb. Il Suparman Rp. 1.100.000.Honor Kades Ir. Sutejo Rp. 22.406.250,JUMLAHM.........0ccecceceeeeeeee eters Rp. 115.930.000e Bahwa Terdakwa sebagai Kades telah menerima biaya sidang panitiaRp. 296.666, dan Honor Penelitian Tanah Rp. 494.570, dari TIMAjudikasi kantor Pertanahan Kab.

Heri Robiyadi Rp. 3.150.000,,Honor Kaur Umum Yusuf Efendi Rp. 3.150.000.Honor Kaur Kesra Sunyoto Rp. 1.100.000,Honor Kaur Pemb. Kasiran Rp. 1.100.000,Honor Kaur Pemb. Il Suparman Rp. 1.100.000,Honor Kades Ir. Sutejo Rp. 22.406.250,JUMLAH......... ce cceeceeeeeete eters Rp. 115.930.000,Bahwa Terdakwa sebagai Kades telah menerima biaya sidang panitiaRp. 296.666, dan Honor Penelitian Tanah Rp. 494.570, dari TIMAjudikasi kantor Pertanahan Kab.

Labuhanbatu=m disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya,@Sanemya diberi tanda bukti P.2 ;Saimcopy Kartu Keluarga atas nama MANALSAL SIAHAAN yang dikeluarkan@eGe tenggal 06 Nopember 2010 Nomor : 1210012005094879 oleh Kepalames Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, telah@sesucikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnyaiter tenda bukti P.3;si Surat Keterangan Lahir atas nama BOBBY SAHAT MARGOMGOMGWARAAN tertanggal 27 Juli 2012, Nomor : 474.1/775/Pemb

BOBBY SAHATSIAHAAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rantauprapatamogeal 27 Juli 2012, Nomor : 474.1/775/Pemb/2012 ;; Wemimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,2 ) W@%erangan para saksi dihubungkan dengan keterangan pemohon serta surat Gam bukti yang dilampirkan bersamasama dengan Surat Permohonanom. temyata pula karena kelalaian Pemohon dalam pekerjaan sehariharisampai saat ini kelahiran anak pemohon belum didaftarkan di kantoram Spi Kabupaten Labuhan Batu di Rantauprapat

MA/Pemb/0068/81, maka Tuntutan Jaksa harus dinyatakantidak dapat diterima sebagaimana dalam amar Putusan ini ;Menimbang, bahwa karena Tuntutan Jaksa tidak dapat diterima, maka biayaperkara patut dibebankan kepada Negara sebagaimana dalam amar Putusan ini ;Mengingat dan memperhatikan SEMA Nomor 1 tahun 1981, tanggal 22Januari 1981, No. MA/Pemb/0068/81 dan KUHAP serta berbagai peraturanperundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 yang lalu, Suhairi bin Sulaimanmeninggal dunia karena sakit, Sesuai Surat Keterangan Kematian yangdibuat oleh Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, KabupatenKutai Timur dengan Nomo = 472.12/25/Pemb. & KesejahteraanMasyarakat/V/2020, tanggal 16 Mei 2020;4.

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/25/Pemb. &Kesejahteraan Masyarakat/V/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah TelukLingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, tanggal 1552020 yang menerangkan bahwa Suhairi, S. E. telah meninggal dunia padaHari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, bertanda P.1;2.

Saidatul binti Magga, telah meninggal dunia pada Hari Selasa,tanggal 24 Juni 2014 karena sakit, bertanda P.5;Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan dari Sulaiman dan Saidatul yangdiketahui Ketua RT. 19 dan Lurah Sempaja Timur, Kecamatan SamarindaUtara, Kota Samarinda, bertanda P.6;Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani para pemohonpada tanggal 15 Mei 2020, bertanda P.7;Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/12/Pemb.

