KEMENTERIAN KEUANGAN CQ MENTERI KEUANGAN >< DIYANI PUJI ASIH CS

Pemohon:
HUMALA SIMANJUNTAK
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup

Permohonan Praperadilan Pemohon Cacat FormilDalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan permohonanpraperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LingkunganHidup dan Kehutanan Cq. Balai Pengamanan dan PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua,Jalan Serma Suwandi Komplek BLK Sanggeng Manokwari PapuaBarat, Cg, Pos Pengaduan GAKKUM LHK Sorong belakangPuskesmas Klasaman KM 12 Kota Sorong.

Bahwa Penyidik (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan yang menangani akan berpedoman padaketentuan yang lebih khusus dan mengesampingkanketentuan yang umum seperti yang dijadikan dasar dalil positapemohon nomor 8 yang menyatakan telah melakukanpemeriksaan terhadap Pemohon secara tidak sah, merupakanpernyataan yang tidak tepat karena telah mengambil dasarhukum yang tidak tepat.

Permohonan Praperadilan Pemohon Cacat FormilDalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan permohonanpraperadilan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq.Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan KehutananCq. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Maluku Papua, Jalan Serma Suwandi Komplek BLKSanggeng Manokwari Papua Barat, Cq, Pos Pengaduan GAKKUM LHKSorong belakang Puskesmas Klasaman KM 12 Kota Sorong.

Bahwa Penyidik (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan yang menangani akan berpedoman pada ketentuan yang lebihkhusus dan mengesampingkan ketentuan yang umum seperti yangdijadikan dasar dalil posita pemohon nomor 8 yang menyatakan telahmelakukan pemeriksaan terhadap Pemohon secara tidak sah, merupakanpernyataan yang tidak tepat karena telah mengambil dasar hukum yangtidak tepat.

Balai Pengekan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Maluku dan Papua barulah yang terakhir adalah Pos PengaduanPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;Menimbang bahwa keberadaan Pos Pengaduan Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan Sorong merupakan suatu representasiatau keterwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia di Sorong sehingga tujuan dari surat (permohonan) yangditujukan kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia diberikan

Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan;Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I vs MARTIN K, dk

., MH
Tergugat:
1.DirJen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR
2.Direktur Rumah Khusus Kementerian PUPR

Warga Negara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Direktorat PenyediaanPerumahan Kementerian PUPR, bertempat tinggal di JalanOlah Raga VI No. 27 Slipi Jakarta Barat;Selanjutnya disebut sebagai ........ PENGGUGAT ;Melawan:DIREKTUR RUMAH KHUSUS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT, berkedudukan di Jalan PatimuraNo. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 1219/SK/RK/2020, tanggal 6Juli 2020 memberikan kuasa kepada :1.

Dalam pertemuan tersebut tidak membuahkan hasilkesepakatan karena Tergugat menyerahkan permasalahan tersebut keHalaman 12 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUNJKT11.12.Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat untuk menyelesaikan masalah tersebut.Pada tanggal 31 Desember 2019 Inspektorat Jenderal melalui InspekturWilayah 1 ( Itwil 1 ) membuat laporan hasil audit yang ditujukan keBapak Menteri PUPR yang berisikan terkait dengan hasil auditinvestigative itjen Kementerian

Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat. Pasal 11, 12,13 dan lampirannya (Surat Perintahuntuk melakukan Pemeriksaan, surat Pemanggilan dan Berita AcaraPemeriksaan).Pada tanggal 06 Januari, Bapak Menteri mengeluarkan Disposis terkaitdengan tindak lanjut surat yang disampaikan oleh Inspektur Jenderalc.q. itwil 1.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat SuratDirektur Rumah Khusus Kementerian Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat No. PB 0101RK/2279 tanggal 03 Desember 2019;Halaman 34 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUNJKT2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.ll.

(fotokopi sesualdengan asli);Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PURP kepadaPara Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR,Nomor : KU.06.0255/093, tanggal 21 Oktober 2019,Perihal : Pedoman Pelaksanaan Pada Akhir TahunAnggaran 2019. (fotokopi dari fotokopi);Formulir Konsultasi Lembaga Kebijakan PengadaanBarang / Jasa Pemerintah, hari Senin tanggal 20Januari 2020 atas nama M. Arifin.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI, KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI, 4. SEKRETARIAT NEGARA RI;

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110;Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2012Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Prof.DR. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., Drs. Dodi Riyatmadji, M.M.,Erma Wahyuni, S.H., M.Si., Wahyu Chandra Kusuma, S.H., M.H.,DR. Patrice Rondonuwu, M.Si., R. Permelia Fabyanne, S.H., M.H.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, tempat kedudukan Jalan HR.Rasuna Said Kav. 67, Kuningan, Jakarta Selatan;Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepadaDr. Wahiduddin Adams, S.H.,M.A., Dr. Mualimin Abdi, S.H.,M.H.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.PP.02.03.56,Tanggal 28 November 2012;Selanjutnya disebut sebagai Termohon Ill;4.

Penggugat:
PT RIZKI PUTRA DINAMIKA
Tergugat:
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN REPUBLIK
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN BUMN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CqDIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN REPUBLIK INDONESIACq PT KERETA API INDONESIA(Persero) Cq PT KAl COMMUTERJABODETABEK;yang beralamat di Stasiun Juanda Lt 2, Jalan.IrJuanda, Jakarta Pusat 10120, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT ;2.

KEMENTERIAN BUMN,yang beralamat di Jalan Medan Merdeka SelatanNo.13 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT,Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ;Setelah melihat bukti bukti para pihak yang diajukan dalam persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27Oktober 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal

Bahwa berdasarkan alasanalasan yang dikemukakan di atas, maka denganditariknya Kementrian Perhubungan Republik Indonesia selaku TERGUGATdan Kementerian BUMN selaku TURUT TERGUGAT oleh PENGGUGATdalam perkara ini adalah sebuah kesalahan yang merupakan wujud darierror in persona.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIAMelawanPT. AUSTASIA STOCKFEEDdanDIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, dkk

,Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada KantorHukum JTHZA & ITHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka OfficeTower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88,Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember2013;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;dan:I DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DANKESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIANREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan HarsonoRM Nomor 3, Gedung C, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Pertanian, DirektoratJenderal Peternakan & Kesehatan Hewan Nomor 1972/Kpts/PD.410/ 6/2012,tanggal 1 Juni 2012, Penggugat memperoleh Persetujuan Impor Hewan dariMenteri Perdagangan Nomor 04.PI54.12.0059, tanggal 7 Juni 2012 sebanyak4.000 ekor sapi bibit potong;Bahwa kemudian berdasarkan dokumendokumen impor, yaitu:1. Bill of Lading (B/L) Nomor DWN/275, tanggal 9 Juli 2012;2.

Certificate of Origin Nomor NTCC 1224B6 dengan HS Code: 0102.21.00.00;sapi tiba di Pelabuhan Panjang, Lampung;Pada tanggal 08 Agustus 2012 Direktorat Perbibitan, Direktorat JenderalPeternakan & Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, mengirim teamPengawas Bibit (Wasbit) untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan reproduksi(palpasi rectal). Hasil pengawasan menyatakan sapisapi dalam kondisi sebagianbunting dan sisanya memiliki alat reproduksi yang baik sehingga layakdikembangkanbiakkan.

Mengingat tidak ada perintah reekspor secara tertulis maupunpenyelesaian dalam bentuk apapun yang diambil Kementerian Pertanian terhadapsapisapi bibit impor yang ditolak, maka penyelesaian kepabeanan menjadi tidakjelas.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesiaberupa Berita Acara Penolakan (Declaration of Refusal), Formulir KH8.B.,Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000111, tanggal 24 Agustus 2012;3.

