Ditemukan 2085 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-01-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB Tanggal 14 Nopember 2011 — - PENGGUGAT : PT.KRISTAL KENCANA ABADI
- TERGUGAT : PT. INTI PALM SUMATERA, DKK
179 — 85
179 — 85
Janda Tjoe MinNio, Said bin Salam, Gubernur DKI Jakarta, Jawatan Pekerjaan Umum yangmenyebutkan apabila obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.Berdasarkan hathal yang tetah diuraikan diatas, dengan ini Tergugat V mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima Eksepsi Tergugat IV danmenolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima.Il.
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
456 — 221
456 — 221
./1955,2311956) yang menyatakan bahwa, salah satu unsur dari pasal 425 (1) KUHPialah menjalankan perbuatan itu dalam jabatannya, karena pembuatan daftar penerimaanuang dan pembayaran gaji orangorang yang dimintai uang oleh terdakwa itu bukan tugasterdakwa sebagai juru tulis pada jawatan pengajaran daerah, tetapi tugas dari KepalaSekolah Rakyat yang bersangkutan, sedang terdakwa hanya diminta bantuan, makapermintaan uang tersebut tidaklah dilakukan terdakwa dalan jabatannya. R.
Putus : 08-07-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 15/PID.TPK/2014/PN.TK. Tanggal 8 Juli 2014 — SUBAGIYO.
131 — 30
131 — 30
sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwapengertian menguntungkan diri sendiri adalah suatu unsur yang biasa dalamhukum pidana, seperti tercantum juga dalam pasalpasal 378 dan 423 KUHP (vide:Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Penerbit PT.Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 106), sedangkan menurut Sudarto perkataanmenguntungkan suatu badan (korporasi) disitu tidak hanya badan swasta, misalnyaPerseroan Terbatas, yayasan, dan sebagainya, tetapi juga badan pemerintahan,misalnya kantor/jawatan
Putus : 04-04-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/TUN/2017 Tanggal 4 April 2017 —
170 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
170 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
sehingga Sertifikat Hak Milik tidak tahu letakobjeknya, dan hal ini membuktikan adanya kekeliruankekeliruanyang nanti kita buktikan di dalam persidangan dalam perkara a quo;dan; pengadministrasian yang kurang baik;Bahwa sebagaimana fakta di atas, Para Tergugat telah melakukanPenyalahgunaan Wewenang (defernment de pouvoir) yaitu melanggarketentuan aturanaturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 1 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 yaitu:Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
292 — 111
292 — 111
kKeuangan negara atautata pemerintahan yang terkait dengan hubungan antara lembaga negara, komisiindependen dan sebagainya;Halaman 596 dari 1205 halaman Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.JKt.Pst.Bahwa penelitian ahli tidak secara spesifik mengenai topik pengelolaanAPBN, tetapi menyinggung topik pengelolaan APBN;Bahwa mengacu pada UU Kementerian Negara, struktur pengelolaankeuangan negara pada sebuah Kementerian dipimpin oleh seorang Menteridengan dibantu oleh pejabatpejabat Direktorat Jendral, berikut jawatan