untukbangunanbangunan jembatan, pembangunan Gedung di atas rawa, laut, danseterusnya ;Bahwa, oleh karena itu alasan yang didalihkan Tergugat, tidak masuk akal dannon yuridis sebab kontrak yang terjadi dan dilaksanakan secara sah sesuaihukum adalah kontrak dengan sistem Lump Sum .Bahwa, berdasarkan alasanalasan dan dasardasar sebagaimana diuraikan diatas, maka perjanjian kerja sama pembangunan Gedung DPRD KotaTasikmalaya antara Penggugat dengan Tergugat sesuai surat perjanjian Nomor :011/Perj.14/Pemb

No. 431 PK/PDT/2010bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya agar supaya memberikan putusansebagai berikut :Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas uang sejumlah Rp2.475.500.000, (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus riburupiah) tersebut ;Menyatakan, sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat perjanjiankerja sama Nomor : 011/Perj.14/Pemb. 2003 dan 01 / PT.

dalamperkara ini sebagai gugatan yang prematur, karenanya harus dinyatakan tidak dapatditerima ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Tasikmalaya Nomor :21/Pdt.G/2007/PN.Tsm tanggal 2 April 2008 adalah sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;DALAM PROVISI :menolak provisi Tergugat seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat PerjanjianKerja sama Nomor : 011/Perj.14/Pemb

MA/Pemb/0068/81, makaTuntutan Jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalamamar Putusan ini ;Menimbang, bahwa karena Tuntutan Jaksa tidak dapat diterima,maka biaya perkara patut dibebankan kepada Negara sebagaimana dalamamar Putusan ini ;Mengingat dan memperhatikan SEMA Nomor 1 tahun 1981, tanggal22 Januari 1981, No. MA/Pemb/0068/81 dan KUHAP serta berbagaiperaturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Menyatakan Tuntutan Jaksa Tidak Dapat Diterima ;2.

Pemb/VI/2009tanggal O03 Juni 2009 Perihal Pencairan Dana BantuanSosial ; Asli berkas penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS (Khusus BelanjaTidak Langsung) Untuk kegiatan bantuan Hibah Kepada SPPSPMANegeri Asli Nota Dinas Nomor : 385/Bend.Peng.Pemb/VI/2009 tanggal 03 Juni2009 Perihal Pencairan Dana BantuanSosial ; Asli Kwitansi (Tanda Pembayaran) Kode Rek : 5.1.4.05.02/3 untukbantuan Hibah Kepada SPPSPMA Negeri Asahan, sesuai Perda No.1Tahun 2009, Pergub No.2 Tahun 2009 dan SPD No. 24 Tahun 2009tanggal

Pemb/2009 tanggal 29 April18 Asli naskah perjanjian belanja Hibah antara pemerintah ProvinsiSumatera utara dengan Sekolah Pertanian Pembangunan SekolahPertanian menengah Atas (SPPSPMA) Negeri Asahan Nomor :900/3540 Nomor : DI.630/SPTN Foto Copy petikan keputusan Bupati Asahan Nomor : 225 BKD/ 2006tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan pemindahan Pegawan NegeriSipil dari dan Dalam Jabatan Struktural dilingkungan PemerintahKabupaten Asahan tanggal 28 Juni Foto Copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati

Pemb/VI/2009tanggal 03 Juni 2009 Perihal Pencairan Dana BantuanSosial;21Asli berkas penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS (Khusus BelanjaTidak Langsung) Untuk kegiatan bantuan Hibah Kepada SPPSPMANegeriAsli Nota Dinas Nomor : 385 / Bend. Peng.

Pemb/VI/2009 tanggal 03Juni 2009 Perihal Pencairan Dana BantuanAsli Kwitansi (Tanda Pembayaran) Kode Rek : 5.1.4.05.02/3 untukbantuan Hibah Kepada SPPSPMA Negeri Asahan, sesuai Perda No.1Tahun 2009, Pergub No.2 Tahun 2009 dan SPD No.24 Tahun 2009tanggal 24 AprilFoto copy Kartu tanda penduduk (KTP) Warga Negara IndonesiaPemerintabha Kabupaten Asahan Nomor KTP : 1.00572/1012/16/AS/2008 Atas Nama Lengkap : Nirwansyah,Foto copy Kartu tanda penduduk (KTP) Warga negara IndonesiaPemerintabha Kabupaten Asahan

