terlarang tanpa menjelaskan perbuatan yang dimaksud secara konkrit, sehinggaterbuktinya unsur ini masih terkait dengan pertimbangan uraian unsur ketiga(perbuatan);Ad.3. unsure menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative artinya apabila salah satuelemen unsure tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsure ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan

perolehan pekerjaannya akan tetapiyang dimusyawarah/dirundingkan adalah mengenai sifat dan resiko daripekerjaan tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan;Bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1)Perwako tersebut adalah besaran upah yang diterima sesuai dengankesepakatan dengan berpedoman pada tariff upah sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 7 s/d 11 Perwako tersebut, bukan mengenai kesepakatanmendapatkan pekerjaannya, sehingga hal tersebut di atas tidak bertentangandengan ketentan

perolehan pekerjaannya akan tetapiyang dimusyawarah/dirundingkan adalah mengenai sifat dan resiko daripekerjaan tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan; Bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1)Perwako tersebut adalah besaran upah yang diterima sesuai dengankesepakatan dengan berpedoman pada tarif upah sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 7 s/d 11 Perwako tersebut, bukan mengenai kesepakatanmendapatkan pekerjaannya, sehingga hal tersebut di atas tidak bertentangandengan ketentan

Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga jumlan PajakPenghasilan Pasal 15 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006yang Masih Harus/ (Lebih) Rp. 69.057.552,00 adalah sudah tepat dan benarsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dandalildalil Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktayang terungkap dalam persidangan dan pertinbangan hukum PengadilanPajak;Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata tidak sesuai dengan ketentan

sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangandengan hukum atau undangundang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidakberdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;Menimbang, bahwa karena perbuatanperbuatan yang disebutkan dalam unsur tindakpidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telah terbukti melakukan salah satu dariperbuatan yang dimaksud, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan

Masennang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bermufakat Jahat untuk Menerima Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yang Beratnya melebihi 5 gram;

Masennang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Bermufakat Jahat untuk Menerima NarkotikaGolongan 1 Bukan Tanaman yang Beratnya melebihi 5 gram;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) tahun;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlahRp. 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) dengan ketentan apabila dendatersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua)bulanMenetapkan bahwa masa penangkapan

memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2,dan saksi 3 Tergugat, sudah dewasadan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diaturdalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2,dan saksi 3 Tergugattelah memberikan keterangan yang menyatakan rumah tangga Penggugat danTergugat saat ini tidak lagi rukun, sehingga keteranga saksisaksi Tergugattersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;Menimbang,untuk mememuhi maksud ketentan

melakukan perbuatanwanprestasi sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatandimana petitum ke3 gugatan Penggugat agar Pengadilan Negeri menyatakanTergugat melakukan perbuatan wanprestasi dinyatakan ditolak, maka terhadapgugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi pokok dalam gugatanPenggugat yakni tentang gugatan wanprestasi telah dinyatakan ditolak, makakepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentan

kenyataan yang ada dalam suatuperkawinan, maka perceraianlah yang biasa ditempuh oleh pasangan suami25istri dan hal tersebut disebut pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan didepan SidangPengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak, ayat (2) untuk melakukan perceraian harusada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukunsebagai suami isteri, dan ketentan

Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, halaman 51 pada pokokhya menyatakan bahwa yang dimaksuddengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (forrnulation) surat gugatanyang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentan hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan terbuktinya Gugatan Wanprestasi a quo diajukan tanpaditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat yang merupakan suatukeharusan pada

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul , HukumAcara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, danPutusan Pengadilan, halaman 51 pada pokoknhya menyatakan bahwa yangdimaksud dengan formulasi Surat gugatan adalah perumusan jformulaiion ) suratgugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentan hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersbeut di atas, Gugatan Wanprestasi Aquoyang diajukan tanpa ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat

Penggugat dan Tergugat memiliki anak dibawahumur yang asih membutuhkan Penggugat dan Tergugat;untuktumbuh kembang anak tersebut;~ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga dekat,perceraian akan memberikan efek yang tidak baik bagi lingkungandan keluarga;~ Bahwa memberi pandangan pada masyarakat bahwaperceraian adalah tidak mudah, dalam hal ini dalam waktu singkatPenggugat telah bercerai sebanyak 2 kali perceraian;~ Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 tahun 3bulan hal ini belum memenuhi ketentan

makaPutusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 7 Februari 2013 No 109/Pid.B/2012/PNSdk tidaklah dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan PengadilanTinggi akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana disebutkandibawah ini ; Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;n Mengingat Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika Pasal 21, 27, 193, 197, 241, 242 KUHAP dan ketentan

sedangkan yang dimaksuddengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukumatau undangundang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasarhukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;Menimbang, bahwa karena perbuatanperbuatan yang disebutkan dalamunsur tindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telah terbukti melakukansalah satu dari perbuatan yang dimaksud, maka unsur tersebut dianggap telahterpenuhi secara sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan

(bukti T.1,IL9) danfotocopy Surat Keterangan Nomor Kec.Oeb.590/1607B/V/2010, tanggal 19 Mei2010 (bukti T1110), Fotocopy Surat Keterangan Pelunasan NomorDispenda 973/508/II/2014 tanggal 12 Maret 2014 (bukti T.I,Il12, ternyataJual Beli Tanah Sengketa antara Tergugat dan Tergugat Il dilakukanberdasarkan prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam ketentan Pasal24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah........ dan seterusnya;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 196/Pdt.G

permen yang bertuliskan Doublemint. 1 (satu) unit handphone merk Samsung wama putih dengan kartu AS nomor082387328024. 1 (satu) buah celana panjang wama biru merk Wrangler.sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam dengan nomor polisiBM 4565 NY.dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Siti Nida Laylia.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara ;Memperhatikan, ketentan

dengan Tergugat (TERGUGAT; ) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mel2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patia, KabupatenPandeglang;Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat (TERGUGAT, ) terhadapPenggugat (Penggugat; );Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor UrusanAgama Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentan

Sehingga Tergugat mengirahilangnya kontak sejak tahun.2010 sampai sekarang tidak menjdi permaslahan,olehkarenanya Tergugat mohon agar gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaktidanyatidak dapat diterima; Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat , makasesuai ketentan pasal 163 HIR, Penggugat diwajibkan beban pembuktian dan Tergugatdiwajibkan pembuktian atas bantahannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Penggugat sejaktahun 2003 sampai

Tuan Rudi Kumala S dan pihak kedua An.Tuan yang diterbitkan Notaris Fransiskus Djoenardi, SH di Pekanbaru;Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Sudirman Als Akun;Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 694/Pid.B/2016/PN.PbrMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentan pasal 378 KUHP dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan

PPK dapat meminta kepada PenggunaAnggaran untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata (PPTK)dalam rangka membantu tugas PPK ;Bahwa berdasarkan ketentan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) PeraturanMenteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan MenteriDalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, diatur mengenai tugas dan wewenangPPTK yakni :(3) PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa

PPK dapat meminta kepada PenggunaAnggaran untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata (PPTK)dalam rangka membantu tugas PPK ;Bahwa berdasarkan ketentan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) PeraturanMenteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan MenteriDalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, diatur mengenai tugas dan wewenangPPTK yakni :4) PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa

sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatanyang bertentangan dengan hukum atau undangundang atau dengan hak oranglain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukantanpa hak;Menimbang, bahwa karena perbuatanperbuatan yang disebutkandalam unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telahterbukti melakukan salah satu dari perbuatan yang dimaksud, maka unsurtersebut dianggap telah teroenuhi secara sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan

diri, nantinya TERMOHONakan sampaikan dalam Pembuktian bahwa tindakan TERMOHON dalamperkara a quo telah melalui mekanisme gelar perkara sesuai Pasal 25 JoPasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentangPenyidikan Tindak Pidana.Menimbang, selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan Tersangkaberdasaran Pasal 1 Angka 14 KUHAP adalah adalah seorang yang karenaperbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut didugasebagai pelaku tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentan