Ditemukan 2195 data
128 — 34
menghibahkan ketiga objek sengketa 2.6.c s.d 2.6.d kepada ketigaanakanak, maka untuk itu Tergugat Konvensi terlebih dahulu dibebankanbukti, namun dalam hal ini Tergugat Konvensi menyatakan bahwasanyabukti telah dihibahkannya adalah STNK dari objek sengketa (bukti T.12s.d T.14) sudah atasnama anakanak yang bersangkutan, akan tetapi haltersebut tidak dapat membuktikan adanya hibah karena berdasarkanketentuan Pasal 1682 KUHPerdata, bahwa tiada suatu penghibahan pun,kecuali penghibahan termaksud dalam pasal 1687
123 — 349
Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Pertambangandan Energi Republik IndonesiaNomor:1687/2011/DJP/1997 tentangperubahan/penambahan diktum kelima KeputusanDirektur Jenderal Pertambangan Umum =No.75.K/201/DJPU/1995 tanggal 24 Februari 1995menyatakan: Pada huruf e, diubah dan ditambah, sehingga perumusannyamenjadiberbunyi : *"Pemegang SIPP diperkenankan menggunakan perlengkapanseperlunya dan diizinkan mengambil conto contohbatuan/mineral dengan cara membuat sumur uji/parituji, melakukan pengeboran maksimal
Bahwa berdasarkan uraian diatas, SIPP yangdimiliki Penggugat telah bertentangan dengan108surat dari Departemen Pertambangan dan EnergiRepublik Indonesia Nomor 1687/2011/DJP/1997tentang perubahan/penambahan~ diktum KelimaKeputusan Direktur Jenderal Pertambangan UmumNo.75.K/201/DJPU/1995 tanggal 24 Februari 1995dan sebagaimana pemeriksaan setempat yangdilakukan, ditemukan fakta berdasarkan pengakuandari staf operasional bahwa Penggugat telahmelakukan pengeboran lebih dari 100 meter sampaidengan 400
85 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika hibah itu mencakup barangbarang yangbelum ada, maka penghibahan batal sekadar mengenai barangbarang yang belum ada;Selain itu dalam hal cara menghibahkan sesuatu/penyerahan sesuatusesuai dengan Pasal 1628 yang bunyinya: Tiada suatu pengibahanpun, kecuali penghibahan termaksud Pasal 1687, dapat dilakukantanoa Akta Notaris, yang minut (naska aslinya) harus disimpan padaNotaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidaksah.
80 — 24
Pasal 1682 Kitab Undangundang Hukum Perdata :Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancamanbatal, dilakukan selainnya dengan akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notarisitu.b.
97 — 15
Pada Prosedur Formil dan perbuatan materil yaitu : Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1682 KUH Perdatayang menentukan bahwa Tiada suatu penghibahan pun kecualitermasuk dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta Notaris yangminut (naskah aslinya harus disimpan pada Notaris dan bila tidakdilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah).
216 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 906 K/Pdt/2017Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 02/G/2014/PTUNSMD tanggal 22Juli 2014, yang menjadi dasar dalil Tergugat II ini menurut hukumterkualifikasi sebagai akta otentik yang memiliki nilai kekuatan buktisempurna, yang mana hal ini bersesuaian dengan Kaidah Hukum dalamYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1687 K/Pdt/1998,tanggal 29 September 1999, yang menyebutkan:Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, kemudian diajukan sebagai bukti surat
ADE ERIS MUSLIM
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
281 — 1632
BuktiT 37 : Foto copy sesuai asli Sertifikat Akreditor TingkatDasar Nomor : S/1687/X/2017 tanggal 26 Oktober2017 atas nama Fahliansyah. ;38.