Pemb/ 2009 tanggal 29 April Asli naskah perjanjian belanja Hibah antara pemerintah ProvinsiSumatera utara dengan Sekolah Pertanian Pembangunan SekolahPertanian menengah Atas (SPPSPMA) Negeri Asahan Nomor :900/3540 Nomor : DI.630/SPTN23 Foto Copy petikan keputusan Bupati Asahan Nomor : 225 BKD/ 2006tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan pemindahan PegawanNegeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural dilingkunganPemerintah .....Pemerintah Kabupaten Asahan tanggal 28 JuniFoto Copy Daftar Lampiran

Surat Pemberhentian No. 143/Pemb/HRD/III/2020, tertanggal 06 Maret 2020.b. Atas nama Karyawan MUHAMMAD AMANI :i. Surat Mutasi No. 010/ST/HRD/I/2020 tertanggal 09 Januari;il. Surat Perintah Mutasi Il No. 022R/ST/HRD/I/2020 tertanggal 18 Januari 2020;ill. Surat Perintah Mutasi III No. 068/ST/HDR/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020;iv. Surat Pemberhentian No. 110/Pemb/HRD/II/2020, tertanggal 08 Februari 2020.c. Atas nama Karyawan WARNI H:i.

Surat Pemberhentian No. 151/Pemb/HRD/III/2020, 06 Maret 2020.d. Atas nama Karyawan JARSIN PAUKA:i. Surat Mutasi No. 011/ST/HRD/I/2020 tertanggal 09 Januari 2020;il. Surat Perintah Mutasi Il No. 023/ST/HRD/I/2020 tertanggal 18 Januari 2020;ill. Surat Perintah Mutasi III No. 069/ST/HDR/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020;iv.

Surat Pemberhentian No. 106/Pemb/HRD/II/2020, tertanggal 08 Februari 2020.Bahwa sebagaimana Surat Mutasi kepada PARA PENGGUGAT disertai SuratPemberhentian menjelaskan bahwa terhadap PHK PARA PENGGUGAT merupakansuatu hal yang disebabkan karena tindakan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGATitu. sendiri dengan melakukan pembangkangan kepada perusahan dan tidakmelaksanakan aturan perusahaan sebagaimana mestinya;Bahwa alasan TERGUGAT memintahkan PARA PENGGUGAT adalah bukan karnaalasan yang mengadaada, yaitu

Foto copy surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja Nomor:143/Pemb/HRD/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 atas nama AMALIA, yang telahdiperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T1.4;5. Foto copy surat mutasi Nomor: 010/ST/HRD/XI/2020 tanggal 9 Januari 2020 atasnama MUHAMMAD AMANI, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya,bermaterai cukup dan diberi tanda T2.1;6.

Putusan Nomor 15/Pdt.SusPHI/2020/PN kKdi10.11.12.13.14.15.16.Foto copy surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja Nomor:110/Pemb/HRD/II/2020 tanggal 8 Februari 2020 atas nama MUHAMMAD AMANI,yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberitanda T2.4;Foto copy surat mutasi Nomor: 050/ST/HRD/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 atasnama WARNI H, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermateraicukup dan diberi tanda T3.1;Foto copy surat mutasi ke II (kedua) Nomor

1. Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu, Nomor : 503.1/131/pemb//2022, yang diberikan kepada/ atas nama Sdr. JASMUN ANWAR dengan jumlah rekomendasi yang diberikan untuk pembelian minyak solar sebanyak 500 liter perhari.
2. Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu, Nomor : 503.1/142/pemb//2022, yang diberikan kepada/ atas nama Sdr. MAHIDIN dengan jumlah rekomendasi yang diberikan untuk pembelian minyak solar sebanyak 500 liter perhari.

Muna untuk Pemb. Biaya PengurusanSertifikat Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTU Raha;Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal12042012 dari PT. PLN Persero Cab. Baubau kepada BendaharaPenerima Kantor Pertanahan Muna, BRI Cab.

RIDWANuntuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTURaha;48.Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN(Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada MOH.

Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan NomorBukti : 25 tanggal 11042012 senilai Rp. 6.000.000, (enam jutarupiah) untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana PembangunanPLTU Raha (Pemindahan Kuburan) yang menerima LA ODEMBIRITA;Asli 1(satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank Pembiayaan NomorBukti : 23 tanggal 11042012 senilai Rp. 62.531.325, (enam puluhdua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh limarupiah) kepada BPN Kab. Muna untuk Pemb.

RIDWAN18018148.49.50.5152.D3.untuk Pemb. Pembebasan Tanah Rencana Pembangunan PLTURaha;Asli 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 April 2012 dari PT. PLN(Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar kepada MOH.

Muna untuk Pemb. BiayaPengurusan Sertifikat Pembebasan Tanah RencanaPembangunan PLTU Raha;Copy 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal12042012 dari PT. PLN Persero Cab. Baubau kepadaBendahara Penerima Kantor Pertanahan Muna, BRI Cab.

Pemb. 11. 5/369/IX/2018 tertanggal 25 september 2018 atauberdasarkan surat keterangan batasbatas tanah tertanggal 20 september2018.

Pemb. 11.5/369/IX/2018 tertanggal 25 september 2018 atauberdasarkan surat keterangan batasbatas tanah tertanggal 20 september2018, hal mana terdaftar atas nama pemegang hak ARSYAD MUNDU atauMUNDU AT MISA yakni almarhum orang tua penggugat dan penggugatsendiri selaku pemilik hak yang sah atas tanah pertanian tegalan yangmenjadi obyek sengketa tersebut yang dimaksud;3. Bahwa sekitar kurang lebih pada tahun 2008 H. M.

Pemb. 11.5/369/IX/2018 tertanggal 25 september2018 atau berdasarkan surat keterangan batasbatas tanah tertanggal 20september 2018, hal mana telah terdaftar dan atau teregister atas namapemegang hak ARSYAD MUNDU atau MUNDU AT MISA yakni almarhumorang tua penggugat dan penggugat sendiri selaku pemilik hak yang sah atastanah pertanian tegalan yang menjadi obyek sengketa tersebut yangHal. 5 dari 18 hal.Putusan No.02Pdt.G/2019/PN.Rbidimaksud, yang dengan luas lebih kurang 20.000 m2 (dua puluh ribu meterpersegi

Pemb. 11.5/369/IX/2018 tertanggal 25 september 2018 dan atausurat keterangan batasbatas tanah tertanggal 20 september 2018, hal manaterdaftar atas nama pemegang hak ARSYAD MUNDU atau MUNDU AT MISAyakni almarhum orang tua penggugat dan penggugat sendiri tersebut,terhadap tanah pertanian tegalan yang saat ini menjadi tanah pertaniantegalan obyek sengketa adalah memiliki kekuatan pembuktian yang sah danmengikat sebagai alat bukti terhadap tanah pertanian tegalan obyek sengketatersebut yang dimaksud;

Ari Suhendro selakuDirektur Operasi) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum OfUnderstanding) No. 050 / PEMB / VII / 2003 / 203 tanggal 02 Juli 2003 tentangHal. 10 dari 56 hal. Put.

Ari Suhendro selaku DirekturOperasi) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum OfUnderstanding) No. 050 / PEMB / VII / 2003 / 203 tanggal 02 Juli 2003 tentangPemanfaatan dan Pengelolaan Air Bersih / Air Minum di Wilayah Kota Dumaiyang mana maksud dari Nota Kesepahaman tersebut adalah untukmengakomodasi keinginan para pihak dalam melakukan kerjasama pengelolaanHal. 18 dari 56 hal. Put.

TirtaDumai Bersemai tanggal 23 Agustus 2004. 1 (satu) Set Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)No. 050 / PEMB / VII / 2003 / 203 tanggal 02 Juli 2003 tentangPemanfaatan dan Pengelolaan Air Bersih / Air Minum di Wilayah KotaDumai. 1 (satu) Set Keputusan Walikota Dumai No. 268 / HK / VIII / 2003 tanggal16 Agustus 2003 tentang Pembentukan Tim Kecil Pembahas PerjanjianKerjasama Pengelolaan Air Bersih / Air Minum di Kota Dumai antaraPemerintah Kota Dumai, PT.