TEKAD PURNA AGNIAMARTANTO ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

ABET SUHAIAN ; KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL, dkk

., Pengumpul DataPertanahan ; 92 222 nnn nn nnn nnn nnn nn nen eneKesemuanya memilih kedudukan di Kementerian Agraria danTata Ruang / Badan Pertanahanan Nasional di JalanSisingamangaraja, Nomor : 2, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor24/SK/IX/2016, tanggal 27 September 2016, selanjutnyaCisebut SCDAGAI 00... eeeceecesseeeeeteeessteeeessseeeees TERGUGATI;KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG,berkedudukan di Jalan Kacang Pedang, Nomor : 26,Pangkalpinang , Provinsi Kepulauan

Penggugat:
Manumpak Sianturi
Tergugat:
1.Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RepublikIndonesia (Kementerian PUPR), Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kementerian PUPR) Provinsi Jawa Barat, Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kementerian PUPR) Kota Bekasi
2.Kementerian Dalam Negeri, Cq. Gubernur Jawa Barat, Cq.

Walikota Bekasi
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN), Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN) Provinsi Jawa Barat, Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN) Kota Bekasi
4.PT WASKITA KARYA (Persero), Cq. PT.

BINA SARANA SUKSES ; PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGA KERJAAN REPUBLIK INDOSESIA

,Para Advokat pada Kantor EMP Alliance, berkantor danberalamat di Gedung Graha Mampang, Lantai 3, JalanMampang Prapatan Raya No. 100, Jakarta Selatan,Hal 1 dari 77 hal Putusan Nomor: 89/G/201 7/PTUNJKT.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2017.Untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;LawanPENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDOSESIA, kedudukan di JalanJenderal Gatot Sobroto Kav. 51, dengan ini memberikuasa dengan hak substitusi kepada :1.

2004 tentang PenyelesaianPerselisihnan Hubungan Industrial adalah tidak tepat, sehinggamenimbulkan kesesatan berfikir yang sangat mendasar ataskewenangan Pengawas Ketenagakerjaan dalam menetapkanperbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur denganmekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.eTergugat menjelaskandasar kewenangan Pengawas Ketenagakerjaanuntuk menetapkan perbedaan perhitungan tentang besarnya upahlembur tersebut, bahwa Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian

Oleh karena telah memiliki data dan keterangan yangcukup dari para. pihak, maka Pegawai PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI melakukanperhitungan atas perbedaan perhitungan tentang besarnyaupah kerja lembur antara Penggugat dengan Para Pekerja, darihasil perhitungan tersebut maka diterbitkan Surat PenetapanUlang Pengawas Ketenagakerjaan KementerianKetenagakerjaan RI Nomor: KEP 001/PPKNKJ/l/2017 Tanggal26 Januari 2017 tentang Perhitungan dan Penetapan UlangHakHak Pekerja/Buruh Berupa

yangbersengketa menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkaraini dan selanjutnya mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana dimaksud diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telahmengajukan jawaban tertanggal29 Mei 2017 yang berisi tentang pokokperkara dan penundaan;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohondinyatakan batal atau tidak sah Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan UlangPengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI NomorKEP.001/PPKNKJ/I/2017 tertanggal 26 Januari 2017 tentangHal 75 dari 77 hal Putusan Nomor: 89/G/201 7/PTUNJKT.Perhitungan dan Penetapan Ulang HakHak Pekerja/Buruh BerupaUpah Kerja Lembur atas Nama Sdr. Amos Mulyadi dkk (6 orang)Pekerja/Buruh PT Bina Sarana Sukses Alamat Jalan AW SyahranieSamarinda Periode Tahun 2012 s.d. 2015;4.