170 — 69
Ir.Nano Kusharyono,ME (bukti T1.248,T1.249, T1.250 dan T1.251) sehingga putusan tersebut telah berkekuatanhukum tetap (incraht van gewisdje), oleh karenanya buktibukti tersebutmerupakan bukti surat yang sempurna sehingga tidak perlu dipertimbangkanlebih lanjut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1687 K/Pdt/ 1998, tanggal 29 September 1999dalam perkara Dra.MartinaToto Kasihan melawan Koko Gunawan Thmarin Cs,Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2019
258 — 85
Penetapan Eksekusi Ketua PTUN Semarang No.06/Laks.Pts/2011/PTUN.SMG tertanggal 22 Agustus 2013 tersebut diatasHalaman 58 dari 229 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN.SMG.juga diperkuat oleh yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 1687 K/Pdt/1998 tertanggal 29 September 1999 yang intinyamenyatakan bahwa putuasn pengadilan Tata Usaha Negara yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kemudian diajukan sebagai bukti suratdalam persidangan di Pengadilan Negeri, adalah
Penetapan Eksekusi Ketua PTUN Semarang No.06/Laks.Pts/2011/PTUN.SMG tertanggal 22 Agustus 2013 tersebut diatasjuga diperkuat oleh yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 1687 K/Pdt/1998 tertanggal 29 September 1999 yang intinyamenyatakan bahwa putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kemudian diajukan sebagai bukti suratdalam persidangan di Pengadilan Negeri, adalah merupakan akte otentikyang memiliki kKekuatan bukti sempurna, sehingga diktum
127 — 105
Akte tersebut bentuknya ditetapkan olehMenteri Agraria.Pasal 1682 KUHPerdata yaitu :Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksuddalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris,yang minut (naskah aslinya) harus disimpan padaHalaman 35 dari 89 halaman Putusan Nomor 02/Padt.G/2016/PN Cbi.Form02/SOP/06.8/20 16iv.notaris dan bila tidak dilakukan demikian makapenghibahan itu tidak sahOleh karena Surat Pernyataan dibawah tangan tersebuttelah bertentangan dengan peraturan perundangundangan, maka berlakulah
Terbanding/Tergugat I : FADHLURRAHMAN
Terbanding/Tergugat II : MANJURIA M.AMIN
Terbanding/Tergugat III : Effendi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh Cq Sekretaris Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : M. DAHLAN AR
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Mendagri Gubernur Provinsi Aceh Bupati Kab Aceh Besar Camat Kec selimum Geuchik Menasah Baro
Terbanding/Turut Tergugat III : JULIANI MUKHTAR, S.H, M.Kn
86 — 54
kami tanggapi sebagai berikutBahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam MemoriBandingnya tersebut merupakan sesuatu hal yang mengadaada dan tidakberdasarkan kepada hukum yang berlaku di Negara RI, karena AktaHibah yang dijadikan dasar oleh Pembanding sebagai alat buktikepemilikan tanah dalam perkara ini tanpa didukung alas hak lainnya,sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.Berdasarkan ketentuan Pasal 1682 KUH Perdata, dijelaskan bahwa tiadasuatu penghibahan pun, kecuali termaksud dalam pasal 1687
557 — 952
Kabupaten Bogor telah membuatrekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas + 1.668,47 Ha, kemudian padatanggal 13 Nopember 2013 Direktur Jenderal Planologi Kehutanan KementerianKehutanan RI BAMBANG SOEPIWANTO kembali menerbitkan surat denganNomor: S. 1449/VIIKUH/2013 yang isinya menegaskan bahwa lokasi kawasanhutan PT BJA tidak dimungkinkan lagi diterbitkan izin penggunaan kawasan hutandengan mendasarkan pada Surat Menteri Kehutanan Nomor: 1327/MenhutVII/95tanggal 12 September 1995 dan Nomor: 1687
menukar kawasan hutan seluas + 1.668,47 Ha, kemudian padaPutusan No. 08/Pid.Sus/TPK/20 15/PN.JKT.PST.24/302tanggal 13 Nopember 2013 Direktur Jenderal Planologi Kehutanan KementerianKehutanan RI BAMBANG SOEPIWANTO kembali menerbitkan surat denganNomor: S. 1449/VIIKUH/2013 yang isinya menegaskan bahwa lokasi kawasanhutan PT BJA tidak dimungkinkan lagi diterbitkan izin penggunaan kawasan hutandengan mendasarkan pada Surat Menteri Kehutanan Nomor: 1327/MenhutVII/95tanggal 12 September 1995 dan Nomor: 1687
Lampiran 2 : surat nomor 1687/MenhutVII/1996 tanggal 26 Nopember 1996perihal Persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pengembangan KotaMandiri PT. BUKIT JONGGOL ASRI sebanyak 2 lembar.3. Lampiran 3 : surat nomor 794/MenhutVII/1997 tanggal 9 Juli 1997, Perihal :Persetujuan penggunaan kawasan hutan (areal tambahan) untukPutusan No. 08/Pid.Sus/TPkK/201 5/PN.JKT.PST. 180/30210.11.12.pengembangan Kota Mandiri PT.