TirtaDumai Bersemai tanggal 23 Agustus 2004. 1 (satu) Set Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)No. 050 / PEMB / VII / 2003 / 203 tanggal 02 Juli 2003 tentangPemanfaatan dan Pengelolaan Air Bersih / Air Minum di Wilayah KotaDumai. 1 (Satu) Set Keputusan Walikota Dumai No. 268 / HK/ VIII / 2003 tanggal16 Agustus 2003 tentang Pembentukan Tim Kecil Pembahas PerjanjianHal. 27 dari 56 hal. Put.

SPM: 0001/ PEMB / 2004 Tahun Anggaran 2004 tanggal 29 Juni 2004 sebesarRp 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) ;Hal. 54 dari 56 hal. Put.

Nomor 9 Tahun 1985 tanggal 01 Maret 1985, Nomor Registrasi : MA /Pemb / 2087 / 85 karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalamperkara a quo, telah mengucapkan / membacakan putusannya di luarhadirnya Terdakwa Meigawati Lewa ;Alasan Hukumnya:Bahwa perkara pidana Nomor : 19 / Pid.B / 2008 / PN.Mks., denganTerdakwa Meigawati Lewa selaku Terdakwa tunggal, dan perkara tersebutmerupakan perkara pidana biasa / umum yang diperiksa dengan AcaraPemeriksaan Biasa, dan tidak terkualifikasi sebagai tindak

Selain itu, judexfacti (Pengadilan Negeri) telah melanggar pula Surat Edaran MahkamahAgung R.I Nomor 9 Tahun 1985 tanggal 01 Maret 1985, Nomor Registrasi :MA / Pemb / 2087 / 85 yang pada prinsipnya Mahkamah Agung R.1berpendapat... bahwa hanya perkaraperkara yang diperiksa dengan AcaraPemeriksaan Cepat (baik tindak pidana ringan maupun perkara pelanggaranlalu lintas jalan) dapat diputus di luar hadirnya Terdakwa (verstek) ...dst ;Hal. 6 dari11 hal. Put.

No. 416 K/ PID / 2010Berdasarkan ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHAP junto Pasal 16 UndangUndang No. 14 Tahun 1970 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor9 Tahun 1985 tanggal 01 Maret 1985, Nomor Registrasi : MA / Pemb / 2087 /85, maka putusan judex facti (Pengadilan Negeri) adalah putusan yangmelawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 196 ayat (1)KUHAP jo. Pasal 16 UndangUndang No. 14 Tahun 1970.

PT Altira Pramanta Nomor : 04/Pemb/AP/VII/2012 Permohonan Pembayaran Termin 1 tanggal 4 Juli 20127. Bukti Transfer Kepada Pt Altira Pramanta tanggal 1 Agustus 20128. Surat Setoran Pajak (SPP) Lembar 3 tanggal 15 September 20129. Surat Setoran Pajak (SPP) Lembar 3 tanggal 15 September 201210. Faktur Pajak tanggal 10 September 201211. PT Altira Pramanta Nomor : 01/Pemb/AP/VII/2012 Permohonan Pembayaran Termin 2 tanggal 1 Agustus 201212.

PT Altira Pramanta Nomor : 04/Pemb/AP/VII/2012 Permohonan Pembayaran Termin 3 tanggal 2 September 201217. Bukti Transfer Kepada PT ALTIRA PRAMANTA tanggal 4 September 201218. Surat Setoran Pajak Lembar 3 tanggal 15 September 201219. Surat Setoran Pajak Lembar 3 tanggal 15 September 201220. Faktur Pajak tanggal 10 September 201221. PT Altira Pramanta Nomor: 04/Pemb/AP/VII/2012 Permohonan Pembayaran Termin 4 tanggal 4 Oktober 201222.