HARRY SANTOSO ; KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK = ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA;Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.67, Kuningan, JakartaSelatan.Memberikan Kuasa kepada;1. Nama : Dr.Freddy Harris,SH.,LL.M., ACCS.Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.2. Nama : Daulat Pandapotan Silitonga.Jabatan : Direktur Perdata, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum,3.

di Notaris Rita, sejak tahun 2004; Sebagai staf yang mengetik akta, mengurus perizinan, SPT, domisili dan SIUP; Terima dokumen Sekitar bulan SeptemberOktober 2015;Dokumen dari Subagyo;Subagyo sebagai Biro Jasa;Berkas yang di terima berkas lima Perusahaan yaitu berupa Akta pendirian danakta perubahan; Subagyo meminta dibuatkan akta perubahan, dan isi berkas tersebut semuanyafotokopi, menurut Subagyo Saksi buatkan saja aktaaktanya nanti Subagyo akanmeneruskan ke atas yaitu Bapak Joni (Kasie IT di Kementerian

Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKTHukum dan HAM, dalam pertemuan dengan Subagyo memberitahukan bahwa adakesalahan ketik saja, selebihnya tidak ada masalah, setelah itu Saksi lapor kepadaSuami ibu Rita (Notaris), karena Notaris ibu Rita sedang tidak ada di Kantor,kemudian Suami ibu Rita menyuruh mengerjakan pekerjaan tersebut; Setelah akta selesai dan diberi meterai, kemudian Saksi kembali bertemu denganSubagyo di Kementerian Hukum dan HAM, pada hari itu juga Saksi langsungmenanyakan kepada Subagyo

mana orangorang yang dimaksud dalam aktatersebut, lalu oleh Subagyo dijawab biar itu menjadi urusan Joni; Bertemu Joni bulan Februari awal; Tahu Joni meninggal dunia dari Subagyo;Sewaktu draf akta dikembalikan Subagyo , sudah ada tandatangan para pihak; Melihat data diinput , yang inout datanya Subagyo;Untuk kasuskasus lain yang melakukan secara online sendiri;Mendownloadnya sendiri;Sistem pengesahan dan pelaporan akta di Kementerian Hukum dan HAMPengesahan dan pelaporan akta dilakukan melalui internet

Putusan Nomor 82/G/2017/PTUN.JKTHasil pertemuan dengan Joni, Saksi dengan Suami lbu Rita mendatangi Subagyomeminta pertanggungjawaban, kemudian Subagyo kaget, lalu Saksi dipertemukandengan Joni;Pada waktu itu Saksi sedang berada di Kementerian Hukum dan HAM ditelpon olehSuami lbu Rita yang mengatakan bahwa ada orang Batam bermasalah, yangintinya orang yang punya perusahaan tidak pernah mengalihkan perusahaankepada orang lain, lalu hari itu juga Saksi meminta ketemu dengan Subagyo untukbertemu dengan

PT KALLISTA ALAM vs KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

., M.M.dan kawankawan, Direktur Penyelesaian Sengketa LingkunganHidup, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan,berkantor di Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 4,Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 30 Desember 2016;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi

Sesuai UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008mengenai Kementerian Negara (Bukti P2) juncto Pasal 574 PeraturanPresiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan FungsiKementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan FungsiEselon Kementerian Negara menetapkan bahwa fungsi dan tugaspokok pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawahtanggungjawab dan kewenangan Kementerian Lingkungan HidupRepublik Indonesia (Bukti P3), sehingga dengan demikianKementerian Lingkungan Hidup adalah pihak

Tergugat sebelum 2012 berdasarkan datahotspots satelit MODIS yang dikeluarkan oleh National Aeronatics andSpace Agency atau NASA (Badan Antariksa dan Luar AngkasaAmerika Serikat) yaitu sejak Februari 2009 hingga November 2011(Vide Bukti P11);Bahwa adanya titik panas yang ditandai dengan meningkatnya suhupermukaan bumi di wilayah usaha Tergugat merupakan indikatorterjadinya peningkatan suhu permukaan yang mengarah kepadaterjadinya kebakaran, sehingga data dan informasi tersebut dijadikanlandasan bagi Kementerian

Gugatan Penggugatyang menyatakan:8 eee sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup adalahpihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatanperdata atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 90 UndangUndang Lingkungan Hidup;2.