dua) lembar fotocopy surat Nomor : 028/BJA/Dirut/IV/2010 tanggal 15 April2010, Hal : Permohonan Melanjutkan Penukaran Lahan Perum Perhutani diLokasi Kawasan Bukit Jonggol Kabupaten Bogor.1 (satu) lembar fotocopy Suratsurat Persetujuan Menteri KehutananMengenai Penukaran Lahan Perum Perhutani.2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor : 1327/MenhutVII/95 tanggal 12September 1995, Perihal : Tukar Menukar Kawasan Hutan di KecamatanJonggol dan sekitarnya Kabupaten Bogor.2 (dua) lembar fotocopy surat Nomor : 1687
95 — 31
Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan tertanggal 31 Agustus 2016 Nomor:W10.U3/1686/HK.01/08/2016 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturutturutterhitung mulai tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September2016, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera atasnama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 31 Agustus 2016Nomor: W10.U3/1687
ZIKRI YOHANDA KHAIRI.SH
Terdakwa:
JEFRI Anak dari MUKTAR SULIONO .Alm Alias ASAN
53 — 42
59308776781 atas nama Jefri KCP Kosambi;
- 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia miliki Jefri dengan nomor paspor C3976646;
- 1 (satu) buah kartu SIM telkomsel dengan nomor 621008236292690300;
- 1 (satu) buah token bank BNI warna orange;
- 1 (satu) buah kartu debit BCA Paspor Blue dengan nomor 6019 0075 5221 1998 berlaku sampai November 2026;
- 1 (satu) buah kartu debit BCA Paspor Blue dengan nomor 6019 0075 6985 1687
Terbanding/Tergugat I : SYARIFAH NURMALA
Terbanding/Tergugat II : CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDA ACEH
Terbanding/Turut Tergugat I : CQ WALIKOTA BANDA ACEH CQ CAMAT KECAMATAN BAITURRAHMAN
Terbanding/Turut Tergugat II : CQ CAMAT KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH CQ KEUCHIK KEPALA DESA SEUTUI
Terbanding/Turut Tergugat III : CQ WALIKOTA BANDA ACEH CQ BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN KOTA BANDA ACEH
Turut Terbanding/Penggugat II : HAJJAH CUT ZULFAIKA
Turut Terbanding/Penggugat III : IR ZULAIVA
Turut Terbanding/Penggugat IV : TEUKU AZRAN
162 — 130
Kayu dan Penyerahan Tanah Nomor08/Pdt.Eks/2016/PN.Bna, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 danterhadap eksekusi tersebut telah diserahkan kepada Syarifah Nurmaladan objek sengketa dalam perkara tersebut tanah objek sengketa telahmenjadi milik sah dari Syarifan Nurmala sesuai SHM Nomor 10143tanggal 28 Juli 2018, dan oleh Para Penggugat tidak pernah diajukanperlawanan terhadap eksekusi tersebut;Bahwa, juga unsur suatu perkara mengandung nebis in idemsesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1687
99 — 49
karena kalaupun itu berupa Hibahapakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan Pasal1682 KUHPerdata yang menyatakan :Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapatatas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yangaslinya disimpan oleh notaris ituMaka atas jawaban Tergugat tersebut diatas haruslah ditolak ;.
155 — 76
Suryani (DS 1683 JL),Halaman 47Zaenal (DS 1739 JL), Abdul Kadir Yusuf (DS 1750 JL), Mansyur (DS 1687 JL ), RoyF. Toli (DS 1751 JL), Hj. Yasma/Thamrin (DS1728 JL) dan sdr.
Terbanding/Penggugat : FANDAM DARMAWAN
Terbanding/Turut Tergugat : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat I : HJ. SITI HADIJAH
112 — 73
./ G/ 2017/PN.Bdg Jo 427/ Pdt/ 2018/PT.BDG Jo 2125 K/Pdt/ 2019 yang telahmempunyai kekuatan Hukum pasti dan perkara ini adalah berupaperkara pengulangan yang telah dikalahkan dim perkara No.466/Pdt.G/2017/PN.Bdg dengan demikian perkara ini adalah perkarayang secara hokum termasuk perkara yang memenuhi Ne bis in Idem.( vide Yurisprudensi MA No. 647 K/ Pdt/Sip/1973 , Putusan MARInomor 1687 K/ Pdt/1998, tanggal 29 September 1999).Majelis Hakim tidak secara teliti memertimbangkan putusan perkaraperdata
108 — 72
UNDARyang ditujukan kepada Rektor UNDAR Jombang ;80 Bukti T II Intv 1 dan 2 80 : Fotokopi sesuai asli, Surat dariKoordinator Kopertis Wilayah VII Jatim atas nama Dirjen Dikti Nomor : 1686/D/T/KVU/2010 tanggal 29 Maret 2010, tentang Perpanjangan Ulang jinPenyelenggaraan Prodi Ilmu Pemerintahan Strata Satu (S1) pada UNDAR yangditujukan kepada Rektor UNDAR Jombang ;81 Bukti T II Intv 1 dan 2 81 : Fotokopi sesuai asli, Surat dariKoordinator Kopertis Wilayah VII Jatim atas nama Dirjen Dikti Nomor : 1687
202 — 141
Aditya Sarana Graha , 90 M2;e HGB No. 1681/Gang Buntu, Susan Widjaja, SH, 72 M2 ; e HGB No. 1682/Gang Buntu, Hindra Tio, 72 M2 ; e HGB No. 1683/Gang Buntu ; e HGB No. 1684/Gang Buntu ; e HGB No. 1685/Gang Buntu, PT.Arga Citra Kahrisma, 72 M2; e HGB No. 1686/Gang Buntu, Dokter Betty, 72 M2 ; e HGB No. 1687/Gang Buntu, PT. Arga Citra Kahrisma, 72 M2; e HGB No. 1688/Gang Buntu, PT. Arga Citra Kahrisma, 72 M2; e HGB No. 1689/Gang Buntu, Ng Lie Tin, 72 M2 ; e HGB No. 1690/Gang Buntu, PT.