PT Altira Pramanta Nomor : 03/Pemb/AP/VII/2012 Permohonan Pembayaran Termin 6 tanggal 3 Desember 201232. Bukti Transfer Kepada Pt Altira Pramanta tanggal 5 Desember 201233. Kwitansi Membayar Termin VI Rehabilitasi Gedung Olahraga W.R. Soepratman Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Desember 201234. PT Altira Pramanta Nomor: 0017/PPT/AP/I/2012 Permohonan Pembayaran Termin 7 tanggal 2 Januari 201335. Bukti Transfer Kepada Pt Altira Pramanta tanggal 17 Januari 201336.

Altira Pramanta Nomor : 04/Pemb/AP/VII/2012 PermohonanPembayaran Termin 3 tanggal 2 September 2012Bukti Transfer Kepada PT ALTIRA PRAMANTA tanggal 4 September2012Surat Setoran Pajak Lembar 3 tanggal 15 September 2012Surat Setoran Pajak Lembar 3 tanggal 15 September 2012Faktur Pajak tanggal 10 September 2012PT.

Altira) Pramanta Nomor: 04/Pemb/AP/VII/2012 PermohonanPembayaran Termin 4 tanggal 4 Oktober 2012Bukti Transfer Kepada PT Altira Pramanta tanggal 11 Oktober 2012Surat Setoran Pajak (SSP) lembaR 3Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3Faktur Pajak tanggal 1 Oktober 2012PT.

Surat Setoran Pajak (SPP) Lembar 3 tanggal 15 September 201210.11.Faktur Pajak tanggal 10 September 2012PT Altira Pramanta Nomor : 01/Pemb/AP/VII/2012 PermohonanPembayaran Termin 2 tanggal 1 Agustus 2012Bukti Transfer Kepada PT ALTIRA PRAMANTA tanggal 1 Agustus2012Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3 tanggal 15 September 2012Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3 tanggal 15 September 2012Faktur Pajak tanggal 10 September 2012PT Altira Pramanta Nomor : 04/Pemb/AP/VII/2012 PermohonanPembayaran Termin 3 tanggal

Faktur Pajak tanggal 10 September 2012PT Altira) Pramanta Nomor : 01/Pemb/AP/VII/2012 PermohonanPembayaran Termin 2 tanggal 1 Agustus 2012Bukti Transfer Kepada PT ALTIRA PRAMANTA tanggal 1 Agustus 2012Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3 tanggal 15 September 2012Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3 tanggal 15 September 2012Faktur Pajak tanggal 10 September 2012PT Altira) Pramanta Nomor : 04/Pemb/AP/VII/2012 PermohonanPembayaran Termin 3 tanggal 2 September 2012Bukti Transfer Kepada PT ALTIRA PRAMANTA

Pramanta Nomor : 01/Pemb/AP/VII/2012 PermohonanPembayaran Termin 2 tanggal 1 Agustus 2012Bukti Transfer Kepada PT ALTIRA PRAMANTA tanggal 1 Agustus 2012Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3 tanggal 15 September 2012Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3 tanggal 15 September 2012Faktur Pajak tanggal 10 September 2012PT Altira) Pramanta Nomor : 04/Pemb/AP/VII/2012 PermohonanPembayaran Termin 3 tanggal 2 September 2012Bukti Transfer Kepada PT ALTIRA PRAMANTA tanggal 4 September2012Surat Setoran Pajak Lembar

174/G/2012/PTUNJKT tanggal 8 April 2013 tersebut dan memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkanputusan sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/G/2012/PTUNJKT tanggal 8 April 2013 ; Mengadili sendiri : Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 1 / PEMB

IV/c) terhitung mulai tanggal 30 AprilMewajibkan Tergugat / Terbanding untuk mencabut Surat KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor : 1 / PEMB Tahun 2012 tanggal 26Juli 2012 tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagaipegawai negeri sipil atas nama Sdr. Drs. M. Hasan Basri, M.Si, NIP.19541004 19752 1 002 Pembina Utama Muda (gol.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Skg tanggal 21 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan,yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Pemb. Jl. RomeanSofyanin (Lapen) sesuai kontrakNomor:760/36.1/Kontrak/Pemb.JI.RomeanSofyanin(Lapen)/DAK/2019tanggal 20 Mei 2019;e Nomor SPM : 046/SPMLS/SDA.BM&BK/X1I/2019 tanggal 04 November2019 dan SP2D Nomor : 1811/SP2D/BL/MTB/2019 tanggal 07November 2019 dengan nilai sejumlah Rp.981.800.000,00 untukkeperluan : BAP Angsuran Pek. Pemb. JI.