Bambang Hero Saharjo, M.Agr ada memberikankesaksian yang berbunyi:Bahwa ahli sudah beberapa kali dimintai keterangan tentang masalahkebakaran yang terbanyak diminta oleh kementerian lingkungan hidup;Dan kali inipun ahli juga di minta oleh Kementerian Lingkungan Hidupsebagai Penggugat:;Bahwa ahli sudah mengakui bahwa yang terbanyak meminta ahllisebagai saksi adalah kementerian Lingkungan Hidup yang berartiKementerian Lingkungan Hidup dan saksi sudah terdapat hubunganyang harmonis dan oleh karena itu

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGA KERJAANREPUBLIK INDONESIA; PT. BINA SARANA SUKSES;

DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN, KEMENTERIAN AGAMA RI VS PENGURUS GEREJA PANTAKOSTA;

PUTUSANNomor 472 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKATKRISTEN, KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Jamartuah Purba,SH. : Kepala Sub Bagian Hukum danPeraturan Perundangundangan;2. Asi P.

Maka, gugatan ini diajukan masihdalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto UndangUndangNomor 51 Tahun 2009;Keputusan Tata Usaha Negara yang Menjadi Objek GugatanBahwa yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagaiberikut: Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian AgamaRepublik Indonesia Nomor DTIII.I/BA.02/107/2011, tertanggal 15 Maret 2011 perihalPenyelesaian Permasalahan

Putusan Nomor 472 K/TUN/201214.15.Pentakosta, merenung dan menyadari, bahwa gereja/pelayanan adalah milik danuntuk kemulian Yesus Kristus Kepala Gereja;Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tidak pernahmengeluarkan pernyataan/pengakuan tentang hasil Sinode Kerja XXXIII tanggal19 s/d 21 Maret 2010, terutama penggantian dan pengangkatan Pucuk Pimpinanyang baru, atas nama Pdt. J. Sihombing dkk.

III.I/BA.02/107/2011 tertanggal 15 Maret 2011yang pada pokoknya berbunyi:Agar semua pihak Dewan Pertimbangan dan Pucuk Pimpinan untuk menahandiri, segera kembali duduk bersama membicarakan dan mencari solusi terbaikbagi penyelesaian permasalahan yang saat ini terjadi ditubuh sinode GerejaPentakosta, merenung dan menyadari, bahwa gereja/pelayanan adalah milik danuntuk kemulian Yesus Kristus Kepala Gereja;Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tidak pernahmengeluarkan pernyataan/

Permasalahan ini kemudian menimbulkan adanya dualismeditubuh Gereja Pentakosta sehingga Kementerian Agama RI cq.

SRI SUDIYANTI, S.Pd.I;KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Bahwa dalam dalil Surat Gugatan Penggugat dalam objek gugatan Il, KewenanganPTUN, huruf b, dikatakan tidak benar karena Penggugat tidak diberhentikan dariPegawai Negeri Sipil, akan tetapi di Mutasikan / dipindahkan dari Jabatan GuruHalaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor :224/G/2015/PTUNJKT.menjadi Petugas Protokol pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian AgamaKota Jakarta Utara;.

Bahwa Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru (PPJG) merupakan kewenanganKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, maka kedudukan Tergugatadalah Pengusul Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru (PPJG);i.

(fotokopi sesuai asli);: Keputuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota AdminisirasiJakarta Utara Nomor : Kd.09.05/1/Kp.00.3/Kep/H.290/2010, tanggal 14Mei 2010, tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil, atasnama Sri Sudiyati, S.Pd. (fotokopi sesuai asli);: Keputuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota AdministrasiJakarta Nomor : Kd.09.05/1/Kp.07.1/Kep/1420/2010, tanggal 31Desember 2008, tentang Pengagkatan Pertama Jabatan Guru, atasnama Sri Sudiyati, S.Pd.

