Undang Nomor 7 Tahun 1989beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubahdengan Undang Undang Nomor 50 4Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 namunternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatdan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2)dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukandalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagaisuami istri dan terikat perkaiwnan

Pasal 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi HukumIslam, majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaMaros diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan inisetelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermateraikepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tempattinggal penggugat dan tempat perkaiwnan dilangsungkan untukdiadakan pencatatan.Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat 1 KompilasiHukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini beradaditangan yang bersangkutan dinyatakan

ketentuanPasal 1 dan Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahirbathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengantujuaan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa dan suami istri itu. wajib saling cinta mencintai, hormatmenghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yanglain;Adapun maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan pasal 3Kompilasi Hukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dan tujuan perkaiwnan

berpisah tidak adaitikad baik dari tergugat untukberusaha rukun kembali yang semakinmemuncak kebencian penggugat terhadaptergugat atas tersebut sehingga jelasmempengaruhi ketidak harmonisan rumahtangga penggugat dantergugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas,maka perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak lagi dapatdisatukan kembali dan majelis hakim berpendapat bahwa rumahtangga penggugat dan tergugat telah retak atau pecah karenasudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkaiwnan

penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubahdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 namunternyata tidak berhasil =;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon danbukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2) danketerangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan dalamHal. 8 dari 14 hal.Put.No.229/Pdt.G/2011/PA.Kdr.persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagaisuami istri dan terikat perkaiwnan

Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Dewa Made Rai Mesi, pada tanggal 4 Juli 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tanggal 28 Juli 2008 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 394/BANGLI/WNI/2008, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Pasal 1 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undanghalaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0357/Pdt.P/2015/PA.Kab.MlgUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon

Pasal 1 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili ParaPemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kab. Kediri, maka perkaraini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kab.

Pasal 49 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kab

Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 namunternyata tidak berhasil =;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatdan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2)dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukandalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbuktisebagai suami istri dan terikat perkaiwnan

Pasal 1 huruf (bo) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 433/Padt.P/2020/PA.PtMenimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Pati;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa

ketentuan pasal dan pasal 33 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suamiistri itu wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikanbantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.Adapun maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan pasal 3 KompilasiHukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dan tujuan perkaiwnan

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubahdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 namunternyata tidak berhasil =;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatdan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2)dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukandalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbuktisebagai suami istri dan terikat perkaiwnan

Pasal 1 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaiwnan, karenanya PengadilanAgama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon adalah seorang ayah

penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubahdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangHal. 8 dari 14 hal.Put.No.344/Pdt.G/2011/PA.Kdr.Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 namunternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatdan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2)dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukandalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbuktisebagai suami istri dan terikat perkaiwnan

penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubahdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 namunHal. 8 dari 14 hal.Put.No.108/Pdt.G/2011/PA.Kdr.ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon danbukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2) danketerangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan dalampersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagaisuami istri dan terikat perkaiwnan

ketentuan pasal dan pasal 33 Undangundang Nomor Tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suamiistri itu wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikanbantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.Adapun maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan pasal 3 KompilasiHukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dan tujuan perkaiwnan

penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubahdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 namunHal. 8 dari 14 hal.Put.No.341/Pdt.G/2011/PA.Kdr.ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon danbukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2) danketerangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan dalampersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagaisuami istri dan terikat perkaiwnan

penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubahdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangHal. 9 dari 15 hal.Put.No.180/Pdt.G/2011/PA.Kdr.Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 namunternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatdan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2)dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukandalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbuktisebagai suami istri dan terikat perkaiwnan

ketentuan pasal 1dan pasal 33 Undangundang Nomor Tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suamiistri itu wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikanbantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.Adapun maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan pasal 3 KompilasiHukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dan tujuan perkaiwnan