Pemb. JI.

Pemb. Jl. RomeanSofyanin (Lapen) sesuai kontrakNomor:760/36.1/Kontrak/Pemb.JI.RomeanSofyanin(Lapen)/DAK/2019tanggal 20 Mei 2019;e Nomor SPM : 046/SPMLS/SDA.BM&BK/XI/2019 tanggal 04 November2019 dan SP2D Nomor : 1811/SP2D/BL/MTB/2019 tanggal 07November 2019 dengan nilai sejumlan Rp981.800.000,00 untukkeperluan : BAP Angsuran Pek. Pemb. JI.

Pemb. Jl. RomeanSofyanin (Lapen) sesuai kontrakNomor:760/36.1/Kontrak/Pemb.JI.RomeanSofyanin(Lapen)/DAK/2019tanggal 20 Mei 2019;e Nomor SPM : 046/SPMLS/SDA.BM&BK/XI/2019 tanggal 04 November2019 dan SP2D Nomor : 1811/SP2D/BL/MTB/2019 tanggal 07November 2019 dengan nilai sejumlah Rp981.800.000,00 untukkeperluan : BAP Angsuran Pek. Pemb. JI.

Keputusan MenteriTenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang TataCara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun secara tibatibapada tanggal 13 Maret 2012 Penggugat menerima Surat dari PengurusPerwakilan Serikat Buruh Indonesia Jabodetabek PT Torishima GunaIndonesia (serikat pekerja/serikat buruh yang tidak tercatat) Nomor:003/SBIJ/TGl/Pemb/IIV2012, tanggal 12 Maret 2012 Perihal:Pemberitahuan Mogok Kerja (Bukti P 22);.

Kota Adminstrasi Jakarta Timurselaku instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan telahmelakukan panggilan kepada Penggugat dan Ketua Serikat BuruhIndonesia Jabodetabek basis PT Torishima Guna Indonesia pada tanggal15 Maret 2012 melalui Suratnya Nomor : 530/1.835.2, Perihal : PanggilanHal. 5 dari 27 hal.Put.Nomor 369 K/Pdt.SusPHV/2013Dinas, guna klarifikasi permasalahan mogok kerja sesuai dengan suratpemberitahuan mogok kerja dari Serikat Buruh Indonesia JabodetabekNomor : 003/SBUTTGV/Pemb

:82511.835.2 bertanggal 30 April 2012, Perihal : Jawaban KiarifikasiPencatatan Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sehingga sejatinyasurat Pengurus Perwakilan Serikat Buruh Indonesia Jabodetabek PT.Torishima Guna Indonesia Nomor : 001/SBIJ.TGVSOM/11/2012 tanggal 23Februari 2012, Perihal : Somasi , Surat Nomor : 002/SBIJ.TGVSOM/11/2012 tanggal 27 Februari 2012, Perihal : Somasi Il, SuratNomor : 003/SBlJ.TGVSOM/11/2012 tanggal 05 Maret 2012, Perihal :Somasi Ill dan Surat Nomor : 003/SBIJTTGl/Pemb

P 19,P 20 dan P 22) adalah tidak sah dan cacat hukum;13.Bahwa begitupun dengan tindakan/perbuatan Para Tergugat yangmelakukan mogok kerja dengan berdasar kepada Surat PengurusPerwakilan Serikat Buruh Indonesia Jabodetabek PT Torishima GunaIndonesia Nomor : 003/SBlJriG/Pemb/IlV2012 tanggal 12 Maret 2012,Perihal : Pemberitahuan Mogok Kerja adalah bertentangan denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga berdasarkan ketentuansebagaimana