);: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota AdministrasiJakarta Utara Nomor : Kd.09.05/1/Kp.07.1/Kep/1420/2010, tanggal 31Desember 2010, tentang Pengangkatan Pertama Jabatan Guru, atasnama Sri Sudiyati (fotokopi dari fotokopi);: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor : Kw.09.1/2/ Kp.07.1/Kep/3121/ 2013,tanggal 03 September 2013, tentang Kenaikan Pangkat Per 01Oktober 2013, atas nama Sri Sudiyati (fotokopi dari fotokopi);: Nota Persetujuan Teknis

Bukti T13 : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota AdministrasiJakarta Utara, tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru(fotokopi sesuai asili);14. Bukti T14 : Surat Edaran Kementerian Agama Tahun 2015 (fotokopi dari fotokopi);15.

Negeri Republik Indonesia Nomor: 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal 27 Mei 2019 atas nama Nurmansyah NIP: 19780104 199903 1 001;

Penggugat:
Nurmansyah
Tergugat:
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

JKTdidalam pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa Pejabat yangberwenang menghukum Penggugat adalah Pejabat Struktural Eselon Il,mengingat Penggugat adalah ASN di Kementerian Luar Negeri dengangolongan II/d, fungsional tertentu. Sedangkan didalam Keputusan MenteriLuar Negeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03tertanggal 27 Mei 2019 a.n.

Penggugat meyakini bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan PeraturanMenteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata NaskahDinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri. Bentukpelanggaran yang dimaksud ialah penerbitan Keputusan Menteri LuarNegeri Republik Indonesia Nomor : 20924/B/KP/05/2019/03 tertanggal27 Mei 2019 a.n.

Bahwa dengan adanya gugatan ini, Tergugat berencana menjatuhkanhukuman disiplin sesuai dengan Pasal 10 ayat 9 huruf d PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yakni memberhentikan dengan hormatPenggugat sebagai PNS.10.Bahwa sebelumnya Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berupaPernyataan Tidak Puas Secara Tertulis melalui Keputusan SekretarisDirektorat Jenderal Amerika dan eropa Kementerian Luar Negeri No.

Nurmansyah pada Kantor Kementerian Luar Negeri periodeBulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, yang terekam secaraHalaman 32 dari 38 Halaman. Putusan Nomor 220/G/2019/PTUN. JKTelektronik di dalam system Internal Kementerian Luar Negeri yaitu AttedenceManagement System;Menimbang, bahwa tidak berlebihan apabila Majelis Hakimmempertimbangkan pula adanya fakta berdasarkan bukti T21 berupa rekapabsensi ringkasan kehadiran dan ketidakhadiran Sdr.

Nurmansyah pada KantorKementerian Luar Negeri periode Bulan Januari 2016 sampai dengan Desember2016, yang terekam secara elektronik di dalam system Internal Kementerian LuarNegeri yaitu Attedence Management System yang menunjukkan ketidakhadiranPenggugat di kantor lebih dari 46 hari kerja;Menimbang, bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Kementerian LuarNegeri atas nama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan SuratKeputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 20924/B/KP/

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA.;PT. AUSTASIA STOCKFEED.;

Dalam Pokok Perkara : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya; 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala BadanKarantina Pertanian, Kementerian PertanianRepublik Indonesia berupa Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal), Formulir KH8.B, Nomor: 2012.1.011.01.8B.1.000111 tanggal 24 Agustus3 Mewajibkan Tergugat/Kepala Badan KarantinaPertanian, Kementerian Pertanian RepublikIndonesia mencabut Berita Acara Penolakan(Declaration of Refusal), Formulir

OOO111, tanggal 24Agustus 2012 ; 4 Menghukum Tergugat/ Kepala BadanKarantina Pertanian Kementerian PertanianRepublik Indonesia untuk membayar biaya perkaraini yang diperhitungkan sebesar Rp 2.518.000,(Dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).